ADVERTORIAL
Pjs Sementara Berikan Apresiasi Terhadapat Pandangan Fraksi Nota RAPBD 2025
Jambi – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi H. Sudirman, memberikan apresiasi terhadap pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2025.
Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Rapat DPRD Provinsi Jambi dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, Selasa, 19 November 2024 sore.
“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh 9 Fraksi DPRD, salah satunya berbicara tentang Participating Interest (PI) 10 % apakah sudah bisa direalisasikan di 2025. Kami untuk sementara belum memasukkan dulu di tahun 2025 tetapi kami tetap berupaya di tahun 2025 bisa kami masuk Participating Interest (PI) 10 % karena kesepakatan dengan BUMD nya Jabar berakhir di Desember, artinya target di Desember itu targetnya sampai cairnya PI. Kenapa di 2025 karena masuknya itu tidak langsung ke pemerintah tetapi melalui BUMD baru pemerintah dapat deviden, formatnya begitu,” ujar Pjs. Gubernur Sudirman.
Sementara itu sebelumnya, Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya menyatakan berpendapat bahwa kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat didaerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta agar meningkatkan Elektronifikasi transaksi dalam konteks optimalisasi pendapatan daerah adalah proses yang melibatkan penerapan teknologi digital untuk mengelola dan memproses transaksi keuangan daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah.
“Selanjutnya meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalisasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibidang pengelolaan keuangan daerah secara integral,” ujar juru bicara dari Fraksi Golkar
Sementara itu, Fraksi Nasdem meminta agar pembahasan menuju finalisasi APBD tahun 2025 harus dilaksanakan secara hati-hati. APBD tahun 2025 merupakan APBD transisi dari peralihan kepemimpinan daerah masa jabatan 2021-2024 dengan kepemimpinan daerah hasil Pilgub tahun 2024 nanti dan APBD transisi untuk penyelarasan dengan RPJMD Kepala Daerah hasil Pilgub 2024 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Jambi 2025- 2045.
“Oleh sebab itu arah kebijakan, program dan kegiatan harus lebih fleksibel dalam rangka mengakomodir perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa transisi tersebut,” ucap juru bicara dari fraksi Nasdem.
Dari Fraksi PPP memberikan apresiasi dan menyambat baik arah kebijakan alokasi anggaran dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berorientasi pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya, sektor pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Kebijakan alokasi belanja dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan tetap didasarkan pada penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, yang merupakan perubahan mendasar dalam proses penganggaran dalam beberapa waktu terakhir.
“Kebijakan belanja daerah juga agar dilaksanakan berdasarkan “outcome basis”, yang selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut kedalam hasil (output) dan program serta kegiatan baik ditingkat pusat maupun daerah, dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional,” tutur juru bicara dari Fraksi PPP.
Sedangkan dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran harus dirancang dengan cermat, berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jambi.
“Kami juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program prioritas yang dianggarkan, agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan mampu memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” kata juru bicara dari Fraksi Gerindra.
ADVERTORIAL
SITASKIN Jember Bergerak, Gus Fawait Pasang Target Penurunan Kemiskinan Lima Tahun
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, bersama Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule, menggelar Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) di Balai Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kamis, 12 Februari 2026.
Kegiatan itu mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dalam satu agenda percepatan pengentasan kemiskinan, terutama di wilayah perdesaan, kawasan pinggir hutan, perkebunan, dan pesisir pantai yang selama ini menjadi kantong kemiskinan di Jember.
“Masalah kemiskinan ini tidak bisa diselesaikan sendirian. Harus ada sinergi dan kolaborasi. Hari ini adalah awal mula kolaborasi nyata antara Pemerintah Daerah dan Pusat melalui BP Taskin,” ujar Gus Fawait.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap persoalan kemiskinan di Jember.
Pemkab Jember menyiapkan strategi yang menyasar perbaikan infrastruktur sekolah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
“Pengentasan kemiskinan ini bukan sulap yang bisa selesai dalam semalam. Namun, kami berkomitmen dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan di Jember harus turun secara drastis dibandingkan periode-periode sebelumnya,” ucapnya optimis.
Gus Fawait menargetkan angka kemiskinan Jember turun secara drastis dalam lima tahun melalui program SITASKIN.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Jember menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga yang membutuhkan.
Bantuan itu mencakup 200 paket Gemarikan, paket sembako senilai Rp 250.000 disertai santunan tunai Rp100.000, distribusi paket sembako di Kampung Zakat, aktivasi kembali program PBI JKN, Program Genting (perbaikan atap rumah), Program Jambanisasi, pemberian tablet bagi anak yatim usia TK dan SD, serta bantuan Kacamata Pintar bagi warga tunanetra.
“Kami juga meluncurkan Program Lansia Berdaya untuk memastikan warga senior tetap mendapatkan dukungan di masa tua,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua BP Taskin Iwan Sumule menyebut Jember masuk daerah prioritas karena angka kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi.
Ia mengulas strategi program berkelanjutan agar penurunan angka kemiskinan berlangsung konsisten.
“Kuncinya adalah kolaborasi dan keberlanjutan. Kami hadir untuk memastikan birokrasi tidak lagi menjadi penghambat bagi program-program kesejahteraan rakyat,” ujar Iwan menutup penjelasannya.
Penulis: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
FKIK UNJA Resmi Luncurkan 3 Prodi Dokter Spesialis, Tonggak Baru Layanan Kesehatan Jambi
Jambi – Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi (UNJA) menggelar Peresmian (Launching) Program Pendidikan Dokter Spesialis yaitu Program Studi Bedah, Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, serta Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Lantai 6 Kampus FKIK UNJA Telanaipura pada Rabu, 11 Februari 2026.
Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UNJA, Helmi., Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i., Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek yang hadir secara daring, Prof. Dr. Med. Setiawan, dr., AIFM., Ketua Senat UNJA, Prof. Dr. H. Syamsurijal Tan, S.E., M.A., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNJA, Prof. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Dekan FKIK, Dr. dr. Humaryanto, Sp.OT, M.Kes., para Wakil Dekan FKIK UNJA, dosen serta mahasiswa UNJA.
Turut hadir Staf Ahli Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sekaligus Plt. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, Dr. dr. Hj. Ike Silviana, MKM, Sp.KKLP, FISQua, Pembina PPDS FKIK (Manager Akademik dan Kemahasiswaan Spesialis Fakultas Kedokteran Padjadjaran), Dr. dr. R. Angga Kartiwa, Sp.M(K), M.Kes., Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi, dr. Shanti Lestari, S.E., M.M., Direktur RSJD H. Muhammad Syukur Provinsi Jambi, dr. Herlina M. Basrie, MKM., Ketua Komkordik, dr. Ade Suwanti, Direktur Utama Bank 9 Jambi, H. Khairul Suhairi, S.E., M.M., dan tamu undangan lainnya.
Rektor UNJA, Helmi menekankan bahwa peresmian tiga program studi baru ini merupakan wujud nyata komitmen UNJA untuk turut berkontribusi dalam pemenuhan akses layanan kesehatan spesialistik yang merata.
“Pencapaian bersejarah ini tentu tidak lepas juga dari dukungan, kerja keras, dan kolaborasi berbagai pihak. Mulai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, Rektor Universitas Padjadjaran dan Rektor Universitas Sumatra Utara, Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, serta para Direktur Rumah Sakit Mitra,” ujar Rektor.
Dalam Laporannya, Dekan FKIK, Dr. dr. Humaryanto, Sp.OT, M.Kes., menyampaikan bahwa kegiatan Peresmian (Launching) Program Pendidikan Dokter Spesialis ini bukan sekedar seremonial akademik melainkan tonggakan somasi masyarakat Provinsi Jambi dalam tenaga kesehatan.
“Komitmen ini nantinya, para peserta didik akan ditempatkan pada daerahnya masing-masing, untuk itu kami mengajak seluruhnya untuk bersinergi dan berkolaborasi karena kita yakin bahwa ini bukan hanya milik UNJA melainkan milik bersama untuk memajukan kesehatan masyarakat Jambi,” kata Humaryanto.
Menanggapi hal tersebut Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.i., menyambut baik upaya peningkatan pelayanan kualitas kesehatan dengan pendidikan khususnya melalui Program Pendidikan Dokter Spesialis yang inklusif.
“Besar harapan kita bersama dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis ini dapat menciptakan pendidikan inklusif agar mempersiapkan Dokter Spesialis kompeten di masa yang akan datang, supaya bisa menjawab kebutuhan tenaga medis di Provinsi Jambi,” tutur Abdullah Sani.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan Penandatanganan MoU dan MoA oleh Pimpinan OPD dan para RS Mitra Kerjasama serta Penyerahan Cinderamata dan Plakat dengan harapan Program Pendidikan Spesialis UNJA ini dapat menjadi pelita harapan bagi ribuan bahkan jutaan jiwa yang membutuhkan layanan kesehatan berkualitas di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. (www.unja.ac.id)
ADVERTORIAL
Gus Fawait Arahkan Ekonomi Desa Bergerak untuk Turunkan Kemiskinan Jember
DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, meminta perputaran ekonomi terjadi di desa untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.
Ia menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Pengawasan Pemerintah Desa dan Pengawasan Dana Desa di Pendapa Wahyawibawagraha yang berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026.
Gus Fawait menguraikan potensi sumber daya alam Jember dari wilayah selatan hingga utara.
“Kita ini, di selatan punya pantai terpanjang, artinya masyarakat kita banyak yang menjadi nelayan. Di utara, kita punya pegunungan panjang yang petaninya menghasilkan banyak komoditas,” katanya.
Ia kemudian mengakui persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius di daerahnya.
“Tapi kami punya masalah, angka kemiskinan kami berdasarkan data kami masih yang tertinggi di Jatim,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan itu perlu penyelesaian bersama dengan dukungan pemerintah pusat agar roda ekonomi berputar di desa.
“Maka kami ingin ini harus diselesaikan, kami butuh bantuan dari pemerintah pusat. Agar ekonomi berputar di desa, dan angka kemiskinan bisa ditekan,” ucapnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang hadir dalam forum tersebut menyampaikan arahan Presiden terkait pengelolaan anggaran negara.
“Saya hanya ingin menyampaikan, bahwa sesuai arahan presiden, uang yang dari rakyat (pajak) ini harus kembali ke rakyat. Uang negara harus dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tuturnya.
Ia juga memaparkan bahwa pemerintah menjalankan efisiensi anggaran sekaligus mendorong transparansi.
“Intinya itu semua dilakukan adalah untuk kebaikan negara-rakyat. Semua program bapak Presiden, seperti MBG dan program lainnya ialah agar perputaran ekonomi bukan hanya terjadi di kota. Melainkan juga berputar di desa,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, yang turut hadir menjelaskan tujuan kunjungan kerja ke Jember untuk melihat langsung kondisi desa.
“Kami turun kesini ialah ingin tahu keadaan di daerah terutama di desa. Karena area program strategis nasional ini ada di desa,” katanya.
Ia menegaskan desa memegang peran utama dalam pelaksanaan program nasional.
“Kami ingin memastikan program dari Presiden ini bisa berjalan lancar. Karena Desa ini sekarang menjadi ujung tombak program nasional,” ucapnya.
Penulis: Dyah Kusuma


