Connect with us
Advertisement

DAERAH

Dumisake Bedah Rumah Al Haris Capai 1.706 Unit

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 1.706 unit rumah warga telah dibangun menjadi rumah layak huni. Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi melalui program Dumisake Bedah Rumah sejak tahun 2022-2024.

Juru Bicara Pemprov Jambi, Ariansyah mengatakan bahwa pembangunan rumah layak huni itu dikerjakan melalui program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) Bedah Rumah (Bedrum) yang sudah dicanangkan pemerintah.

“Dalam mengintervensi upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju skenario 0 persen, Gubernur Jambi Al Haris telah menciptakan inovasi program melalui program unggulan daerah yakni Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake). Yang salah satunya program bedah rumah tidak layak huni itu,” kata Ariansyah.

Ariansyah menegaskan bahwa pada tahun 2024 ini saja pembangunan rumah layak huni bagi warga dari Program Dumisake Bedrum itu sebanyak 551 unit. Total bangunan tersebut dikerjakan di berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

Sementara, di awal tahun peluncuran program Dumisake Bedrum pada 2022 lalu Dinas PUPR Jambi membangun sebanyak 596 unit rumah. Sedangkan pada 2023 sebanyak 559 unit rumah dengan standar layak huni.

“Jadi jika ditotalkan pembangunan rumah layak huni buat warga Jambi dari program Dumisake Bedrum itu sebanyak 1.706 unit,” ujar Ariansyah.

Menurut Ariansyah, program Dumisake Bedrum yang dicanangkan pemerintah itu juga langkah dalam mengintervensi upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ada di Jambi. Apalagi, saat ini secara keseluruhan angka kemiskinan ekstrem di Jambi pun berada di bawah angka kemiskinan ekstrem nasional.

Bahkan, penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jambi pada tahun 2024 juga tercatat hanya sebesar 0,41 persen atau sebanyak 15.299 jiwa. Jika dilihat dari periode tahun 2020-2024, jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jambi secara signifikan alami penurunan yaitu sebesar 2,16 persen atau 79,01 ribu jiwa

“Ini tujuan dari Bapak Gubernur Jambi Al Haris ya selama memimpin Jambi beliau sangat mengupayakan bagaimana angka kemiskinan ekstrem di Jambi bisa turun. Salah satunya itu dari program Dumisake tadi, mulai dari Dumisake Bedrum dan Dumisake lainnya yang sifatnya bantuan langsung dari pemerintah,” kata Ariansyah.

Ariansyah juga menyebut, terkait Dumisake Bedrum yang sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan sebanyak 1.706 unit itu total anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 33,375 miliar. Total itu menjadi secara keseluruhan buat bedah rumah yang sudah berjalan.

“Kalau untuk jumlah bantuan Dumisake Bedrum ini sebesar Rp 20 juta per rumah nya ya. Dan itu juga telah disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi,” ucapnya.

Bantuan bedah rumah ini diberikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Pemerintah juga memverifikasi terlebih dahulu keadaan rumah warga sebelum anggaran dana bedah rumah tersebut dikucurkan.

Nantinya, kucuran dana itu langsung berupa bantuan bahan bangunan dan juga biaya tukang, sehingga rumah warga yang dibedah rumah pun benar-benar jadi layak huni. Bantuan Dumisake Bedrum ini bahkan juga sangat dirasakan secara nyata bagi masyarakat Jambi.

Sejauh ini, tercatat dari 1.706 rumah warga yang dibedah rumah itu berada di Kabupaten Batanghari yang tersebar di 11 desa, lalu Kabupaten Muarojambi di 20 desa, kemudian Kota Jambi di seluruh kecamatan, Kabupaten Bungo di 24 desa, Kabupaten Sarolangun di 26 desa, Kabupaten Tebo di 19 desa, dan Kota Sungaipenuh tersebar di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, ada juga di Kabupaten Tanjungjabung Barat tersebar di 18 desa, Kabupaten Kerinci di 20 desa, kabupaten Merangin 27 desa hingga terakhir Kabupaten Tanjungjabung Timur tersebar di 20 desa.

Advertisement Advertisement

DAERAH

Emas dan Alat Berat Rampasan Kajari Bangko Terjual Lewat KPKNL Jamb

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Excavator merk Hitachi 210 dan emas seberat 552,89 gram berhasil terjual pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Jambi.

Dua jenis barang rampasan hasil putusan Pengadilan Negeri Bangko ini, dilelang secara online pada hari Jumat, 10 April 2026 dan langsung terjual dengan harga di atas nilai limit, seperti satu Unit Excavator Merek Hitachi 210 F Warna Orange:
Kode lot lelang: FH32IO
Nilai Limit: 160.226.000
Laku terjual: 215.226.00

Satu kantong plastik berisi butiran emas seberat 552,89 gram:
Kode lot lelang: 6S5UPT
Nilai limit: 1.005.789.000
Laku terjual: 1.269.789.000

Satu kantong plastik berisi butiran emas seberat 687,44 gram:
Kode lot lelang: WGOZT3
Nilai limit: 1.250.854.000
Laku terjual: 1.573.854.000

Seperti yang disampaikan oleh Kajari Merangin melalui Kasi Intel Kejaksaan Merangin, Tri Sutrisno, bahwa lelang barang hasil rampasan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dilakukan lelang melalui kantor KPKNL Jambi.

“Berdasarkan surat Nomor: B- 605/L.5.14/BPApa.1/04/2026, pada hari Jumat tanggal 10 April 2026, pukul 13.00 WIB di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, Kasi PAPBB bersama Staff melaksanakan Kegiatan Lelang Online Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Merangin yang bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi,” ucap Tri Sutrisno pada Jumat, 10 April 2026.

Menurut Tri Sutrisno, hasil lelang tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak dan langsung masuk ke dalam kas negara.

“Uang hasil lelang nya langsung masuk ke kas negara, ini sebagai bentuk tanggung jawab Kejari Merangin dalam melaksanakan putusan pengadilan,” ujarnya.

Waktu lelang hanya satu hari saja, dibuka pada hari Jumat dan ditutup lelang secara online pada pukul 15.00 WIB dan pukul 17.00 WIB langsung mendapatkan pemenang lelang.

“Lelang ini terbuka secara online dan kita hanya melihat penawaran lelang melalui situs lelang online, jadi tidak ketemu langsung dengan pemenang lelang. Ini merupakan bentuk transparansi dari ketentuan lelang yang dibuat oleh kantor KPKNL Jambi,” katanya.

Sementara itu, dalam kegiatan lelang yang dilakukan di aula E-Auction KPKNL Jambi dihadiri langsung oleh Kasi PAPBB Kejaksaan Merangin, Nofry Hardi, S.H., M.H., dan Risman, S.H., M.Ak., selaku pejabat lelang dari KPKNL Jambi, telah berhasil melakukan pelelangan 3 lot barang rampasan dari tindak pidana umum. Ketiga lot tersebut telah laku terjual dengan total sebesar Rp 3.058.869.000.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Bupati M. Syukur Jadi Saksi, Ahli Waris M. Yani Terima Santunan BPJS Rp 311,5 Juta

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Suasana khidmat mewarnai akhir rapat paripurna di Gedung DPRD Merangin pada Jumat, 10 April 2026.

Bupati Merangin, M. Syukur, bersama pimpinan dan anggota DPRD menyaksikan langsung penyerahan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan beasiswa pendidikan kepada ahli waris almarhum M. Yani.

Santunan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merangin, Dimas Agung Ibrahim, kepada Agustiningsih, istri dari almarhum M. Yani.

Penyerahan ini turut disaksikan oleh jajaran Forkopimda, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Semasa hidupnya, Almarhum M. Yani merupakan Anggota Komisi II DPRD Merangin dari Partai Nasdem dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Total santunan yang diberikan mencapai Rp311.500.000, dengan rincian santunan JKK meninggal dunia Rp214.000.000 dan manfaat Beasiswa (untuk 2 orang anak) Rp97.500.000.

Bupati M. Syukur, dalam sambutannya menuturkan bahwa pemberian santunan ini adalah bukti betapa pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal.

“Penyerahan santunan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin bersama BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan kepastian perlindungan bagi aparatur desa hingga pekerja rentan,” ujar Bupati.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas konsistensinya. Ke depan, Pemkab Merangin berencana memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal dan non-ASN di wilayah Merangin, guna meminimalisir risiko sosial ekonomi akibat kecelakaan kerja atau kematian.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merangin, Dimas Agung Ibrahim, mengapresiasi dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif Kabupaten Merangin. Menurutnya, sinergi ini sangat krusial dalam menghadirkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.

“Salah satu manfaat nyata kepesertaan adalah apa yang kita saksikan hari ini. Ahli waris mendapatkan haknya, termasuk beasiswa pendidikan anak untuk menjamin masa depan mereka,” ucap Dimas.

Ia berharap momentum ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas di Kabupaten Merangin tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai langkah preventif terhadap berbagai risiko kerja di masa depan. (*)

Continue Reading

DAERAH

LKPJ Bupati T.A 2025 Diwarnai Catatan, Bupati M. Syukur: Ini Bahan Evaluasi Pembangunan

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Merangin – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 diwarnai sejumlah catatan dari DPRD Merangin.

Catatan itu dibacakan oleh juru bicara Pansus I Taufiq, Pansus II Patria Nusa Nanta dan Pansus III Al Hanim Assasiqi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Merangin, Jumat, 10 April 2026. Sedangkan tanggapan dewan dibacakan oleh Sekretaris DPRD Merangin Dadang Hikmatullah.

Catatan strategis tersebut merupakan hasil bedah kinerja melalui hearing (rapat dengar pendapat) antara Pansus I, II, dan III bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sebelum paripurna dilaksanakan.

Adapun rekomendasi dan catatan dari DPRD Merangin secara umum berkaitan dengan peningkatan layanan publik bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur strategis dan pembangunan jaringan telekomunikasi hingga ke daerah pelosok.

Dalam pidatonya, Bupati M. Syukur menuturkan bahwa rekomendasi tersebut merupakan instrumen strategis untuk membedah kinerja pemerintah daerah secara objektif.

“Seluruh rekomendasi DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi untuk perbaikan penyusunan program di tahun mendatang serta penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah,” ujar M. Syukur.

Ia mengakui bahwa sepanjang tahun 2025, pelaksanaan pembangunan di Merangin masih menemui berbagai tantangan, baik dari dinamika internal birokrasi maupun faktor eksternal.

Namun, ia optimis bahwa kritik konstruktif dari legislatif akan mempercepat perbaikan kinerja eksekutif.

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam paripurna tersebut adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Bupati M. Syukur menegaskan pentingnya prinsip profesionalitas dan integritas dalam menjalankan roda pemerintahan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, menurut Bupati, menjadi fondasi utama dalam mengejar visi jangka panjang daerah.

“Sinergi ini adalah kunci utama menuju Merangin Baru 2030. Dengan semangat baru, kita ingin mewujudkan Merangin yang berdaya saing, akuntabel, reformis, dan unggul,” katanya dengan optimis.

Menutup rangkaian paripurna, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen masyarakat. Mulai dari aparatur sipil negara (ASN), organisasi politik, tokoh masyarakat, hingga insan pers yang dinilai telah berperan aktif mengawal pembangunan selama tahun 2025.

Bupati M. Syukur berharap kebersamaan dan kerukunan antar lembaga ini terus terjaga demi memastikan program-program pemerintah memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merangin. (*)

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs