ADVERTORIAL
Tiga Tahun Kepemimpinan Anwar Sadat-Hairan Membangun Kabupaten Tanjungjabung Barat
Tanjungjabung Barat – Tepat di bulan Februari tahun 2024, masa kepemimpinan Anwar Sadat dan Hairan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjungjabung Barat genap tiga tahun.
Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini beberapa capaian dalam tiga tahun masa kepemimpinan Bupati Anwar Sadat – Wakil Bupati Hairan berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut.
Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan berahlak
Indikator utama yang umum digunakan dalam menilai hasil pembangunan adalah IPM (Indek Pembangunan Manusia), pada tahun 2022 lalu capaian IPM Tanjab Barat adalah 68,79, pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 71.44, angka ini melewati target RPJMD pada tahun 2023 yang dipatok 68.50. ini menunjukkan ada kemajuan pembangunan di 3 sektor ( Pendidikan, ekonomi dan Kesehatan). Hal ini ditunjukkan dari data statistik.
Bidang Pendidikan : bahwa pada tahun 2023 Rata-rata lama sekolah kita naik dari 8.18 tahun dari 8.31, target RPJDM adalah 7,95 tahun. Indek Literasi juga sudah berhasil kita tingkatkan dari 30,71 pada tahun 2022 menjadi 56,39 dan melewati target RPJMD.
Untuk Pendidikan keagamaan, turut juga membantu Guru Madrasah: 1.169 orang, Guru Ponpes : 250, Da’i orang Desa : 134 orang . Imam Masjid, Guru Ngaji dan Mudim : 4.709 orang, bahkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan penghargaan dari Kementrian Agama atas kepedulian dan komitmen Pemda mendukung pelaksanaan program Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam. Disamping itu Pemda Tanjung Jabung Barat juga mendorong pembangunan Masjid melalui dana CSR dan BASNAZ Tanjab Barat.
Bidang Kesehatan ; Sejak Kepemimpinan Bupati tahun 2021 sampai saat ini total hampir Rp. 1 Trilyun (Rp. 980.607.241.967) yang dianggarkan untuk bidang Kesehatan. Angka ini belum termasuk Fisik Bangunan yang dianggarkan pada Dinas PUPR. Anggaran yang hampir Rp. 1 Trilyun tadi untuk membiayai bidang Kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas. Sebagai hasilnya terlihat bahwa Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 meningkat dari 68,43 tahun pada tahun 2022 menjadi 73.21 tahun pada tahun 2023, ini juga melewati target RPJMD yang dipatok 68,30 tahun. Penurunan Stunting yang merupakan fokus pemerintah Pusat juga berhasil kita tekan, dari 19,8 persen pada tahun 2021, menjadi 9,9 % pada tahun 2022, ini merupakan terbaik se Provinsi Jambi.
Selama kurun waktu 2(dua) tahun ini Pemda Tanjung Jabung Barat juga berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah Sakit Daud Arief di Kota Kuala Tungkal maupun Rumah Sakit Suryah Hairudin di Merlung. Alat-alat Kesehatan terus diupayakan, dan Pemkab Tanjab Barat sudah meresmikan Fasilitas Hemodialisa (Cuci Darah) yang selama ini belum ada di Rumah Sakit Daud Arief. Layanan CT-Scan, Poli jantung, juga sudah ada di Rumah Sakit Daud Arief, serta terus berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah sakit Suryah Hairudin di Merlung.
Untuk mengurangi beban atau biaya tinggal kepada keluarga pasien yang berobat di Rumah Sakit Daud Arief, Pemda Kabupaten baru-baru ini telah meresmikan Rumah Singgah yang dapat digunakan untuk menginap oleh keluarga pasien. Disamping itu pemda Tanjung Jabung Barat telah mengalokasikan dana untuk jaminan Kesehatan kepada masyarakat.
