PERKARA
Alumni Terlapor Kasus Pelecehan Seksual Kepada Siswi SMK Taruna Indonesia Jambi Disebut Kabur
DETAIL.ID, Jambi – Kasus pelecehan seksual yang menyeret nama salah seorang alumni dan siswi kelas 1 SMK Taruna Indonesia Jambi, masih belum menemukan titik terang.
Pelaku inisial Y disebut kini sudah tak diketahui keberadaannya. Y kabur tak lama berselang semenjak kasusnya dilaporkan oleh orang tua korban S ke Polresta Jambi, Selasa lalu 4 Juni 2024.
Kalau berdasarkan keterangan pihak sekolah yakni Arizal Hikmah selaku perwakilan alumni SMK Taruna Indonesia Jambi. Y hanya sebatas berstatus alumni dari sekolah tersebut, dia disebut sudah tamat 1 tahun lalu dari sekolah itu.
Belakangan, lantaran dia kerap berkunjung ke sekolah. Pihak sekolah lantas mengizinkan Y untuk tinggal di Pos dekat pintu gerbang sekolah. Arizal pun menyangkal kalau kasus asusila antara Y dan S terjadi di sekolah, dia bilang begini.
“Yang kami ketahui hanya Y meninggalkan asrama dan S tidak ada di asrama dalam waktu yang bersamaan,” ujar Arizal pada Kamis, 13 Juni 2024.
Dirinya pun mengaku saat Y dan S tidak tampak di lingkungan sekolah. Pihak sekolah langsung melakukan pencarian dengan memantau CCTV sekolah.
“Artinya status mereka kita tetapkan lari dari asrama,” katanya.
Dia bersama pihak sekolah pun terus melakukan pencaharian hingga didapati informasi bahwa Y dan S sedang menuju rumah salah satu teman Y. Arizal pun mencegat mereka di tengah perjalanan, daerah belakang Puskesmas Pal X.
“Kira-kira hari Senin, tanggal 3 kalau ga salah. Saya bersama inspektur kita yang pembina di sini melakukan pencarian. Saya cegat di jalan dalam keadaan Y berboncengan sama S membawa tas, isinya pakaian S semua,” katanya.
Mereka pun kemudian dibawa kembali ke sekolah, pihak sekolah lantas memanggil orang tua S. Keesokan harinya, pihak sekolah menurut Arizal menyampaikan kepada orang tua korban agar membawa pulang S, kalau kondisinya sudah tenang baru kemudian diserahkan lagi ke sekolah.
Namun orang tua korban kemudian melaporkan masalah ini ke Polresta Jambi dengan kasus tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur.
“Saya tidak tau apa cerita S dirumah pada ibunya. Terlepas benar atau tidak apa yang diceritakan itu penyidiklah yang tahu. Mengaku diperkosa, mengaku disekap. Orangtuanya melapor ke Polresta,” katanya.
Arizal Hikmah juga mengakui sudah dimintai keterangan oleh penyidik Unit PPA Polresta Jambi. Selain dia sejumlah siswa/i SMK Taruna itu pun juga disebut turut dimintai keterangan.
Namun soal dugaan pelecehan oleh oknum alumni tersebut, Arizal mengaku tak berani berkesimpulan. Namun dia menyampaikan begini.
“Padahal kita sama-sama bisa menilai. 2 kali pengakuannya (S) pergi sama-sama (Y) bawa tas. Kira-kira diperkosa atau tidak logikanya?” katanya.
Sementara Y disebut-sebut kini sudah tak diketahui keberadaannya. Kalau menurut Arizal, Y menghilang usai akan diperiksa oleh penyidik PPA Satreskrim Polresta Jambi.
“Yang jadi masalah itu ini dia kabur. Selasa itu saya bawa dia ke Polresta. Mau diperiksa, ternyata untuk melengkapi bahan laporannya di hari Jumat untuk dimintai keterangan,” katanya.
Namun belum sempat diperiksa Y malah kabur dan menghilang. Sementara itu belum diperoleh keterangan lebih lanjut dari Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Waka I DPRD Jambi Gugat Mantan Adik Ipar Terkait Sengketa Lahan, Ivan Wirata: Ini Hak Saya Menggugat
DETAIL.ID, Muarojambi – Sengketa lahan seluas 242.590 meter persegi atau sekitar 24,259 hektare di RT 09 Km 35 (Pal 2), Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, bergulir ke pengadilan. Ivan Wirata bersama Karyani Ahmad mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Sengeti.
Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), perkara tersebut teregister dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Snt pada 22 Desember 2025. Ivan dan Karyani menggugat Sri Wulandari serta Sri Mulyati sebagai tergugat. Kepala Desa Bukit Baling dan Kepala Kantor ATR/BPN Muarojambi turut dicantumkan sebagai turut tergugat.
Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim menyatakan mereka sebagai pemilik sah atas objek tanah dimaksud. Mereka juga memohon agar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan peta bidang tanah atas nama tergugat dinyatakan tidak sah demi hukum.
Selain itu, penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 1 miliar dan kerugian materiil Rp 225 juta yang diklaim berasal dari kehilangan hasil panen serta biaya operasional dan pemeliharaan lahan. Mereka juga meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan (uitvoerbaar bij voorraad) serta menjatuhkan uang paksa (dwangsom) Rp 1 juta per hari apabila putusan tidak dilaksanakan.
Sidang perdana digelar pada 8 Januari 2026, namun ditunda karena turut tergugat tidak hadir. Pada sidang lanjutan 19 Januari 2026, para pihak dijadwalkan menempuh proses mediasi.
Ivan Wirata yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi menyatakan gugatan tersebut diajukan untuk memperjuangkan hak anak-anaknya. Ia menilai kepemilikan harta yang diklaim pihak tergugat merupakan hak bersama yang diperuntukkan bagi anak-anaknya, meski dirinya dan Karyani Ahmad telah berpisah.
”Kalau itu hak saya untuk menggugat. Itu untuk anak-anak saya. Harta kami diklaim pihak lain, tentu kami tempuh jalur hukum. Biarlah pengadilan yang membuktikan,” ujar Ivan kepada DETAIL.ID pada Selasa, 17 Februari 2026.
Ivan juga mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke pihak kepolisian, termasuk dugaan penyerobotan dan pencurian hasil sawit di atas lahan yang disengketakan.
Diketahui, penggugat merupakan mantan pasangan suami istri. Sementara kedua tergugat disebut sebagai mantan adik ipar dari pihak penggugat. Proses mediasi akan menjadi tahapan lanjutan sebelum perkara memasuki agenda pembacaan jawaban tergugat.
Reporter: Jogi Sirait
PERKARA
Bupati Batanghari Gugat Sekda ke PN Muara Bulian
DETAIL.ID, Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, tercatat mengajukan gugatan perdata terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Batanghari ke Pengadilan Negeri Muara Bulian.
Informasi tersebut berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Muara Bulian. Gugatan terdaftar dengan nomor perkara 9/Pdt.G/2026/PN Mbn dengan klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
Dalam data SIPP disebutkan, perkara didaftarkan pada Selasa, 10 Februari 2026, sementara tanggal surat gugatan tercatat pada Senin, 9 Februari 2026. Gugatan diajukan melalui kuasa hukum penggugat, Vernandus Hamonangan.
Tak hanya Sekda sebagai pihak tergugat, dua institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari turut tercantum dalam perkara tersebut, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Batanghari serta Inspektorat Daerah Batanghari.
Namun demikian, berdasarkan penelusuran di SIPP, rincian materi gugatan maupun petitum belum dapat diakses publik. Informasi yang tersedia baru sebatas identitas para pihak, klasifikasi perkara, serta jadwal persidangan.
Sidang perdana perkara ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 24 Februari 2026 pukul 09.00 WIB di PN Muara Bulian.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penggugat maupun tergugat terkait pokok perkara yang disengketakan.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Kompak! Ivan Wirata dan Karyani Ahmad Gugat Sengketa Lahan 24 Hektare ke PN Sengeti
DETAIL.ID, Muarojambi – Sengketa lahan seluas 242.590 meter persegi atau sekitar 24,259 hektare di RT 09 Km 35 (Pal 2) Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan bergulir ke meja hijau. Ivan Wirata dan Karyani Ahmad mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Sengeti.
Perkara tersebut teregister dengan Nomor 71/Pdt.G/2025/PN Snt pada 22 Desember 2025. Dalam gugatannya, Ivan Wirata dan Karyani Ahmad menggugat Sri Wulandari dan Sri Mulyati sebagai tergugat. Selain itu, Kepala Desa Bukit Baling serta Kepala Kantor ATR/BPN Muaro Jambi turut dicantumkan sebagai turut tergugat.
Dalam petitum, penggugat meminta majelis hakim menyatakan mereka sebagai pemilik sah atas objek tanah yang terletak di RT 09 Km 35 (Pal 2) Desa Bukit Baling. Mereka juga meminta agar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan peta bidang tanah atas nama tergugat dinyatakan tidak sah demi hukum.
Tak hanya itu, penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 1 miliar serta kerugian materiil sebesar Rp 225 juta, yang terdiri dari kehilangan hasil panen dan biaya operasional serta pemeliharaan lahan.
Penggugat juga meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan, serta menjatuhkan uang paksa (dwangsom) Rp1 juta per hari apabila putusan tidak dilaksanakan.
Sidang perdana digelar pada 8 Januari 2026, namun ditunda karena turut tergugat tidak hadir. Pada sidang lanjutan 19 Januari 2026, para pihak diagendakan menempuh proses mediasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Ivan Wirata terkait pokok gugatan yang diajukan. Perkara saat ini masih dalam tahap persidangan dengan agenda mediasi yang bakal berlangsung pekan depan.
Reporter: Juan Ambarita


