ADVERTORIAL
Pjs Sementara Berikan Apresiasi Terhadapat Pandangan Fraksi Nota RAPBD 2025
Jambi – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi H. Sudirman, memberikan apresiasi terhadap pandangan umum Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA. 2025.
Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Rapat DPRD Provinsi Jambi dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz, Selasa, 19 November 2024 sore.
“Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh 9 Fraksi DPRD, salah satunya berbicara tentang Participating Interest (PI) 10 % apakah sudah bisa direalisasikan di 2025. Kami untuk sementara belum memasukkan dulu di tahun 2025 tetapi kami tetap berupaya di tahun 2025 bisa kami masuk Participating Interest (PI) 10 % karena kesepakatan dengan BUMD nya Jabar berakhir di Desember, artinya target di Desember itu targetnya sampai cairnya PI. Kenapa di 2025 karena masuknya itu tidak langsung ke pemerintah tetapi melalui BUMD baru pemerintah dapat deviden, formatnya begitu,” ujar Pjs. Gubernur Sudirman.
Sementara itu sebelumnya, Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya menyatakan berpendapat bahwa kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat didaerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta agar meningkatkan Elektronifikasi transaksi dalam konteks optimalisasi pendapatan daerah adalah proses yang melibatkan penerapan teknologi digital untuk mengelola dan memproses transaksi keuangan daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah.
“Selanjutnya meminta kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengoptimalisasikan sistem informasi keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibidang pengelolaan keuangan daerah secara integral,” ujar juru bicara dari Fraksi Golkar
Sementara itu, Fraksi Nasdem meminta agar pembahasan menuju finalisasi APBD tahun 2025 harus dilaksanakan secara hati-hati. APBD tahun 2025 merupakan APBD transisi dari peralihan kepemimpinan daerah masa jabatan 2021-2024 dengan kepemimpinan daerah hasil Pilgub tahun 2024 nanti dan APBD transisi untuk penyelarasan dengan RPJMD Kepala Daerah hasil Pilgub 2024 yang mengacu kepada RPJPD Provinsi Jambi 2025- 2045.
“Oleh sebab itu arah kebijakan, program dan kegiatan harus lebih fleksibel dalam rangka mengakomodir perubahan-perubahan yang akan terjadi pada masa transisi tersebut,” ucap juru bicara dari fraksi Nasdem.
Dari Fraksi PPP memberikan apresiasi dan menyambat baik arah kebijakan alokasi anggaran dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berorientasi pada upaya percepatan pembangunan infrastruktur, kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudaya, sektor pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Kebijakan alokasi belanja dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 diharapkan tetap didasarkan pada penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, yang merupakan perubahan mendasar dalam proses penganggaran dalam beberapa waktu terakhir.
“Kebijakan belanja daerah juga agar dilaksanakan berdasarkan “outcome basis”, yang selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut kedalam hasil (output) dan program serta kegiatan baik ditingkat pusat maupun daerah, dalam rangka menyukseskan program-program pembangunan nasional,” tutur juru bicara dari Fraksi PPP.
Sedangkan dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian anggaran harus dirancang dengan cermat, berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Jambi.
“Kami juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program prioritas yang dianggarkan, agar pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan mampu memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat,” kata juru bicara dari Fraksi Gerindra.
ADVERTORIAL
Job Fair Jember Diserbu 4.800 Pencari Kerja
DETAIL.ID, Jember – Ribuan pencari kerja memadati Balai Serba Guna Jember dalam pelaksanaan Jember Job Fair 2026, Kamis, 27 Agustus 2026.
Sekitar 4.800 orang tercatat mengikuti kegiatan yang mempertemukan pencari kerja dengan puluhan perusahaan.
Sebanyak 59 perusahaan ambil bagian dalam Job Fair tersebut dengan menyediakan 2.873 lowongan pekerjaan.
Kesempatan kerja yang ditawarkan datang dari perusahaan di Jember, luar daerah, hingga perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.
Jumlah peserta tahun ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi itu menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan kesempatan kerja.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Drs. Hadi Mulyono, mengatakan peningkatan jumlah peserta menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan Job Fair tahun ini.
“Yang patut kita syukuri, jumlah peserta atau pencari kerja cukup banyak. Lebih dari dua kali lipat dari tahun kemarin, ada sekitar 4.800 sekian yang ikut mencari kerja,” ujar Hadi.
Untuk mengantisipasi jumlah peserta yang tinggi, panitia menyediakan pendaftaran secara daring maupun langsung di lokasi.
Pencari kerja kemudian mengikuti proses seleksi berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan masing-masing.
Di sisi lain, angka pengangguran Jember tercatat mengalami penurunan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jember berada pada angka 3,06 persen.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dan berada di bawah tingkat nasional serta Jawa Timur.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi kebutuhan untuk memperluas penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
Salah satu peserta Job Fair, Rasti Camelia, warga Tanggul Kulon, datang setelah menyelesaikan pendidikan manajemen perkantoran pada Mei lalu.
Ia mencari peluang kerja di bidang administrasi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
“Adanya Job Fair ini bisa menjadi upaya bagi orang-orang yang masih belum bekerja untuk segera mendapatkan pekerjaan,” ujar Rasti.
Mewakili Bupati Jember, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo, menyebut Job Fair sebagai salah satu upaya mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha.
Menurutnya, keberadaan perusahaan dalam kegiatan tersebut membuka ruang bagi sumber daya manusia Jember untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kompetensinya.
Indra juga berharap dunia usaha terus berperan dalam membuka kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja lokal.
Pencari kerja diminta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan serius.
“Manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, secara profesional dan berkualitas,” tutur Indra.
ADVERTORIAL
PDP Kahyangan Jember Siapkan Lahan Perkebunan Masuk Pasar Ekspor
DETAIL.ID, Jember – PDP Kahyangan Jember mulai mengubah strategi pengelolaan lahan perkebunan dengan memperluas komoditas dan membangun akses menuju pasar internasional.
Langkah itu ditempuh melalui kemitraan dengan PTPN I Regional 5.
Kemitraan tersebut menyasar lahan seluas 3.800 hektare yang dikelola PDP Kahyangan.
Selain meningkatkan produksi, kerja sama ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan melalui transfer pengetahuan dari PTPN I Regional 5.
Direktur Utama PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, mengatakan pertemuan dengan PTPN I Regional 5 bersama Komisi C DPRD Jember menghasilkan sejumlah kesepakatan untuk pengembangan perusahaan.
Salah satu rencana yang disiapkan adalah memperluas tanaman tebu.
PDP Kahyangan saat ini baru memiliki sekitar 80 hektare lahan tebu.
Pengembangan komoditas tersebut akan memanfaatkan pengalaman PTPN I Regional 5 dalam pengelolaan perkebunan tebu.
“PDP Kahyangan berencana memperluas area tanam tebu yang saat ini baru berkisar 80 hektar,” kata Gogot.
Peluang lain terbuka dari sektor pemasaran.
PTPN I Regional 5 akan membantu menghubungkan PDP Kahyangan dengan jejaring buyer internasional.
Dengan begitu, komoditas yang dihasilkan perusahaan daerah tersebut berpeluang menembus pasar ekspor.
Penguatan pasar menjadi penting karena PDP Kahyangan masih mengandalkan komoditas utama seperti karet dan kopi.
Kedua komoditas itu kini memiliki prospek yang cukup baik dari sisi harga.
Di saat yang sama, perusahaan tidak hanya mengandalkan komoditas yang sudah berjalan.
Budidaya kayu gaharu mulai dijajaki sebagai alternatif pengembangan usaha, sementara tanaman kopi akan diremajakan untuk menjaga produktivitas perkebunan.
Kerja sama dengan PTPN I Regional 5 juga mencakup persoalan keamanan aset.
Sistem pengamanan terpadu disiapkan untuk kawasan perkebunan yang berbatasan langsung, salah satunya Kebun Sumber Pandan di Kecamatan Sumberbaru dan Kebun Sumber Tenggulun di Kecamatan Tanggul.
Bagi PDP Kahyangan, optimalisasi lahan tidak berhenti pada target peningkatan pendapatan perusahaan.
Kawasan perkebunan juga diharapkan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat sekitar melalui program pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan karyawan.
“Selain mengejar profitabilitas dan kesehatan finansial perusahaan, optimalisasi ribuan hektar aset lahan ini juga mengemban misi sosial,” ujar Gogot.
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Gelontor Rp91,1 Miliar untuk 11.237 Mahasiswa
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menggelontorkan anggaran sekitar Rp91,1 miliar untuk program Beasiswa Cinta Bergema periode 2025-2026.
Anggaran tersebut mencakup realisasi beasiswa 2025, pencairan tahap I dan II 2026, serta alokasi bagi penerima baru tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Arief Tyahyono, mengatakan program tersebut terus dievaluasi untuk memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
Pada 2025, jumlah pendaftar Beasiswa Cinta Bergema mencapai 17.351 orang.
Mereka berasal dari 103 perguruan tinggi, terdiri atas 20 kampus di Jember, 79 kampus di luar Jember, dan empat perguruan tinggi luar negeri.
Setelah melalui proses verifikasi dan seleksi, sebanyak 7.161 mahasiswa dinyatakan lolos tahap akhir.
Namun, 124 peserta ditahan pencairannya sehingga jumlah penerima yang dananya direalisasikan mencapai 7.037 mahasiswa.
Realisasi anggaran beasiswa pada 2025 mencapai Rp31,99 miliar.
Memasuki 2026, Pemkab Jember kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap data penerima sebelumnya.
Hasilnya, sebanyak 6.562 mahasiswa masih memenuhi syarat untuk dipertahankan sebagai penerima, sementara 475 mahasiswa dinyatakan gugur.
Untuk penerima lama, pencairan tahap pertama 2026 mencapai Rp25 miliar. Sementara pencairan tahap kedua mencapai Rp18,9 miliar.
Di tahun yang sama, pendaftar baru Beasiswa Cinta Bergema tercatat sebanyak 11.469 orang dari 136 perguruan tinggi.
Rinciannya, 22 perguruan tinggi berada di Jember, 113 di luar Jember, dan satu perguruan tinggi luar negeri, yakni Al-Azhar Mesir.
Pemkab Jember menyiapkan kuota 4.200 penerima baru dengan anggaran sebesar Rp15,3 miliar.
Dengan akumulasi tersebut, total anggaran program Beasiswa Cinta Bergema periode 2025-2026 mencapai sekitar Rp91,19 miliar atau dibulatkan menjadi Rp91,1 miliar.
Arief menyebut jumlah penerima manfaat program tersebut hingga 2026 telah mencapai 11.237 mahasiswa.
Angka itu sudah melampaui separuh target RPJMD Jember yang menetapkan 20 ribu penerima manfaat.
“Program unggulan Beasiswa Cinta Bergema, telah menunjukkan progres signifikan. Hingga kurun waktu 2025–2026, penerima manfaat bantuan pendidikan ini sudah menembus angka 11.237 mahasiswa,” kata Arief.
Menurut dia, perhatian Pemkab Jember terhadap pendidikan tidak berhenti pada bantuan biaya kuliah.
Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah.
Sepanjang 2025, sebanyak 124 satuan pendidikan telah menyelesaikan revitalisasi.
Program tersebut berlanjut pada 2026 dengan 256 lembaga pendidikan yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Arief mengatakan perbaikan fasilitas sekolah diperlukan agar siswa tidak hanya memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan, tetapi juga memperoleh lingkungan belajar yang layak.
“Pendidikan bukan sekadar membantu anak-anak untuk bisa melanjutkan kuliah, melainkan juga memastikan mereka dapat mengenyam ilmu di lingkungan belajar yang jauh lebih baik. Kami ingin anak-anak Jember terus melangkah lebih jauh dan meraih masa depan mereka,” tuturnya.



