Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Wagub Sani Pastikan Pemprov Jambi Terus Berupaya Turunkan Angka Stunting Dalam Program Kerja

Published

on

Jambi – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Abdullah Sani mengatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi adalah koordinasi dan kolaborasi, OPD, swasta antara pelaku mulai dari Provinsi Jambi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan sampai ketingkat desa sangat diutamakan dalam mewujudkan komitmen menjadi aksi.

Hal ini dikatakan Wagub saat menjadi pembicara pada Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Melalui Akselerasi Intervensi Serentak Dalam Percepatan Penurunan Stunting, bertempat di bertempat di PO. Hotel Semarang. Jln. Pemuda No. 118 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Kamis, 27 Juni 2024.

Selain Wagub Sani yang juga merupakan Ketua TPPS Tingkat Provinsi Jambi, juga ikut jadi pembicara dalam acara ini Kepala BKKBN Pusat Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), Direktur jendral Bina Pembangunan Daerah Depdagri RI Restuardy Daud, Deputi III Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Budiono Subambang, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI dr. Lovety Daisy dan Ketua TPPS Tingkat Kabupaten, Kabupaten Sumbawa Barat, NTB Fud Sayifuddin.

Wagub Sani memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya menurunkan angka stunting melalui program-program kerja berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Jambi Mantap, Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT.

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan. Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah. Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Semua visi dan misi sangat mendukung program pemerintah pusat, terutama pada pada visi misi.

“Tujuan, meningkatnya sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender Sasaran, meningkatnya kesehatan masyarakat, meningkatnya akses pendidikan, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya, meningkatnya toleransi intra dan agama,” kata Wagub Sani.

Wagub Sani mengatakan tujuan kegiatan temu kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting Melalui Akselerasi Intervensi Serentak Dalam Percepatan Penurunan Stunting adalah untuk mengakselerasi percepatan penurunan prevalensi angka stunting serta penyampaian praktik baik dari pemerintah daerah.

“Salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pembangunan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi terus berupaya dan menargetkan penurunan stunting pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya lebih keras lagi dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di kabupaten/kota dan diperlukan kerja sama yang akurat dan satu data,” kata Wagub Sani.

Wagub Sani yang juga Merupakan Ketua TPPS Tingkat Provinsi Jambi menjelaskan, saat ini angka stunting di Provinsi Jambi berada diangka 13,3 persen dibawah target nasional 14 persen.

“Upaya percepatan penurunan Stunting dilakukan melalui sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jambi/kabupaten kota berserta stakeholder,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani juga menerangkan bahwa seluruh masyarakat Jambi memiliki hak-hak pelayanan kesehatan yang harus diterima terkait stunting.

“Dengan pencapaian angka stunting Provinsi Jambi saat ini, saya mengharapakan dapat terus meningkatkan kolaborasi bersama pihak terkait agar target penuntasan angka stunting dapat tercapai di Provinsi Jambi,” kata Wagub Sani.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

IPM Jember Tembus 71,57, Kemiskinan Turun ke Level Terendah 10 Tahun

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyampaikan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang mencapai 71,57, Jumat, 3 April 2026.

Angka tersebut naik 3,42 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di posisi 69,20, seiring dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor.

Selain itu, Kabupaten Jember juga mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 8,67 persen atau sekitar 216.760 jiwa, yang menjadi capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir dan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50 persen.

“Alhamdulillah, ikhtiar kita bersama membuahkan hasil nyata. Fokus kami jelas, mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menggenjot pendapatan per kapita melalui 43 kegiatan lintas sektor yang menyasar hampir dua juta individu,” ujar Gus Fawait.

Kenaikan IPM didorong oleh peningkatan daya beli masyarakat sebesar 4,18 persen, didukung penguatan sektor UMKM dan perluasan lapangan kerja di daerah.

“Kita tidak hanya membangun fisik, tapi membangun manusianya. Dimensi pengetahuan juga kita genjot melalui Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang pertumbuhannya melompat dari 0,31 persen menjadi 1,53 persen tahun ini,” katanya.

