DETAIL.ID, Jambi – Hari ini, 7 Juni 2024, Badan Pengurus Wilayah (BPW) Lingkar Studi Mahasiswa Marhaenis (LSMM) Provinsi Jambi menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Provinsi Jambi. Dengan seruan “Tuntaskan Polemik Insentif Tenaga Kesehatan RSUD Raden Mattaher,” aksi dimulai pukul 09.00 WIB.
Menanggapi pemberitaan terkait Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mattaher, LSMM Provinsi Jambi mengecam kebijakan RSUD yang tidak memberikan insentif jasa pelayanan BPJS kepada para pegawai kesehatan selama 5 bulan. Selain itu, RSUD Mattaher juga terungkap memiliki utang sebesar Rp 69 miliar, menurut pernyataan sikap LSMM.
“Direktur RSUD Mattaher perlu dicopot,” ujar pernyataan sikap LSMM Provinsi Jambi. Mereka menuntut pembayaran segera insentif yang tertunda, dan menyerukan transparansi dalam pengelolaan anggaran RSUD Mattaher.
Sikap LSMM didukung oleh investigasi yang menyoroti keluhan pasien terhadap pelayanan lamban dan fasilitas yang kurang memadai di RSUD Mattaher. LSMM menduga adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dana RSUD Mattaher, yang menurut mereka, harus segera diperbaiki.
Dalam seruan aksi, LSMM meminta kehadiran Gubernur Jambi, Al Haris untuk mendengarkan aspirasi mereka. Mereka juga meminta kepala RSUD Raden Mattaher untuk dicopot dari jabatannya.
Setelah sekitar satu jam aksi, Wakil Direktur Pengembangan SDM dan Sarana Prasarana RSUD Raden Mattaher, Revo Anhar bertemu dengan perwakilan LSMM. Revo menyampaikan bahwa pihak RSUD telah berupaya menerapkan SOP di setiap ruangan termasuk IGD. Mereka juga sudah melakukan pertemuan dengan para dokter untuk menyelesaikan keterlambatan insentif.
Pada tahap selanjutnya, Asisten I (Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan) Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar menyatakan kesiapannya untuk menampung aspirasi dari LSMM Provinsi Jambi.
Pernyataan sikap akhirnya ditandatangani oleh BPW LSMM Provinsi Jambi, Wakil Direktur RSUD Raden Mattaher, dan Asisten I Setda Provinsi Jambi. Namun, perwakilan LSMM, Goldfried Simanungkalit selaku Ketua BPW LSMM Jambi menegaskan bahwa mereka akan melakukan aksi kembali jika tidak ada tindak lanjut konkret dari pihak pemerintah dan RSUD Raden Mattaher.
Reporter: Jorgi Pasaribu
Discussion about this post