Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Tiga Tahun Kepemimpinan Anwar Sadat-Hairan Membangun Kabupaten Tanjungjabung Barat

Published

on

Tanjungjabung Barat – Tepat di bulan Februari tahun 2024, masa kepemimpinan Anwar Sadat dan Hairan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tanjungjabung Barat genap tiga tahun.

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut ini beberapa capaian dalam tiga tahun masa kepemimpinan Bupati Anwar Sadat – Wakil Bupati Hairan berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut.

Misi 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berilmu, beriman dan berahlak

Indikator utama yang umum digunakan dalam menilai hasil pembangunan adalah IPM (Indek Pembangunan Manusia), pada tahun 2022 lalu capaian IPM Tanjab Barat adalah 68,79, pada tahun 2023 ini meningkat menjadi 71.44, angka ini melewati target RPJMD pada tahun 2023 yang dipatok 68.50. ini menunjukkan ada kemajuan pembangunan di 3 sektor ( Pendidikan, ekonomi dan Kesehatan). Hal ini ditunjukkan dari data statistik.

Bidang Pendidikan : bahwa pada tahun 2023 Rata-rata lama sekolah kita naik dari 8.18 tahun dari 8.31, target RPJDM adalah 7,95 tahun.  Indek Literasi juga sudah berhasil kita tingkatkan dari 30,71 pada tahun 2022  menjadi 56,39 dan melewati target RPJMD.
Untuk Pendidikan keagamaan, turut juga membantu Guru Madrasah: 1.169 orang, Guru Ponpes : 250, Da’i orang Desa : 134 orang . Imam Masjid, Guru Ngaji dan Mudim : 4.709 orang, bahkan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan penghargaan dari Kementrian Agama atas kepedulian dan komitmen Pemda mendukung pelaksanaan program Pendidikan Guru Pendidikan Agama Islam. Disamping itu Pemda Tanjung Jabung Barat  juga mendorong  pembangunan Masjid melalui dana  CSR dan BASNAZ Tanjab Barat.

Bidang Kesehatan ; Sejak Kepemimpinan Bupati tahun 2021 sampai saat ini total hampir Rp. 1 Trilyun  (Rp. 980.607.241.967) yang dianggarkan untuk bidang Kesehatan. Angka ini belum termasuk Fisik Bangunan yang dianggarkan pada Dinas PUPR.  Anggaran yang hampir Rp. 1 Trilyun tadi untuk membiayai bidang Kesehatan baik Rumah Sakit maupun Puskesmas. Sebagai hasilnya terlihat bahwa   Usia Harapan Hidup pada tahun 2023 meningkat dari 68,43 tahun pada tahun 2022 menjadi 73.21  tahun pada tahun 2023, ini juga melewati target RPJMD yang dipatok 68,30 tahun. Penurunan Stunting yang merupakan fokus pemerintah Pusat juga berhasil kita tekan, dari 19,8 persen pada tahun 2021, menjadi 9,9 % pada tahun 2022, ini merupakan terbaik se Provinsi Jambi.

Selama kurun waktu 2(dua) tahun ini Pemda Tanjung Jabung Barat juga berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah Sakit Daud Arief di Kota Kuala Tungkal maupun Rumah Sakit Suryah Hairudin di Merlung. Alat-alat Kesehatan terus diupayakan, dan Pemkab Tanjab Barat sudah meresmikan Fasilitas Hemodialisa (Cuci Darah) yang selama ini belum ada di Rumah Sakit Daud Arief. Layanan CT-Scan, Poli jantung, juga sudah ada di Rumah Sakit Daud Arief, serta terus berupaya untuk melengkapi fasilitas Rumah sakit Suryah Hairudin di Merlung.

Untuk mengurangi beban atau biaya tinggal kepada keluarga pasien yang berobat di Rumah Sakit Daud Arief, Pemda Kabupaten baru-baru ini telah meresmikan Rumah Singgah yang dapat digunakan untuk menginap  oleh keluarga pasien. Disamping itu pemda Tanjung Jabung Barat telah mengalokasikan dana untuk jaminan Kesehatan kepada masyarakat.

Terkait Puskesmas, ada 16 puskesmas di Tanjab Barat, saat ini sedang di nilai akreditasinya oleh Kemenkes; keberhasilan itu ditandai dengan 2 Puskesmas sudah berstatus Paripurna, 2 Puskesmas berstatus Utama ; sementara yang lain akreditasinya belum diumumkan, masih menunggu dari Kemenkes serta telah memiliki  72 Puskesmas pembantu diseluruh Tanjab Barat yang sedang terus kita upayakan fasilitas baik person maupun peralatan kesehatannya.

Dari sisi ekonomi, disela-sela pemulihan ekonomi pasca Covid 19, terjadi peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Tanjab Barat  dari Rp.9.968.000, pada tahun 2022,menjadi Rp.10.229.000. Angka ini berarti ada geliat ekonomi masyarakat tergambar melalui peningkatan konsumsi mereka.

Misi 2. Mewujudkan kondisi sosial yang tenteram, tertib dan demokratis

Kondisi kehidupan masyarakat tidak ada peristiwa yang menonjol, beberapa kali demonstrasi dalam tahun ini merupakan hak masyarakat dalam memberikan kontrol sosial terhadap proses pembangunan dan itu dilaksanakan secara demokratis. Kondisi sosial yang aman tercermin dari Indek persepsi rasa aman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup tinggi yaitu  92,75. Hal ini dapat terwujud karena adanya Kerjasama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terhadap konflik pertanahan sudah banyak yang kita selesaikan dan kalaupun ada riak-riak, itulah demokrasi dan kita hargai perbedaan pendapat.

Baru-baru ini terjadi musibah banjir, Pemda Tanjab Barat dengan bahu membahu membantu Masyarakat, bekerjasama dengan Pihak Polres Tanjab Barat dan Kodim 0419/ Tanjung Jabung. Terkait dengan bencana musibah Kebakaran yang masih sering terjadi di Kota Kuala Tungkal ini, Pemda selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana ini dan juga kepada Dinas Pemadam Kebakaran saya juga selalu meminta tetap waspada dan selalu memberikan himbauan kepada masyarakat.

Misi 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik

Pemda Tanjab Barat terus berusaha untuk menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik. DPRD Tanjab Barat selalu mendukung Pemda dalam menerapkan ini, dimana indikatornya penetapan APBD selalu tetap waktu, Opini BPK tahun 2022 mendapatkan opini  WTP ke lima kali  dan untuk tahun 2023 kita masih menunggu pemeriksaan BPK yang sedang melakukan pemeriksaan sekarang. Nilai SAKIB sudah B, Kabupaten Layak Anak pada posisi MADYA, semua sudah memenuhi target RPJMD.

Misi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan

Angka pertumbuhan ekonomi secara resmi untuk tahun 2022 belum release dari BPS, namun dari diskusi ringan dengan pimpinan BPS pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 diperkirakan meningkat. Namun sebagaimana sebelumnya terjadi pengeluaran perkapita menjadi Rp.10.229.000.000,-
Secara umum walau ada tekanan harga terhadap komoditas Pinang dan Kelapa, ini yang menjadi pemikiran serius untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Tanjab Barat. Pada tahun 2023, Bersama Dekranasda Tanjab Barat, Pemda juga meningkatkan peran UMKM terutama batik khas daerah Tanjab Barat. Semua dilakukan guna menekan angka pengangguran serta kemiskinan di Tanjab Barat.

Pembelian Escavator Amphibi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas Pertanian dan perkebunan di wilayah Tanjab Barat dan pada tahun 2023 telah tambah unit Escavator tersebut karena banyaknya  permintaan rakyat yang selama ini belum dapat ditangani secara maksimal.

Terkait Kemiskinan, Pemerintah Tanjab Barat berhasil menekan angka Kemiskinan dari 10 persen di tahun 2022, sekarang menjadi 9.79 persen, dan tetap  terus berusaha menekan angka ini dengan secara konvergensi baik membuka lapangan kerja melalui UMKM maupun upaya lain, karena kemiskinan ini bukan cuma permasalahan  ekonomi  semata namun juga kualitas sanitasi dan lingkungan.
Pada tahun 2023 ini menurut data Kementrian Investasi dan BKMP, realisasi investasi di Tanjab Barat juga jauh melebihi target RPJMD dimana tahun 2023, data sementara Triwulan ke 3, realisasi investasi mencapai Rp.344,5 Milyar. Namun terus berupaya untuk menarik investasi ke Tanjab Barat terutama dibidang Hilirisasi hasil pertanian, Pelabuhan dll, sehingga pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Misi 5. Pemerataan pembangunan dari desa sampai ke kota

Beberapa indikator yang terlihat menyikapi pemerataan pembangunan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan jalan mantap. Pada saat ini posisi jalan mantap adalah 45 persen, Pemerintah terus berupaya membangun jalan dan jembatan terutama menuju sarana produksi seperti di Serdang-Kuala Betara terus menuju Tanjab Timur, bekerja sama dengan Pemprov untuk jalan Simpang Teluk Nilau- Senyerang- Lumahan-Tebing Tinggi dan Jalur Seberang Kota. Pemerintah juga terus mendorong penanganan Kawasan Kumuh oleh Dinas Perkim.

Pemkab Tanjab Barat juga menggandeng Forum CSR untuk Bersama sama membangun fasilitas Fisik untuk mendukung semua ini. Untuk tahun 2023, senilai Rp.30 Milyar dana CSR sudah tersebar ke masyarakat dalam bentuk baik bidang fisik, ekonomi, Kesehatan maupun lingkungan. Dari Pendirian Forum sampai saat ini, kucuran dana CSR Tanjab Barat sudah mencapai Rp.170 Milyar.

Untuk listrik, Rasio Electirifikasi Tanjab Barat sudah mencapai 94,64 persen dan terus menyusur desa – desa yang belum teraliri listrik baik di Hilir maupun di Ulu Tanjab Barat. Saat ini Trafo/ Gardu Induk di Parit 4 sudah berfungsi, oleh karena itu Pemerintah mengharapkan PLN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Pemerintah masih menunggu penyelesaian Gardu Induk Pelabuhan Dagang / Pematang Pauh pada tahun ini untuk memaksimalkan pelayanan PLN diwilayah Ulu. Disamping itu Pemkab Tanjab Barat juga telah menyediakan lampu jalan di berbagai desa di Kabupaten Tanjung Barat.

Menurut Data Statistik, Angka Rasio Indek Gini Kabupaten  Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022 adalah 0.32, menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih rendah, ini juga secara tersirat  mengandung arti bahwa tidak terjadi ketimpangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kemudian, dalam hal pembangunan pedesaan, tidak ada satupun Desa di Tanjab Barat yang berstatus tertinggal dan 7 Desa sudah berkategori DESA MANTAP, dan tidak ada desa tertinggal lagi di Tanjab Barat.  Bahkan pada tahun lalu, penilaian lomba Desa tingkat Nasional beberapa waktu lalu Desa Purwodadi telah ditetapkan sebagai Desa Terbaik se regional 1 Indonesia.

Fokus Pembangunan 2024;

Pada tahun 2024 ini Pemkab Tanjab Barat akan fokus ke beberapa hal seperti;

  1. Penurunan angka kemiskinan terutama Kemiskinan Ektrem, ini akan dilakukan secara konvergensi disemua lini baik infrastruktur maupun non infrastruktur.
  2. Penurunan Stunting; walau Penurunan angka stunting Pemkab tanjab Barat terbaik se Provinsi Jambi, namun Pemerintah terus fokus menanangani Stunting.
  3. Peningkatan Kapasitas Ekonomi; seiring dengan upaya penanganan kemiskinan Pemerintah akan melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang pertanian dan perkebunan, UMKM.
  4. Mengejar dan memacu pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.
  5. Pelaksanaan Pemilu dengan tertib, aman dan Damai. (*)
Advertisement

ADVERTORIAL

Ekonomi Kreatif Jember Dapat Apresiasi di HUT ke-15 KompasTV

DETAIL.ID

Published

on

Kepala Diskominfo Jember, Akhmad Helmi Luqman (kanan) foto bersama usai menerima penghargaan HUT ke-15 KompasTV. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember — Kabupaten Jember kembali mendapat pengakuan atas geliat ekonomi kreatif daerah.

Kali ini, apresiasi diberikan KompasTV dalam Malam Puncak Perayaan HUT ke-15 KompasTV bertema INDONESIA B15A di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu malam, 9 September 2026.

Jember menerima apresiasi sebagai daerah yang peduli terhadap inovasi ekonomi kreatif.

Penghargaan tersebut diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember, Akhmad Helmi Luqman, yang hadir mewakili Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait.

Helmi datang bersama Sekretaris Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Daerah (TP3D) Kabupaten Jember, Dima Akhyar.

Helmi menyambut apresiasi tersebut sebagai bentuk pengakuan atas perkembangan ekonomi kreatif yang terus bergerak di Kabupaten Jember.

“Alhamdulillah, malam hari ini kami diundang dalam hari ulang tahun KompasTV. Kami mendapatkan apresiasi kepada Kabupaten Jember atas daerah peduli inovasi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Jember,” ujar Helmi.

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif di Jember tidak terlepas dari keterlibatan berbagai unsur.

Pemerintah daerah bersama generasi muda dan masyarakat memiliki peran dalam mendorong kreativitas serta mengembangkan potensi yang dimiliki daerah.

“Ini tidak lepas dari peran Bupati Jember, kolaborasi dengan pemuda-pemuda Jember, masyarakat Jember untuk membangun masyarakat dan ekonomi kreatif,” katanya.

Helmi menyebut generasi muda menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan ekonomi kreatif.

Berbagai potensi dan kreativitas yang dimiliki anak-anak muda Jember dinilai perlu terus mendapatkan ruang agar dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkab Jember juga berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan generasi muda semakin kuat.

Pengembangan kreativitas diarahkan agar potensi yang dimiliki masyarakat dapat berkembang sekaligus memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah.

Menurut Helmi, ekonomi kreatif juga diharapkan mampu membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat.

Dengan kerja bersama, potensi kreatif yang berkembang di Jember diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari penguatan ekonomi masyarakat.

Apresiasi yang diberikan KompasTV menjadi dorongan bagi Pemkab Jember untuk melanjutkan upaya pengembangan ekonomi kreatif.

Pemerintah daerah berharap masyarakat dan generasi muda terus mengambil peran dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember.

“Harapannya, Pemkab bersama masyarakat dan anak-anak muda Jember bisa mewujudkan ekonomi kreatif yang lebih baik ke depannya untuk mewujudkan ekonomi yang kuat bagi masyarakat Jember dan Kabupaten Jember,” katanya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Tinjau Antrean BBM, Bupati Jember Bagikan Makanan ke Warga

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember membagikan makanan kepada warga di salah satu SPBU, Selasa (8/9/2026) malam. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mendorong Bupati Muhammad Fawait turun langsung ke lapangan.

Selain mengecek kondisi pasokan, Gus Fawait membagikan makanan kepada warga yang masih menunggu giliran mengisi BBM di SPBU Gebang dan SPBU Gajahmada, Selasa, 8 September 2026.

Langkah tersebut dilakukan di tengah kepadatan kendaraan yang terjadi akibat tersendatnya distribusi BBM.

Pemerintah Kabupaten Jember ingin memastikan kondisi yang terjadi di lapangan sekaligus mengambil langkah untuk mengurai antrean.

Gus Fawait mengatakan, persoalan distribusi tidak terlepas dari kondisi jalur pengiriman BBM dari Banyuwangi.

Kemacetan dan pekerjaan perbaikan jalan membuat waktu pengiriman menuju Jember menjadi lebih panjang.

“Kendala di jalan seperti perbaikan fasilitas atau kemacetan lalu lintas berimbas langsung pada keterlambatan BBM sampai di SPBU. Sebagai tindakan darurat, pasokan BBM tambahan langsung disalurkan demi memangkas antrean,” katanya.

Namun, persoalan tersebut tidak hanya disikapi sebagai gangguan distribusi sesaat.

Pemkab Jember mulai mendorong adanya jalur pasokan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber distribusi.

Gus Fawait menyebut suplai BBM Jember selama ini bertumpu pada depo Banyuwangi.

Karena itu, pemerintah daerah mendorong Pertamina membuka opsi jalur distribusi dari wilayah lain.

“Selama ini, kebutuhan BBM di Jember bergantung penuh pada suplai tunggal dari depo Banyuwangi. Kami mendorong hadirnya jalur distribusi alternatif dari wilayah seperti Malang atau Surabaya,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menemukan persoalan lain dalam pemetaan kebutuhan BBM, yakni belum meratanya keberadaan SPBU resmi.

Sejumlah kecamatan di wilayah pelosok masih belum memiliki SPBU sehingga akses masyarakat terhadap bahan bakar belum sepenuhnya merata.

Kondisi itu membuat Pemkab Jember membuka ruang investasi pembangunan SPBU baru.

Pemerintah daerah berharap penambahan SPBU dapat memperluas akses BBM sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kami mengundang para investor untuk mendirikan SPBU baru di kecamatan yang belum terjangkau. Selain memastikan pasokan bahan bakar merata sampai ke pelosok, upaya ini juga membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Besuki Ikbal Wilda Fardana menyatakan tidak terdapat persoalan pada stok maupun jalur distribusi BBM subsidi menuju Jember.

Menurut Ikbal, antrean yang terjadi lebih berkaitan dengan kondisi lokal dan kepanikan masyarakat menyusul munculnya isu tertentu terkait BBM.

“Sebenarnya untuk kondisi stok maupun distribusi ini tidak ada kendala. Kami mengimbau saja kepada masyarakat supaya tidak panic buying,” ujarnya.

Ikbal menambahkan, antrean panjang yang terjadi disebut hanya terlihat di Kabupaten Jember.

Ia menduga informasi mengenai kemungkinan kenaikan harga menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat membeli BBM secara berlebihan.

“Fenomena terjadinya antrean yang mengular ini hanya terjadi di Kabupaten Jember saja. Padahal baik dari stok maupun jalur distribusinya tidak ada kendala sama sekali. Bisa jadi ada isu kenaikan harga sehingga masyarakat panic buying,” tuturnya. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Urai Antrean BBM, Pemkab Jember Siapkan Distribusi Baru Agar Tak Bertumpu Satu Jalur

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberikan keterangan usai sidak salah satu SPBU, Selasa (8/9/2026) malam. (Foto: Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU di Jember menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk membenahi pola distribusi BBM.

Ketergantungan pasokan dari Banyuwangi dinilai membuat ketersediaan bahan bakar rentan terganggu ketika jalur utama mengalami hambatan.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengecek langsung kondisi tersebut dengan mendatangi SPBU Gebang dan SPBU Gajahmada pada Selasa, 8 September 2026 malam.

Dalam pengecekan itu, Gus Fawait menyebut persoalan distribusi tidak lepas dari kondisi jalur pengiriman.

Perbaikan fasilitas maupun kepadatan lalu lintas dapat memperlambat perjalanan armada hingga akhirnya memengaruhi waktu kedatangan BBM di SPBU.

“Kendala di jalan seperti perbaikan fasilitas atau kemacetan lalu lintas berimbas langsung pada keterlambatan BBM sampai di SPBU. Sebagai tindakan darurat, pasokan BBM tambahan langsung disalurkan demi memangkas antrean,” kata Gus Fawait.

Pasokan tambahan menjadi langkah untuk meredakan antrean dalam kondisi saat ini.

Namun, Pemkab Jember mulai menyiapkan langkah yang lebih panjang agar gangguan pada satu jalur tidak kembali memicu persoalan serupa.

Pemkab berkomunikasi dengan manajemen Pertamina pusat untuk mendorong tersedianya jalur pasokan alternatif.

Malang, Surabaya, dan sejumlah wilayah lain menjadi pilihan yang dipertimbangkan sebagai sumber pasokan tambahan bagi Jember.

Pola distribusi dengan lebih dari satu jalur sebelumnya telah diterapkan untuk menjaga pasokan LPG ketika jalur pengiriman utama menghadapi gangguan. Skema serupa kini ingin didorong untuk distribusi BBM.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menilai kapasitas jaringan SPBU perlu diperluas.

Pemetaan Pemkab Jember menunjukkan masih terdapat sejumlah kecamatan yang belum memiliki SPBU resmi.

Kekurangan titik layanan tersebut membuat masyarakat di sejumlah wilayah harus mengandalkan SPBU yang berada di kawasan lain.

Kondisi itu berpotensi menambah beban antrean ketika pasokan mengalami keterlambatan.

Pemkab Jember pun membuka peluang investasi pembangunan SPBU baru di kecamatan yang belum terjangkau.

Selain memperluas akses BBM, keberadaan SPBU baru dinilai dapat menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan di wilayah tersebut.

“Kami mengundang para investor untuk menanamkan modalnya dengan mendirikan SPBU baru di kecamatan yang belum terjangkau. Selain memastikan pasokan bahan bakar merata sampai ke pelosok, upaya ini juga membuka lapangan kerja baru bagi warga lokal sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs