Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Tiga Tahun Kepemimpinan Anwar Sadat-Hairan Membangun Kabupaten Tanjungjabung Barat

Published

on

Tanjungjabung Barat – Tepat di bulan Februari tahun 2024, masa kepemimpinan Anwar Sadat dan Hairan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjungjabung Barat genap tiga tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini beberapa capaian dalam tiga tahun masa kepemimpinan Bupati Anwar Sadat – Wakil Bupati Hairan berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut.

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan berahlak

Indikator utama yang umum digunakan dalam menilai hasil pembangunan adalah IPM (Indek Pembangunan Manusia), pada tahun 2022 lalu capaian IPM Tanjab Barat adalah 68,79, pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 71.44, angka ini melewati target RPJMD pada tahun 2023 yang dipatok 68.50. ini menunjukkan ada kemajuan pembangunan di 3 sektor ( Pendidikan, ekonomi dan Kesehatan). Hal ini ditunjukkan dari data statistik.

Bidang Pendidikan : bahwa pada tahun 2023 Rata-rata lama sekolah kita naik dari 8.18 tahun dari 8.31, target RPJDM adalah 7,95 tahun.  Indek Literasi juga sudah berhasil kita tingkatkan dari 30,71 pada tahun 2022  menjadi 56,39 dan melewati target RPJMD.
Untuk Pendidikan keagamaan, turut juga membantu Guru Madrasah: 1.169 orang, Guru Ponpes : 250, Da’i orang Desa : 134 orang . Imam Masjid, Guru Ngaji dan Mudim : 4.709 orang, bahkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan penghargaan dari Kementrian Agama atas kepedulian dan komitmen Pemda mendukung pelaksanaan program Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam. Disamping itu Pemda Tanjung Jabung Barat  juga mendorong  pembangunan Masjid melalui dana  CSR dan BASNAZ Tanjab Barat.

Bidang Kesehatan ; Sejak Kepemimpinan Bupati tahun 2021 sampai saat ini total hampir Rp. 1 Trilyun  (Rp. 980.607.241.967) yang dianggarkan untuk bidang Kesehatan. Angka ini belum termasuk Fisik Bangunan yang dianggarkan pada Dinas PUPR.  Anggaran yang hampir Rp. 1 Trilyun tadi untuk membiayai bidang Kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas. Sebagai hasilnya terlihat bahwa   Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 meningkat dari 68,43 tahun pada tahun 2022 menjadi 73.21  tahun pada tahun 2023, ini juga melewati target RPJMD yang dipatok 68,30 tahun. Penurunan Stunting yang merupakan fokus pemerintah Pusat juga berhasil kita tekan, dari 19,8 persen pada tahun 2021, menjadi 9,9 % pada tahun 2022, ini merupakan terbaik se Provinsi Jambi.

Selama kurun waktu 2(dua) tahun ini Pemda Tanjung Jabung Barat juga berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah Sakit Daud Arief di Kota Kuala Tungkal maupun Rumah Sakit Suryah Hairudin di Merlung. Alat-alat Kesehatan terus diupayakan, dan Pemkab Tanjab Barat sudah meresmikan Fasilitas Hemodialisa (Cuci Darah) yang selama ini belum ada di Rumah Sakit Daud Arief. Layanan CT-Scan, Poli jantung, juga sudah ada di Rumah Sakit Daud Arief, serta terus berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah sakit Suryah Hairudin di Merlung.

Untuk mengurangi beban atau biaya tinggal kepada keluarga pasien yang berobat di Rumah Sakit Daud Arief, Pemda Kabupaten baru-baru ini telah meresmikan Rumah Singgah yang dapat digunakan untuk menginap  oleh keluarga pasien. Disamping itu pemda Tanjung Jabung Barat telah mengalokasikan dana untuk jaminan Kesehatan kepada masyarakat.

Terkait Puskesmas, ada 16 puskesmas di Tanjab Barat, saat ini sedang di nilai akreditasinya oleh Kemenkes; keberhasilan itu ditandai dengan 2 Puskesmas sudah berstatus Paripurna, 2 Puskesmas berstatus Utama ; sementara yang lain akreditasinya belum diumumkan, masih menunggu dari Kemenkes serta telah memiliki  72 Puskesmas pembantu diseluruh Tanjab Barat yang sedang terus kita upayakan fasilitas baik person maupun peralatan kesehatannya.

Dari sisi ekonomi, disela-sela pemulihan ekonomi pasca Covid 19, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Tanjab Barat  dari Rp.9.968.000, pada tahun 2022,menjadi Rp.10.229.000. Angka ini berarti ada geliat ekonomi masyarakat tergambar melalui peningkatan konsumsi mereka.

Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tenteram, tertib dan demokratis

Kondisi kehidupan masyarakat tidak ada peristiwa yang menonjol, beberapa kali demonstrasi dalam tahun ini merupakan hak masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap proses pembangunan dan itu dilaksanakan secara demokratis. Kondisi sosial yang aman tercermin dari Indek persepsi rasa aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup tinggi yaitu  92,75. Hal ini dapat terwujud karena adanya Kerjasama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terhadap konflik pertanahan sudah banyak yang kita selesaikan dan kalaupun ada riak-riak, itulah demokrasi dan kita hargai perbedaan pendapat.

Baru-baru ini terjadi musibah banjir, Pemda Tanjab Barat dengan bahu membahu membantu Masyarakat, bekerjasama dengan Pihak Polres Tanjab Barat dan Kodim 0419/ Tanjung Jabung. Terkait dengan bencana musibah Kebakaran yang masih sering terjadi di Kota Kuala Tungkal ini, Pemda selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana ini dan juga kepada Dinas Pemadam Kebakaran saya juga selalu meminta tetap waspada dan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat.

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik

Pemda Tanjab Barat terus berusaha untuk menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik. DPRD Tanjab Barat selalu mendukung Pemda dalam menerapkan ini, dimana indikatornya penetapan APBD selalu tetap waktu, Opini BPK tahun 2022 mendapatkan opini  WTP ke lima kali  dan untuk tahun 2023 kita masih menunggu pemeriksaan BPK yang sedang melakukan pemeriksaan sekarang. Nilai SAKIB sudah B, Kabupaten Layak Anak pada posisi MADYA, semua sudah memenuhi target RPJMD.

Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan

Angka pertumbuhan ekonomi secara resmi untuk tahun 2022 belum release dari BPS, namun dari diskusi ringan dengan pimpinan BPS pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan meningkat. Namun sebagaimana sebelumnya terjadi pengeluaran perkapita menjadi Rp.10.229.000.000,-
Secara umum walau ada tekanan harga terhadap komoditas Pinang dan Kelapa, ini yang menjadi pemikiran serius untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Tanjab Barat. Pada tahun 2023, Bersama Dekranasda Tanjab Barat, Pemda juga meningkatkan peran UMKM terutama batik khas daerah Tanjab Barat. Semua dilakukan guna menekan angka pengangguran serta kemiskinan di Tanjab Barat.

Pembelian Escavator Amphibi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas Pertanian dan perkebunan di wilayah Tanjab Barat dan pada tahun 2023 telah tambah unit Escavator tersebut karena banyaknya  permintaan rakyat yang selama ini belum dapat ditangani secara maksimal.

Terkait Kemiskinan, Pemerintah Tanjab Barat berhasil menekan angka Kemiskinan dari 10 persen di tahun 2022, sekarang menjadi 9.79 persen, dan tetap  terus berusaha menekan angka ini dengan secara konvergensi baik membuka lapangan kerja melalui UMKM maupun upaya lain, karena kemiskinan ini bukan cuma permasalahan  ekonomi  semata namun juga kualitas sanitasi dan lingkungan.
Pada tahun 2023 ini menurut data Kementrian Investasi dan BKMP, realisasi investasi di Tanjab Barat juga jauh melebihi target RPJMD dimana tahun 2023, data sementara Triwulan ke 3, realisasi investasi mencapai Rp.344,5 Milyar. Namun terus berupaya untuk menarik investasi ke Tanjab Barat terutama dibidang Hilirisasi hasil pertanian, Pelabuhan dll, sehingga pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Misi 5. Pemerataan pembangunan dari desa sampai ke kota

Beberapa indikator yang terlihat menyikapi pemerataan pembangunan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jalan mantap. Pada saat ini posisi jalan mantap adalah 45 persen, Pemerintah terus berupaya membangun jalan dan jembatan terutama menuju sarana produksi seperti di Serdang-Kuala Betara terus menuju Tanjab Timur, bekerja sama dengan Pemprov untuk jalan Simpang Teluk Nilau- Senyerang- Lumahan-Tebing Tinggi dan Jalur Seberang Kota. Pemerintah juga terus mendorong penanganan Kawasan Kumuh oleh Dinas Perkim.

Pemkab Tanjab Barat juga menggandeng Forum CSR untuk Bersama sama membangun fasilitas Fisik untuk mendukung semua ini. Untuk tahun 2023, senilai Rp.30 Milyar dana CSR sudah tersebar ke masyarakat dalam bentuk baik bidang fisik, ekonomi, Kesehatan maupun lingkungan. Dari Pendirian Forum sampai saat ini, kucuran dana CSR Tanjab Barat sudah mencapai Rp.170 Milyar.

