DAERAH
Laporannya Jalan di Tempat, Walhi Jambi Nilai Menteri ATR/BPN Tidak Serius Selesaikan Masalah Agraria
DETAIL.ID, Jambi – Walhi Jambi menilai masalah agraria sangat kontras dengan apa yang sudah disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dalam ungkap kasus terkait penyelesaian masalah agraria terkhusus mafia tanah di Provinsi Jambi, baru-baru ini.
Dimana pada Selasa, 25 Juni 2024 Menteri ATR/BPN tersebut menyampaikan keberhasilan pengungkapan 3 kasus kejahatan pertanahan di Provinsi Jambi yang disebabkan oleh ulah mafia tanah.
Dari pengungkapan tersebut pemerintah bersama satgas anti mafia tanah mengklaim berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dan masyarakat senilai Rp 1,19 triliun atas objek total luasan tanah 580.790 meter persegi.
“Walhi Jambi menilai narasi yang dikeluarkan oleh Menteri ATR/BPN ini cukup bias. Hal ini dikarenakan tidak ada kasus mana saja yang menjadi prioritas yang diselesaikan oleh pemerintah dan satgas anti-mafia tanah baik berdasarkan lokasi maupun tipologi konflik,” kata Direktur Walhi Jambi Abdullah, dalam rilis persnya.
Provinsi Jambi sendiri merupakan salah satu provinsi dengan konflik agraria tertinggi di Indonesia dari berbagai kawasan industri. Walhi Jambi menilai Menteri ATR/BPN tidak serius dalam menyelesaikan kasus mafia tanah di Provinsi Jambi.
Bukan tanpa alasan, Walhi Jambi dalam kurun waktu 2 tahun telah 2 kali memasukkan laporan kasus mafia tanah pada tahun 2022 dan tahun 2023 ke Kementerian ATR/BPN terkait perampasan tanah yang dilakukan oleh mafia tanah di Desa Mekar Sari dan Tebing Tinggi Kabupaten Batanghari dengan luasan 142,85 hektare atau 1.820.850 meter persegi.
Terungkap juga bahkan Walhi Jambi dan masyarakat sudah bertemu langsung dan berdiskusi secara mendalam dengan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni. Namun Walhi Jambi tidak mengetahui pasti, apakah berkas laporan yang dimasukkan waktu lalu disampaikan dengan benar oleh Wakil Menteri kepada menteri yang baru. Laporan tersebut belum ada tindak lanjutnya.
“Luasan tersebut tentunya 2 kali lipat lebih besar dari kasus yang diklaim dan diselamatkan oleh Menteri ATR/BPN dan kasus ini masih berlangsung hingga hari ini,” katanya.
Direktur Walhi Jambi, Abdullah menyampaikan bahwa Menteri ATR/BPN tidak memiliki prioritas yang benar dalam memberantas mafia tanah. Dengan laporan Walhi Jambi yang telah masuk sebanyak 2 kali hingga saat ini tidak ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah.
Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN dinilai harusnya memprioritaskan penyelesaian kasus mafia tanah ini dengan asas keberpihakan kepada kepentingan rakyat, bukan penyelesaian yang sifatnya seremonial saja.
“Ketika Menteri ATR/BPN sampaikan gebuk mafia tanah, Walhi Jambi juga bertanya mafia mana yang digebuk? Dan kepentingan rakyat mana yang diselamatkan? Karena berbicara agraria, bagi kami kata kuncinya adalah keselamatan rakyat,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Ketua TP PKK Merangin Lavita Syukur Berikan Bantuan ‘Genting’
DETAIL.ID, Merangin – Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur memberikan bantuan ‘Genting’ (Gerakan orang tua asuh cegah Stunting), kepada balita beresiko Stanting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), di Kecamatan Lembah Masurai, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut, Bunda PAUD Merangin itu langsung turun mengunjungi rumah sasaran. Pertama Hj Lavita Syukur berkunjung ke rumah Afina, balita beresiko Stanting di Desa Durian Mukut.
Di rumah balita berusia empat tahun itu, wakil ketua III Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stuntung (TPPPS) Merangin tersebut, melihat langsung kondisi anak yang beratnya 12 Kg, tinggi badan 98 Cm dan lingkar kepala 52 Cm.
“Alhamdulillah ini kita bawa telur dan susu dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Bantuan ini akan berlangsung tiga bulan berturut-turut, selama 90 hari,” ujar Hj Lavita Syukur.
Nanti lanjut Ketua Posyandu Merangin ini, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pertumbuhan anak atau kondisi kesehatan ibu secara berkala oleh kader Tim Pendamping Keluarga dan kader Posyandu.
Selanjutnya Hj Levita Syukur bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin Ny Sri Rezeki Zulhifni dan rombongan mengunjungi ibu hamil KEK Selina Wulandari di Pasar Masurai. Ibu berusia 16 tahun itu sudah hamil selama 12 minggu, dengan berat badan 40 Kg, tinggi 146 Cm dan lingkar lengan atas 22,5 Cm.
Di rumah Selina Wulandari, Ketua TP PKK memberikan bantuan Susu dan Telur. Hj Lavita Syukur minta Kader Tim Pendamping Keluarga dan Kader Posyandu untuk terus memantau perkembangan kesehatan ibu tersebut.
Turut hadir dalam rombongan Ketua TP PKK itu, Sekdin PPKB Merangin Khaidir, Kepala Bagian TU RSD Kol Abundjani Bangko Fajar Aria Phitra, Camat Lembah Masurai Syarifudin dan Jafung Dinas PPKB Merangin Meileni Sari serta staf Bidang KS Dinas PPKB.
Hadir juga Kapus Pasar Masurai Fairuza, Kades Durian Mukut Boy Krisyanto bersama Kades Pasar Masurai Khairul Amin, Pokja IV TP PKK, Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Masurai Citra Gayatri.
Wakil Ketua III TPPPS Merangin tersebut diketahui sangat intens mengunjungi warga beresiko Stunting. Sebelumnya Hj Lavita Syukur mengunjungi ibu hamil KEK dan Balita beresiko Stuntung di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau dan tempat-tempat lainnya.
‘Genting’ merupakan program gotong royong nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia, untuk mempercepat penurunan angka Stunting. (*)
DAERAH
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah
DETAIL.ID, Jakarta – Hingga Oktober 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merealisasikan pengadaan tanah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang totalnya mencapai 159.662 bidang dengan luas 22.966,62 hektare. Dalam periode dua tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan konsolidasi tanah untuk penataan kawasan di sejumlah lokasi.
“Realisasi bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mencapai 74,68% dari target 213.798 bidang, sedangkan capaian luas tanah mencapai 61,03% dari total target 37.629,27 hektare,” kata Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Konsolidasi tanah dilakukan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Program tersebut menjadi salah satu langkah yang difokuskan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penataan kawasan yang lebih terencana.
“Dalam kurun waktu dua tahun, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026, kita berhasil menyelesaikan konsolidasi tanah sebanyak 6.167 bidang yang tersebar di 47 lokasi,” ujar Arief Muliawan.
Capaian konsolidasi tanah tersebut terdiri atas 3.913 bidang di 26 lokasi pada periode Oktober 2024-Oktober 2025, dengan realisasi 85,75%. Sementara itu, pada periode Oktober 2025-Oktober 2026, konsolidasi tanah mencapai 2.254 bidang di 21 lokasi, dengan realisasi 79,62%.
Melalui dua lingkup, yakni pengadaan tanah dan konsolidasi tanah, Kementerian ATR/BPN menjalankan peran dalam menyediakan tanah bagi pembangunan infrastruktur sekaligus menata kawasan sesuai dengan RTR. Keduanya menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kepastian hukum hak atas tanah dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan tetap sustainable. (*)
DAERAH
Masuk Bursa Calon Rektor UIN KHAS Jember, Prof Chotib Usung Konsep Sapta Laksya PASTI
DETAIL.ID, Jember – Peta persaingan menuju kursi kepemimpinan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember kian hangat.
Salah satu bakal calon rektor, Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., memaparkan cetak biru arah pembangunan kampus lewat rancangan bertajuk Sapta Laksya PASTI.
Konsep ini diniatkan untuk membawa institusi tersebut menjadi pusat keunggulan pendidikan serta keilmuan Islam berkelas dunia.
Gagasan ini berpusat pada akronim UIN KHAS PASTI, yakni Progresif, Aspiratif, Solutif, Transparan, dan Inspiratif.
Melalui formula tersebut, Chotib berupaya menggerakkan UIN KHAS Jember menuju Center of Excellence yang melakukan transformasi pendidikan dan keilmuan Islam berbasis kearifan sosial-lokal.
Chotib menilai perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) saat ini berhadapan dengan beragam tantangan zaman di era globalisasi.
Hambatan itu berkisar dari pemisahan antara sains modern dan ilmu agama, hingga tuntutan memperkuat reputasi akademik pada ranah internasional.
“UIN KHAS Jember harus melangkah keluar dari menara gading dan bertransformasi secara radikal menjadi Center of Excellence. Visi ini kami bangun di atas tiga pilar utama: transformasi keilmuan yang de-dikotomis, pengakaran pada kearifan sosial-lokal masyarakat Pandalungan, serta proyeksi reputasi di kancah internasional,” ujar Chotib, Jumat, 23 Oktober 2026.
Terdapat tujuh ranah sasaran kerja yang terangkum dalam Sapta Laksya PASTI.
Bidang-bidang tersebut meliputi sektor pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan mutu lulusan, jejaring kemitraan berperadaban, transformasi digital berbasis kampus hijau, serta pembenahan sistem tata kelola kelembagaan.
Di bidang pendidikan, model pembelajaran dirancang secara inovatif, lintas disiplin, dan berwawasan global.
Penyusunan kurikulum menerapkan metode Outcome Based Education (OBE) yang mempertemukan sains modern, kajian ontologi keislaman, serta kearifan lokal.
“PASTI Pendidikan maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan inovatif, integratif-multidisipliner, serta bertaraf internasional. Kurikulum dikembangkan menggunakan pendekatan Outcome Based Education (OBE) yang memadukan sains modern, ontologi keislaman, dan kearifan lokal,” tutur Chotib.
Pada ranah riset, Chotib membidik pengembangan penelitian transformatif yang mencakup bidang keagamaan, sains, hingga humaniora.
Integrasi epistemologis sains Islam dikuatkan seiring target peningkatkan publikasi karya ilmiah pada jurnal berreputasi internasional seperti Scopus serta Web of Science.
Mengenai program pengabdian masyarakat, pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dan Participatory Action Research (PAR) dijadikan pijakan utama. Metode ini dieksekusi lewat kegiatan “UIN KHAS Membangun Desa”, KKN Tematik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), hingga program kelas internasional.
Langkah ini diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi warga dan mematangkan ekosistem halal.
“Melalui pendekatan ABCD dan PAR, sivitas akademika UIN KHAS Jember akan melebur bersama masyarakat, mengkapitalisasi aset lokal untuk mencapai kemandirian ekonomi, ekologi, dan penguatan ekosistem halal dari akar rumput,” kata Chotib.
Paradigma pengabdian ini mengubah pola lama yang berkarakter karitatif atau model instruktif dari atas ke bawah.
Warga diposisikan sebagai pelaku aktif yang diajak mengenali potensi serta mengelola aset di wilayahnya sendiri.
Mengenai kualitas lulusan, Chotib mendorong lahirnya alumni berkarakter Wasathiyah atau moderat yang siap bertarung di arena internasional.
Nilai karakter tersebut mengambil pilar keteladanan K.H. Achmad Siddiq melalui trilogi ukhuwah, mencakup ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah bashariyah.
Pembinaan ini disokong Ma’had Al-Jami’ah, wadah inkubator bisnis, pengembangan jejaring kompetensi, serta Global Student Mobility.
Kerja sama kemitraan dibangun lewat kerangka Triple Helix antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri demi mendorong hilirisasi hasil riset.
Di samping itu, kolaborasi diperluas melalui konsorsium perguruan tinggi Islam global demi menaikkan nama kampus di mata internasional serta memberi kemanfaatan konkrit bagi masyarakat dan dunia usaha.
Sisi integrasi teknologi diwujudkan melalui Smart Islamic University System untuk memadukan seluruh layanan kampus.
Gagasan ini berjalan seiring dengan gerakan Eco-Campus Initiative berlandaskan Fiqh al-Bi’ah atau teologi lingkungan, sehingga wawasan kelestarian alam menyatu dalam pengelolaan lembaga.
Sementara pada aspek tata kelola kelembagaan, penerapan Good University Governance (GUG) dijadikan target utama.
Agenda utamanya meliputi percepatan alih status kampus dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH), serta penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Bertransformasi dari BLU menuju PTN-BH adalah kunci agar kampus kita lincah, mandiri secara finansial, serta bersih melalui penegakan Zona Integritas WBK-WBBM demi mengawal kemaslahatan umat,” ucap Chotib.
Seluruh tatanan dari sektor pendidikan, riset, pengabdian, alumni, kerja sama, teknologi, hingga kelola lembaga ini dirangkai sebagai langkah menjadikan UIN KHAS Jember tanggap terhadap persoalan lokal sekaligus mampu berkiprah di tingkat global.
“Intinya, tagline visi misi saya adalah menuju UIN KHAS PASTI,” kata Chotib. (*)



