DETAIL.ID, Jambi – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari terbaru tercatat sebesar Rp 54.082.200.395. Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 1.902.452.411.838, sementara belanja daerah mencapai Rp 1.956.534.612.233. Defisit ini disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Batanghari pada tanggal 14 November 2023. Kabupaten Batanghari mengalami defisit anggaran yang signifikan, dengan pengeluaran daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.
Di tengah situasi defisit yang mengkhawatirkan ini, Pemerintah Kabupaten Batanghari tetap melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa se-Kecamatan Maro Sebo Ulu. Pelatihan ini diadakan di Shang Ratu Hotel Jambi, pada Senin, 29 Juli 2024, dengan tema “Melalui Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Se-Kecamatan Maro Sebo Ulu dalam Meningkatkan Kualitas Belanja di Desa Kabupaten Batang Hari.” Ironisnya, acara ini digelar di hotel berbintang di Kota Jambi, jauh dari wilayah Kabupaten Batanghari sendiri.
Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi Jambi, M. Nuh, berusaha memberikan pembelaan terkait pelaksanaan pelatihan ini. “Mengadakan pelatihan di tempat yang nyaman dan lengkap fasilitasnya sangat penting untuk efektivitas,” ujarnya pada Rabu, 31 Juli 2024.
ArtikelTerkait
Menurut M. Nuh, lokasi pelatihan di luar daerah Kabupaten Batanghari dipilih untuk memberikan kenyamanan dan fokus lebih bagi para peserta.
Namun, alasan ini terasa timpang mengingat kondisi defisit anggaran yang sedang dihadapi. “Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa agar belanja desa lebih berkualitas,” katanya. M. Nuh berargumen bahwa investasi dalam pelatihan seperti ini akan berdampak positif jangka panjang bagi pengelolaan keuangan desa.
Kritik keras datang dari berbagai pihak yang menilai pelatihan di hotel berbintang ini sebagai pemborosan. “Defisit anggaran yang mencapai puluhan miliar seharusnya menjadi perhatian utama, bukan mengadakan pelatihan yang mewah,” tutur seseorang yang enggan disebutkan namanya.
Meskipun M. Nuh berusaha membela, fakta bahwa pelatihan diadakan di luar daerah menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi anggaran.
M. Nuh terus berdalih bahwa kualitas pelatihan harus menjadi prioritas utama. “Tempat pelatihan yang representatif akan meningkatkan hasil yang dicapai oleh peserta,” ujarnya. Meski demikian, alasan ini kurang bisa diterima mengingat besarnya defisit anggaran yang dihadapi.
Sorotan tajam terhadap ketimpangan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih bijak dalam mengelola anggaran. “Dalam situasi defisit, prioritas pengeluaran harus sangat selektif dan berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat,” kata seseorang yang tidak ingin disebut namanya.
Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa memang penting, tetapi harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan tidak membebani anggaran yang sudah defisit.
Reporter: Jorgi Pasaribu
Discussion about this post