Untuk listrik, Rasio Electirifikasi Tanjab Barat sudah mencapai 94,64 persen dan terus menyusur desa – desa yang belum teraliri listrik baik di Hilir maupun di Ulu Tanjab Barat. Saat ini Trafo/ Gardu Induk di Parit 4 sudah berfungsi, oleh karena itu Pemerintah mengharapkan PLN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Pemerintah masih menunggu penyelesaian Gardu Induk Pelabuhan Dagang / Pematang Pauh pada tahun ini untuk memaksimalkan pelayanan PLN diwilayah Ulu. Disamping itu Pemkab Tanjab Barat juga telah menyediakan lampu jalan di berbagai desa di Kabupaten Tanjung Barat.

Menurut Data Statistik, Angka Rasio Indek Gini Kabupaten  Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 adalah 0.32, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih rendah, ini juga secara tersirat  mengandung arti bahwa tidak terjadi ketimpangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kemudian, dalam hal pembangunan pedesaan, tidak ada satupun Desa di Tanjab Barat yang berstatus tertinggal dan 7 Desa sudah berkategori DESA MANTAP, dan tidak ada desa tertinggal lagi di Tanjab Barat.  Bahkan pada tahun lalu, penilaian lomba Desa tingkat Nasional beberapa waktu lalu Desa Purwodadi telah ditetapkan sebagai Desa Terbaik se regional 1 Indonesia.

Fokus Pembangunan 2024;

Pada tahun 2024 ini Pemkab Tanjab Barat akan fokus ke beberapa hal seperti;

  1. Penurunan angka kemiskinan terutama Kemiskinan Ektrem, ini akan dilakukan secara konvergensi disemua lini baik infrastruktur maupun non infrastruktur.
  2. Penurunan Stunting; walau Penurunan angka stunting Pemkab tanjab Barat terbaik se Provinsi Jambi, namun Pemerintah terus fokus menanangani Stunting.
  3. Peningkatan Kapasitas Ekonomi; seiring dengan upaya penanganan kemiskinan Pemerintah akan melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang pertanian dan perkebunan, UMKM.
  4. Mengejar dan memacu pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.
  5. Pelaksanaan Pemilu dengan tertib, aman dan Damai. (*)
Advertisement

ADVERTORIAL

Bupati Jember Tinjau Homecare Puger, Targetkan 25 Ribu Lansia dan Kelompok Rentan Terjangkau Medis

DETAIL.ID

Published

on

Gus Fawait meninjau langsung layanan program homecare di Kecamatan Puger, Minggu (16/8/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Keterbatasan fisik dan akses ekonomi masih menjadi pengganjal bagi warga kelas bawah di Kabupaten Jember untuk menjangkau fasilitas kesehatan.

Kondisi tersebut mendorong pemantauan langsung pelaksanaan program layanan kesehatan jemput bola Homecare di Kecamatan Puger oleh Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait, Minggu, 16 Agustus 2026.

Dalam tinjauan lapangan itu, Gus Fawait mendapati sejumlah warga lanjut usia yang tinggal sebatang kara dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk datang berobat ke puskesmas maupun rumah sakit.

Penemuan ini mengonfirmasi masih adanya celah dalam pemenuhan hak kesehatan warga di tingkat akar rumput.

“Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Tidak hanya mereka yang punya kendala untuk datang ke puskesmas atau rumah sakit,” kata Gus Fawait.

Menurutnya, ketersediaan program berobat gratis belum menjadi solusi tunggal jika warga yang sakit tidak memiliki sarana atau kemampuan untuk mendatangi pusat layanan kesehatan.

Pemerintah daerah mencatat pentingnya penanganan langsung ke kediaman warga rentan, termasuk perbaikan tempat tinggal yang dinilai tak layak huni.

“Kesehatan yang gratis sudah, ternyata masih ada beberapa pihak yang tidak bisa mengakses karena keterbatasan fisik dan ekonomi. Kami akan terus berikhtiar untuk memastikan bahwa meeka tidak menanggung sakitnya sendirian. Pemerintah dan negara harus hadir,” ujar Gus Fawait.

Program Homecare ini dirancang menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus, meliputi lansia, ibu hamil berisiko tinggi, anak terindikasi stunting, penyandang disabilitas, hingga penderita penyakit berkepanjangan.

Operasional di lapangan mengintegrasikan peran tenaga medis puskesmas, jajaran kecamatan, hingga pemerintah desa.

“Bukan cuma tugas nakes saja, tapi tugas kita bersama,” kata Gus Fawait.

Pada tahap awal, pelaksanaan program difokuskan pada pendataan uji coba terhadap 25.000 keluarga sasaran yang akan menerima penanganan medis berkala setiap bulan.

Pemerintah Kabupaten Jember bakal melakukan evaluasi bertahap sebelum memperluas daya jangkau program tersebut ke seluruh wilayah Jember.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Kukuhkan Paskibraka 2026, Dorong Pemuda Jadi Pelopor Cinta NKRI

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, berjabat tangan dengan anggota Paskibraka 2026. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember resmi mengukuhkan 70 pelajar terpilih sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Jember 2026.

Prosesi berlangsung khidmat di Pendopo Wahyawibawagraha pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Momen tersebut menjadi tonggak menyongsong Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang.

Pengukuhan dipimpin langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, serta disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), dan para orang tua anggota Paskibraka.

Melalui agenda tahunan ini, Pemkab Jember menegaskan komitmennya dalam mengapresiasi sekaligus membina potensi generasi muda daerah.

Gus Fawait menyampaikan bahwa para pelajar terpilih merupakan generasi berprestasi yang berhak mendapatkan dukungan keberlanjutan pendidikan dari pemerintah daerah.

“Mereka yang terpilih adalah pelajar berprestasi. Prestasi itu nantinya menjadi salah satu indikator untuk memperoleh beasiswa saat melanjutkan kuliah,” ujar Fawait.

Dukungan beasiswa tersebut menunjukkan perhatian nyata Pemkab Jember terhadap masa depan pemuda yang berdedikasi.

Lebih dari sekadar tugas seremonial mengibarkan Sang Saka Merah Putih, para anggota Paskibraka diposisikan sebagai teladan pembawa semangat nasionalisme di lingkungan sekolah dan masyarakat.

“Momentum 17 Agustus harus membuat kecintaan kepada NKRI semakin kuat. Kebanggaan terhadap simbol negara dan pemimpin harus terus dipupuk,” kata Fawait.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memfokuskan energi pada upaya menjaga kebersamaan dan memajukan daerah.

Seluruh perbedaan pandangan harus dilebur demi kepentingan yang lebih besar, yakni keutuhan dan kemajuan bangsa.

Melalui program pembinaan Paskibraka yang berkelanjutan, Pemkab Jember optimistis dapat melahirkan sumber daya manusia yang disiplin, berkarakter kuat, serta siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Jadilah pionir yang mengajak teman-teman sebaya untuk memupuk cinta NKRI, dimulai dengan bangga kepada pemimpin Republik Indonesia,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Perketat Regulasi Penjualan Miras

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMPTSP Jember, Isnaini Dwi Susanti. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Praktik penjualan minuman beralkohol secara ilegal di Kabupaten Jember kian beragam.

Baru-baru ini, sebuah outlet di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, kedapatan berjualan miras secara bebas dengan mengandalkan izin dokumen yang dialamatkan di wilayah lain.

Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas gabungan, pemilik gerai gagal memperlihatkan dokumen izin edar yang sah khusus wilayah hukum Jember.

Pengusaha tersebut hanya menyodorkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang izin lokasi operasionalnya tercatat jauh dari Jember.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jember, Isnaini Dwi Susanti, mengungkapkan ketidaksesuaian berkas usaha tersebut usai dilakukan cek silang data.

“Setelah kami cek, NIB memang ada, tetapi bukan untuk Jember. Lokasinya terdaftar di Sidoarjo atau Surabaya,” ujar Santi, Jumat, 14 Agustus 2026.

Temuan ini membongkar celah pengawasan perizinan usaha di tingkat daerah.

Banyak pemilik toko nekat mengedarkan miras hanya berbekal izin ritel toko umum, tanpa mengurus Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) khusus minuman beralkohol sesuai standar regulasi.

Kondisi tersebut mendorong Pemkab Jember untuk segera membongkar ulang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018.

Langkah penyempurnaan ini dinilai mendesak guna menyesuaikan aturan perizinan daerah dengan skema kewenangan terbaru dari pusat, terutama menyangkut distribusi miras golongan A.

“Kita memang sudah punya regulasi, tetapi harus dievaluasi dan direvisi agar sesuai dengan kebijakan yang baru,” tutur Santi.

Santi menambahkan, kendala mendasar pengawasan di lapangan juga dipicu oleh ketiadaan petunjuk teknis pelaksanaan sejak perda tersebut diterbitkan delapan tahun lalu.

“Perda kita tahun 2018 belum memiliki Perbup, sehingga pengaturannya perlu dibuat lebih rinci,” katanya.

Pihak DPMPTSP kini telah mengajukan surat resmi kepada Sekretaris Daerah Jember untuk mengagenda koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Menjelang pengesahan aturan anyar, Pemkab Jember memfokuskan penindakan langsung di lapangan melalui Operasi Pekat yang digelar rutin bersama Satpol PP dan aparat kepolisian. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs