DAERAH
Pemerintah Raup Cuan Rp 29,97 Triliun dari Pajak Usaha Digital

DETAIL.ID, Jakarta – Pemerintah berhasil meraup cuan hingga Rp 29,97 triliun dari berbagai jenis pajak terhadap usaha ekonomi digital hingga 31 Oktober 2204.
“Rinciannya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp 23,77 triliun,” ujar Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
“Lalu pajak kripto sebesar Rp 942,88 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp 2,71 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp 2,55 triliun,” tuturnya menambahkan.
Sementara itu, kata dia dalam keterangan resmi yang diterima media, Kamis, 14 November 2024 sampai dengan Oktober 2024 pemerintah telah menunjuk 193 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut pajak pertambahan nilai (PPN).
Jumlah tersebut, sambungnya lagi, termasuk 15 penunjukan pemungut PPN PMSE dan 3 pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE pada bulan Oktober.
“Penunjukan di bulan Oktober 2024 yaitu FM Priv LLC, Midjourney, Inc., Arc Games Inc., Deeze34, Rebecca Hall, Youzu Games Hongkong Limited, Arenanet, LLC, Neris Analytics Limited,” ucap Dwi Astuti.
“Kemudian Circle Internet Services Inc, Vimeo.com Inc, TP Global Operations Limited, Betterme International Limited, Actitech Limited, dan Lumen Research Limited,” katanya lagi.
Kata Dwi Astuti, ada pembetulan di bulan Oktober 2024 yaitu Newxway Sasu, Hotjar Limited, dan Foxit Software Incorporated.
Ia menjelaskan, dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 170 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp 23,77 triliun.
“Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp6,86 triliun setoran tahun 2024,” ujar Dwi Astuti.
Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp 942,88 miliar sampai dengan Oktober 2024, berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp 475,6 miliar penerimaan 2024.
Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 441,57 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 501,31 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.
Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 2,71 triliun sampai dengan Oktober 2024., yang berasal dari Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022,, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 1,15 triliun penerimaan tahun 2024.
“Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp 789,49 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp 488,86 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp 1,43 triliun,” kata Dwi Astuti menjelaskan.
Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP yang hingga Oktober 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp 2,55 triliun.
Ia bilang, penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp 1,03 triliun penerimaan tahun 2024.
“Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp 172,68 miliar dan PPN sebesar Rp 2,38 triliun,” ucap Dwi Astuti.
Kemudian, ia bilang, pemerintah akan menerapkan kebijakan dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital.
Di sini, kata Dwi Astuti, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.
Dwi juga menambahkan, pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman.
“Serta pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah (SIPP),” tutur Dwi Astuti.
Reporter: Heno
DAERAH
Bazar Ramadhan Kodim 0420/Sarko, Wujud Nyata TNI dengan Rakyat

DETAIL.ID, Merangin – Dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 dan mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat, Kodim 0420/Sarko menggelar Bazar Ramadhan.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 0420/Sarko, Letkol Inf Suyono, S.Sos, dan diselenggarakan oleh seluruh personel staf Kodim 0420/Sarko. Bazar Ramadhan ini bukan hanya sekadar pasar, tetapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat.
Bertempat di halaman Makodim 0420/Sarko, Bazar Ramadhan yang berlangsung ini menawarkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau, mulai dari bahan makanan, takjil, hingga pakaian, yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Sebagai tambahan, pengunjung juga dapat menikmati aneka hidangan khas Ramadhan yang menggugah selera, yang disiapkan dengan penuh perhatian oleh personel TNI.
“Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen TNI yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa TNI bukan hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan adanya Bazar Ramadhan ini, kami berharap dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat selama bulan suci ini dan mempererat tali silaturahmi antara TNI dan rakyat,” ujar Dandim Sarko.
Lebih dari sekadar kegiatan bazar, acara ini juga mengandung pesan moral bahwa TNI selalu bersama rakyat, dan rakyat selalu ada di hati TNI. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar yang merasa terbantu dengan kehadiran bazar ini, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk membeli berbagai kebutuhan dengan harga yang terjangkau.
“Bazar Ramadhan Kodim 0420/Sarko tidak hanya menyuguhkan barang dan layanan, tetapi juga menggugah semangat kebersamaan, kepedulian, dan kekompakan antara TNI dan masyarakat. Kegiatan ini akan terus menjadi simbol bahwa TNI selalu hadir di hati rakyat,” ucapnya.
Sementara itu, Bazar Ramadhan yang di gelar melibatkan Bulog cabang Bangko, dengan menjual beragam sembako yang diserbu banyak warga masyarakat Merangin.
Reporter: Daryanto
DAERAH
PWI Bekasi Raya Tegas Tolak Pembekuan PWI Jabar oleh Hendry Ch Bangun

DETAIL.ID, Bekasi – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya menyatakan sikap tegas menolak keputusan sepihak yang dilakukan oleh Hendry Ch. Bangun yang mengeluarkan surat pembekuan PWI Jawa Barat, pada Jumat, 21 Maret 2025.
PWI Bekasi Raya menilai langkah tersebut cacat hukum dan tidak sah, mengingat Hendry Ch. Bangun sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat oleh Dewan Kehormatan melalui mekanisme organisasi yang sah dan sesuai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menegaskan bahwa pihaknya tetap solid dan loyal terhadap keputusan PWI Pusat.
“Kami menolak keras segala bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Hendry Ch. Bangun, karena yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PWI Pusat secara sah dan konstitusional,” kata Ade pada Senin, 24 Maret 2025.
Ade juga menegaskan bahwa kepemimpinan Hilman Hidayat sebagai Ketua PWI Jawa Barat tetap sah dan legitimate berdasarkan keputusan PWI Pusat. “Tidak ada yang bisa membekukan PWI Jabar selain mekanisme organisasi yang sesuai PD/PRT. Kami di Bekasi Raya berdiri tegak bersama PWI Jabar yang dipimpin Hilman Hidayat,” ujarnya.
Wakil Ketua I Bidang Organisasi PWI Bekasi Raya, Sarigokma Siregar, menambahkan bahwa PWI Bekasi Raya akan mengambil langkah-langkah untuk mengingatkan anggotanya agar tetap waspada terhadap upaya-upaya yang mengarah pada pemecah belahan.
“Kami tidak ingin ada kebingungan di tingkat anggota. Keputusan PWI Pusat adalah satu-satunya rujukan yang sah. Kami siap menjaga soliditas internal dan mendukung PWI Jabar untuk terus menjalankan roda organisasi secara profesional,” kata Sarigokma.
Senada dengan itu, Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael L. L. Lengkong juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika yang berkembang.
“Kami mengajak seluruh anggota PWI Bekasi Raya untuk tetap tenang, menjaga profesionalisme, dan tidak mudah terprovokasi oleh manuver yang tidak sesuai dengan AD/ART organisasi,” ujarnya.
PWI Bekasi Raya juga berkomitmen untuk terus menjalin komunikasi intensif dengan PWI Jawa Barat dan PWI Pusat guna memastikan keberlanjutan program-program kerja di daerah.
Sikap tegas ini menegaskan bahwa PWI Bekasi Raya akan terus mengikuti arahan dan kebijakan resmi dari PWI Pusat demi menjaga stabilitas dan solidaritas organisasi wartawan di wilayahnya.
Reporter: Yayat Hidayat
DAERAH
Bupati Syukur Launching Germas dan Cek Kesehatan Gratis

DETAIL.ID, Merangain – Bupati Merangin, H M Syukur didampingi Ketua TP PKK Merangin Hj Lavita Syukur bersama Kadis Kesehatan drg. H Sony Propesma dan Kapus Meranti dr. Iin Wibawa, melaunching Germas dan Cek Kesehatan Gratis untuk Kabupaten Merangin.
Pada acara yang difokuskan di Puskesmas Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang dihadiri Dandim 0420/Sarko, Letkol Inf Suyono dan istri tersebut, Bupati menegaskan kegiatan itu sudah berjalan di Merangin, namun baru dilaunching sekarang.
“Ini merupakan salah satu program nasional Presiden, supaya kita berbudaya hidup sehat. Tadi kita lihat bagaimana para lanjut usia (lansia) kita dengan semangat melakukan senam rutin,” ujar Bupati.
Kegiatan itu lanjut Bupati, akan didorong terus sehingga bukan hanya simbolis, agar masyarakat Merangin terjaga kesehatannya. Namun diakui Bupati, masyarakat banyak yang merasa takut untuk memeriksa kesehatannya.
Padahal jelas Bupati, lebih baik tahu kondisi kesehatan itu, sehingga tahu bagaimana mencegahnya. Jika tahu kondisi kesehatannya, bisa melakukan pencegahan dan merubah pola hidupnya.
Melalui cek kesehatan gratis itu terang bupati, masyarakat yang tadinya merokok jadi tidak merokok, biar tahu kalau kesehatan itu mahal, sehingga mampu menjaga kesehatannya dengan baik.
“Jadi ini salah tugas kita untuk mengurangi PR Pemerintah menjamin kehidupan seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai bupati, saya harus memberi jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan para Dewan juga,” kata Bupati.
Selain itu Bupati menegaskan, sekarang ini sudah jamannya teknologi. Semua instansi menerapkan teknologi dengan aplikasi, sementara di Puskesmas di Merangin tidak punya komputer.
“Mudah-mudahan 27 Puskesmas di Kabupaten Merangin, bisa dibantu pengadaan komputernya tahun ini oleh Pemerintah, sehingga bisa menerapkan berbagai aplikasi untuk kelancaran pelayanan di Puskesmas,” ucap Bupati.
Bupati juga menegaskan, Puskesmas sangat membutuhkan ruang rawat inap, untuk itu ruang rawat inap harus ditambah. Tapi H M Syukur berharap semoga setiap tahunnya masyarakat yang berobat semakin sedikit.
Kadis Kesehatan Merangin, drg. H Sony Propesma menambahkan, tujuan dari Germas dan Cek kesehatan gratis itu untuk mengidentifikasi penyakit di masyarakat, baik itu penyakit menular maupun tidak menular.
“Jadi sifatnya kita mendeteksi, apakah pasien itu menderita suatu penyakit dan penyakit apa yang diderita, sehingga bisa langsung dilakukan pengobatan dan pencegahan dini terhadap penyakit tersebut,” ujar drg. H Sony Propesma.
Kepala Puskesmas Meranti, dr. Iin Wibawa menginformasikan jumlah pasien di Puskesmas Meranti cukup banyak dan perlu mengembangkan, terutama ruang rawat inap. Untuk lahan Puskesmas tersebut masih cukup luas karena mencapai satu hektar.
Tampak hadir mendampingi Bupati, Kadis Kominfo Merangin, M Arief; Kadis PUPR Merangin, Zulhifni; Kadis PMD Merangin, Andrei; Inspektur Merangin, Defi Martika dan para kepala OPD lainnya seta para Camat.