Pada sektor kesehatan, penurunan stunting tercatat dari 30,4 persen pada 2024 menjadi 20,1 persen pada 2025, dengan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,46 persen.

“Kesehatan adalah fondasi. Dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI/AKB) yang signifikan serta UHC yang hampir 100 persen, kami ingin memastikan tidak ada warga Jember yang takut berobat karena kendala biaya,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Investasi Jember Melonjak 70 Persen di Tengah Inflasi 3,84 Persen

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kabupaten Jember mencatatkan performa ekonomi yang solid sepanjang tahun 2025 dengan lonjakan investasi yang signifikan di tengah tekanan inflasi yang tetap terkendali.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026 menunjukkan inflasi tahunan Jember berada di angka 3,84 persen.

Meski sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen dan Jawa Timur 3,79 persen, kondisi tersebut masih dalam kategori stabil.

Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan bahwa pengendalian inflasi terus diperkuat melalui strategi 4K yang dijalankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

“Kami terus bergerak cepat di lapangan melalui operasi pasar rutin dan penguatan sinergi lintas instansi. Langkah ini penting untuk menjaga ketersediaan stok BBM, LPG, serta bahan pangan agar tetap terjangkau bagi masyarakat,” ujar Gus Fawait, Kamis, 2 April 2026.

Tekanan inflasi terjadi pada sejumlah komponen pengeluaran, terutama perawatan pribadi yang mengalami kenaikan hingga 13,66 persen.

Namun demikian, kondisi tersebut tertahan oleh deflasi pada sektor teknologi informasi dan jasa keuangan sebesar 2,56 persen.

Di sisi lain, realisasi investasi Jember pada 2025 menunjukkan lonjakan tajam.

Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, nilai investasi mencapai Rp2,57 triliun atau meningkat 70,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,51 triliun.

Capaian tersebut bahkan melampaui target RPJMD 2025–2029 yang ditetapkan sebesar Rp1,85 triliun.

Investasi tersebut berasal dari 457 unit usaha, dengan sektor properti dan kawasan industri menjadi kontributor utama, disusul industri makanan, kimia dan farmasi, mineral non-logam, serta perdagangan dan reparasi.

“Investasi adalah urat nadi pembangunan. Dengan masuknya modal sebesar Rp 2,57 triliun dari 457 unit usaha, kita berhasil menyerap hampir 10 ribu tenaga kerja baru. Fokus kami adalah memastikan investasi ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Continue Reading

ADVERTORIAL

UHC Jadi Andalan, Pemkab Jember Fokus Turunkan AKI/AKB dan Stunting

DETAIL.ID

Published

on

Ketua TP-PKK Jember foto bersama ibu hamil. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember terus mengoptimalkan program Universal Health Coverage (UHC) sebagai langkah nyata dalam menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah di tahun 2026.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan bahwa layanan kesehatan yang merata menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah.

Ia menyebut, UHC menjadi solusi untuk mengurangi kesenjangan akses kesehatan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Gus Fawait mengingatkan agar data kesehatan tidak dibaca secara parsial.

Menurutnya, perbandingan data harus dilakukan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran agar menghasilkan kesimpulan yang tepat.

“Membandingkan angka tidak bisa hanya per tiga bulan dengan data setahun penuh. Namun, kami pastikan bahwa UHC adalah instrumen utama untuk menurunkan AKI dan AKB. Salah satu faktor ketimpangan saat pertumbuhan ekonomi naik adalah akses kesehatan. Dengan UHC, kita meminimalisir hambatan bagi warga tidak mampu untuk mendapatkan layanan medis berkualitas,” kata Gus Fawait.

Sebagai langkah percepatan, Pemkab Jember menyiapkan program pemeriksaan kesehatan intensif bagi ibu hamil di seluruh wilayah.

Pemerintah menargetkan seluruh ibu hamil sudah menjalani pemeriksaan USG pada akhir April 2026.

“Kita punya target, akhir April ini seluruh ibu hamil di Jember harus sudah di-USG. Ini adalah deteksi dini untuk memastikan kesehatan janin dan ibu, sehingga risiko saat persalinan bisa kita minimalisir sejak awal,” tuturnya.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs