ADVERTORIAL
Wagub Sani Dukung Terlaksananya Rakortek Guna Dorong Sinegritas dan Kolaborasi Dengan Pemerintah

Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I mengatakan bahwa Rapat Koordinasi Teknik (Rakortek) yang dilaksanakan dapat mendorong sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, swasta, dan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya pembangunan Kota Layak Anak (KLA) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Hal tersebut dikatakan Wagub saat membuka Rakortek Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah Dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Jambi Tahun 2024, sekaligus Peresmian Aplikasi Silayang dan Studio Siniar (Podcast) DP3AP2 serta Kesediaan Wagub Menjadi Bintang Tamu di Seminar DP3AP2 Provinsi Jambi, bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Jambi, Rabu, 21 Februari 2024.
“Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap anak, memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal, baik secara lahir, batin maupun sosial, sebagai sebuah investasi jangka panjang demi terjaganya kualitas kehidupan masyarakat kini dan nanti,” ujar Wagub Sani.
Wagub Sani menuturkan, permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir pentingnya bersama dalam pembangunan gender dan pemberdayaan gender.
“Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender berbagai strategi dilakukan pemerintah daerah agar kesetaraan dapat dirasakan secara adil bagi semua masyarakat termasuk anak-anak,” kata Wagub Sani.
Selanjutnya, Wagub Sani juga mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung terselenggaranya Rakortek.
“Agenda kegiatan pada hari ini sebagai upaya bersama dalam rangka peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender, demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui berbagai strategi untuk menjamin hasil pembangunan yang adil di Provinsi Jambi, termasuk bagi anak,” ucap Wagub Sani.
“Besar harapan saya, Rakortek ini akan mendorong sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, swasta dan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya pembangunan Kota Layak Anak di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap anak, memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal, baik secara lahir, batin maupun sosial, sebagai sebuah investasi jangka panjang demi terjaganya kualitas kehidupan masyarakat kini dan nanti,” kata Wagub Sani.
Wagub Sani juga berharap melalui Rakortek ini dapat mengintegrasikan komitmen dan sumber daya manusia pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin sistem pembangunan yang berkesetaraan gender demi terpenuhinya hak dan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat.
Wagub Sani juga menyampaikan ucapkan selamat atas peresmian Aplikasi Silayang dan Studio Siniar (Podcast) DP3P2 Provinsi Jambi.
“Saya ucapkan selamat atas peresmian Aplikasi Silayang dan Studio Siniar (Podcast) DP3P2 Provinsi Jambi.
Pemanfaatan kemajuan teknologi ini menjadi bentuk komitmen dan langkah nyata Pemerintah Provinsi Jambi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik secara fisik, verbal maupun dalam bentuk diskriminasi,” tutur Wagub Sani.
“Saya berharap melalui aplikasi Silayang, masyarakat kian terbuka aksesnya dan memudahkan mereka untuk melaporkan kasus kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan dan anak, baik yang mereka lihat, dengar maupun alami sendiri. Saya meminta kepada dinas terkait untuk menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan, sehingga setiap pengaduan yang masuk melalui aplikasi Silayang dapat segera ditindaklanjuti. Kasus yang masuk harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, begitupun dengan korban harus didampingi,” kata Wagub Sani.
Wagub Sani berharap Studio Siniar DP3P2 Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai isu dan permasalahan terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
“Studio Siniar DP3P2 Provinsi Jambi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai isu dan permasalahan terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak, sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bahu membahu dan mendukung pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dan diskriminatif terhadap setiap kelompok masyarakat di Provinsi Jambi,” kata Wagub Sani.
“Masyarakat yang teredukasi dengan baik terkait isu tersebut akan menjadi mitra strategi pemerintah yang tangguh untuk meminimalisir bahkan menghapus angka kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok marjinal, sebagai salah satu langkah nyata untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan di Provinsi Jambi yang kita banggakan ini,” ujar Wagub Sani.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Raden Najmi dalam laporannya menyampaikan, strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG).
“Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan,” ujar Raden Najmi.
“Tujuannya, dalam rangka menyiapkan dan mengevaluasi seluruh kinerja serta menyamakan persepsi diseluruh kabupaten/kota untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan yang lebih baik lagi,” kata Raden Najmi.
Rakortek ini turut dihadiri para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi atau yang mewakili, para Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, para Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, para OPD Provinsi Jambi terkait serta para tamu undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Wabup Asahan Serahkan Kartu BPJS Gratis dan KIP di 4 Kecamatan

DETAIL.ID, Asahan – Wakil Bupati (Wabup) Asahan, Rianto, S.H., M.AP, menyerahkan kartu BPJS gratis kepada masyarakat dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada peserta didik di 4 Kecamatan, yakni Kecamatan Tanjung Balai, Kecamatan Sei Kepayang, Sei Kepayang Barat dan Kecamatan Sei Kepayang Timur pada Kamis, 15 Mei 2025.
Sambutan Bupati Asahan yang disampaikan oleh Wabup mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan telah menetapkan visi besar untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Asahan yang Sejahtera Religius, Maju dan Berkelanjutan. Untuk mencapai visi ini, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Asahan yang cerdas, sehat, dan berkarakter.
Pemkab Asahan juga berkomitmen untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan Program Indonesia Pintar di tahun 2025 ini. Saat ini, capaian UHC di Kabupaten Asahan telah mencapai 88,70%, dan Pemerintah telah mengaktifkan sebanyak 21.592 peserta BPJS kesehatan gratis sejak Januari hingga Mei 2025.
Di tahun 2025 peserta didik yang mendapatkan program KIP sebanyak 2841 siswa SD dan sebanyak 2.500 siswa SMP di Asahan.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi percepatan pencapaian visi dan misi sekaligus termasuk dalam program 100 hari kerja Bupati Asahan dan Wakil Bupati,” ucap Wabup sembari mengatakan kepada masyarakat dan peserta didik yang telah menerima manfaat program tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Saat berada di Kecamatan Tanjung Balai, Camat Rizaldi Situmorang, S.P mengucapkan terima kasih kepada Wabup Asahan dan rombongan atas kehadirannya yang telah menyerahkan KIP dilakukan secara simbolis kepada 10 peserta didik, kartu BPJS kesehatan juga diserahkan secara simbolis kepada 10 masyarakat.
Kemudian, Camat Sei Kepayang, Aspian, M.M mewakil Kecamatan Sei Kepayang Barat dan Timur yang dilakukan di satu lokasi menyambut baik kedatangan Wabup Asahan dan rombongan. Ia menyebutkan bahwa acara ini dihadiri oleh 50 orang dari masing-masing kecamatan dan sekitar 10 peserta didik, yaitu 10 siswa/siswi SD, dan 10 siswa/siswi SMP masing-masing Kecamatan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk pihak kecamatan masing-masing, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asahan, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, Kapolsek, Danramil, para Kepala Desa, dan Ketua TP. PKK Kecamatan.
Reporter: Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Wabup Rianto Lantik 2 Pejabat di Disdukcapil Kabupaten Asahan

DETAIL.ID, Asahan – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H. melantik dan mengambil sumpah 2 pejabat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Asahan pada Jumat, 16 Mei 2025 di aula dinas setempat.
Dalam pelantikan, Wakil Bupati berharap kepada setiap pejabat yang ada pada Disdukcapil baik pada lini Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas, agar dapat memaknai dan memahami dengan sepenuh hati apa yang menjadi nilai-nilai dalam cita-cita pada Visi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu “Kabupaten Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan”.
“Kami akan menuntut pertanggung jawaban saudara semua atas kepercayaan yang telah kami berikan kepada saudara dalam bentuk mengangkat saudara sebagai pejabat pada jabatan yang Anda emban saat ini. Dan kami minta kepada saudara dalam menjalankan peran birokrasi sebagai aparatur pemerintah hendaknya mampu mengembangkan pengetahuan dan kemampuan,” ucap Wakil Bupati saat pengambilan sumpah dan pelantikan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas di Dinas tersebut.
Wakil Bupati juga mengingatkan, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian akan selalu memantau kinerja saudara sebagai bahan pertimbangan dalam perjalanan karier berikutnya, khususnya kepada pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang telah dilantik. Karena itu, optimalkan semua potensi yang ada, sehingga mampu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan menggapai cita-cita untuk Kabupaten Asahan.
Sebelum mengakhiri pidatonya, Wakil Bupati menyampaikan beberapa hal, pertama, sebagai langkah awal ditempat tugas yang baru, pedomani fungsi dan tugas saudara dengan baik, sehingga mengetahui dengan benar kedudukan dan wewenang saudara.
Kedua, jadilah ASN yang berakhlak merupakan nilai dasar ASN, merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ketiga, bina kerjasama yang harmonis dengan perangkat yang ada untuk menciptakan suasana yang kondusif, sejuk dan nyaman khususnya di lingkungan perangkat daerah saudara dan pada Disdukcapil pada umumnya.
Keempat sebagai pemimpin tentunya harus bersikap terbuka atas segala pemikiran yang ada, begitulah cara kerja atau desain berpikir seorang pemimpin, apalagi untuk menemukan ide-ide jitu dan kreatif dan solutif, dibutuhkan sebuah eksperimen sederhana, seorang pemimpin juga harus bisa bersinergi sekaligus membuat sinergi dalam tim.
Adapun 2 pejabat yang dilantik yakni, Ratna Dewi Saragih, S.E. ke dalam Jabatan Administrator selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, yang sebelumnya sebagai Jabatan Pengawas selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Lalu, Pebri Pratama Pane, S.E., yang diangkat ke dalam Jabatan Pengawas selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.
Tampak hadir Asisten Administrasi Umum, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadis Disdukcapil, Plt. Kepala BKPSDM, jajaran Dinas Disdukcapil dan tamu undangan lainnya.
Reporter: Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Hadiri Acara Rakornas KPK, Bupati Natuna Perkuat Sinergi dalam Upaya Pencegahan Kasus Korupsi di Kabupaten Natuna

DETAIL.ID, Natuna – Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama Sekda H Boy Wijanarko Varianto dan Kepala BPKAD Natuna, Suryanto menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 15 Mei 2025 pagi.
Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini, menekankan tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi, serta lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan publik.
Bupati Natuna Cen Sui Lan yang hadir pada kesempatan tersebut menyatakan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah serta bekerja sama dengan KPK dalam upaya memberantas dan menekan angka praktik korupsi di wilayah perbatasan.
Beliau juga berharap, Rakornas ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah dan meminimalisir potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Sejalan dengan itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya peran Kepala Daerah dalam menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Beliau menyoroti bahwa pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dan dilakukan secara terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Salah satu instrumen yang menjadi sorotan adalah Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem pelaporan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah yang dikembangkan oleh KPK.
MCP mencakup delapan area intervensi yang sangat vital dalam pemerintahan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset, serta optimalisasi pajak. Semua ini menjadi tolok ukur integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan kehadiran langsung Kepala Daerah dalam rapat koordinasi tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sekaligus memperkuat sistem pelayanan publik yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Reporter: Saipul Bahari