ADVERTORIAL
Tiga Tahun Kepemimpinan Anwar Sadat-Hairan Membangun Kabupaten Tanjungjabung Barat
Tanjungjabung Barat – Tepat di bulan Februari tahun 2024, masa kepemimpinan Anwar Sadat dan Hairan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjungjabung Barat genap tiga tahun.
Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini beberapa capaian dalam tiga tahun masa kepemimpinan Bupati Anwar Sadat – Wakil Bupati Hairan berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut.
Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan berahlak
Indikator utama yang umum digunakan dalam menilai hasil pembangunan adalah IPM (Indek Pembangunan Manusia), pada tahun 2022 lalu capaian IPM Tanjab Barat adalah 68,79, pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 71.44, angka ini melewati target RPJMD pada tahun 2023 yang dipatok 68.50. ini menunjukkan ada kemajuan pembangunan di 3 sektor ( Pendidikan, ekonomi dan Kesehatan). Hal ini ditunjukkan dari data statistik.
Bidang Pendidikan : bahwa pada tahun 2023 Rata-rata lama sekolah kita naik dari 8.18 tahun dari 8.31, target RPJDM adalah 7,95 tahun. Indek Literasi juga sudah berhasil kita tingkatkan dari 30,71 pada tahun 2022 menjadi 56,39 dan melewati target RPJMD.
Untuk Pendidikan keagamaan, turut juga membantu Guru Madrasah: 1.169 orang, Guru Ponpes : 250, Da’i orang Desa : 134 orang . Imam Masjid, Guru Ngaji dan Mudim : 4.709 orang, bahkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan penghargaan dari Kementrian Agama atas kepedulian dan komitmen Pemda mendukung pelaksanaan program Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam. Disamping itu Pemda Tanjung Jabung Barat juga mendorong pembangunan Masjid melalui dana CSR dan BASNAZ Tanjab Barat.
Bidang Kesehatan ; Sejak Kepemimpinan Bupati tahun 2021 sampai saat ini total hampir Rp. 1 Trilyun (Rp. 980.607.241.967) yang dianggarkan untuk bidang Kesehatan. Angka ini belum termasuk Fisik Bangunan yang dianggarkan pada Dinas PUPR. Anggaran yang hampir Rp. 1 Trilyun tadi untuk membiayai bidang Kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas. Sebagai hasilnya terlihat bahwa Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 meningkat dari 68,43 tahun pada tahun 2022 menjadi 73.21 tahun pada tahun 2023, ini juga melewati target RPJMD yang dipatok 68,30 tahun. Penurunan Stunting yang merupakan fokus pemerintah Pusat juga berhasil kita tekan, dari 19,8 persen pada tahun 2021, menjadi 9,9 % pada tahun 2022, ini merupakan terbaik se Provinsi Jambi.
Selama kurun waktu 2(dua) tahun ini Pemda Tanjung Jabung Barat juga berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah Sakit Daud Arief di Kota Kuala Tungkal maupun Rumah Sakit Suryah Hairudin di Merlung. Alat-alat Kesehatan terus diupayakan, dan Pemkab Tanjab Barat sudah meresmikan Fasilitas Hemodialisa (Cuci Darah) yang selama ini belum ada di Rumah Sakit Daud Arief. Layanan CT-Scan, Poli jantung, juga sudah ada di Rumah Sakit Daud Arief, serta terus berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah sakit Suryah Hairudin di Merlung.
Untuk mengurangi beban atau biaya tinggal kepada keluarga pasien yang berobat di Rumah Sakit Daud Arief, Pemda Kabupaten baru-baru ini telah meresmikan Rumah Singgah yang dapat digunakan untuk menginap oleh keluarga pasien. Disamping itu pemda Tanjung Jabung Barat telah mengalokasikan dana untuk jaminan Kesehatan kepada masyarakat.
Terkait Puskesmas, ada 16 puskesmas di Tanjab Barat, saat ini sedang di nilai akreditasinya oleh Kemenkes; keberhasilan itu ditandai dengan 2 Puskesmas sudah berstatus Paripurna, 2 Puskesmas berstatus Utama ; sementara yang lain akreditasinya belum diumumkan, masih menunggu dari Kemenkes serta telah memiliki 72 Puskesmas pembantu diseluruh Tanjab Barat yang sedang terus kita upayakan fasilitas baik person maupun peralatan kesehatannya.
Dari sisi ekonomi, disela-sela pemulihan ekonomi pasca Covid 19, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Tanjab Barat dari Rp.9.968.000, pada tahun 2022,menjadi Rp.10.229.000. Angka ini berarti ada geliat ekonomi masyarakat tergambar melalui peningkatan konsumsi mereka.
Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tenteram, tertib dan demokratis
Kondisi kehidupan masyarakat tidak ada peristiwa yang menonjol, beberapa kali demonstrasi dalam tahun ini merupakan hak masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap proses pembangunan dan itu dilaksanakan secara demokratis. Kondisi sosial yang aman tercermin dari Indek persepsi rasa aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup tinggi yaitu 92,75. Hal ini dapat terwujud karena adanya Kerjasama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terhadap konflik pertanahan sudah banyak yang kita selesaikan dan kalaupun ada riak-riak, itulah demokrasi dan kita hargai perbedaan pendapat.
Baru-baru ini terjadi musibah banjir, Pemda Tanjab Barat dengan bahu membahu membantu Masyarakat, bekerjasama dengan Pihak Polres Tanjab Barat dan Kodim 0419/ Tanjung Jabung. Terkait dengan bencana musibah Kebakaran yang masih sering terjadi di Kota Kuala Tungkal ini, Pemda selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana ini dan juga kepada Dinas Pemadam Kebakaran saya juga selalu meminta tetap waspada dan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat.
Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
Pemda Tanjab Barat terus berusaha untuk menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik. DPRD Tanjab Barat selalu mendukung Pemda dalam menerapkan ini, dimana indikatornya penetapan APBD selalu tetap waktu, Opini BPK tahun 2022 mendapatkan opini WTP ke lima kali dan untuk tahun 2023 kita masih menunggu pemeriksaan BPK yang sedang melakukan pemeriksaan sekarang. Nilai SAKIB sudah B, Kabupaten Layak Anak pada posisi MADYA, semua sudah memenuhi target RPJMD.
Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan
Angka pertumbuhan ekonomi secara resmi untuk tahun 2022 belum release dari BPS, namun dari diskusi ringan dengan pimpinan BPS pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan meningkat. Namun sebagaimana sebelumnya terjadi pengeluaran perkapita menjadi Rp.10.229.000.000,-
Secara umum walau ada tekanan harga terhadap komoditas Pinang dan Kelapa, ini yang menjadi pemikiran serius untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Tanjab Barat. Pada tahun 2023, Bersama Dekranasda Tanjab Barat, Pemda juga meningkatkan peran UMKM terutama batik khas daerah Tanjab Barat. Semua dilakukan guna menekan angka pengangguran serta kemiskinan di Tanjab Barat.
Pembelian Escavator Amphibi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas Pertanian dan perkebunan di wilayah Tanjab Barat dan pada tahun 2023 telah tambah unit Escavator tersebut karena banyaknya permintaan rakyat yang selama ini belum dapat ditangani secara maksimal.
Terkait Kemiskinan, Pemerintah Tanjab Barat berhasil menekan angka Kemiskinan dari 10 persen di tahun 2022, sekarang menjadi 9.79 persen, dan tetap terus berusaha menekan angka ini dengan secara konvergensi baik membuka lapangan kerja melalui UMKM maupun upaya lain, karena kemiskinan ini bukan cuma permasalahan ekonomi semata namun juga kualitas sanitasi dan lingkungan.
Pada tahun 2023 ini menurut data Kementrian Investasi dan BKMP, realisasi investasi di Tanjab Barat juga jauh melebihi target RPJMD dimana tahun 2023, data sementara Triwulan ke 3, realisasi investasi mencapai Rp.344,5 Milyar. Namun terus berupaya untuk menarik investasi ke Tanjab Barat terutama dibidang Hilirisasi hasil pertanian, Pelabuhan dll, sehingga pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Misi 5. Pemerataan pembangunan dari desa sampai ke kota
Beberapa indikator yang terlihat menyikapi pemerataan pembangunan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jalan mantap. Pada saat ini posisi jalan mantap adalah 45 persen, Pemerintah terus berupaya membangun jalan dan jembatan terutama menuju sarana produksi seperti di Serdang-Kuala Betara terus menuju Tanjab Timur, bekerja sama dengan Pemprov untuk jalan Simpang Teluk Nilau- Senyerang- Lumahan-Tebing Tinggi dan Jalur Seberang Kota. Pemerintah juga terus mendorong penanganan Kawasan Kumuh oleh Dinas Perkim.
Pemkab Tanjab Barat juga menggandeng Forum CSR untuk Bersama sama membangun fasilitas Fisik untuk mendukung semua ini. Untuk tahun 2023, senilai Rp.30 Milyar dana CSR sudah tersebar ke masyarakat dalam bentuk baik bidang fisik, ekonomi, Kesehatan maupun lingkungan. Dari Pendirian Forum sampai saat ini, kucuran dana CSR Tanjab Barat sudah mencapai Rp.170 Milyar.
Untuk listrik, Rasio Electirifikasi Tanjab Barat sudah mencapai 94,64 persen dan terus menyusur desa – desa yang belum teraliri listrik baik di Hilir maupun di Ulu Tanjab Barat. Saat ini Trafo/ Gardu Induk di Parit 4 sudah berfungsi, oleh karena itu Pemerintah mengharapkan PLN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Pemerintah masih menunggu penyelesaian Gardu Induk Pelabuhan Dagang / Pematang Pauh pada tahun ini untuk memaksimalkan pelayanan PLN diwilayah Ulu. Disamping itu Pemkab Tanjab Barat juga telah menyediakan lampu jalan di berbagai desa di Kabupaten Tanjung Barat.
Menurut Data Statistik, Angka Rasio Indek Gini Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 adalah 0.32, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih rendah, ini juga secara tersirat mengandung arti bahwa tidak terjadi ketimpangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kemudian, dalam hal pembangunan pedesaan, tidak ada satupun Desa di Tanjab Barat yang berstatus tertinggal dan 7 Desa sudah berkategori DESA MANTAP, dan tidak ada desa tertinggal lagi di Tanjab Barat. Bahkan pada tahun lalu, penilaian lomba Desa tingkat Nasional beberapa waktu lalu Desa Purwodadi telah ditetapkan sebagai Desa Terbaik se regional 1 Indonesia.
Fokus Pembangunan 2024;
Pada tahun 2024 ini Pemkab Tanjab Barat akan fokus ke beberapa hal seperti;
- Penurunan angka kemiskinan terutama Kemiskinan Ektrem, ini akan dilakukan secara konvergensi disemua lini baik infrastruktur maupun non infrastruktur.
- Penurunan Stunting; walau Penurunan angka stunting Pemkab tanjab Barat terbaik se Provinsi Jambi, namun Pemerintah terus fokus menanangani Stunting.
- Peningkatan Kapasitas Ekonomi; seiring dengan upaya penanganan kemiskinan Pemerintah akan melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang pertanian dan perkebunan, UMKM.
- Mengejar dan memacu pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.
- Pelaksanaan Pemilu dengan tertib, aman dan Damai. (*)
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember dan Kementerian Kehutanan resmi mengesahkan Master Plan Integrated Area Development (IAD) Kabupaten Jember Tahun 2026–2030 sebagai acuan pengembangan kawasan berbasis perhutanan sosial.
Penandatanganan dokumen tersebut berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha pada Kamis, 9 Juli 2026.
Master Plan IAD disusun sebagai bentuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan potensi kawasan hutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Program ini juga menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah, khususnya kawasan pinggir hutan, pinggir perkebunan, pedesaan, hingga pesisir.
Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan solusi melalui program perhutanan sosial yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara legal dan produktif.
Menurutnya, sasaran utama program tersebut adalah masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap lahan produktif, terutama buruh tani dan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
Dengan adanya akses legal untuk mengelola hutan, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sekaligus memperbaiki taraf hidupnya.
Pemerintah Kabupaten Jember juga akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan untuk melakukan pendataan serta verifikasi calon penerima manfaat.
Proses tersebut dinilai penting agar program benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“IAD hadir dengan semangat menjaga hutan sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Ke depan kami akan memperkuat kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, mulai dari proses penetapan penerima manfaat, pendampingan, hingga pengembangan program perhutanan sosial. Tujuan akhirnya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember,” ujar Gus Fawait.
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Catur Endah Prasetiani menjelaskan, Integrated Area Development merupakan strategi pemerintah dalam mengintegrasikan pembangunan kawasan melalui kolaborasi berbagai pihak.
Pendekatan tersebut menggabungkan upaya pelestarian hutan dengan pengembangan klaster komoditas unggulan agar memiliki skala ekonomi yang lebih kuat dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain memberikan akses kelola kawasan hutan kepada masyarakat sekitar hutan, program perhutanan sosial juga diharapkan membuka peluang usaha yang lebih luas, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta mendorong pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan.
Pada kegiatan tersebut, Kementerian Kehutanan juga melaksanakan kick off Blended Finance Model (BFM) untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok perhutanan sosial.
Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan skema tersebut sehingga kelompok pemegang Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial diharapkan lebih mudah memperoleh dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha produktif.
Master Plan IAD turut menjadi dasar pengembangan komoditas unggulan melalui pendekatan kawasan dan hilirisasi.
Komoditas seperti kopi, kakao, durian, dan alpukat akan dikembangkan secara terintegrasi agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, memperluas akses pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengesampingkan kelestarian kawasan hutan.
ADVERTORIAL
Sidak Tambang Gunung Sadeng, Satgas Pemkab Jember Temukan Izin Mati dan Tunggakan Pajak Rp1,6 Miliar
DETAIL.ID, Jember – Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Jember menemukan sejumlah persoalan dalam aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Sadeng, Kecamatan Puger.
Temuan itu didapat saat tim menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan tersebut, Kamis, 9 Juli 2026.
Pemeriksaan dilakukan terhadap perusahaan yang masih beroperasi maupun yang telah menghentikan kegiatan usahanya.
Tim memeriksa kelengkapan administrasi, kepatuhan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), hingga kesesuaian aktivitas pertambangan dengan ketentuan tata ruang.
Perwakilan Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Yudho, mengatakan pihaknya masih menemukan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban administrasi maupun perpajakan.
“Dalam pengecekan, kami menemukan kewajiban pembayaran pajak yang belum diselesaikan dan ada perizinan yang sudah mati,” kata Yudho.
Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian ialah PT Pertama Mina Sutra Perkasa.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut masih memiliki tunggakan pajak MBLB sekitar Rp495 juta.
Satgas telah meminta perusahaan segera melunasi kewajibannya karena pajak tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.
Sementara itu, pihak perusahaan juga mengakui izin usaha pertambangannya telah berakhir sejak Juni 2025.
Saat ini, perusahaan sedang mengajukan status suspend sembari menunggu proses penerbitan izin baru.
Berdasarkan data Satgas, terdapat 21 perusahaan yang melakukan eksplorasi di kawasan Gunung Sadeng, namun hanya sekitar tujuh perusahaan yang telah mengantongi izin resmi.
Adapun total tunggakan pajak MBLB periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp1,6 miliar.
Nilai tunggakan terbesar berasal dari PT Imasco Tambang Raya yang mencapai sekitar Rp900 juta.
“Secara keseluruhan, tunggakan pajak MBLB periode Januari hingga Juni mencapai sekitar Rp1,6 miliar. Tunggakan terbesar berada di PT Imasco Tambang Raya sekitar Rp900 juta,” ujarnya.
Yudho menjelaskan, saat ini penghitungan pajak MBLB menggunakan satuan meter kubik berdasarkan Surat Keputusan Bupati mengenai konversi tonase ke meter kubik.
Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pertambangan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Kalau izinnya sudah habis, mereka tidak boleh lagi melakukan aktivitas eksplorasi. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan UPT karena menjadi kewenangan mereka,” tutur Yudho.
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, telah memasuki tahap akhir.
Saat meninjau langsung lokasi pembangunan pada Kamis, 9 Juli 2026, ia menyebut progres pengerjaan sudah mencapai lebih dari 90 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Juli mendatang.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Jember serta perwakilan pemerintah pusat.
Mereka memastikan seluruh sarana dan prasarana telah sesuai dengan rencana sehingga sekolah dapat segera digunakan untuk menerima peserta didik.
Dalam kunjungan itu, Gus Fawait meninjau satu per satu fasilitas yang tersedia, mulai ruang belajar, asrama siswa, masjid, gedung serbaguna, hingga area olahraga yang hampir seluruhnya telah selesai dibangun.
“Hari ini saya melihat langsung sekolah yang sangat megah. Fasilitasnya lengkap dan dibangun khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem,” kata Gus Fawait.
Ia mengatakan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam membuka akses pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Menurutnya, pendidikan merupakan cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
“Program ini menjadi jalan memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Anak-anak harus memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan,” ujarnya.
Gus Fawait menjelaskan, sekolah tersebut dibangun dengan fasilitas yang tergolong lengkap.
Selain ruang belajar dan asrama, tersedia dua lapangan basket, lapangan sepak bola berstandar FIFA, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk menunjang proses pembelajaran dan pengembangan karakter siswa.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Seluruh organisasi perangkat daerah telah diminta mengawal proses penyelesaian pembangunan hingga operasional sekolah berjalan sesuai jadwal.
“Seluruh jajaran Pemkab Jember hadir sebagai bentuk komitmen mendukung Sekolah Rakyat. Insyaallah pembangunan selesai pada akhir Juli,” katanya.
Sekolah Rakyat dibangun di kawasan olahraga yang bersebelahan dengan Jember Sport Garden (JSG).
Keberadaan sekolah tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat di bidang pendidikan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
Selain itu, Gus Fawait menginstruksikan camat, lurah, dan pemerintah desa untuk aktif mendata anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh akses pendidikan.
Ia menegaskan tidak boleh ada lagi anak di Jember yang kehilangan kesempatan sekolah karena kendala ekonomi.
“Jangan sampai ada anak Jember gagal sekolah karena biaya. Semua kebutuhan pendidikan sudah disiapkan pemerintah secara penuh,” ucapnya.
Menurutnya, seluruh kebutuhan peserta didik akan dipenuhi pemerintah.
Setiap siswa akan memperoleh fasilitas berupa laptop, seragam, tempat tinggal di asrama, makan tiga kali sehari, serta makanan ringan dua kali setiap hari tanpa dipungut biaya.
Program tersebut juga memberikan perhatian kepada kondisi keluarga siswa.
Orang tua peserta didik yang masih tinggal di rumah tidak layak huni akan memperoleh bantuan perbaikan rumah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Melihat kelengkapan fasilitas yang tersedia, Gus Fawait menilai kualitas Sekolah Rakyat tidak kalah dengan sekolah unggulan nasional.
“Saat melihat fasilitasnya, saya teringat Taruna Nusantara. Bedanya, sekolah berkualitas ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.
Sekolah Rakyat Jember nantinya akan menyelenggarakan pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem berasrama.
Antusiasme masyarakat terhadap program tersebut disebut cukup tinggi sejak proses pendaftaran dibuka.
Gus Fawait berharap kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik awal lahirnya generasi muda Jember yang memiliki daya saing dan mampu mengubah masa depan keluarganya melalui pendidikan.
“Target kami sederhana, jangan ada lagi anak Jember kehilangan masa depan karena kemiskinan. Semua harus mendapatkan pendidikan terbaik,” tuturnya.
Propam Polda Jambi Didesak Tindak Dugaan Penahanan Angkutan Batu Bara Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Oleh Satlantas Polres Batanghari
Kebakaran Gudang BBM Ilegal di Belakang Kantor BPK Jambi Terungkap, Direktur PT ASR Kini Jadi Tersangka
Wamen ATR/Waka BPN: Kepala Daerah Berperan Strategis dalam Penyelesaian Persoalan Pertanahan dan Tata Ruang
Guru Menumpuk di Kota, Bupati M. Syukur Tegaskan Sanksi Mutasi untuk Pemerataan Pendidikan
Bupati M. Syukur Ajak Warga Bijak Bermedsos dan Tolak Hujatan
Master Plan IAD Jember Diteken, Siap Dongkrak Ekonomi Warga Sekitar Hutan
Sidak Tambang Gunung Sadeng, Satgas Pemkab Jember Temukan Izin Mati dan Tunggakan Pajak Rp1,6 Miliar
Bupati Jember Tinjau Sekolah Rakyat, Target Rampung Akhir Juli
Dari HP jadi HGB Yayasan Pendidikan Jambi, 3 Tahun Penyidikan Korupsi Oleh Kejati Jambi Tak Kunjung Ada Tersangka
Akselerasi Program Strategis Nasional, Kakanwil BPN Provinsi Jambi Gelar Monev di Kantah Merangin
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
