Connect with us
Advertisement

DAERAH

Pasca Proyek Irigasi CV Putra Jaya Perkasa Makan Korban Jiwa, Kabid Bina Marga Sebut Sedang Investigasi dan Klarifikasi Lapangan

Published

on

Kondisi jembatan sebelum memakan korban. (ist)

DETAIL.ID, Jambi – Usai ramai jadi sorotan terkait proyek pembangunan parit Jalan TP Sriwijaya yang memakan korban jiwa, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Jambi Agus menyampaikan ucapan duka cita.

“Kami dari Dinas PUPR kota Jambi turut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara kita. Saat ini kami sedang melakukan investigasi dan klarifikasi lapangan menyangkut kejadian tersebut,” ujar Agus, pada Jumat, 16 Agustus 2024.

Agus juga mengklaim bahwa Dinas PU akan memfasilitasi pihak rekanan dan keluarga korban untuk menyelesaikan musibah ini.

Namun Agus tak menyampaikan lebih lanjut terkait kondisi proyek garapan CV Putra Jaya Perkasa senilai Rp 4,4 miliar tersebut yang disinyalir mengabaikan aspek K3 hingga berakibat fatal menimbulkan korban jiwa.

Kalau berdasarkan penuturan istri korban yakni Itus – nama panggilannya, pihak rekanan, PU, Pemkot Jambi sudah menjalin komunikasi pasca insiden yang mengakibatkan suaminya meninggal dunia.

Ada sinyal itikad baik atau pertanggungjawaban yang dimunculkan, namun untuk langkah-langkah konkret penyelesaian masalahnya belum ada kejelasan. Itu pun tak banyak berkata-kata lagi.

“Tadi sudah datang orang proyek dari Pemerintah Kota juga, intinya ada iktikad baiklah dari orang itu,” ujarnya.

Di sisi lain, persoalan penerapan K3 yang minim dalam pelaksanaan proyek sebesar Rp 4,4 miliar oleh CV Putra Jaya Perkasa kian mengemuka, hal ini pun sebagaimana terpantau di lokasi proyek sepanjang Jalan TP Sriwijaya pasca insiden tragis yang dialami Roni.

Padahal berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek gede Rp 4.455.000.385 itu mencantumkan SMKKK dalam RAB pekerjaan lengkap hingga biaya peringatan K3-nya.

Namun pada kenyataan lapangannya, hal itu sama sekali tak berwujud. Dengan tidak adanya papan peringatan K3 ditambah lagi dengan kondisi areal sekitar lokasi proyek yang minim penerangan di malam hari, kian memperbesar risiko bagi para masyarakat yang melintas maupun para pekerjanya.

“Minimnya sarana K3 di lapangan menunjukkan rendahnya pemahaman dan kepedulian dari Dinas PUPR Kota Jambi terhadap keselamatan masyarakat di sekitar proyek. Mereka terkesan masa bodoh. Pemerintah Kota Jambi dan CV Putra Jaya Perkasa harus bertanggung jawab atas insiden ini,” ujar seorang sumber.

Sementara jika ditilik kebelakang, proyek konstruksi Parit TP Sriwijaya itu disinyalir memang sudah bermasalah sejak awal. Dimana sudah disanggah oleh 2 perusahaan peserta tender, karena dari proses tender sudah ada dugaan pengaturan dan keraguan dari peserta tender lainnya bahwa CV Putra Jaya Perkasa tidak ada kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan.

Namun dengan segala dinamika yang terjadi, CV Putra Jaya Perkasa tetap dimenangkan oleh panitia lelang atas 2 badan usaha yang turut melakukan penawaran. Dan di tengah proyek berjalan malah timbul pula korban jiwa yang tak lain adalah masyarakat sekitar.

Lalu dengan catatan riwayat buruk pada pekerjaannya, apakah CV Putra Jaya Perkasa akan dijatuhi sanksi? Soal ini belum ada jawaban pasti. Namun pihak rekanan atau pelaksana kegiatan diharapkan benar-benar menerapkan K3 serta prinsip pekerjaan yang baik dan benar dalam setiap proyeknya demi menekan kerugian materiil dan juga memastikan keselamatan pekerja dan warga sekitar.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement

DAERAH

Sebulan Berjalan, Live TikTok MasNya ATR/BPN Jangkau 370.000 Penonton

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyampaikan informasi secara interaktif kepada masyarakat melalui Live TikTok. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Uunk Din Parunggi, mengungkapkan, hanya dalam waktu satu bulan sejak MasNya diluncurkan, program tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu penonton.

“370.000 penonton dalam satu bulan ini menjadi hal positif bagi kami. Ini menunjukkan bahwa informasi yang dikemas melalui MasNya ATR/BPN memiliki jangkauan dan mendapatkan respons dari masyarakat. Ke depan, kami akan terus mengembangkan program ini agar informasi mengenai kebijakan, program, serta layanan pertanahan dapat tersampaikan dengan lebih luas dan mudah dipahami,” ujar Uunk Din Parunggi pada Selasa, 3 November 2026.

Berdasarkan rekapitulasi performa program dalam satu bulan, akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN pengikutnya bertambah 7.654 akun. Interaksi masyarakat terlihat aktif dari 44.911 komentar dan 1.264.800 tanda suka (likes) selama Live berlangsung.

Tingginya interaksi di Live MasNya ATR/BPN menjadi salah satu indikator bahwa penyampaian informasi melalui format konten media sosial dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara Kementerian ATR/BPN dan masyarakat. Melalui respons yang diberikan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam percakapan seputar informasi dan isu-isu pertanahan.

Uunk Din Parunggi mengatakan, pengembangan komunikasi publik melalui media sosial perlu diimbangi dengan konsistensi dalam menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, namun juga bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

“Yang terpenting bukan hanya seberapa banyak masyarakat yang menonton, tetapi juga bagaimana informasi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman dan manfaat. Kami ingin MasNya ATR/BPN menjadi salah satu kanal komunikasi yang dapat membantu masyarakat mengenal lebih jauh program dan layanan ATR/BPN,” kata Uunk Din Parunggi.

MasNya ATR/BPN disiarkan secara langsung melalui akun TikTok resmi Kementerian ATR/BPN setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Program yang dipandu oleh Muhammad Akbar dari Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN ini, dikemas dalam format dialog agar masyarakat bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait layanan pertanahan sehingga masyarakat dapat memperoleh penjelasan mengenai berbagai layanan pertanahan, termasuk prosedur, waktu, biaya pengurusan sertipikat. (*)

Continue Reading

DAERAH

Wamen ATR/Waka BPN Minta Irjen Baru Perkuat Pengawasan Internal dan Early Warning System

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Serah Terima Jabatan serta Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN pada Senin, 2 November 2026, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Di momen ini, Wamen Ossy menitipkan pesan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal kepada Irjen baru Wahyu Widada yang yang dilantik Kamis (29/10/2026) lalu menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.

“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy.

Wamen Ossy berharap, penguatan pengawasan internal juga diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Program itu meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.

“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” kata Wamen Ossy.

Di acara Pisah Sambut ini, secara khusus Wamen Ossy juga mengapresiasi Pudji Prasetijanto Hadi yang selama kurang lebih satu setengah tahun telah memberikan kontribusi dan mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN, mulai dari mendedikasikan diri sebagai Sekretaris Jenderal maupun Irjen ATR/BPN. Selama Pudji Prasetijanto Hadi bertugas, Wamen Ossy menyoroti salah satu hal, yaitu konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang dapat dipertahankan di atas 90%.

“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.

Estafet kepemimpinan di lingkungan Itjen ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis antara Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai Itjen ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah, Pastikan Tanah Masyarakat Miliki Kepastian Hukum

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau ke lokasi hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu, 1 November 2026. Keduanya mengunjungi tiga rumah warga di tiga lokasi berbeda yang direnovasi.

“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujar Andi Tenri Abeng yang hadir ke lokasi Bedah Rumah dengan didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Bedah Rumah juga mendapatkan fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Kategori tanah yang dapat difasilitasi dalam program ini meliputi tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, maupun tanah yang baru beralaskan girik.

Untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, Andi Tenri Abeng menekankan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian. “Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” ujarnya.

Menteri PKP, Maruar Sirait, juga menyepakati bahwa keberhasilan program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap pihak memiliki peran untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan hunian, kepastian hukum tanah, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun superteam bukan superman,” kata Maruarar Sirait.

Sebelum peninjauan pada Minggu pagi ke Kelurahan Klender, Andi Tenri Abeng pada Sabtu (31/10/2026), juga meninjau ke lokasi pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs