Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memaparkan skema penanggungan bunga pinjaman bagi UMKM baru yang lahir dari masyarakat miskin ekstrem usia produktif untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.

Ia menyampaikan langkah itu setelah melihat pertumbuhan UMKM belum selaras dengan penurunan kemiskinan, Jumat, 13 Februari 2026.

“UMKM di Jember maju, tapi kemiskinan di Jember juga maju (berhasil ditekan, red),” katanya.

Gus Fawait menyatakan pemerintah kabupaten telah menyiapkan strategi terarah guna menjawab kondisi tersebut.

Ia mengarahkan kebijakan pada penciptaan pelaku usaha baru dari kalangan warga miskin ekstrem usia produktif, sekaligus memberi dukungan kepada UMKM yang telah berjalan.

“Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kami sudah menyiapkan strategi untuk menekan masalah kemiskinan di Jember,” ujarnya.

Ia memastikan pemerintah tetap memberi dukungan kepada pelaku usaha lama, namun membuka ruang usaha baru dari kelompok rentan agar pertumbuhan ekonomi menjangkau lebih luas.

“Maka salah satu strategi kita adalah akan memunculkan UMKM baru. Yang sudah ada sekarang kita support, tapi yang baru nanti kita munculkan dari masyarakat miskin, terutama masyarakat miskin ekstrem usia produktif,” ucapnya.

“Tapi sekali lagi, maksud kami bukan berarti mengabaikan UMKM yang sudah ada. Yang sudah ada sekarang kita support, tapi yang baru nanti kita munculkan dari masyarakat miskin,” katanya.

Untuk merealisasikan program tersebut, Pemkab Jember menyiapkan pendampingan menyeluruh mulai pelatihan, bantuan peralatan usaha, hingga akses pembiayaan melalui lembaga pendanaan termasuk milik Kementerian Keuangan.

“Skema kami adalah mereka kita latih, kita bantu, contoh seperti pemberian gerobak dan peralatan. Kemudian, nanti kita sambungkan dengan lembaga pendanaan termasuk milik Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Dalam skema itu, pemerintah kabupaten menanggung bunga pinjaman agar pelaku usaha baru hanya menanggung pokok pinjaman.

“Bunganya insyaallah kita akan tanggung. Jadi nanti mereka hanya ketanggungan pinjaman saja, bunganya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Jember,” katanya.

Selain memperkuat sektor UMKM, Gus Fawait juga mengarahkan langkah melalui penguatan Pekerja Migran Indonesia dengan menggandeng Kementerian P2MI untuk pelatihan dan pengiriman tenaga kerja secara legal dan terukur.

“Kita akan bekerja sama dengan Kementerian P2MI untuk memberikan pelatihan kepada calon PMI Jember. PMI-nya kita kirim dikawal oleh pemerintah. Artinya, tempatnya jelas, penghasilnya juga jelas,” ujarnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Pusat dan semua pihak terkait terus melakukan upaya intensif untuk menjadikan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarojambi sebagai Warisan Dunia UNESCO, dengan target pengusulan transformasi besar-besaran tengah dilakukan, menjadikan situs purbakala terbesar di Asia Tenggara ini tidak hanya sebagai ruang pelestarian, tetapi juga destinasi wisata sejarah dan spiritual.

Hal tersebut dikemukakannya saat kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI khususnya terkait Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarojambi, salah satu warisan budaya penting bangsa Indonesia, bertempat di Pelataran Candi Muarojambi Kedaton (Lesehan – Outdoor) Kabupaten Muarojambi, Rabu, 11 Februari 2026.

Pada kesempatan ini juga diadakan tanya jawab dan diskusi, yang intinya untuk membahas upaya pengembangan penataan KCBN Muarojambi yang bertujuan menampung masukan-masukan dari perwakilan pelaku budaya, tokoh adat, arkeolog, dan masyarakat setempat.

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menyampaikan ucapan selamat datang di Provinsi Jambi kepada Panja Komisi X DPR RI beserta rombongan ke Provinsi Jambi.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Panja Komisi X DPR RI beserta rombongan. Kehadiran Komisi X DPR RI merupakan wujud perhatian nyata negara terhadap pelestarian warisan budaya nasional, sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Masyarakat,” ucap Wagub Sani.

“Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarojambi bukan hanya menyimpan nilai sejarah dan arkeologis yang luar biasa, tetapi juga merepresentasikan identitas, peradaban, serta kebanggaan bangsa, upaya pelestarian cagar budaya masih menghadapi berbagai tantangan mendasar,” katanya.

Dikatakan Wagub Sani, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia telah melakukan Proses revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muarojambi yang merupakan upaya pelestarian situs Buddha terluas di Asia Tenggara (3.981 hektare).

“Revitalisasi KCBN Muarojambi merupakan sebuah langkah tindak lanjut Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat dua hal yang dituju, diantaranya berkaitan dengan ketahanan budaya serta kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia,” kata Wagub Sani.

“Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung pelestarian dan pemajuan budaya KCBN Muarojambi untuk manfaat budaya, ekonomi, dan ekologi. Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata, (Kawasan Ujung Jabung, KCBN Muarojambi, KSPN Danau Kerinci, dan Geopark Merangin). Pelestarian KCBN Muarojambi tidak hanya berfokus pada cagar budaya, tetapi juga mengembangkan pelindungan alam dan lingkungan, karena kearifan lokal nusantara tidak pernah lepas dari apa yang alam berikan untuk dimanfaatkan para leluhur. KCBN Muarojambi diharapkan bisa kembali menjadi pusat peradaban, menjadi pusat pembelajaran sejarah nusantara dan berkontribusi menjaga alam Indonesia dimasa yang akan datang,” katanya.

Lebih lanjut Wagub Sani menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melakukan pengembangan kawasan di sekitar KCBN Muarojambi dengan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan Candi Muarojambi dan memperkuat pengembangan Desa Wisata di Kawasan Candi Muarojambi.

“Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendorong KCBN Muarojambi sebagai warisan dunia UNESCO. Peluang mewujudkan KCBN Muarojambi menuju warisan dunia disertai sejumlah tantangan, pengembangan kawasan tersebut untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Untuk itu Pelestarian KCBN Muarojambi harus memiliki kerangka kebijakan nasional yang kuat, dukungan anggaran yang memadai, serta penguatan regulasi dan pengawasan lintas sektor. Disinilah peran strategis DPR RI, khususnya Komisi X yang sangat kami harapkan dapat mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan pelestarian KCBN Muarojambi,” ucap Wagub Sani.

“Sebagai penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi, kami memandang penting adanya pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku budaya, dunia usaha, serta masyarakat lokal. Pelestarian cagar budaya harus mampu memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, tanpa mengorbankan nilai dan keaslian warisan budaya itu sendiri,” katanya.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan komitmen Panja Komisi X DPR RI atas kunjungan kerja ini, kami berharap dapat terbangun pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi riil dilapangan, sekaligus lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif, guna memperkuat pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi sebagai warisan budaya bangsa dan dunia,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.PP dalam sambutannya menyampaikan bahwa komisi X DPR RI berfungsi sebagai panja pelestarian cagar budaya, terus melakukan fungsi pengawasan melalui Panja Cagar Budaya, yang dibentuk untuk mengawasi perlindungan dan pemanfaatan situs-situs bersejarah berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2010 dan UU Nomor 5 Tahun 2017.

“Cagar budaya Candi Muaro Jambi sangat luar biasa dan harus dilestarikan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, kita harus dukung bersama untuk dikelola demi untuk memberikan kesejahteraan bagi Masyarakat. Untuk itu kami mendorong komitmen pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk serius dalam melestarikan cagar budaya sebagai warisan nasional,” katanya.

“Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi, situs purbakala peninggalan dari abad ke-6 wajib dilestarikan karena nilai sejarahnya sebagai pusat Pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara. Sebagai warisan berskala internasional sangat perlu dilestarikan, dan juga kita butuh SDM yang kuat juga pendanaan baik pemerintah provinsi dan kabupaten, kita mendorong pemerintah pusat dari dana pelestarian cagar budaya 35 persen untuk melestarikan cagar budaya Candi Muarojambi. Bersama kita perjuangkan, karena Candi Muarojambi sangat luar biasa,” tuturnya.

Jambi – Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mengapresiasi terbentuknya Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Jambi (UNJA) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Program ini diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan kesehatan serta menjawab kebutuhan tenaga medis spesialis di Provinsi Jambi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Apresiasi tersebut disampaikan Wagub Sani saat meresmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis UNJA di Auditorium Lantai 6 Gedung FKIK Universitas Jambi, Rabu pagi, 11 Februari 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Dekan FKIK UNJA Dr. dr. Humaryanto beserta jajaran, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, serta para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi yang mengikuti secara virtual.

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, menempatkan kesehatan untuk semua sebagai landasan utama pembangunan manusia yang berkualitas dan produktif.

“Akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan kesehatan harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup fasilitas, tenaga medis, serta pembiayaan yang berkeadilan,” ujar Wagub Sani.

Ia menambahkan, upaya promotif dan preventif juga perlu diutamakan untuk menekan beban penyakit serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

Wagub Sani juga menekankan bahwa pembangunan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari sektor pendidikan. Pendidikan yang bermutu dan merata diyakini mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperluas akses layanan kesehatan

“Program Pendidikan Dokter Spesialis ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Hasil Cepat Terbaik di bidang pendidikan. Kita berharap program ini semakin mendekatkan akses pendidikan kedokteran spesialis di Provinsi Jambi sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata,” ucapnya.

Menurutnya, kehadiran Program Pendidikan Dokter Spesialis UNJA menjadi kabar baik bagi pemerataan tenaga kesehatan ahli di Jambi. Pendidikan dokter spesialis memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan medis yang lebih mendalam dan spesifik.

“Besar harapan kita, program ini dapat memenuhi kebutuhan dokter spesialis hingga ke daerah 3T di Provinsi Jambi. Ini bukan hanya transformasi FKIK UNJA, tetapi juga investasi jangka panjang untuk mencetak dokter spesialis yang andal dan profesional,” katanya lagi.

Wagub Sani juga mengingatkan pentingnya evaluasi berkala dalam pelaksanaan program, guna memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai standar. “Peserta didik tidak hanya harus menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan klinis yang mumpuni dalam menangani berbagai kasus medis,” ujarnya.

Sementara itu, Dekan FKIK UNJA Dr. dr. Humaryanto menyebut peresmian program ini sebagai tonggak transformasi Fakultas Kedokteran UNJA dalam menyiapkan dokter spesialis yang kompeten, profesional, dan berdaya saing, baik di tingkat regional maupun nasional.

Ia menjelaskan, proses perizinan program telah melalui tahapan di Kementerian dengan dukungan langsung Menteri Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, serta sejumlah gubernur termasuk Gubernur Jambi. Setelah enam bulan persiapan intensif bersama manajemen, Direktur RSUD Raden Mattaher, dan para dokter spesialis, izin resmi akhirnya diterbitkan.

“Kami menyadari pendidikan dokter spesialis membutuhkan sarana prasarana memadai, peralatan medis modern, serta pembiayaan yang tidak sedikit. Karena itu, kami mengundang pimpinan daerah, kepala dinas, dan direktur rumah sakit agar program ini dapat dioptimalkan untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis kiriman dari pemerintah kabupaten/kota,” ucapnya.

Ia berharap dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten/kota, Bank Jambi, hingga BPJS dalam bentuk skema beasiswa atau pembiayaan pendidikan. Pasalnya, biaya pendidikan dokter spesialis relatif tinggi, sehingga perlu kolaborasi bersama agar tidak sepenuhnya dibebankan kepada peserta didik.

“Komitmennya, peserta didik yang dibiayai akan ditempatkan dan mengabdi di daerah masing-masing. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi demi pemerataan tenaga dokter spesialis di Provinsi Jambi,” tuturnya.