DAERAH
Nah! Pak Kadis Bantah Ada Aset Pemkab Batanghari Dialihkan Jadi Aset Pribadi, Padahal Temuan BPK Sudah Jelas
DETAIL.ID, Batanghari – Kepala Dinas Kominfo Batanghari, Amir Hamzah menilai bahwa pemberitaan terkait adanya aset tanah dan bangunan Pemkab Batanghari yang dialihkan jadi aset pribadi merupakan isu politis jelang Pilkada November mendatang.
Menurut Amir Hamzah, Pemkab Batanghari tidak punya alas hak atas salah satu tanah dan bangunan yang terletak di Jl Prof Sri Sudewi, Muara Bulian itu.
“Ini politis aja, dari kemarinkan beritanya sama aja tuh. Bukan punya Pemda. Kalau Pemda tidak punya alas hak,” kata Amir Hamzah pada Sabtu malam, 22 Juni 2024.
Pemkab Batanghari disebut tak punya alas hak atas tanah dan bangunan tersebut. Sementara MFA punya sertifikat. Kata Amir, itu menunjukkan bahwa tanah itu punya dia (MFA).
“Legalitas kan jelas. Ini negara hukum loh,” ujar Kadis Kominfo Batanghari itu.
Amir Hamzah juga mengaku tidak terdapat bukti yang cukup kuat yang menyatakan bahwa aset tanah dan bangunan tersebut punya Pemkab Batanghari. Dan lagi aset tanah dan bangunan itu diperoleh MFA sebelum dia menjabat di Pemkab Batanghari.
Kalau memang tanah dan bangunan tersebut punya Pemda, Amir Hamzah menilai tentu harusnya Pemda sudah punya sertifikat duluan. Dia pun lagi-lagi menekankan bahwa tak ada hubungannya antara Pemkab dengab aset yang tengah jadi sorotan itu.
Padahal kalau jeli melihat dari berbagai dokumen arsip Pemkab Batanghari beberapa tahun silam. Alur ceritanya jelas, bahwa orangtua MFA yakni HS mengajukan permohonan izin penghunian dan pemakaian tanah atas aset punya Pemkab Batanghari itu pada 2 Oktober 2012.
Yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Bupati dengan Nomor 799 tahun 2012 tentang Pemberian Izin Penghunian/Pemakaian Kekayaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari, pada 26 Desember 2012. Dimana dalam lampiran keputusan tercatat, HS sebagai salah satu pemakai atas aset Pemda berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl Prof Sri Sudewi itu.
Bahkan hal ini juga masuk dalam laporan pemeriksaan BPK atas LKPD Pemkab Batanghari TA 2020. Dimana BPK mencatat, terhadap aset tanah dan bangunan milik Pemda berdasarkan Kepbub Nomor 799 tahun 2012 sudah diterbitkan serifikat hak milik atas nama pihak lain.
Kalau berdasarkan catatan BPK saat itu, atas Kepbub Nomor 799 tahun 2012. Izin diberikan dengan mematuhi ketentuan yang ketat, diantaranya yaitu tidak dibenarkan memindahtangankan kepada pihak lain, tidak dibenarkan menambah, mengurangi, dan merubah fisik bangunan, bertanggungjawab menjaga keutuhan tanah dan bangunan, wajib membayar retribusi kekayaan daerah (Perda Kab Batanghari Nomor 4 tahun 2012), rekening listrik, telepon, air, PDAM, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta apabila Pemkab Batanghari memerlukan/membutuhkan tanah dan bangunan tersebut, penghuni/pemakai wajib mengembalikan tanpa ganti rugi serta syarat apapun.
Sementara atas daftar nama-nama yang tercantum dalam Kepbub No 799 tahun 2012 itu bidang pengelolaan aset daerah telah melakukan inventarisasi dan pengamatan fisik kepada penghuni/pemakai BMD tersebut. Di sini masalahnya pun sebenarnya sudah jelas terungkap.
“Hasil inventarisasi dan pengamatan fisik menunjukkan terdapat 2 nama penghuni/pemakai BMD dalam Kepbub Nomor 799 tahun 2012 yang telah menerbitkan sertitikat hak milik (SHM) atas nama pribadi yaitu pada komplek transmigrasi Muara Bulian atas nama Ai jl Prof Sri Sudewi dan atas nama Hn HS,” tulis auditor BPK.
Atas aset Pemkab yang awalnya dipinjam itu, BPN diketahui menerbitkan sertifikat SHM atas nama Ai pada rentang waktu pertengahan 2014 dengan luasan 1177 meter persegi. Dan SHM atas nama MFA anak dari Hn HS pada awal 2019.
Dalam catatan pemeriksaan BPK juga diketahui bahwa BPN tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Pemda dalam hal ini PD yang menangani pengelolaan BMD terkait batas-batas tanah yang akan disertifikatkan SHM atas nama Ai dan MFA.
Masalahnya terhadap aset tetap tanah dan bangunan milik Pemkab Batanghari pada Kepbub 799 tahun 2012 yang telah diterbitkan SHM atas nama pihak lain. Kepala Bidang PPMD Bakeuda menjelaskan bahwa baru mengetahui informasi tersebut setelah mendengar kabar dari media, sehingga atas permasalahan tersebut masih akan dipelajari lebih lanjut.
Atas persoalan ini, BPK memberi sejumlah rekomendasikan Bupati Batanghari, salah satunya mengamankan aset tanah dan bangunan sebagaimana SK Bupati Nomor 799 tahun 2012.
“Melakukan pengamanan aset tanah dan bangunan antara lain pengamanan fisik, administrasi, dan pengamanan hukum atas aset tanah dan bangunan yang diakui sebagai aset Pemkab Batanghari sesuai SK Bupati Nomor 799 tahun 2012 dan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan,” tulis auditor BPK.
Sementara itu entah karena terlalu sibuk, MFA sendiri sama sekali tak merespons upaya konfirmasi lewat WhatsApp yang dilayangkan awak media dari pada Sabtu kemarin, 22 Juni 2024.
Dis isi lain HS disomasi oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan Perkumpulan Gerakan Masyarakat Anti Mafia (Geram) Agraria, belum lama ini. HS disomasi atas dugaan perbuatan melawan hukum atas pengalihan aset pemkab jadi aset pribadi anaknya (MFA).
Reporter: Juan Ambarita
DAERAH
Dukungan Nyata Pesantren Kauman untuk Madrasah yang Luluh Lantak di Saniang Baka Kabupaten Solok
DETAIL.ID, Kabupaten Solok — Rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama ditunjukkan secara nyata oleh Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang bersama Kantor Layanan (KL) Lazismu Pesantren Kauman. Keduanya menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada korban banjir bandang yang melanda Nagari Saniang Baka, Kabupaten Solok, pada 27 November 2025 lalu. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah, khususnya pada fasilitas pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah.
Bantuan yang disalurkan pada Kamis, 4 Desember 2025 ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga besar MTs dan Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka, yang salah satu gedung belajar dua lantainya mengalami kerusakan berat. Total bantuan terdiri dari 670 kg beras dan 1.650 butir telur itik, yang seluruhnya berasal dari sumbangan para donatur, alumni, santri, dan guru Pesantren Kauman.
Ketua KL Lazismu Pesantren Kauman, Ustadz Insan Adha Hasibuan, mengungkapkan komitmen Lazismu dalam merespons bencana.
“Dalam kurun waktu seminggu terakhir, penyaluran sudah total 1,2 ton beras ke korban bencana banjir bandang. Agenda kami selanjutnya adalah mencarikan jalan untuk menyalurkan bantuan ke Agam. Kami berharap semoga bantuan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan kepada persyarikatan,” ujarnya.
Tim gabungan dari Pesantren Kauman dan KL Lazismu Pesantren Kauman memulai penyaluran dengan menyerahkan bantuan kepada keluarga besar MTs Muhammadiyah Saniang Baka. Tidak hanya bahan pokok, tim juga memberikan makanan siap santap untuk makan siang para guru sebagai bentuk perhatian dan penghargaan atas dedikasi mereka di tengah musibah.
Kepala MTs Muhammadiyah Saniang Baka, Ustadz Regi, menyampaikan gambaran dampak bencana yang sangat besar.
“Bencana ini menyebabkan kerusakan parah di salah satu gedung belajar utama kami, sehingga gedung tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk sementara waktu,” katanya.
Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan dan berharap dukungan dari semua pihak dapat mempercepat pemulihan serta rehabilitasi fasilitas pendidikan.
Usai penyerahan bantuan, rombongan diajak melihat langsung kondisi bangunan yang rusak parah. Tinjauan difokuskan pada gedung belajar MTs yang hancur diterjang banjir bandang.
Menyaksikan kerusakan tersebut, Mudir Pesantren Kauman, Dr. Derliana, MA, memberikan sambutan sekaligus dukungan moril.
“Pesantren KAUMAN hadir untuk memberikan dukungan moril dan memberikan sedikit bantuan bahan makanan dengan harapan agar keluarga besar MTs Muhammadiyah Saniang Baka diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini,” tuturnya.
Ia menambahkan dengan penuh harap, “InsyaAllah bangunan yang rusak oleh banjir segera mendapatkan ganti oleh Allah dengan pengganti yang lebih baik.”
Kegiatan kemanusiaan ini kemudian berlanjut ke Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka. Di lokasi kedua, Ustadz Yudi Harzi, Sekretaris Badan Pembina Pesantren setempat, menyambut dengan penuh syukur.
“Kami mengucapkan terima kasih karena dalam kondisi duka ini masih mendapat perhatian dan bantuan dari keluarga besar Pesantren Kauman. Kami berharap semoga ini bisa menjadi kekuatan dan semangat bagi Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka,” tuturnya.
Kunjungan penuh makna ini ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Syaikh Ibrahim, memohon keselamatan, ketabahan, dan pemulihan yang cepat bagi seluruh korban terdampak. Acara kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama para guru di Pesantren Muhammadiyah Saniang Baka, diakhiri dengan foto bersama sebagai penanda kuatnya ikatan ukhuwah dalam menghadapi ujian.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi bukti nyata gerakan tolong-menolong dalam Islam, tetapi juga menjadi langkah awal untuk membangkitkan semangat dan memulihkan kondisi pendidikan di wilayah terdampak bencana.
Reporter: Diona
DETAIL.ID, Sumatera Barat— Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan pemotongan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 untuk Sumbar yang mencapai lebih dari Rp2,6 triliun. Ia menegaskan, di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
“Kita sudah menyurati Bapak Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan, agar efisiensi TKD untuk Sumbar dapat dikembalikan. Saat ini kita betul-betul membutuhkan dukungan itu untuk penanganan bencana,” ujar Gubernur Mahyeldi saat meninjau lokasi terdampak bencana di Silareh Aia, Palembayan, Kabupaten Agam, Kamis, 4 Desember 2025.
Gubernur Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Kerusakan yang terjadi, kata Mahyeldi, cukup berat dan tersebar di banyak daerah.
Pemprov Sumbar mencatat bencana hidromteorologi telah mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah, yakni :
- 1.018 rumah rusak berat,
- 1.787 rumah rusak sedang,
- 317 unit rumah hilang,
- 94 jembatan rusak, serta
- Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional ikut terdampak.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini, fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, sambil terus membuka akses ke daerah terdampak, agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” katanya.
Sedangkan untuk jangka panjangnya, Mahyeldi menyebut, Pemerintah Daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.
“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” ucap Gubernur Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah diberikan berbagai pihak. Bantuan terus mengalir dari Pemerintah Pusat melalui kementerian, BUMN, komunitas perantau, lembaga sosial, hingga sejumlah pemerintah provinsi.
“Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres Gibran juga sudah datang langsung ke Sumbar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat untuk bersama-sama membantu masyarakat kita,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar tahun 2026 mencapai Rp2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Rinciannya sebagai berikut:
- Provinsi Sumbar: Rp533.696.764.000
- Kab. Limapuluh Kota: Rp124.641.054.000
- Kab. Agam: Rp166.044.192.000
- Kab. Kepulauan Mentawai: Rp108.969.699.000
- Kab. Padang Pariaman: Rp58.947.752.000
- Kab. Pasaman: Rp54.421.042.000
- Kab. Pesisir Selatan: Rp41.120.576.000
- Kab. Sijunjung: Rp57.476.193.000
- Kab. Solok: Rp144.833.128.000
- Kab. Tanah Datar: Rp127.405.106.000
- Kota Bukittinggi: Rp101.495.495.000
- Kota Padang Panjang: Rp78.913.718.000
- Kota Padang: Rp371.919.111.000
- Kota Payakumbuh: Rp116.884.868.000
- Kota Sawahlunto: Rp93.292.313.000
- Kota Solok: Rp108.828.013.000
- Kota Pariaman: Rp92.432.391.000
- Kab. Pasaman Barat: Rp128.370.026.000
- Kab. Dharmasraya: Rp37.972.833.000
- Kab. Solok Selatan: Rp81.229.163.000
Reporter: Diona
DETAIL.ID, Suliki – Lapas Kelas III Suliki menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di Jorong Aia Angek, Kenagarian Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota pada Kamis, 4 Desember 2025. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen lembaga pemasyarakatan dalam mendukung pemulihan kondisi warga pasca bencana yang melanda beberapa waktu lalu.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Lapas Kelas III Suliki, Farid Wajdi, yang hadir bersama pejabat struktural serta jajaran pegawai. Kehadiran ini tidak hanya membawa bantuan berupa kebutuhan pokok, tetapi juga semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan.
Kegiatan ini disambut hangat oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tinggi yang turut didampingi oleh Wali Jorong Aia Angek. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan pihak Lapas Kelas III Suliki. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat yang tengah berusaha memulihkan kehidupan sehari-hari.
Selain sebagai bentuk kepedulian, kegiatan ini merupakan salah satu perwujudan dari Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan tentunya menjadi sebuah momentum untuk mempererat hubungan antara Lapas Kelas III Suliki dengan masyarakat sekitar. Kehadiran jajaran pegawai dalam penyerahan bantuan mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi antar lembaga serta masyarakat dalam menghadapi tantangan bersama.
Diharapkan melalui bantuan sosial ini, kebutuhan warga dapat sedikit terbantu dan perekonomian masyarakat dapat kembali pulih. Lapas Kelas III Suliki berkomitmen untuk terus mendukung program-program sosial yang bermanfaat, sehingga keberadaan lembaga tidak hanya berfungsi sebagai institusi pemasyarakatan, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam membangun solidaritas dan kepedulian sosial.
Reporter: Diona
Bupati Merangin Buka Festival Jaranan Nusantara 2025
Dukungan Nyata Pesantren Kauman untuk Madrasah yang Luluh Lantak di Saniang Baka Kabupaten Solok
Dana Bencana Kurang, Gubernur Sumbar Minta Pemerintah Pusat Batalkan Pemotongan TKD 2026
Lapas Suliki Beri Bantuan Warga Kecamatan Gunuang Omeh yang Terkena Dampak Bencana
Pemerintah Kabupaten Natuna Tegaskan Komitmen Dukung Pengembangan Geopark Natuna
Wujud Solidaritas, Pesantren Kauman Bantu Santri Selaras Air yang Terdampak Bencana Galodo
Anugerah Merangin Baru Awards 2025 Masuk Tahap Administrasi
Envi Explore 2025: Mahasiswa Teknik Lingkungan UNJA Pelajari Pengelolaan Limbah dan Sistem Energi di Industri Nasional
Fakultas Peternakan UNJA Dorong Kemandirian Pangan Pesantren melalui Inovasi Pakan Berbahan Lokal
HUT DWP UNJA ke-26 Dimeriahkan Dengan Senam Melayu Nusantara hingga Fun Walk
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
