Connect with us
Advertisement

DAERAH

Catatan Bawaslu Sumut: Kades, Lurah, dan ASN di Sejumlah Daerah Cenderung Tidak Netral

Published

on

Komisioner Koordinator Divisi, Humas, Data, dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut, Saut Boangmanalu. (ist)

DETAIL.ID, Medan – Kepala Desa (Kades), Lurah, maupun aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terlihat cenderung tidak netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner Koordinator Divisi, Humas, data, dan Informasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut, Saut Boangmanalu, kepada para wartawan di Medan pada Jumat, 22 November 2024.

Bahkan, kata Saut Boangmanalu, selain ketiga perangkat pemerintah paling bawah tersebut, para tokoh masyarakat pun menunjukan kecenderungan yang sama di dalam pelaksanaan pilkada kali ini.

Pihaknya sendiri mencatat setidaknya ada 40 pelanggaran di berbagai daerah yang melibatkan empat kelompok di atas.

“Berdasarkan laporan resmi, pelanggaran tersebut terdiri dari 8 pelanggaran administratif, 19 pelanggaran kode etik, 2 pelanggaran pidana, dan 11 pelanggaran hukum lainnya,” ucap Saut Boangmanalu.

“Beberapa kasus yang kami temukan di antaranya adalah ketidaknetralan Kades, Lurah, dan ASN mendukung salah satu pasangan calon melalui media sosial (medsos),” kata Saut Boangmanalu.

Bahkan pihaknya menemukan fakta adanya sejumlah kegiatan yang dilakukan ASN untuk menguntungkan pasangan calon kepala daerah (KDh) tertentu.

Ia menyebutkan, dari 40 pelanggaran yang tercatat, Kabupaten Nias Selatan (Nisel) sebanyak 14 pelanggaran, kota Gunung Sitoli sebanyak 4 pelanggaran, dan Kabupaten Padang Lawas (Palas) sebanyak 4 pelanggaran.

Semua daerah itu, ujar Saut Boangmanalu, tercatat menjadi daerah dengan jumlah pelanggaran pilkada terbanyak.

“Di ketiga wilayah ini, ditemukan beberapa Kades yang terang-terangan berpihak kepada pasangan calon KDh tertentu,” tutur Saut Boangmanalu.

“Selain itu, ASN di wilayah tersebut juga terlibat dalam kegiatan yang mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung,” tutur Saut Boangmanalu lebih lanjut.

Pihaknya menghimbau masyarakat untuk turut serta memantau jalannya pilkada serentak dan melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

Bawaslu Sumut, kata dia, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan pilkada yang bersih.

“Kami sudah menyiapkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses masyarakat, baik melalui aplikasi, situs resmi, maupun laporan langsung di posko pengawasan,” ujar Saut.

Adapun untuk pelanggaran pidana, Bawaslu Sumut sudah menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Langkah ini diambil untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan memastikan proses pilkada berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Dengan tinggal beberapa hari lagi menuju Pilkada serentak, semua pihak diimbau untuk menjaga integritas dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

“Kami menegaskan akan terus memperketat pengawasan hingga hari pemungutan suara untuk memastikan bahwa demokrasi di Sumut berjalan dengan jujur, adil, dan bermartabat,” kata Saut Boangmanalu.

Reporter: Heno

Advertisement

DAERAH

Wamen ATR/Waka BPN Minta Irjen Baru Perkuat Pengawasan Internal dan Early Warning System

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Serah Terima Jabatan serta Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN pada Senin, 2 November 2026, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Di momen ini, Wamen Ossy menitipkan pesan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal kepada Irjen baru Wahyu Widada yang yang dilantik Kamis (29/10/2026) lalu menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.

“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy.

Wamen Ossy berharap, penguatan pengawasan internal juga diarahkan untuk mengawal pelaksanaan program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Program itu meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.

“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” kata Wamen Ossy.

Di acara Pisah Sambut ini, secara khusus Wamen Ossy juga mengapresiasi Pudji Prasetijanto Hadi yang selama kurang lebih satu setengah tahun telah memberikan kontribusi dan mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN, mulai dari mendedikasikan diri sebagai Sekretaris Jenderal maupun Irjen ATR/BPN. Selama Pudji Prasetijanto Hadi bertugas, Wamen Ossy menyoroti salah satu hal, yaitu konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang dapat dipertahankan di atas 90%.

“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.

Estafet kepemimpinan di lingkungan Itjen ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis antara Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai Itjen ATR/BPN. (*)

Continue Reading

DAERAH

Kementerian ATR/BPN Dukung Program Bedah Rumah, Pastikan Tanah Masyarakat Miliki Kepastian Hukum

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Andi Tenri Abeng, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau ke lokasi hasil program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu, 1 November 2026. Keduanya mengunjungi tiga rumah warga di tiga lokasi berbeda yang direnovasi.

“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujar Andi Tenri Abeng yang hadir ke lokasi Bedah Rumah dengan didampingi jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

Masyarakat yang menjadi penerima manfaat program Bedah Rumah juga mendapatkan fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN. Kategori tanah yang dapat difasilitasi dalam program ini meliputi tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, maupun tanah yang baru beralaskan girik.

Untuk memastikan pelaksanaan program dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, Andi Tenri Abeng menekankan perlunya penguatan kerja sama lintas kementerian. “Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” ujarnya.

Menteri PKP, Maruar Sirait, juga menyepakati bahwa keberhasilan program Bedah Rumah membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Setiap pihak memiliki peran untuk saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan hunian, kepastian hukum tanah, hingga penguatan ekonomi keluarga.

“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama sama. Kita membangun superteam bukan superman,” kata Maruarar Sirait.

Sebelum peninjauan pada Minggu pagi ke Kelurahan Klender, Andi Tenri Abeng pada Sabtu (31/10/2026), juga meninjau ke lokasi pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat. Di lokasi tersebut, ia menyerahkan 15 sertipikat tanah hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah. (*)

Continue Reading

DAERAH

Diapit Dua Menteri, Bupati M. Syukur Sabet Penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta — Bupati Merangin, M. Syukur tampil gagah dan berwibawa diatas podium kehormatan.

Diapit Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Bupati M. Syukur sukses menerima penghargaan bergengsi Anugerah Cita Negeri 2026 kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Rachmat Pambudy, Senin malam, 2 November 2026 di Studio 1 Gedung Menara Kompas, Jakarta.

Anugerah Cita Negeri Kompas TV merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada para pemimpin daerah yang dinilai memiliki dedikasi dan kinerja luar biasa dalam mendorong kemajuan daerah.

Bupati M. Syukur menerima penghargaan dalam kategori Cita Daerah Mandiri dan Ekonomi Bertumbuh, sebagai pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Prestasi ini menjadikan Bupati M. Syukur sebagai satu-satunya Bupati dari Provinsi Jambi yang terpilih bersama 23 kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota yang juga menerima penghargaan pada kesempatan yang sama.

Mewakili seluruh jajaran Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merangin, Bupati M. Syukur menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Kompas TV atas penghargaan yang telah diberikan.

“Yang pertama saya mengucapkan terima kasih buat media Kompas yang sudah memberikan penghargaan kepada daerah mandiri dan ekonomi tumbuh, dan mudah-mudahan ini sebagai penyemangat kita untuk lebih berkembang dan lebih maju lagi menjadi daerah yang mandiri ekonomi lebih baik, dan insya Allah. Terima kasih Kompas,” ucap Bupati M. Syukur.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Agama KH. Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Direktur Kompas TV Rosiana Silalahi serta sejumlah pejabat penting tingkat nasional lainnya.

Turut mendampingi Bupati M. Syukur dalam acara tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, Ny. Lavita Syukur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, Ahmad Khoiruddin AS, serta Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informasi, Rina Roswita. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs