ADVERTORIAL
Al Haris: Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Jadi Salah Satu Penopang Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi
Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengatakan jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan terus menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi bahkan Indonesia ke depan.
Hal tersebut dikatakan Gubernur saat menghadiri Aksi Hari Konsumen Nasional (Harkonas) dan Pasar Murah, yang diselenggrakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, bertempat di Depan Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kemarin Minggu, 22 September 2024.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris sangat mengapresi dan berterima kasih kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta jajaran terkait yang menyelenggarakan acara ini, bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait.
“Aksi Hari Konsumen ini merupakan apresiasi kepada konsumen yang telah berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan nasional, sekaligus ajakan kepada konsumen agar terus semakin kritis, teliti, dan cerdas dalam bertransaksi. Konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Provinsi Jambi bahkan Indonesia,” ujar Gubernur Al Haris.
“Kita mengetahui bahwa konsumen ini adalah masyarakat yang sehari-harinya belanja yang menggunakan bermacam-macam produk-produk agro dan industri lain yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi konsumsi rumah tangga,” kata Gubernur Al Haris.
Al Haris juga menjelaskan jika harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi masih belum begitu sempurna, karena Jambi selama ini masih ada pengaruh pertambangan batubara.
“Masyarakat Jambi masih banyak tergantung dan menikmati batubara masih banyak, seperti sopir saja kurang lebih enam ribu dan pekerja di tambang-tambang dan warung-warung yang di pinggir jalan, ini sangat mempengaruhi ekonomi Jambi, disamping primadonanya perkebunan dan pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi kita kisaran 4,15 dibawah nasional,” ujar Gubernur Al Haris.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Ekonomi Jambi triwulan II-2024 terhadap triwulan II-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,15 persen (y-on-y). Laju inflasi Provinsi Jambi secara year on year (y-on-y) pada Agustus 2024 sebesar 2,50 persen. Hal ini mencerminkan bahwa ekonomi kita bertumbuh cukup baik dan inflasi kita terkendali dengan baik pula,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Jambi juga menuturkan saat ini yang bisa meningkatkan perekonomian salah satunya pada sektor investasi. “Bidang investasi di Jambi, bisa kita akui kurang begitu baik, ada beberapa PSN yang kurang berjalan, contoh PSN Kemingking, yang dulu sudah ditetapkan pemerintah menjadi pusat kawasan industri, tapi kini tidak jalan,” kata Gubernur Al Haris.
Selanjutnya, Gubernur Al Haris menjelaskan, akibat penerimaan masih rendah, tentu saja konsumsi rumah tangga menjadi lemah. “Untuk itu kita harus mendorong banyaknya investasi di Provinsi Jambi agar pendapatan masyarakat meningkat juga konsumsi rumah tangga juga meningkat,” kata Gubernur Al Haris.
“Bagi pemegang kebijakan di Provinsi Jambi agar di permudahkan yang berminat berinvestasi di Provinsi Jambi, baik itu perizinan, kalau sudah bagus investasi kita, tentu akan baik pendapatan masyarakat dan akan meningkat konsumsi rumah tangga,” tutur Gubernur Al Haris.
“Berdasarkan data Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI), konsumsi merupakan pendukung bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,05%. Pada tahun tersebut, kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai 56,6% atau lebih dari separuh total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan terus menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” kata Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris menegaskan, Pemerintah harus hadir dalam menjamin bagi pelaku industri, usaha merasa terlindungi dengan baik dan insya Allah ekonomi akan meningkat secara berlahan. “Kita harus memberikan rasa aman bagi industri, pengusaha, kalau mereka sudah tergabung insya Allah perekonomian Jambi bisa naik,” tutur Gubernur Al Haris.
Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Disperindag Kabupaten Sarolangun, Bungo, Kota Sungai Penuh dan YLKI, LPKI. Selain itu pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan 2000 paket sembako.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si dalam laporannya menyampaikan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terpilih oleh pemerintah pusat dalam peduli dalam perlindungan konsumen.
“Kita meraih ini tidak terlepas dari bimbingan kerja keras, saran dari Bapak Gubernur Al Haris, seyogyanya kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April yang lalu, tapi baru sekarang pada bulan September ini baru bisa terlaksana, disini hadir perwakilan dari pelaku usaha, distributor, konsumen rumah tangga, serta mahasiswa dan SMA Jambi, disini kita menjelaskan bahwa konsumen itu mendapat perhatian dari pemerintah, melindungi,” ujarnya.
“Perlindungan konsumen menjadi sangat penting karena permasalahan yang dihadapi oleh konsumen saat ini makin kompleks dan rumit, sehingga membutuhkan langkah penanganan yang tepat dan cepat. Oleh karena itu, tugas pemerintah yaitu memastikan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan kepada konsumen terjaga dengan baik,” katanya.
DETAIL.ID, Jember – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 resmi bergulir melalui Rapat Paripurna I di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jember, Senin, 28 September 2026.
Rapat tersebut diikuti 32 dari total 49 anggota dewan.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan bahwa seluruh program dalam APBD 2027 wajib berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati eksekutif dan legislatif.
“Program-program yang dirancang untuk APBD tahun 2027 tidak akan lepas dari Perda RPJMD yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif,” tutur Gus Fawait.
Mengingat kemampuan fiskal daerah yang terbatas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, ia meminta para legislator ikut bergerak mengupayakan suntikan dana dari pemerintah pusat.
“Saya mengajak anggota DPRD untuk terus melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Kita ketahui bersama, Jember kalau hanya mengandalkan APBD tidak akan cukup,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antara APBD dan APBN sangat krusial, terlebih dukungan dana pusat untuk Jember pada tahun ini tergolong signifikan.
“Alhamdulillah, tahun ini anggaran APBN yang masuk ke Kabupaten Jember jumlahnya cukup besar dan perlu kita syukuri,” katanya.
Selain persoalan fiskal, Gus Fawait memaparkan penurunan angka pasien di puskesmas maupun rumah sakit daerah.
Kendati grafik kesehatan membaik, warga diimbau tetap menjalankan perlindungan diri sederhana.
“Tidak perlu panik karena kondisinya sudah menurun, tetapi tetap jaga kesehatan. Anak-anak sekolah yang mengalami gejala flu dianjurkan memakai masker,” tuturnya. (*)
DETAIL.ID, Jember – Tim Satgas Saber Pangan gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Tanjung dan ritel modern di Kabupaten Jember untuk mengecek harga serta ketersediaan pasokan komoditas pangan, Senin, 28 September 2026.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan para pedagang menjual beras sesuai ketentuan pemerintah sekaligus mengantisipasi gejolak harga di pasaran.
Sidak ini menerjunkan personel gabungan dari Polres Jember, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Dinas Perdagangan, Dinas Pasar, hingga Perum Bulog.
Kanit Tipidter Satreskrim Polres Jember, Iptu Harry Sasono, mengatakan pemeriksaan di Pasar Tanjung berfokus pada dua toko besar, yakni UD Utama Sari dan UD Sumber Pangan Barokah.
Di lokasi tersebut, beras premium merek Gokar tercatat dijual Rp14.900 per kilogram dan beras SPHP seharga Rp11.800 per kilogram.
Tim Satgas Pangan selanjutnya melakukan peninjauan ke ritel modern di Lippo Mall Jember.
Di pusat perbelanjaan ini, beras premium merek Punokawan, Be Food Setra Ramos, dan Santap dipatok Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras SPHP dijual Rp12.500 per kilogram.
“Berdasarkan hasil pengecekan di sejumlah lokasi, harga beras yang ditemukan masih berada dalam batas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Tidak ditemukan adanya penjualan beras yang melampaui batas harga tersebut,” kata Harry.
Meskipun tingkat harga terpantau stabil, petugas menemukan ganjalan pada ketersediaan stok.
Pasokan beras medium di ritel modern mulai mengalami keterbatasan, sementara stok beras premium di sejumlah pedagang pasar tradisional menyusut akibat lonjakan harga gabah di tingkat petani yang memicu kenaikan biaya produksi penggilingan.
“Kondisi harga dan pasokan beras perlu terus dipantau untuk mencegah terjadinya gejolak. Pengawasan dilakukan tidak hanya terhadap harga jual, tetapi juga ketersediaan stok,” ujarnya.
Demi menjaga kelancaran distribusi, Polres Jember mengintensifkan koordinasi bersama Pemkab Jember, Bulog, serta pengelola pasar, sembari rutin memberikan sosialisasi kepada pedagang agar tetap patuh terhadap aturan HET.
“Melalui pengawasan ini, kami berupaya memastikan kebutuhan beras masyarakat Jember tetap aman dengan harga sesuai ketentuan. Pemantauan berkelanjutan ini juga untuk mendeteksi lebih awal jika ada gangguan pasokan di pasaran,” tutur Harry. (*)
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) mendatangi Kementerian Sosial RI pada Rabu, 23 September 2026.
Kedatangan rombongan Pemkab Jember ini bertujuan membereskan persoalan kuota bantuan sosial yang belum terpenuhi sekaligus memperjuangkan bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas.
Kepala Dinsos PPPA Jember, Lingga Diputra, memimpin langsung koordinasi tersebut mendampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember, Akhmad Helmi Luqman.
Tim Pemkab Jember menggelar pertemuan khusus bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos.
Data evaluasi Pusdatin Kemensos per Agustus 2026 mengungkapkan adanya under kuota sebanyak 9.815 data penerima manfaat di Kabupaten Jember.
Menyikapi selisih angka tersebut, Pemkab Jember mengajukan penyesuaian data agar keterisian kuota bansos di wilayahnya dapat digenjot hingga di atas 80 persen.
“Kami mendorong agar penambahan kuota ini tidak dilakukan secara bertahap, melainkan bisa diselesaikan sekaligus. Namun, pelaksanaannya tentu tetap menyesuaikan dengan kebijakan dan kondisi pembagian kuota bersama kabupaten lain,” kata Lingga.
Di samping pembenahan data bansos, Lingga memaparkan kebutuhan 49 unit alat bantu berupa tangan dan kaki palsu bagi warga kurang mampu.
Dari total usulan tersebut, Kemensos telah memasukkan 20 permohonan ke dalam prioritas desil penerima.
Adapun 29 permohonan alat bantu lainnya masih perlu melewati tahapan pemutakhiran data administratif.
Langkah ini wajib dilakukan agar alokasi bantuan fisik dari kementerian tidak salah sasaran.
“Namun sejumlah 29 usulan sisanya memerlukan perbaikan dan pemutakhiran data administratif agar tepat sasaran, mengingat penerima manfaat berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu,” ucapnya.
Dalam dialog itu, Pemkab Jember juga menyampaikan kebutuhan kaki palsu berbahan carbon bagi atlet sepak bola disabilitas asal Jember yang bertanding di tingkat internasional.
Lantaran pengadaan alat bantu olahraga tersebut memerlukan biaya tinggi dan spesifikasi khusus, Kemensos menyarankan Pemkab Jember untuk turut menggandeng Kementerian Pemuda dan Olahraga. (*)
Pemkab dan DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Lima Ranperda
Buron 1 Tahun Lebih, Terpidana Kasus Perzinahan Ditangkap
Keterbatasan Anggaran Daerah, Gus Fawait Ajak DPRD Jember Lobi Pemerintah Pusat
Satgas Pangan Jember Pastikan Harga Beras Pasar Tradisional dan Ritel Tak Lampaui HET
Ramah Tamah HANTARU 2026, Wamen Ossy: Momentum Transformasi Layanan yang Memberi Kepastian
Lampaui Target, LP2B Capai 87,63% di Momen Peringatan 66 Tahun UUPA
Tepat di Momen HANTARU 2026, Implementasi PERINTIS 10 Hari Diperluas hingga ke 95 Kantah
Kantah Merangin Ikuti Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kantah Merangin Gelar Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Sambut Peserta Program Pemagangan Nasional MagangHub Batch 2 Angkatan II Tahun 2026
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
