Jakarta – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE menghadiri undangan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
Acara yang bertemakan “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas” ini, berlangsung di Jakarta Convention Center yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Jajaran Kabinet pada Senin, 8 Juli 2024.
Dalam acara tersebut, Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA memaparkan hasil pemeriksaan mereka yang mencakup berbagai aspek pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Tema yang diusung, “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas,” menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
ArtikelTerkait
Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, untuk itu dalam penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan di audit dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik serta harus dipastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan tentang situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik sehingga pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat. Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia kini masih stabil, begitu juga inflasi yang tetap terjaga di setiap daerah. Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi kepada BPK atas kerja keras mereka dalam mengawasi dan memeriksa keuangan negara, juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah peraih WTP dan mengungkapkan predikat WTP bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban semua lembaga.
Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi nya terhadap kinerja BPK dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK merupakan alat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di tingkat daerah.
“Kami akan terus berkomitmen untuk mengikuti rekomendasi BPK demi perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di daerah khususnya Kabupaten Batanghari, untuk itu pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keuangan negara agar temuan-temuan yang dipaparkan oleh BPK dapat menjadi pelajaran berharga untuk semua pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, kemudian yang tak kalah penting adalah penggunaan anggaran di semua level baik Pemerintah Daerah hingga Pemerintah Pusat harus memberi dampak kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Menurut Bupati Fadhil, WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban, kewajiban menggunakan APBN secara baik.
“Ini uang rakyat, uang negara, kita mesti menyadari bahwa setiap tahun pasti di audit, pasti diperiksa. Jadi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD dengan baik dan juga menjalankan APBN dan APBD dengan baik, serta mempertanggungjawabkan nya dengan baik pula,” tutur Bupati. (EPR/*)
Discussion about this post