Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Tiga Tahun Kepemimpinan Anwar Sadat-Hairan Membangun Kabupaten Tanjungjabung Barat

Published

on

Tanjungjabung Barat – Tepat di bulan Februari tahun 2024, masa kepemimpinan Anwar Sadat dan Hairan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjungjabung Barat genap tiga tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini beberapa capaian dalam tiga tahun masa kepemimpinan Bupati Anwar Sadat – Wakil Bupati Hairan berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut.

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan berahlak

Indikator utama yang umum digunakan dalam menilai hasil pembangunan adalah IPM (Indek Pembangunan Manusia), pada tahun 2022 lalu capaian IPM Tanjab Barat adalah 68,79, pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 71.44, angka ini melewati target RPJMD pada tahun 2023 yang dipatok 68.50. ini menunjukkan ada kemajuan pembangunan di 3 sektor ( Pendidikan, ekonomi dan Kesehatan). Hal ini ditunjukkan dari data statistik.

Bidang Pendidikan : bahwa pada tahun 2023 Rata-rata lama sekolah kita naik dari 8.18 tahun dari 8.31, target RPJDM adalah 7,95 tahun.  Indek Literasi juga sudah berhasil kita tingkatkan dari 30,71 pada tahun 2022  menjadi 56,39 dan melewati target RPJMD.
Untuk Pendidikan keagamaan, turut juga membantu Guru Madrasah: 1.169 orang, Guru Ponpes : 250, Da’i orang Desa : 134 orang . Imam Masjid, Guru Ngaji dan Mudim : 4.709 orang, bahkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan penghargaan dari Kementrian Agama atas kepedulian dan komitmen Pemda mendukung pelaksanaan program Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam. Disamping itu Pemda Tanjung Jabung Barat  juga mendorong  pembangunan Masjid melalui dana  CSR dan BASNAZ Tanjab Barat.

Bidang Kesehatan ; Sejak Kepemimpinan Bupati tahun 2021 sampai saat ini total hampir Rp. 1 Trilyun  (Rp. 980.607.241.967) yang dianggarkan untuk bidang Kesehatan. Angka ini belum termasuk Fisik Bangunan yang dianggarkan pada Dinas PUPR.  Anggaran yang hampir Rp. 1 Trilyun tadi untuk membiayai bidang Kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas. Sebagai hasilnya terlihat bahwa   Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 meningkat dari 68,43 tahun pada tahun 2022 menjadi 73.21  tahun pada tahun 2023, ini juga melewati target RPJMD yang dipatok 68,30 tahun. Penurunan Stunting yang merupakan fokus pemerintah Pusat juga berhasil kita tekan, dari 19,8 persen pada tahun 2021, menjadi 9,9 % pada tahun 2022, ini merupakan terbaik se Provinsi Jambi.

Selama kurun waktu 2(dua) tahun ini Pemda Tanjung Jabung Barat juga berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah Sakit Daud Arief di Kota Kuala Tungkal maupun Rumah Sakit Suryah Hairudin di Merlung. Alat-alat Kesehatan terus diupayakan, dan Pemkab Tanjab Barat sudah meresmikan Fasilitas Hemodialisa (Cuci Darah) yang selama ini belum ada di Rumah Sakit Daud Arief. Layanan CT-Scan, Poli jantung, juga sudah ada di Rumah Sakit Daud Arief, serta terus berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah sakit Suryah Hairudin di Merlung.

Untuk mengurangi beban atau biaya tinggal kepada keluarga pasien yang berobat di Rumah Sakit Daud Arief, Pemda Kabupaten baru-baru ini telah meresmikan Rumah Singgah yang dapat digunakan untuk menginap  oleh keluarga pasien. Disamping itu pemda Tanjung Jabung Barat telah mengalokasikan dana untuk jaminan Kesehatan kepada masyarakat.

Terkait Puskesmas, ada 16 puskesmas di Tanjab Barat, saat ini sedang di nilai akreditasinya oleh Kemenkes; keberhasilan itu ditandai dengan 2 Puskesmas sudah berstatus Paripurna, 2 Puskesmas berstatus Utama ; sementara yang lain akreditasinya belum diumumkan, masih menunggu dari Kemenkes serta telah memiliki  72 Puskesmas pembantu diseluruh Tanjab Barat yang sedang terus kita upayakan fasilitas baik person maupun peralatan kesehatannya.

Dari sisi ekonomi, disela-sela pemulihan ekonomi pasca Covid 19, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Tanjab Barat  dari Rp.9.968.000, pada tahun 2022,menjadi Rp.10.229.000. Angka ini berarti ada geliat ekonomi masyarakat tergambar melalui peningkatan konsumsi mereka.

Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tenteram, tertib dan demokratis

Kondisi kehidupan masyarakat tidak ada peristiwa yang menonjol, beberapa kali demonstrasi dalam tahun ini merupakan hak masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap proses pembangunan dan itu dilaksanakan secara demokratis. Kondisi sosial yang aman tercermin dari Indek persepsi rasa aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup tinggi yaitu  92,75. Hal ini dapat terwujud karena adanya Kerjasama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terhadap konflik pertanahan sudah banyak yang kita selesaikan dan kalaupun ada riak-riak, itulah demokrasi dan kita hargai perbedaan pendapat.

Baru-baru ini terjadi musibah banjir, Pemda Tanjab Barat dengan bahu membahu membantu Masyarakat, bekerjasama dengan Pihak Polres Tanjab Barat dan Kodim 0419/ Tanjung Jabung. Terkait dengan bencana musibah Kebakaran yang masih sering terjadi di Kota Kuala Tungkal ini, Pemda selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana ini dan juga kepada Dinas Pemadam Kebakaran saya juga selalu meminta tetap waspada dan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat.

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik

Pemda Tanjab Barat terus berusaha untuk menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik. DPRD Tanjab Barat selalu mendukung Pemda dalam menerapkan ini, dimana indikatornya penetapan APBD selalu tetap waktu, Opini BPK tahun 2022 mendapatkan opini  WTP ke lima kali  dan untuk tahun 2023 kita masih menunggu pemeriksaan BPK yang sedang melakukan pemeriksaan sekarang. Nilai SAKIB sudah B, Kabupaten Layak Anak pada posisi MADYA, semua sudah memenuhi target RPJMD.

Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan

Angka pertumbuhan ekonomi secara resmi untuk tahun 2022 belum release dari BPS, namun dari diskusi ringan dengan pimpinan BPS pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan meningkat. Namun sebagaimana sebelumnya terjadi pengeluaran perkapita menjadi Rp.10.229.000.000,-
Secara umum walau ada tekanan harga terhadap komoditas Pinang dan Kelapa, ini yang menjadi pemikiran serius untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Tanjab Barat. Pada tahun 2023, Bersama Dekranasda Tanjab Barat, Pemda juga meningkatkan peran UMKM terutama batik khas daerah Tanjab Barat. Semua dilakukan guna menekan angka pengangguran serta kemiskinan di Tanjab Barat.

Pembelian Escavator Amphibi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas Pertanian dan perkebunan di wilayah Tanjab Barat dan pada tahun 2023 telah tambah unit Escavator tersebut karena banyaknya  permintaan rakyat yang selama ini belum dapat ditangani secara maksimal.

Terkait Kemiskinan, Pemerintah Tanjab Barat berhasil menekan angka Kemiskinan dari 10 persen di tahun 2022, sekarang menjadi 9.79 persen, dan tetap  terus berusaha menekan angka ini dengan secara konvergensi baik membuka lapangan kerja melalui UMKM maupun upaya lain, karena kemiskinan ini bukan cuma permasalahan  ekonomi  semata namun juga kualitas sanitasi dan lingkungan.
Pada tahun 2023 ini menurut data Kementrian Investasi dan BKMP, realisasi investasi di Tanjab Barat juga jauh melebihi target RPJMD dimana tahun 2023, data sementara Triwulan ke 3, realisasi investasi mencapai Rp.344,5 Milyar. Namun terus berupaya untuk menarik investasi ke Tanjab Barat terutama dibidang Hilirisasi hasil pertanian, Pelabuhan dll, sehingga pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Misi 5. Pemerataan pembangunan dari desa sampai ke kota

Beberapa indikator yang terlihat menyikapi pemerataan pembangunan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jalan mantap. Pada saat ini posisi jalan mantap adalah 45 persen, Pemerintah terus berupaya membangun jalan dan jembatan terutama menuju sarana produksi seperti di Serdang-Kuala Betara terus menuju Tanjab Timur, bekerja sama dengan Pemprov untuk jalan Simpang Teluk Nilau- Senyerang- Lumahan-Tebing Tinggi dan Jalur Seberang Kota. Pemerintah juga terus mendorong penanganan Kawasan Kumuh oleh Dinas Perkim.

Pemkab Tanjab Barat juga menggandeng Forum CSR untuk Bersama sama membangun fasilitas Fisik untuk mendukung semua ini. Untuk tahun 2023, senilai Rp.30 Milyar dana CSR sudah tersebar ke masyarakat dalam bentuk baik bidang fisik, ekonomi, Kesehatan maupun lingkungan. Dari Pendirian Forum sampai saat ini, kucuran dana CSR Tanjab Barat sudah mencapai Rp.170 Milyar.

Untuk listrik, Rasio Electirifikasi Tanjab Barat sudah mencapai 94,64 persen dan terus menyusur desa – desa yang belum teraliri listrik baik di Hilir maupun di Ulu Tanjab Barat. Saat ini Trafo/ Gardu Induk di Parit 4 sudah berfungsi, oleh karena itu Pemerintah mengharapkan PLN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Pemerintah masih menunggu penyelesaian Gardu Induk Pelabuhan Dagang / Pematang Pauh pada tahun ini untuk memaksimalkan pelayanan PLN diwilayah Ulu. Disamping itu Pemkab Tanjab Barat juga telah menyediakan lampu jalan di berbagai desa di Kabupaten Tanjung Barat.

Menurut Data Statistik, Angka Rasio Indek Gini Kabupaten  Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 adalah 0.32, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih rendah, ini juga secara tersirat  mengandung arti bahwa tidak terjadi ketimpangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kemudian, dalam hal pembangunan pedesaan, tidak ada satupun Desa di Tanjab Barat yang berstatus tertinggal dan 7 Desa sudah berkategori DESA MANTAP, dan tidak ada desa tertinggal lagi di Tanjab Barat.  Bahkan pada tahun lalu, penilaian lomba Desa tingkat Nasional beberapa waktu lalu Desa Purwodadi telah ditetapkan sebagai Desa Terbaik se regional 1 Indonesia.

Fokus Pembangunan 2024;

Pada tahun 2024 ini Pemkab Tanjab Barat akan fokus ke beberapa hal seperti;

  1. Penurunan angka kemiskinan terutama Kemiskinan Ektrem, ini akan dilakukan secara konvergensi disemua lini baik infrastruktur maupun non infrastruktur.
  2. Penurunan Stunting; walau Penurunan angka stunting Pemkab tanjab Barat terbaik se Provinsi Jambi, namun Pemerintah terus fokus menanangani Stunting.
  3. Peningkatan Kapasitas Ekonomi; seiring dengan upaya penanganan kemiskinan Pemerintah akan melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang pertanian dan perkebunan, UMKM.
  4. Mengejar dan memacu pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.
  5. Pelaksanaan Pemilu dengan tertib, aman dan Damai. (*)
Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Lobi Kemensos Soal Bansos dan Disabilitas

DETAIL.ID

Published

on

Kepala Dinsos PPPA dan Kepala Diskominfo Jember saat berkunjung ke Kementerian Sosial RI, Rabu (23/9/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mendatangi Kementerian Sosial RI pada Rabu, 23 September 2026.

Kedatangan rombongan Pemkab Jember ini bertujuan membereskan persoalan kuota bantuan sosial yang belum terpenuhi sekaligus memperjuangkan bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Kepala Dinsos PPPA Jember, Lingga Diputra, memimpin langsung koordinasi tersebut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Akhmad Helmi Luqman.

Tim Pemkab Jember menggelar pertemuan khusus bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos.

Data evaluasi Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 mengungkapkan adanya under kuota sebanyak 9.815 data penerima manfaat di Kabupaten Jember.

Menyikapi selisih angka tersebut, Pemkab Jember mengajukan penyesuaian data agar keterisian kuota bansos di wilayahnya dapat digenjot hingga di atas 80 persen.

“Kami mendorong agar penambahan kuota ini tidak dilakukan secara bertahap, melainkan bisa diselesaikan sekaligus. Namun, pelaksanaannya tentu tetap menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pembagian kuota bersama kabupaten lain,” kata Lingga.

Di samping pembenahan data bansos, Lingga memaparkan kebutuhan 49 unit alat bantu berupa tangan dan kaki palsu bagi warga kurang mampu.

Dari total usulan tersebut, Kemensos telah memasukkan 20 permohonan ke dalam prioritas desil penerima.

Adapun 29 permohonan alat bantu lainnya masih perlu melewati tahapan pemutakhiran data administratif.

Langkah ini wajib dilakukan agar alokasi bantuan fisik dari kementerian tidak salah sasaran.

“Namun sejumlah 29 usulan sisanya memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administratif agar tepat sasaran, mengingat penerima manfaat berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu,” ucapnya.

Dalam dialog itu, Pemkab Jember juga menyampaikan kebutuhan kaki palsu berbahan carbon bagi atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang bertanding di tingkat internasional.

Lantaran pengadaan alat bantu olahraga tersebut memerlukan biaya tinggi dan spesifikasi khusus, Kemensos menyarankan Pemkab Jember untuk turut menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Bupati Batanghari Fadhil Arief Sambut Kunjungan Pangkogabwilhan I, Perkuat Sinergi Penanganan Karhutla di Tahura

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Bupati Batanghari Fadhil Arief menerima kunjungan dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Letjen TNI Kunto Arief Wibowo didampingi Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, pada Selasa, 22 September 2026.

