DETAIL.ID, Jambi – Sampai saat ini dugaan korupsi pada Pembangunan Fasilitas Parkir di RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2023 senilai Rp 1,59 miliar belum ada ujungnya. Proses hukum atas kasus tersebut seolah jalan ditempat meski sudah berkali-kali didesak masyarakat agar diusut tuntas APH.
Terbaru, sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Pergerakan Pemuda Intelektual Peduli (APIP) Jambi kembali menyuarakan masalah dugaan korupsi ini di Kejagung RI.
Koorlap Aksi Zuhri menyampaikan temuan lapangan, data serta investigasi mengarahkan dugaan bahwa proyek pembangunan fasilitas parkir senilai Rp 1,59 miliar itu hanya digarap dengan menggunakan setengah dari nominal anggaran yakni sekitar dari Rp 800 juta.
“Sisanya ke mana? Itu perlu didalami oleh oleh pihak Kejaksaan Agung dan BPK RI. Kami berharap kasus ini berproses mulai dari lidik, sidik, hingga adanya penetapan tersangka. Karena ini akan menjadi salah satu bukti bahwa kita semua serius dalam memberantas tindak pidana korupsi,” kata Zuhri pada Senin, 5 Agustus 2024.
Para pemuda APIP Jambi itu menilai pembangunan fasilitas parkir merupakan salah satu fasilitas pendukung bagi pelayanan kesehatan masyarakat provinsi jambi. Dan sudah semestinya untuk ditindak jika ada yang berani main-main dalam proyek tersebut.
Sejumlah pihak seperti Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi dan Direktur CV Nawasena Abdi Persada selaku pelaksana proyek, serta unsur-unsur terkait pun didesak oleh APIP Jambi agar segera diperiksa oleh Kejagung.
Massa aksi juga meminta agar Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dicopot karena diduga sebenarnya terdapat temuan dalam proyek tersebut namun tidak sesuai, bahkan tidak masuk ke dalam LHP, ketidakpatuhan terhadap UU.
Kemudian, BPK RI agar melakukan audit investigatif ulang terhadap proyek Pembangunan Fasilitas Parkir di RSUD Raden Mattaher Jambi TA 2023 senilai Rp 1,59 miliar itu.
Sementara itu kasus ini sebelumnya juga sudah dilaporkan oleh Forkom Ormas Provinsi Jambi pada Kejagung RI. Adean Teguh selaku Ketua Forkom Ormas Provinsi Jambi menyampaikan laporan pihaknya sudah teregister di Dir B JAM-Intelijen.
“Ini sudah berbulan-bulan kita kawal. Di Kejagung laporan kita sudah masuk tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor Sipede 7759. Sedang ditangani, kita berharap kasus ini terus berproses hingga ada penetapan tersangka. Jangan ada yang main-main, ini salah satu komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
Discussion about this post