ADVERTORIAL
Wagub Sani Pastikan Pemprov Jambi Terus Berupaya Turunkan Angka Stunting Dalam Program Kerja
Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Abdullah Sani mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi adalah koordinasi dan kolaborasi, OPD, swasta antara pelaku mulai dari Provinsi Jambi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan sampai ketingkat desa sangat diutamakan dalam mewujudkan komitmen menjadi aksi.
Hal ini dikatakan Wagub saat menjadi pembicara pada Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Melalui Akselerasi Intervensi Serentak Dalam Percepatan Penurunan Stunting, bertempat di bertempat di PO. Hotel Semarang. Jln. Pemuda No. 118 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Kamis, 27 Juni 2024.
Selain Wagub Sani yang juga merupakan Ketua TPPS Tingkat Provinsi Jambi, juga ikut jadi pembicara dalam acara ini Kepala BKKBN Pusat Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Direktur jendral Bina Pembangunan Daerah Depdagri RI Restuardy Daud, Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Budiono Subambang, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI dr. Lovety Daisy dan Ketua TPPS Tingkat Kabupaten, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB Fud Sayifuddin.
Wagub Sani memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya menurunkan angka stunting melalui program-program kerja berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Jambi Mantap, Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT.
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Semua visi dan misi sangat mendukung program pemerintah pusat, terutama pada pada visi misi.
“Tujuan, meningkatnya sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender Sasaran, meningkatnya kesehatan masyarakat, meningkatnya akses pendidikan, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya, meningkatnya toleransi intra dan agama,” kata Wagub Sani.
Wagub Sani mengatakan tujuan kegiatan temu kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Melalui Akselerasi Intervensi Serentak Dalam Percepatan Penurunan Stunting adalah untuk mengakselerasi percepatan penurunan prevalensi angka stunting serta penyampaian praktik baik dari pemerintah daerah.
“Salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pembangunan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus berupaya dan menargetkan penurunan stunting pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya lebih keras lagi dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten/kota dan diperlukan kerja sama yang akurat dan satu data,” kata Wagub Sani.
Wagub Sani yang juga Merupakan Ketua TPPS Tingkat Provinsi Jambi menjelaskan, saat ini angka stunting di Provinsi Jambi berada diangka 13,3 persen dibawah target nasional 14 persen.
“Upaya percepatan penurunan Stunting dilakukan melalui sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jambi/kabupaten kota berserta stakeholder,” ujar Wagub Sani.
Wagub Sani juga menerangkan bahwa seluruh masyarakat Jambi memiliki hak-hak pelayanan kesehatan yang harus diterima terkait stunting.
“Dengan pencapaian angka stunting Provinsi Jambi saat ini, saya mengharapakan dapat terus meningkatkan kolaborasi bersama pihak terkait agar target penuntasan angka stunting dapat tercapai di Provinsi Jambi,” kata Wagub Sani.
ADVERTORIAL
Jember Cetak Sejarah, Jadi Satu-satunya Daerah di Jatim yang Layani Cetak E-KTP di Kecamatan
DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember resmi mengukir prestasi sebagai satu-satunya daerah di Jawa Timur yang berhasil melakukan desentralisasi penuh otoritas pencetakan KTP Elektronik (E-KTP) hingga ke tingkat kecamatan.
Langkah strategis ini diluncurkan sebagai solusi konkret untuk mengatasi kendala geografis wilayah Jember yang luas, sekaligus memutus rantai birokrasi yang selama ini dinilai lamban dan menyulitkan masyarakat di pelosok.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyatakan bahwa inovasi ini merupakan langkah nyata dalam menjaga martabat pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa hak administratif warga negara tidak boleh terhambat oleh jarak tempuh yang jauh menuju pusat kota.
“Selama ini, warga pelosok harus menempuh perjalanan berjam-jam dan mengeluarkan ongkos besar hanya untuk selembar KTP. Itu tidak boleh terjadi lagi. Kami membawa mesin cetak ke dekat rumah mereka. Jember harus menjadi pelopor bahwa pelayanan publik itu wajib cepat, gratis, dan tanpa sekat,” kata Fawait pada Kamis, 30 April 2026.
Implementasi program ini melibatkan koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait pengamanan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat serta manajemen distribusi logistik blanko.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mempermudah warga, tetapi juga efektif dalam menghapus praktik percaloan dan mengurai penumpukan pemohon di kantor pusat Dispendukcapil.
Selain itu, akurasi data kependudukan yang selalu terbarukan melalui layanan tingkat kecamatan ini diproyeksikan akan mempercepat validasi serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.
Keberhasilan ini kini menempatkan Jember sebagai barometer baru dalam pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Timur.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jember, Bambang Saputra, memastikan bahwa seluruh infrastruktur digital dan operator di setiap kecamatan telah melalui proses uji coba yang ketat untuk menjamin keamanan data.
“Kami telah menempatkan operator terlatih dan perangkat keras mumpuni di setiap kantor kecamatan. Ini tantangan besar karena menyangkut transmisi data rahasia negara. Namun, dengan dukungan penuh Bupati, Jember berhasil memenuhi standar tersebut. Kini, warga cukup rekam di kecamatan, dan jika data bersih (tidak ganda), KTP bisa langsung dicetak dan dibawa pulang,” ucap Bambang.
ADVERTORIAL
Gebrakan Gus Fawait Lindungi PMI: Jember Kini Punya Layanan Administrasi Mandiri dan Cek Kesehatan Termurah se-Jatim
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember resmi memutus rantai birokrasi panjang bagi warganya yang ingin bekerja ke luar negeri.
Melalui instruksi langsung Bupati Gus Fawait, Jember kini menghadirkan Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Mall Pelayanan Publik serta layanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) mandiri di rumah sakit daerah guna mencegah pemberangkatan pekerja secara non-prosedural.
Dalam peresmian klinik CPMI di RSD Balung pada Senin, 27 April 2026, Gus Fawait menyoroti bahwa selama ini warga Jember terpaksa mengambil risiko melalui jalur ilegal akibat jauhnya lokasi pengurusan dokumen.
Beliau menegaskan bahwa kehadiran layanan ini adalah jawaban atas absennya fasilitas negara di daerah penyumbang PMI terbesar.
“Jember sebagai salah satu daerah penyumbang PMI justru belum memiliki fasilitas tersebut,” ucapnya dengan nada tegas.
Kini, seluruh pengurusan administrasi bisa diselesaikan tanpa harus keluar kota menuju Malang atau Surabaya
Lebih dari sekadar memangkas jarak, Gus Fawait juga membuat kebijakan radikal dengan menekan biaya pemeriksaan kesehatan menjadi Rp450.000 dari tarif normal Rp750.000.
“Ini menjadi biaya atau harga paling murah yang kita lihat bahkan se-Jawa Timur,” kata Gus Fawait saat menjelaskan skema efisiensi biaya tersebut.
Melalui kemudahan akses dan tarif yang sangat terjangkau ini, Pemkab Jember optimis para calon pekerja akan lebih memilih jalur resmi yang menjamin keamanan mereka di luar negeri kelak.
Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata kehadiran pemerintah daerah bagi rakyatnya.
“Ini bentuk keberpihakan kami kepada calon PMI dan kami berharap CPMI di Kabupaten Jember,” tutur Gus Fawait.
[post-view]
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Percepat Akses Layanan Publik, Siapkan Empat Titik MPP Mini
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan empat titik Mall Pelayanan Publik (MPP) Mini di sejumlah kecamatan untuk mempercepat akses layanan publik bagi masyarakat di wilayah dengan jarak tempuh jauh dari pusat kota.
Program ini digagas untuk menjawab kebutuhan warga yang selama ini harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam hanya untuk mengurus administrasi di pusat pemerintahan.
“Kita tahu bahwa jarak seperti di kecamatan Jombang dan tengah kota ini bisa waktu sejam sampai dua jam,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Empat lokasi yang disiapkan sebagai MPP Mini meliputi:
- Kecamatan Jombang
- Kecamatan Tanggul
- Kecamatan Mayang
- Wilayah utara (dalam proses, direncanakan di sekitar Kalisat)
Pemkab Jember menempatkan fasilitas tersebut di titik yang mewakili wilayah barat selatan, barat utara, dan timur selatan, serta memperluas jangkauan ke wilayah utara.
Melalui MPP Mini atau Pemkab Jember Mini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus datang ke Kota Jember.
Layanan yang disediakan meliputi perizinan, administrasi kependudukan, hingga layanan sosial.
“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan yang biasanya harus ke kota, hari ini bisa diurus di MPP Mini,” ujarnya.
Gus Fawait menyebut, pengembangan layanan di tingkat kecamatan terus dilakukan agar semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Kalau dulu mencetaknya di kecamatan, hari ini akan ditambahi lagi fungsi yang ada di MPP Mini,” katanya.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan layanan publik di Kabupaten Jember yang memiliki karakter wilayah beragam, mulai dari pegunungan, perkebunan, hingga kawasan pesisir.
“Masyarakat Jember tidak perlu mencari sampai ke Kota Jember, cukup ada di wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan,” ucapnya.
Saat ini, Pemkab Jember masih mempercepat proses penyelesaian dan kesiapan operasional MPP Mini, termasuk di wilayah utara yang masih dalam tahap pengembangan.
Gus Fawait menyampaikan, peresmian fasilitas tersebut akan dilakukan secara bertahap setelah seluruh kesiapan terpenuhi.
“Saya akan mengajak kawan-kawan langsung ke Jombang, Tanggul, dan Mayang di kemudian hari,” ujarnya.