Pertemuan yang berlangsung hangat itu berlangsung di rumah dinas Bupati Batanghari.

Pertemuan tersebut digelar setelah Letjen Kunto mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin, Kabupaten Batanghari.

Di mana, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan karhutla berjalan secara terpadu, cepat dan terukur.

Pada pertemuan di rumah dinas Bupati Batanghari, Pangkogabwilhan I melanjutkan pembahasan bersama Bupati Batanghari dan seluruh unsur terkait mengenai perkembangan Karhutla di kawasan Tahura Batanghari.

Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk mengevaluasi langkah yang telah dilakukan sekaligus menyatukan strategi penanganan berikutnya, baik melalui operasi darat maupun dukungan unsur lainnya.

Dalam pembahasan tersebut, sinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Kabupaten Batanghari, BPBD Kabupaten Batanghari, Manggala Agni dan Damkar Kabupaten Batanghari menjadi bagian penting dalam memastikan penanganan Karhutla berlangsung efektif.

Sebelumnya, Pangkogabwilhan I menekankan, penanganan karhutla harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari deteksi dini, pencegahan, patroli, pemadaman, pendinginan hingga pemulihan, dengan memperkuat koordinasi seluruh stakeholder.

“Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api, tetapi bagaimana persoalan ini dikerjakan, diselesaikan dan dicegah sejak awal. Semua unsur harus bergerak bersama dan memahami kondisi lapangan,” katanya.

Letjen Kunto bilang, karakteristik kawasan yang terbakar harus menjadi perhatian dalam menentukan metode penanganan.

Sementara, Bupati Batanghari Fadhil Arief mengatakan, Pemerintah Kabupaten Batanghari terus memperkuat koordinasi bersama TNI, Polri dan seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla, khususnya di kawasan Tahura Sultan Thaha Saifuddin.

Menurutnya, penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan pengawasan agar kebakaran tidak kembali meluas.

Fadhil Arief menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi karhutla, terutama dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah di lapangan. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Siapkan Langkah Strategis Tata Penataan Pasar Tanjung

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, diwawancarai media. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan sejumlah langkah konkret guna membenahi Pasar Tanjung sebagai pusat perekonomian rakyat.

Kebijakan ini dirumuskan usai Bupati Jember, Gus Fawait, menemui ratusan pedagang yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pasar Tanjung serta elemen mahasiswa di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa, 22 September 2026.

Massa aksi yang semula berada di luar gedung diarahkan masuk ke aula pendopo untuk menggelar dialog terbuka secara lesehan.

Dalam forum tersebut, perwakilan pedagang menyampaikan keluhan terkait kondisi penataan lapak di area bawah yang dinilai semrawut hingga berdampak pada kelangsungan usaha pedagang lama.

Bupati Jember menyatakan pembenahan dan pengembalian fungsi pasar tradisional menjadi agenda prioritas pemerintah daerah.

Langkah ini diambil usai dirinya meninjau langsung kondisi lapangan setelah menerima masukan dari para mahasiswa.

“Pasar tradisional adalah benteng ekonomi warga dan tempat wong cilik mengadu nasib. Apa yang menjadi harapan para pedagang dan mahasiswa, itu pula yang menjadi komitmen kami di Pemkab Jember,” kata Gus Fawait.

Dari dialog terbuka tersebut, Pemkab Jember menawarkan solusi yang disepakati bersama oleh seluruh peserta forum.

Rencana aksi tersebut mencakup uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan Samanhudi, pembentukan Satgas Gabungan Penataan Pasar, serta pengaturan jadwal waktu berjualan bagi para pedagang.

Skema hasil kesepakatan ini dijadwalkan mulai berlaku pada Rabu, 23 September 2026, dengan membuka peluang evaluasi jika dalam pelaksanaannya masih membutuhkan penyesuaian.

Pertemuan ini sekaligus merealisasikan kesanggupan pemkab kepada pedagang sepekan sebelumnya untuk merumuskan pembenahan jangka panjang.

“Saya bangga dengan pemikiran kritis teman-teman mahasiswa. Semua gagasannya, mulai dari rekayasa lalu lintas, Satgas, sampai penataan trotoar kami akomodasi. Mari kawal bersama prosesnya di lapangan,” ujar Gus Fawait.

Selain di Pasar Tanjung, program penataan dan penyerapan aspirasi pedagang secara bertahap juga akan diterapkan pada pasar-pasar tradisional lain yang tersebar di wilayah Jember. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs