Jambi – Ribuan pelajar dari berbagai sekolah di Provinsi Jambi deklarasikan tolak paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET), True Crime Community (TCC) dan Perundungan di Lingkungan Pendidikan Provinsi Jambi.

Deklarasi akbar tolak IRET, TCC dan perundangan ini pusatkan di GOR Kota Baru Jambi pada Kamis, 7 Mei 2026. Tercatat sebanyak 6.000 siswa SMA, SMK, SMP, MTs hingga Madrasah Aliyah hadir mengikuti kegiatan ini baik hadir secara langsung, maupun secara daring.

Deklarasi akbar ini dihadiri langsung Gubernur Jambi Al Haris, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar, Kasatgaswil Densus 88 AT Polri Kombes Pol Beri Diatra, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M Umar My.

Mengusung tema “Generasi Muda Jambi, Merajut Keberagaman, Merajut Persatuan, Utamakan Pendidikan, NKRI Harga Mati”, kegiatan ini merupakan kerja sama Satgaswil Jambi Densus 88 AT Polri dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan kegiatan tersebut menjadi upaya membekali generasi muda agar tidak terjerumus ke dalam pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan.

“Anak-anakku semua, acara ini disiapkan untuk bagaimana mensiasati masa depan kalian. Kalian sedang berada dalam proses menuju jenjang kehidupan yang penuh makna, dari anak-anak, remaja hingga dewasa,” ujar Al Haris.

Gubernur mengatakan saat ini masih ditemukan kasus perundungan di sekolah hingga adanya anak-anak yang mulai terpengaruh komunitas menyimpang seperti TCC.

“Karena itu hari ini kita ajak bersama-sama untuk semangat menjaga masa depan. Jangan ada yang narkoba, jangan ikut-ikutan terorisme, jangan merusak masa depan sendiri, dan jangan merundung teman-teman kalian,” katanya.

Al Haris juga mengingatkan bahwa Indonesia lahir melalui perjuangan panjang para pendiri bangsa. Karena itu, generasi muda harus menjaga persatuan dan mencintai tanah air.

“Kita harus jadi anak-anak yang cinta Indonesia, cinta tanah air. Tidak boleh tidak mengakui NKRI. Kalian adalah aset bangsa yang sangat berharga,” katanya.

Menurut Al Haris, tantangan generasi muda ke depan akan semakin berat, sehingga diperlukan karakter kuat agar tidak mudah terpengaruh intoleransi, radikalisme maupun ekstremisme.

“Kita harus tolak paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme dan terorisme. Hindari bullying di sekolah dan jangan sampai salah pergaulan,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar mengungkapkan ancaman radikalisme terhadap generasi muda kini semakin nyata, terutama melalui media digital.

Kapolda menyebut berdasarkan data terdapat 116 anak di Indonesia yang terpapar paham radikalisme melalui media digital, bahkan melalui platform game online seperti Roblox.

“Ancaman saat ini tidak lagi datang secara konvensional, tetapi sudah masuk ke ruang kehidupan sehari-hari anak-anak kita,” ujar Kapolda.

Kapolda juga menyoroti keterlibatan anak-anak dalam sejumlah kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, termasuk peristiwa bom Surabaya yang melibatkan satu keluarga.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa anak-anak bisa menjadi sasaran bahkan pelaku jika tidak mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang tepat,” katanya.

Selain itu, ia juga menyinggung fenomena True Crime Community (TCC) yang saat ini menjadi perhatian nasional. Berdasarkan data kepolisian, terdapat 70 anak usia 11 hingga 18 tahun dari 19 provinsi yang terindikasi terlibat dalam komunitas tersebut.

“Sebagian besar mereka merupakan korban bullying yang kemudian mencari pelarian dalam komunitas menyimpang,” ujarnya.

Kapolda turut mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi terkait pembatasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah sebagai langkah mencegah paparan konten negatif.

“Saya mengimbau anak-anak untuk bijak menggunakan handphone dan media sosial. Gunakan teknologi untuk belajar dan berkreasi, bukan untuk hal negatif,” ujarnya.

Kapolda juga mengajak seluruh pelajar di Jambi untuk membangun sikap toleransi, menghargai perbedaan serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman.

“Saya berharap seluruh pelajar se-Provinsi Jambi berkomitmen menolak paham radikal, TCC, serta segala bentuk kekerasan dan perundungan,” tutue Kapolda.

Sementara itu, Plt Kadisdik Provinsi Jambi M Umar My mengajak seluruh pelajar untuk bersama-sama memperkuat komitmen menolak intoleransi, radikalisme dan terorisme di lingkungan pendidikan Provinsi Jambi. (*)

Jambi – Provinsi Jambi dipercaya menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) yang digelar di Swiss-Belhotel pada Kamis, 7 Mei 2026. Kegiatan ini mengangkat tema “Memperkuat Fiskal dan Integrasi Sumur Tua, Sumur Masyarakat, Idle dan Pengembangan Modular Refinery”.

Rakernas tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan pejabat penting, di antaranya Wakil Gubernur Papua Barat, Sekjen ADPMET, Sekda Provinsi Jambi, Bupati Musi Banyuasin, Bupati Banggai, Wakil Bupati Batang Hari, Wakil Bupati Sarolangun, Tenaga Ahli Menteri ESDM RI, Direktur Bank Jambi, pimpinan BUMD di Provinsi Jambi, serta para tamu undangan lainnya.

Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan Rakernas I ADPMET menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara daerah penghasil migas dan pemerintah pusat, terutama di tengah kondisi geopolitik dunia yang ikut memengaruhi sektor energi.

“Tentu Rakernas ini penting dalam menyelaraskan program pemerintah dengan lifting minyak kita. Dengan kondisi geopolitik dunia yang tidak baik-baik saja, tentu sektor minyak ikut terdampak. Karena itu, melalui rakernas ini kita ingin memperkuat lembaga dan merancang langkah konkret dalam mendukung program pemerintah,” ujar Al Haris.

Al Haris juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha hingga masyarakat dalam pengelolaan sumur tua dan sumur masyarakat agar berjalan optimal serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

“Bagaimana kita bisa bersinergi bersama, termasuk mendorong agar dana bagi hasil yang diterima daerah bisa lebih maksimal. Masih banyak daerah yang sedang kita dorong agar proses pengambilan minyak dilakukan dengan baik tanpa merusak lingkungan,” katanya.

Selain itu, Al Haris turut menyoroti tata kelola dalam proses pemurnian minyak hingga sistem pembayaran hasil produksi masyarakat. Menurutnya, diperlukan standar yang jelas agar hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik tanpa keterlambatan pembayaran.

“Karena ini menyangkut hak rakyat, maka perlu standar yang mengatur semuanya dengan baik. Saya juga meminta agar bank-bank daerah dilibatkan dalam proses ini,” tuturnya.

Melalui Rakernas I ADPMET ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan pendapatan daerah penghasil migas, sekaligus mendorong pengelolaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. (*)

DETAIL.ID, Merangin – Sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam penyelesaian konflik sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merangin melakukan mediasi antara dua pihak yang bersengketa.

Sukarman dan Sutiyo merupakan dua warga Merangin yang mengajukan penyelesaian sengketa tanah, agar keduanya memiliki kejelasan sebagai pemegang hak atas tanah mereka. Keduanya memasukan surat semenjak bulan Januari lalu, dan kantor BPN Merangin melakukan verifikasi dan pengumpulan data atas sengketa yang diajukan keduanya.

Akhirnya, kepastian atas sengketa yang diajukan mendapatkan titik terang. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Seksi-seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa melakukan mediasi terhadap sengketa terhadap Objek Hak Milik yang terletak di Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas.

Kegiatan mediasi dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Rizaldi, S.ST. Mediasi ini turut dihadiri oleh seluruh pihak yang bersengketa, dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

“Kita hadir untuk menyelesaikan sengketa objek tanah yang diajukan keduanya, melalui proses dialog yang terbuka, objektif, dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan bersama sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai,” ujar Rizaldi pada Kamis, 7 Mei 2026.

Keberhasilan mediasi ini menjadi wujud nyata komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa pertanahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan, serta mengedepankan pendekatan non-litigasi sebagai solusi yang humanis dan berkelanjutan.

“Melalui pendekatan non-litigasi sebagai solusi humanis dan berkelanjutan, dan ini bukti bahwa kami hadir untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan tupoksi kami,” tuturnya.

Mari budayakan urus langsung layanan pertanahanmu sendiri. Jangan ragu untuk urus langsung layanan pertanahan kamu di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin ya sobat!

𝐔𝐫𝐮𝐬 s𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐢 Sertifikat A𝐧𝐝𝐚
𝐉𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧 𝐆𝐮𝐧𝐚𝐤𝐚𝐧 Calo!