Connect with us
Advertisement

DAERAH

Dumisake Bedah Rumah Al Haris Capai 1.706 Unit

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 1.706 unit rumah warga telah dibangun menjadi rumah layak huni. Hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi melalui program Dumisake Bedah Rumah sejak tahun 2022-2024.

Juru Bicara Pemprov Jambi, Ariansyah mengatakan bahwa pembangunan rumah layak huni itu dikerjakan melalui program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) Bedah Rumah (Bedrum) yang sudah dicanangkan pemerintah.

“Dalam mengintervensi upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju skenario 0 persen, Gubernur Jambi Al Haris telah menciptakan inovasi program melalui program unggulan daerah yakni Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake). Yang salah satunya program bedah rumah tidak layak huni itu,” kata Ariansyah.

Ariansyah menegaskan bahwa pada tahun 2024 ini saja pembangunan rumah layak huni bagi warga dari Program Dumisake Bedrum itu sebanyak 551 unit. Total bangunan tersebut dikerjakan di berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

Sementara, di awal tahun peluncuran program Dumisake Bedrum pada 2022 lalu Dinas PUPR Jambi membangun sebanyak 596 unit rumah. Sedangkan pada 2023 sebanyak 559 unit rumah dengan standar layak huni.

“Jadi jika ditotalkan pembangunan rumah layak huni buat warga Jambi dari program Dumisake Bedrum itu sebanyak 1.706 unit,” ujar Ariansyah.

Menurut Ariansyah, program Dumisake Bedrum yang dicanangkan pemerintah itu juga langkah dalam mengintervensi upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ada di Jambi. Apalagi, saat ini secara keseluruhan angka kemiskinan ekstrem di Jambi pun berada di bawah angka kemiskinan ekstrem nasional.

Bahkan, penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jambi pada tahun 2024 juga tercatat hanya sebesar 0,41 persen atau sebanyak 15.299 jiwa. Jika dilihat dari periode tahun 2020-2024, jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Jambi secara signifikan alami penurunan yaitu sebesar 2,16 persen atau 79,01 ribu jiwa

“Ini tujuan dari Bapak Gubernur Jambi Al Haris ya selama memimpin Jambi beliau sangat mengupayakan bagaimana angka kemiskinan ekstrem di Jambi bisa turun. Salah satunya itu dari program Dumisake tadi, mulai dari Dumisake Bedrum dan Dumisake lainnya yang sifatnya bantuan langsung dari pemerintah,” kata Ariansyah.

Ariansyah juga menyebut, terkait Dumisake Bedrum yang sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga 2024 dengan sebanyak 1.706 unit itu total anggaran yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 33,375 miliar. Total itu menjadi secara keseluruhan buat bedah rumah yang sudah berjalan.

“Kalau untuk jumlah bantuan Dumisake Bedrum ini sebesar Rp 20 juta per rumah nya ya. Dan itu juga telah disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi,” ucapnya.

Bantuan bedah rumah ini diberikan ke masyarakat yang sangat membutuhkan. Pemerintah juga memverifikasi terlebih dahulu keadaan rumah warga sebelum anggaran dana bedah rumah tersebut dikucurkan.

Nantinya, kucuran dana itu langsung berupa bantuan bahan bangunan dan juga biaya tukang, sehingga rumah warga yang dibedah rumah pun benar-benar jadi layak huni. Bantuan Dumisake Bedrum ini bahkan juga sangat dirasakan secara nyata bagi masyarakat Jambi.

Sejauh ini, tercatat dari 1.706 rumah warga yang dibedah rumah itu berada di Kabupaten Batanghari yang tersebar di 11 desa, lalu Kabupaten Muarojambi di 20 desa, kemudian Kota Jambi di seluruh kecamatan, Kabupaten Bungo di 24 desa, Kabupaten Sarolangun di 26 desa, Kabupaten Tebo di 19 desa, dan Kota Sungaipenuh tersebar di seluruh kecamatan.

Selanjutnya, ada juga di Kabupaten Tanjungjabung Barat tersebar di 18 desa, Kabupaten Kerinci di 20 desa, kabupaten Merangin 27 desa hingga terakhir Kabupaten Tanjungjabung Timur tersebar di 20 desa.

Advertisement

DAERAH

Imigrasi Jember Pangkas Alur Pengurusan Paspor dengan Inovasi PINTAR

DETAIL.ID

Published

on

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menggandeng Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bondowoso, serta PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Jember dalam peluncuran Inovasi PINTAR (Pelayanan Integrasi Paspor untuk Rakyat).

Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis, 19 November 2026 ini menyederhanakan proses pengurusan paspor bagi calon jemaah haji maupun pemohon umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

Selama ini, pengurusan paspor menuntut kehadiran pemohon sebanyak dua kali di kantor imigrasi, yakni tahap pengajuan permohonan dan tahap pengambilan dokumen paspor.

Aturan tersebut membebani waktu, tenaga, serta ongkos perjalanan calon jemaah yang tinggal jauh dari kantor imigrasi, khususnya jemaah lanjut usia.

Melalui Inovasi PINTAR, ketiga instansi menyatukan alur layanan pengurusan paspor.

Kantor Kementerian Haji dan Umrah memperoleh akses mendaftarkan calon jemaah haji secara kolektif lewat Dashboard PINTAR milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, kemudian proses pelayanan berjalan langsung di lokasi pemohon melalui layanan Eazy Passport.

Adapun PT Pos Indonesia menangani pembayaran serta pengiriman paspor bagi pemohon kolektif maupun pemohon reguler, sehingga pemohon yang memakai jasa pengiriman cukup mendatangi kantor imigrasi satu kali.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, menuturkan bahwa PKS dengan Kementerian Haji dan Umrah menjadi pijakan pendaftaran kolektif paspor calon jemaah haji pada Dashboard PINTAR, sementara PKS bersama PT Pos Indonesia menjadi dasar layanan pembayaran dan pengiriman dokumen paspor.

“Kami berharap kerja sama ini mengurangi kedatangan pemohon ke kantor dan memastikan calon jemaah memperoleh paspor sebelum jadwal keberangkatan ibadah haji dan umrah,” kata Eko.

Acara peluncuran diawali sambutan dari PPOH Executive General Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Jember, Kurnia Ahyadi Dwi Cahyono.

Kurnia menyampaikan harapan agar sinergi melalui Inovasi PINTAR senantiasa menjaga mutu pelayanan yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Kami siap memberikan layanan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengiriman paspor yang telah selesai kepada pemohon. Pengiriman dilakukan secara aman dan dapat dilacak melalui nomor resi pada web tracking PT Pos,” ucap Kurnia.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kepala Kemenhaj Bondowoso yang juga hadir mewakili Kemenhaj Lumajang, Yeni Dwi Wulandari, S.E., M.E., menyambut baik sekaligus mengapresiasi hadirnya Inovasi PINTAR.

Dalam penerapannya, Kemenhaj melakukan pencocokan data jemaah dengan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) untuk menekan risiko selisih data.

Inovasi PINTAR merupakan rancangan aksi perubahan dari Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII.

Langkah ini turut memperkuat komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan PINTAR dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember maupun Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang dan Bondowoso.

Continue Reading

DAERAH

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Sorong – Penguatan integritas aparatur menjadi kunci untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bebas dari penyimpangan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang adil dan dapat dipercaya. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, meminta jajarannya untuk menjalankan pelayanan dan kegiatan administratif lainnya lengkap sesuai aturan yang berlaku.

“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu, 18 November 2026.

Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat, Irjen ATR/BPN menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari pemenuhan dokumen, indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja. Keberhasilannya harus tercermin dari pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan.

“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” kata Irjen ATR/BPN.

Bukan hanya memastikan layanan berjalan sesuai aturan, jajaran ATR/BPN juga perlu memperhatikan pengelolaan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dan dipantau penyelesaiannya hingga tuntas, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” ucap Irjen ATR/BPN.

Sesi pembinaan ini dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir menyampaikan pengarahan bersama Irjen ATR/BPN, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Sorong – Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat. Langkah itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Agar proses bisa berjalan baik, masyarakat hukum adat (MHA) perlu mendapatkan pendampingan sebelum identifikasi subjek dan objek tanah ulayat dilakukan.

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa, 17 November 2026.

Pra-identifikasi dimulai dengan bagaimana MHA dapat melakukan musyawarah dan dipandu dalam mengidentifikasi wilayah adatnya, mengidentifikasi tanah ulayatnya serta mengidentifikasi objeknya. Deni Santo menjelaskan, suatu MHA diakui keberadaan dan eksistensinya jika memenuhi subjeknya, memenuhi objeknya dan ada hubungan hukumnya. Selain itu, pra-identifikasi berfungsi sebagai waktu berdialog jika ada permasalahan terkait tanah adat sehingga dapat diidentifikasi lebih awal. Pendampingan tersebut diperlukan agar masyarakat memahami tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, termasuk proses pencatatan terhadap hak adat ataupun nilai-nilai adat yang telah ada di wilayah adat mereka.

“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” kata Deni Santo.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang. Ia ingin hal tersebut berjalan berkeadilan dan berkelanjutan, seperti halnya pengadministrasian tanah ulayat ini.

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka Oktoberia.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, turut menyampaikan sambutan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat; serta perwakilan pemerintah daerah dan NGO dari Landesa.

Kegiatan ini juga menyediakan sesi diskusi panel dengan menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi panel ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs