DAERAH
Dumisake Bedah Rumah Al Haris Capai 1.706 Unit
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 1.706 unit rumah warga telah dibangun menjadi rumah layak huni. Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi melalui program Dumisake Bedah Rumah sejak tahun 2022-2024.
Juru Bicara Pemprov Jambi, Ariansyah mengatakan bahwa pembangunan rumah layak huni itu dikerjakan melalui program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) Bedah Rumah (Bedrum) yang sudah dicanangkan pemerintah.
“Dalam mengintervensi upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju skenario 0 persen, Gubernur Jambi Al Haris telah menciptakan inovasi program melalui program unggulan daerah yakni Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake). Yang salah satunya program bedah rumah tidak layak huni itu,” kata Ariansyah.
Ariansyah menegaskan bahwa pada tahun 2024 ini saja pembangunan rumah layak huni bagi warga dari Program Dumisake Bedrum itu sebanyak 551 unit. Total bangunan tersebut dikerjakan di berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.
Sementara, di awal tahun peluncuran program Dumisake Bedrum pada 2022 lalu Dinas PUPR Jambi membangun sebanyak 596 unit rumah. Sedangkan pada 2023 sebanyak 559 unit rumah dengan standar layak huni.
“Jadi jika ditotalkan pembangunan rumah layak huni buat warga Jambi dari program Dumisake Bedrum itu sebanyak 1.706 unit,” ujar Ariansyah.
Menurut Ariansyah, program Dumisake Bedrum yang dicanangkan pemerintah itu juga langkah dalam mengintervensi upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ada di Jambi. Apalagi, saat ini secara keseluruhan angka kemiskinan ekstrem di Jambi pun berada di bawah angka kemiskinan ekstrem nasional.
Bahkan, penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jambi pada tahun 2024 juga tercatat hanya sebesar 0,41 persen atau sebanyak 15.299 jiwa. Jika dilihat dari periode tahun 2020-2024, jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jambi secara signifikan alami penurunan yaitu sebesar 2,16 persen atau 79,01 ribu jiwa
“Ini tujuan dari Bapak Gubernur Jambi Al Haris ya selama memimpin Jambi beliau sangat mengupayakan bagaimana angka kemiskinan ekstrem di Jambi bisa turun. Salah satunya itu dari program Dumisake tadi, mulai dari Dumisake Bedrum dan Dumisake lainnya yang sifatnya bantuan langsung dari pemerintah,” kata Ariansyah.
Ariansyah juga menyebut, terkait Dumisake Bedrum yang sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan sebanyak 1.706 unit itu total anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 33,375 miliar. Total itu menjadi secara keseluruhan buat bedah rumah yang sudah berjalan.
“Kalau untuk jumlah bantuan Dumisake Bedrum ini sebesar Rp 20 juta per rumah nya ya. Dan itu juga telah disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi,” ucapnya.
Bantuan bedah rumah ini diberikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Pemerintah juga memverifikasi terlebih dahulu keadaan rumah warga sebelum anggaran dana bedah rumah tersebut dikucurkan.
Nantinya, kucuran dana itu langsung berupa bantuan bahan bangunan dan juga biaya tukang, sehingga rumah warga yang dibedah rumah pun benar-benar jadi layak huni. Bantuan Dumisake Bedrum ini bahkan juga sangat dirasakan secara nyata bagi masyarakat Jambi.
Sejauh ini, tercatat dari 1.706 rumah warga yang dibedah rumah itu berada di Kabupaten Batanghari yang tersebar di 11 desa, lalu Kabupaten Muarojambi di 20 desa, kemudian Kota Jambi di seluruh kecamatan, Kabupaten Bungo di 24 desa, Kabupaten Sarolangun di 26 desa, Kabupaten Tebo di 19 desa, dan Kota Sungaipenuh tersebar di seluruh kecamatan.
Selanjutnya, ada juga di Kabupaten Tanjungjabung Barat tersebar di 18 desa, Kabupaten Kerinci di 20 desa, kabupaten Merangin 27 desa hingga terakhir Kabupaten Tanjungjabung Timur tersebar di 20 desa.
DAERAH
Hadiri Apel Gelar Pasukan Patuh Siginjai 2026, Sekda Zulhifni Ingatkan Taat Berlalulintas
DETAIL.ID, Merangin – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merangin, Zulhifni, menghadiri kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Siginjai 2026 yang digelar di Lapangan Mapolres Merangin pada Senin, 26 Oktober 2026.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Merangin, AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H., yang membacakan amanat dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud kesiapan personel serta sarana dan prasarana dalam rangka menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Polres Merangin.
Dalam amanat yang dibacakan, Operasi Patuh Siginjai 2026 mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”, dengan mengedepankan pendekatan preemtif, preventif, edukatif, persuasif, dan humanis.
Sejalan dengan tema tersebut, Sekda Merangin Zulhifni yang hadir langsung dalam kegiatan ini memberikan penekanan serta mengingatkan masyarakat pentingnya ketaatan dalam berlalu lintas demi keselamatan bersama.
“Pemerintah Kabupaten Merangin memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Operasi Patuh Siginjai 2026 ini. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tugas kepolisian semata,” ujar Zulhifni.
Lebih lanjut, Sekda berpesan kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat Merangin agar senantiasa mematuhi segala aturan berlalu lintas demi kebaikan bersama di jalan raya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan kelengkapan berkendara yang standar, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mari jadikan tertib berlalu lintas sebagai budaya sehari-hari,” katanya.
Apel gelar pasukan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Merangin, para Pejabat Utama Polres Merangin, serta kepala instansi terkait. (*
DAERAH
Ketua TP PKK Merangin Lavita Syukur Berikan Bantuan ‘Genting’
DETAIL.ID, Merangin – Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur memberikan bantuan ‘Genting’ (Gerakan orang tua asuh cegah Stunting), kepada balita beresiko Stanting dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), di Kecamatan Lembah Masurai, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) tersebut, Bunda PAUD Merangin itu langsung turun mengunjungi rumah sasaran. Pertama Hj Lavita Syukur berkunjung ke rumah Afina, balita beresiko Stanting di Desa Durian Mukut.
Di rumah balita berusia empat tahun itu, wakil ketua III Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stuntung (TPPPS) Merangin tersebut, melihat langsung kondisi anak yang beratnya 12 Kg, tinggi badan 98 Cm dan lingkar kepala 52 Cm.
“Alhamdulillah ini kita bawa telur dan susu dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Bantuan ini akan berlangsung tiga bulan berturut-turut, selama 90 hari,” ujar Hj Lavita Syukur.
Nanti lanjut Ketua Posyandu Merangin ini, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pertumbuhan anak atau kondisi kesehatan ibu secara berkala oleh kader Tim Pendamping Keluarga dan kader Posyandu.
Selanjutnya Hj Levita Syukur bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Merangin Ny Sri Rezeki Zulhifni dan rombongan mengunjungi ibu hamil KEK Selina Wulandari di Pasar Masurai. Ibu berusia 16 tahun itu sudah hamil selama 12 minggu, dengan berat badan 40 Kg, tinggi 146 Cm dan lingkar lengan atas 22,5 Cm.
Di rumah Selina Wulandari, Ketua TP PKK memberikan bantuan Susu dan Telur. Hj Lavita Syukur minta Kader Tim Pendamping Keluarga dan Kader Posyandu untuk terus memantau perkembangan kesehatan ibu tersebut.
Turut hadir dalam rombongan Ketua TP PKK itu, Sekdin PPKB Merangin Khaidir, Kepala Bagian TU RSD Kol Abundjani Bangko Fajar Aria Phitra, Camat Lembah Masurai Syarifudin dan Jafung Dinas PPKB Merangin Meileni Sari serta staf Bidang KS Dinas PPKB.
Hadir juga Kapus Pasar Masurai Fairuza, Kades Durian Mukut Boy Krisyanto bersama Kades Pasar Masurai Khairul Amin, Pokja IV TP PKK, Koordinator Balai Penyuluh KB Kecamatan Lembah Masurai Citra Gayatri.
Wakil Ketua III TPPPS Merangin tersebut diketahui sangat intens mengunjungi warga beresiko Stunting. Sebelumnya Hj Lavita Syukur mengunjungi ibu hamil KEK dan Balita beresiko Stuntung di Desa Tiangko Kecamatan Sungai Manau dan tempat-tempat lainnya.
‘Genting’ merupakan program gotong royong nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Republik Indonesia, untuk mempercepat penurunan angka Stunting. (*)
DAERAH
Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dan Konsolidasi Tanah
DETAIL.ID, Jakarta – Hingga Oktober 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merealisasikan pengadaan tanah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang totalnya mencapai 159.662 bidang dengan luas 22.966,62 hektare. Dalam periode dua tahun Kabinet Merah Putih, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan konsolidasi tanah untuk penataan kawasan di sejumlah lokasi.
“Realisasi bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah mencapai 74,68% dari target 213.798 bidang, sedangkan capaian luas tanah mencapai 61,03% dari total target 37.629,27 hektare,” kata Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Konsolidasi tanah dilakukan untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Program tersebut menjadi salah satu langkah yang difokuskan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan penataan kawasan yang lebih terencana.
“Dalam kurun waktu dua tahun, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026, kita berhasil menyelesaikan konsolidasi tanah sebanyak 6.167 bidang yang tersebar di 47 lokasi,” ujar Arief Muliawan.
Capaian konsolidasi tanah tersebut terdiri atas 3.913 bidang di 26 lokasi pada periode Oktober 2024-Oktober 2025, dengan realisasi 85,75%. Sementara itu, pada periode Oktober 2025-Oktober 2026, konsolidasi tanah mencapai 2.254 bidang di 21 lokasi, dengan realisasi 79,62%.
Melalui dua lingkup, yakni pengadaan tanah dan konsolidasi tanah, Kementerian ATR/BPN menjalankan peran dalam menyediakan tanah bagi pembangunan infrastruktur sekaligus menata kawasan sesuai dengan RTR. Keduanya menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memperhatikan kepastian hukum hak atas tanah dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan pembangunan tetap sustainable. (*)