Terkait Puskesmas, ada 16 puskesmas di Tanjab Barat, saat ini sedang di nilai akreditasinya oleh Kemenkes; keberhasilan itu ditandai dengan 2 Puskesmas sudah berstatus Paripurna, 2 Puskesmas berstatus Utama ; sementara yang lain akreditasinya belum diumumkan, masih menunggu dari Kemenkes serta telah memiliki 72 Puskesmas pembantu diseluruh Tanjab Barat yang sedang terus kita upayakan fasilitas baik person maupun peralatan kesehatannya.
Dari sisi ekonomi, disela-sela pemulihan ekonomi pasca Covid 19, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Tanjab Barat dari Rp.9.968.000, pada tahun 2022,menjadi Rp.10.229.000. Angka ini berarti ada geliat ekonomi masyarakat tergambar melalui peningkatan konsumsi mereka.
Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tenteram, tertib dan demokratis
Kondisi kehidupan masyarakat tidak ada peristiwa yang menonjol, beberapa kali demonstrasi dalam tahun ini merupakan hak masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap proses pembangunan dan itu dilaksanakan secara demokratis. Kondisi sosial yang aman tercermin dari Indek persepsi rasa aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup tinggi yaitu 92,75. Hal ini dapat terwujud karena adanya Kerjasama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terhadap konflik pertanahan sudah banyak yang kita selesaikan dan kalaupun ada riak-riak, itulah demokrasi dan kita hargai perbedaan pendapat.
Baru-baru ini terjadi musibah banjir, Pemda Tanjab Barat dengan bahu membahu membantu Masyarakat, bekerjasama dengan Pihak Polres Tanjab Barat dan Kodim 0419/ Tanjung Jabung. Terkait dengan bencana musibah Kebakaran yang masih sering terjadi di Kota Kuala Tungkal ini, Pemda selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana ini dan juga kepada Dinas Pemadam Kebakaran saya juga selalu meminta tetap waspada dan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat.
Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
Pemda Tanjab Barat terus berusaha untuk menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik. DPRD Tanjab Barat selalu mendukung Pemda dalam menerapkan ini, dimana indikatornya penetapan APBD selalu tetap waktu, Opini BPK tahun 2022 mendapatkan opini WTP ke lima kali dan untuk tahun 2023 kita masih menunggu pemeriksaan BPK yang sedang melakukan pemeriksaan sekarang. Nilai SAKIB sudah B, Kabupaten Layak Anak pada posisi MADYA, semua sudah memenuhi target RPJMD.
Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan
Angka pertumbuhan ekonomi secara resmi untuk tahun 2022 belum release dari BPS, namun dari diskusi ringan dengan pimpinan BPS pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan meningkat. Namun sebagaimana sebelumnya terjadi pengeluaran perkapita menjadi Rp.10.229.000.000,-
Secara umum walau ada tekanan harga terhadap komoditas Pinang dan Kelapa, ini yang menjadi pemikiran serius untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Tanjab Barat. Pada tahun 2023, Bersama Dekranasda Tanjab Barat, Pemda juga meningkatkan peran UMKM terutama batik khas daerah Tanjab Barat. Semua dilakukan guna menekan angka pengangguran serta kemiskinan di Tanjab Barat.
Pembelian Escavator Amphibi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas Pertanian dan perkebunan di wilayah Tanjab Barat dan pada tahun 2023 telah tambah unit Escavator tersebut karena banyaknya permintaan rakyat yang selama ini belum dapat ditangani secara maksimal.
Terkait Kemiskinan, Pemerintah Tanjab Barat berhasil menekan angka Kemiskinan dari 10 persen di tahun 2022, sekarang menjadi 9.79 persen, dan tetap terus berusaha menekan angka ini dengan secara konvergensi baik membuka lapangan kerja melalui UMKM maupun upaya lain, karena kemiskinan ini bukan cuma permasalahan ekonomi semata namun juga kualitas sanitasi dan lingkungan.
Pada tahun 2023 ini menurut data Kementrian Investasi dan BKMP, realisasi investasi di Tanjab Barat juga jauh melebihi target RPJMD dimana tahun 2023, data sementara Triwulan ke 3, realisasi investasi mencapai Rp.344,5 Milyar. Namun terus berupaya untuk menarik investasi ke Tanjab Barat terutama dibidang Hilirisasi hasil pertanian, Pelabuhan dll, sehingga pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Misi 5. Pemerataan pembangunan dari desa sampai ke kota
Beberapa indikator yang terlihat menyikapi pemerataan pembangunan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jalan mantap. Pada saat ini posisi jalan mantap adalah 45 persen, Pemerintah terus berupaya membangun jalan dan jembatan terutama menuju sarana produksi seperti di Serdang-Kuala Betara terus menuju Tanjab Timur, bekerja sama dengan Pemprov untuk jalan Simpang Teluk Nilau- Senyerang- Lumahan-Tebing Tinggi dan Jalur Seberang Kota. Pemerintah juga terus mendorong penanganan Kawasan Kumuh oleh Dinas Perkim.
Pemkab Tanjab Barat juga menggandeng Forum CSR untuk Bersama sama membangun fasilitas Fisik untuk mendukung semua ini. Untuk tahun 2023, senilai Rp.30 Milyar dana CSR sudah tersebar ke masyarakat dalam bentuk baik bidang fisik, ekonomi, Kesehatan maupun lingkungan. Dari Pendirian Forum sampai saat ini, kucuran dana CSR Tanjab Barat sudah mencapai Rp.170 Milyar.
Untuk listrik, Rasio Electirifikasi Tanjab Barat sudah mencapai 94,64 persen dan terus menyusur desa – desa yang belum teraliri listrik baik di Hilir maupun di Ulu Tanjab Barat. Saat ini Trafo/ Gardu Induk di Parit 4 sudah berfungsi, oleh karena itu Pemerintah mengharapkan PLN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Pemerintah masih menunggu penyelesaian Gardu Induk Pelabuhan Dagang / Pematang Pauh pada tahun ini untuk memaksimalkan pelayanan PLN diwilayah Ulu. Disamping itu Pemkab Tanjab Barat juga telah menyediakan lampu jalan di berbagai desa di Kabupaten Tanjung Barat.
Menurut Data Statistik, Angka Rasio Indek Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 adalah 0.32, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih rendah, ini juga secara tersirat mengandung arti bahwa tidak terjadi ketimpangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kemudian, dalam hal pembangunan pedesaan, tidak ada satupun Desa di Tanjab Barat yang berstatus tertinggal dan 7 Desa sudah berkategori DESA MANTAP, dan tidak ada desa tertinggal lagi di Tanjab Barat. Bahkan pada tahun lalu, penilaian lomba Desa tingkat Nasional beberapa waktu lalu Desa Purwodadi telah ditetapkan sebagai Desa Terbaik se regional 1 Indonesia.
Fokus Pembangunan 2024;
Pada tahun 2024 ini Pemkab Tanjab Barat akan fokus ke beberapa hal seperti;
- Penurunan angka kemiskinan terutama Kemiskinan Ektrem, ini akan dilakukan secara konvergensi disemua lini baik infrastruktur maupun non infrastruktur.
- Penurunan Stunting; walau Penurunan angka stunting Pemkab tanjab Barat terbaik se Provinsi Jambi, namun Pemerintah terus fokus menanangani Stunting.
- Peningkatan Kapasitas Ekonomi; seiring dengan upaya penanganan kemiskinan Pemerintah akan melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang pertanian dan perkebunan, UMKM.
- Mengejar dan memacu pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.
- Pelaksanaan Pemilu dengan tertib, aman dan Damai. (*)
ADVERTORIAL
Syafartidah Jarmin Resmi Dilantik sebagai TP PKK dan TP Posyandu Kabupaten Natuna 2025-2030
DETAIL.ID, Natuna – Syafartidah Jarmin yang merupakan istri dari Wakil Bupati Natuna, Jarmin, S.E resmi dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten Natuna masa jabatan 2025-2030 oleh Ketua TP PKK Provinsi Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar pada Selasa, 11 Maret 2025.
Kegiatan pelantikan ini bertempat di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjung Pinang bersama dengan Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.
Adapun Keputusan Tim Penggerak PKK Kepri Nomor 001/Kep/II/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan TP PKK pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau menjadi dasar bagi Syafartidah untuk membina organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tersebut.
Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kepri, Hj. Dewi Kumalasari Ansar dalam sambutannya menuturkan PKK saat ini dengan 10 Programnya berfokus pada upaya mendukung program makan siang bergizi pada anak usia dini dan sekolah, ibu hamil serta menyusui.
“PKK dan Posyandu menjadi garda terdepan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat,” tutur Dewi Kumalasari
TP PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Selain bertugas membantu pemerintah daerah dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, fungsi dari TP PKK ini juga bisa melakukan supervisi, monitoring, evaluasi dan bimbingan serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program.
Reporter: Saipul Bahari
DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si mengikuti sosialisasi Jaksa Garda (Jaga) Desa di Aula Melati Kantor Bupati Asahan pada Senin, 10 Maret 2025. Selain di hadiri oleh Bupati Asahan, acara ini juga dihadiri oleh anggota Komisi III DPR RI, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Dandim 0208/Asahan, Kapolres Asahan, Ketua PN Kisaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala BNNK Asahan, OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa dan tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan ini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Asahan, Basri G, S.H., M.H mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendukung program pemerintah sebagai bentuk perwujudan misi Asta Cita Presiden RI poin7, yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba Sebagai Prioritas Pembangunan Nasional”. Sosialisasi ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari Jelajah Adhyaksa yang merupakan sebuah program yang digagas oleh Kajari asahan.
“Melalui Jelajah Adhyaksa, program-program Kejaksaan akan semakin dikenal dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan pemerintah setempat,” ujar Kajari Asahan.
Kajari Asahan juga mengatakan, salah satu komitmen Kejaksaan RI dalam upaya untuk mendukung dan mengamankan terlaksananya program Dana Desa adalah dengan cara melakukan inovasi. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah membangun program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa. Program Jaga Desa merupakan suatu program pencegahan penyimpangan Dana Desa melalui pendekatan pengawalan, pendampingan, dan pengawasan.
“Saat ini telah tersedia inovasi digital dalam bentuk aplikasi “Jaga Desa“, yang merupakan hasil tindak lanjut kerja sama antara Kejaksaan RI dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Kemendes PDTT), pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran Dana Desa diharapkan semakin optimal. Aplikasi ini dirancang sebagai sarana utama kolaborasi guna memastikan penggunaan dana desa berjalan tepat guna, tepat sasaran, serta terhindar dari berbagai risiko hukum,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Bupati Asahan dalam pidatonya mengatakan, Jaga Desa merupakan program pengawalan dan pendampingan sekaligus pencegahan dan penindakan dalam penyimpangan pengelolaan Dana Desa, hal ini sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam membangun kesadaran hukum masyarakat desa, melalui program Jaga Desa diharapkan nantinya dapat menekan tindakan penyalahgunaan Dana Desa. Program Jaga Desa guna bertujuan untuk meminimalkan potensi pelanggaran hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa termasuk mencegah masyarakat desa dalam penyalahgunaan narkoba.
Lebih lanjut Bupati mengatakan. kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu wujud sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Kejaksaan Negeri Kisaran di maksudkan untuk mewujudkan pemahaman yang sama antara perangkat Pemerintahan Desa dengan Aparat Penegak Hukum dalam mengawal pengelolaan APBDes maupun ketaatan hukum yang lain di wilayah masing-masing khususnya di Kabupaten Asahan. Bupati juga berharap kepada peserta dari sosialisasi ini yang terdiri dari Kepala Desa, Lurah se-Kabupaten Asahan dapat menyimak dengan baik segala materi yang di berikan oleh narasumber, sehingga nantinya dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas di desa masing-masing.
Sementara Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Ikara Putra Panjaitan XIII, SH., MH mengapresiasi Kejaksaan Negeri Asahan yang telah membuat aplikasi Jaga Desa. Dengan aplikasi Jaga Desa, diharapkan dapat mencegah Kepala Desa dari penyimpangan pengelolaan Dana Desa yang berpotensi melanggar hukum serta meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat desa termasuk mencegah masyarakat desa dalam penyalahgunaan narkoba.
Hinca juga berharap kepada seluruh stakholder dan masyarakat Kabupaten Asahan untuk menjaga kelestarian ekosistem hewan trenggiling.
“Mari kita lestarikan hewan trenggiling dengan gerakan “Save Trenggiling”. Kelestarian trenggiling adalah kewajiban kita semua,” tuturnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan launching Jaga Desa dan Persaudaraan Kepala Desa Anti Narkoba (Pekan) Asahan oleh Bupati Asahan, Anggota Komisi III DPR RI dan Forkopimda Kabupaten Asahan serta penyerahan SK Pekan Asahan secara simbolis kepada Kepala Desa Tanjung Alam serta penyerahan Akte Kelahiran dan sertifikat tanah. Dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan dari Kajari Asahan kepada Anggota Komisi III DPR RI dan Bupati Asahan, dari Bupati Asahan kepada Anggota Komisi III DPR RI dan Kajari Asahan, kemudian dari Anggota Komisi III DPR RI kepada Bupati Asahan dan Kajari Asahan.
Reporter: Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Tingkatkan Kenyamanan Transformasi Udara, Pemda Natuna Ajak 2 Maskapai Penerbangan Audiensi Bersama
DETAIL.ID, Natuna – Dalam menciptakan kenyamanan untuk masyarakat Natuna yang ingin menggunakan transportasi udara di wilayah Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah menggelar audiensi bersama maskapai penerbangan Nam Air dan Wings Air.
Bertempat di Ruang Kerja Bupati Natuna, Kantor Bupati Natuna, Jl. Batu Sisir, Bukit Arai, Natuna Kepulauan Riau pada Senin, 10 Maret 2025.
Audiensi bertujuan agar pemerintah ingin mendengarkan laporan lapangan tentang kondisi terkini tentang jadwal penerbangan 2 maskapai ini.
Dalam laporannya, Station Manager Perwakilan Nam Air Natuna, Tatik, menyampaikan kepada Bupati dan jajarannya bahwa mulai 1 sampai 15 Maret 2025 pihak Nam Air hanya melayani 1 kali penerbangan dalam seminggu yakni pada hari Sabtu.
“Sebelumnya, dalam seminggu kami melayani tiga kali penerbangan, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Namun, mulai 1 hingga 19 Maret, kami hanya melayani satu penerbangan dalam seminggu, yakni pada hari Sabtu, ini dikarenakan tingkat pembelian tiket dan jumlah penumpang itu menurun, ini biasa diakibatkan kurangnya kegiatan masyarakat Natuna keluar, baik itu kegiatan liburan, atau kegiatan dari Pemerintah Daerah, ini bisa jadi akibat dampak efisiensi anggaran. Karena melihat kondisi ini, kami memutuskan untuk dari tanggal 1 – 19 Maret 2025 kami hanya satu kali penerbangan, setelah itu tanggal 20 – 29 Maret 2025 sebelum lebaran kami kembali 3x seminggu lagi,” ucapnya.
Sementara Station Manager Natuna Maskapai Penerbangan Wings Air, Samsul, menyampaikan pengaktifan penjualan tiket pesawat Wings Air dikarenakan penurunan jumlah penumpang yang signifikan.
“Untuk penerbangan maskapai penerbangan Wings Air kami menyesuaikan yang ada, karena selama satu bulan sebelumnya kami mencapai 80% penerbangan, sementara saat ini kami hanya mencapai 14% sekitar 6 kali penerbangan, dari Natuna, ke Natuna. Itu makanya dari yang kami aktif sekarang tidak aktif lagi membuka penjualan tiket. Untuk per 20 Maret 2025 nanti kami mencoba kembali penjualan tiket, mudah-mudahan dengan mendekati lebaran ini penumpang ada kembali,” ujarnya.
Respon laporan dari 2 maskapai penerbangan Nam Air dan Wings Air itu, membuat Bupati Natuna Cen Sui Lan memaklumi dengan penurunan jumlah penumpang itu mempengaruhi nilai perolehan keuntungan bisnis penerbangan, tapi dirinya menanggapi perihal jadwal yang terlalu menumpuk di wekeend sehingga untuk mencapai ke hari jadwal penerbangan selanjutnya memakan 4 hari ke kosong.
“Saya mengerti bisnis ini sangat harus menguntungkan, tapi harus juga melihat kondisi daerah, memang maskapai sekarang ini mengalami penurunan jumlah penumpang, tapi cobalah untuk mengatur jadwal penerbangan jangan sampai dekat dengan waktunya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita maunya ada kekosongan di 4 hari itu. Mungkin bisa digeser maskapai Nam di hari Selasa, jadi antara Minggu ke jadwal penerbangan gak lama kekosongan harinya,” kata Bupati.
Oleh sebab itu beliau meminta para maskapai penerbangan yang ada di Natuna untuk meriset ulang jadwal penerbangan karena beliau mengatakan bahwa pihak investor tidak mau datang ke Natuna karena mereka terlalu lama menunggu jadwal penerbangan dari Minggu ke Kamis lagi.
“Sebab saya mengharapkan investasi juga, karena saya berfikir kalau sampai nyangkut 4 hari, para investor ini tidak mau datang ke Natuna, kemarin itu ada investor datang ke sini nyangkut sampai 4 hari, mereka kalau udah 4 hari dia keliling di sini, saya rasa sudah hapal mereka. Saya ingin dalam seminggu 3 hari itu jangan menumpuk kalau bisa ada pergeseran jadi tidak menumpuk di wekeend saja,” ujarnya.
Di akhir sambutannya Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan harapan semoga jadwal penerbangan akan normal kembali dan meminta maskapai penerbangan yang ada di Natuna bisa meriset ulang jadwal penerbangan.
“Harapan kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna untuk jadwal penerbangan bisa kembali normal kembali, untuk penjadwalan penerbangan tadi yang saya sampaikan tolong di riset kembali ya, mengingat kita Kabupaten Natuna ingin menggaet para investor dari luar untuk menanamkan modalnya ke Natuna membangun Natuna agar lebih maju,” tuturnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Kepala Dinas Perhubungan, dan pihak Bandara Ranai.
Reporter: Saipul Bahari
Kerja Cerdas Kapolsek Tabir Ulu Banyak Diapresiasi Elemen Masyarakat
LPKNI Pertanyakan Perkembangan Laporan Dugaan Penimbunan Beras SPHP ke Polda Jambi
Camat Banyak Tak Hadir, M Syukur: Jangan Pancing-pancing Saya
Bupati Merangin Buka Musrenbang RKPD Merangin 2026
Jaksa Limpahkan Berkas Perkara Helen dan Didin ke PN Jambi, Tekhui dan Mafi Masih Perpanjangan Penahanan
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
Jelang Lebaran, GMNI Jambi Tekankan Sejumlah Hal Ini Kepada Pemerintah
Pasca Diungkap Juli 2024 Lalu, Dugaan Korupsi Kredit Macet PT PAL di Bank BNI Masih Terus Diselidiki
Wabup H A Khafid Apresiasi Rakor Operasi Ketupat 2025
Persib Bandung Memperlebar Jarak Poin dengan Dewa United di Persaingan Puncak Klasemen
Dalam Selimut Konflik
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
