BAGI sebagian orang, lahan gambut mungkin hanya terlihat sebagai hamparan rawa yang sulit diakses dan kurang produktif. Namun, di balik permukaannya yang gelap tersimpan salah satu “brankas karbon” terbesar di bumi. Lapisan gambut terbentuk dari timbunan sisa-sisa tumbuhan yang terendam air selama ribuan tahun. Karena selalu berada dalam kondisi jenuh air, proses pembusukan berlangsung sangat lambat sehingga karbon yang tersimpan di dalamnya tidak lepas ke atmosfer.

Proses alami inilah yang menjadikan gambut sebagai salah satu penyerap sekaligus penyimpan karbon paling efektif di dunia. Selama keseimbangan hidrologinya tetap terjaga, karbon akan terus terkunci di dalam tanah. Sebaliknya, ketika gambut dikeringkan melalui pembangunan kanal atau pembukaan lahan, lapisan organik tersebut mulai teroksidasi. Karbon yang sebelumnya tersimpan perlahan berubah menjadi karbon dioksida dan terlepas ke atmosfer. Dalam kondisi tertentu, terutama saat musim kemarau, gambut yang mengering menjadi sangat mudah terbakar.

Berbeda dengan kebakaran di hutan mineral yang umumnya membakar vegetasi di permukaan, api pada lahan gambut dapat merambat hingga beberapa meter ke bawah tanah. Bara api sering kali tidak terlihat, tetapi terus membakar lapisan organik selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Akibatnya, emisi yang dilepaskan jauh lebih besar, sementara proses pemadaman membutuhkan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sedikit.

Pengalaman kebakaran hutan dan lahan pada masa lalu menjadi pelajaran yang sangat mahal bagi Indonesia. Asap pekat menyelimuti sebagian besar wilayah regional, mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, hingga kesehatan masyarakat. Peristiwa itu juga memperlihatkan bahwa kerusakan gambut bukan hanya persoalan lokal, melainkan persoalan nasional bahkan regional.

Sejak saat itu, pendekatan pemerintah terhadap pengelolaan gambut mulai berubah. Fokusnya tidak lagi semata pada pemadaman kebakaran, tetapi bergeser ke arah pencegahan melalui restorasi hidrologi. Prinsipnya sederhana: gambut yang tetap basah jauh lebih sulit terbakar.

Karena itulah pembangunan sekat kanal (canal blocking), penutupan saluran drainase, pembasahan kembali kawasan yang terdegradasi, serta revegetasi menjadi bagian penting dari strategi restorasi. Tujuannya bukan hanya mengurangi risiko kebakaran, tetapi juga mengembalikan fungsi ekologis gambut sebagai penyimpan karbon dan pengatur tata air.
Di Jambi, pendekatan ini memiliki arti yang sangat penting. Sebagian kawasan timur provinsi ini didominasi oleh bentang rawa gambut yang saling terhubung. Ekosistem tersebut menjadi penyangga utama bagi Taman Nasional Berbak, salah satu kawasan konservasi lahan basah terpenting di Indonesia. Selain menjadi habitat berbagai satwa dilindungi seperti harimau sumatra, tapir asia, dan beruang madu, kawasan ini juga berperan menjaga keseimbangan hidrologi yang memengaruhi wilayah di sekitarnya.

Keberadaan taman nasional tidak dapat dipisahkan dari kondisi wilayah penyangganya. Kerusakan yang terjadi di luar kawasan konservasi, seperti pembukaan kanal atau alih fungsi lahan, dapat memengaruhi tinggi muka air di dalam kawasan. Sebaliknya, keberhasilan menjaga kawasan penyangga akan memperkuat fungsi ekologis taman nasional secara keseluruhan.

Inilah sebabnya mengapa pengelolaan bentang alam (landscape management) menjadi pendekatan yang semakin banyak digunakan dalam konservasi modern. Hutan, gambut, sungai, kawasan budidaya, dan permukiman tidak lagi dipandang sebagai ruang yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu sistem yang saling berkaitan. Gangguan pada satu bagian akan memengaruhi bagian lainnya.

Pendekatan berbasis lanskap juga memberikan perspektif baru terhadap perdagangan karbon. Selama ini, proyek karbon sering dipahami sebagai kegiatan yang terbatas pada satu area konsesi atau satu kawasan tertentu. Padahal, keberhasilan mempertahankan karbon sangat bergantung pada kondisi seluruh bentang alam di sekitarnya.

Misalnya, sebuah kawasan hutan dapat menghasilkan penurunan emisi yang baik. Namun, apabila kawasan di sekelilingnya mengalami deforestasi atau pengeringan gambut, tekanan ekologis akan tetap meningkat. Risiko kebakaran bertambah, habitat satwa terfragmentasi, dan kemampuan kawasan menyimpan karbon menurun. Dengan kata lain, keberhasilan satu lokasi tidak cukup apabila lanskap di sekitarnya terus mengalami degradasi.

Karena itu, SRUK sesungguhnya tidak hanya membutuhkan proyek-proyek karbon yang berkualitas, tetapi juga memerlukan bentang alam yang dikelola secara terpadu. Registri yang baik tidak akan mampu menggantikan fungsi ekosistem yang telah rusak.

Di sisi lain, keberhasilan menjaga gambut juga bergantung pada masyarakat yang hidup di sekitarnya. Selama ini, masyarakat sering ditempatkan sebagai objek kebijakan konservasi. Padahal, merekalah yang setiap hari berinteraksi dengan hutan, sungai, dan lahan gambut. Mereka mengetahui perubahan muka air, memahami tanda-tanda awal kebakaran, mengenali jenis vegetasi lokal, dan memiliki pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi mengenai cara mengelola lingkungan.

Pengetahuan tersebut merupakan modal sosial yang sangat berharga. Sayangnya, dalam banyak program konservasi, pengalaman masyarakat belum selalu menjadi bagian utama dalam proses pengambilan keputusan.

Era ekonomi karbon seharusnya menjadi momentum untuk mengubah pendekatan tersebut. Masyarakat tidak lagi cukup diposisikan sebagai penerima program, tetapi sebagai mitra utama dalam menjaga bentang alam. Skema perhutanan sosial, pengelolaan hutan desa, pemberdayaan kelompok tani hutan, hingga penguatan koperasi berbasis hasil hutan bukan kayu dapat menjadi pintu masuk agar konservasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Pendekatan ini juga akan memperkuat legitimasi sosial perdagangan karbon. Sebab, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh metodologi ilmiah atau hasil verifikasi, tetapi juga oleh dukungan masyarakat yang menjalankannya setiap hari.
Pada titik inilah SRUK memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar sistem registri. Kehadirannya membuka peluang agar berbagai kegiatan restorasi, rehabilitasi hutan, dan perlindungan gambut yang selama ini dilakukan di tingkat tapak memperoleh pengakuan yang lebih jelas melalui mekanisme pencatatan nasional yang transparan.

Namun, peluang tersebut sekaligus membawa tanggung jawab baru. Semakin tinggi nilai ekonomi karbon, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas tata kelola. Setiap unit karbon yang diterbitkan harus benar-benar mencerminkan manfaat lingkungan yang nyata, bukan sekadar angka dalam laporan.

Kepercayaan menjadi mata uang utama dalam ekonomi karbon. Dan kepercayaan itu tidak dibangun di ruang administrasi, melainkan di lapangan—di tempat hutan tetap berdiri, gambut tetap basah, dan masyarakat memperoleh manfaat karena memilih menjaga alam.

Dari perspektif itulah Jambi bukan sekadar salah satu daerah penghasil karbon. Provinsi ini adalah laboratorium hidup yang akan menunjukkan apakah Indonesia mampu membangun tata kelola karbon yang tidak hanya kredibel di atas kertas, tetapi juga efektif dalam menjaga bentang alam yang menjadi penopangnya.

*praktisi lingkungan dan tinggal di Jakarta

SELAMA bertahun-tahun, pembicaraan mengenai perubahan iklim di Indonesia nyaris selalu berkutat pada angka. Berapa juta ton emisi yang harus ditekan, berapa hektare hutan yang harus dipertahankan, atau berapa persen target penurunan emisi yang harus dicapai pada tahun tertentu. Di balik deretan statistik itu, sering kali terlupakan satu kenyataan sederhana: perubahan iklim sesungguhnya berawal dari kondisi bentang alam yang berubah. Ketika hutan kehilangan tutupan pohonnya, lahan gambut mengering, atau kebakaran menghanguskan ribuan hektare vegetasi, karbon yang selama ribuan tahun tersimpan di alam perlahan dilepaskan ke atmosfer dan mempercepat pemanasan global.

Indonesia memahami bahwa tantangan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui kebijakan konservasi konvensional. Dibutuhkan pendekatan baru yang mampu mempertemukan kepentingan lingkungan dengan mekanisme ekonomi. Dari sinilah konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berkembang, yaitu upaya memberikan insentif ekonomi kepada kegiatan yang terbukti mampu mengurangi atau menghindari emisi gas rumah kaca. Gagasan ini tidak dimaksudkan untuk “menjual udara” atau mengomersialkan hutan, sebagaimana sering disalahpahami. Sebaliknya, nilai ekonomi karbon merupakan cara untuk mengakui bahwa jasa lingkungan yang selama ini diberikan hutan, gambut, dan ekosistem lainnya memiliki nilai yang nyata bagi kehidupan manusia.

Dalam konteks itulah pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem ini menjadi tonggak baru dalam tata kelola karbon nasional. Seluruh unit karbon yang dihasilkan dari kegiatan penurunan emisi atau peningkatan serapan karbon dicatat dalam satu registri nasional yang terintegrasi. Setiap unit memiliki identitas, riwayat kepemilikan, dan status penggunaan yang dapat ditelusuri. Kehadiran SRUK sekaligus memperkuat mekanisme Measurement, Reporting, and Verification (MRV) sehingga proses penghitungan dan perdagangan karbon berlangsung lebih transparan serta meminimalkan risiko double counting (penghitungan ganda).

Bagi dunia usaha dan sektor keuangan, perkembangan ini memberikan kepastian yang selama ini dinantikan. Integritas data yang lebih baik membuka peluang berkembangnya pembiayaan hijau, investasi berbasis karbon, hingga penguatan perdagangan di Bursa Karbon Indonesia. Namun, melihat SRUK hanya dari perspektif pasar berarti mengabaikan persoalan yang jauh lebih mendasar.

Karbon tidak lahir di ruang rapat kementerian. Ia juga tidak tercipta di balik layar sistem digital yang canggih. Nilai karbon berasal dari ekosistem yang tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan yang masih berdiri, gambut yang tetap jenuh air, mangrove yang terus berkembang, dan sungai yang menjaga keseimbangan lanskap merupakan sumber sesungguhnya dari setiap unit karbon yang kelak tercatat dalam registri nasional.
Karena itu, keberhasilan SRUK tidak akan ditentukan oleh banyaknya data yang masuk ke dalam sistem, melainkan oleh kondisi bentang alam yang menjadi fondasinya. Registri hanya mencatat. Yang menciptakan nilai sesungguhnya adalah alam.

Perspektif ini penting karena perdebatan mengenai perdagangan karbon sering kali berhenti pada aspek ekonomi. Tidak sedikit yang melihat karbon sebagai komoditas baru yang menjanjikan keuntungan finansial. Padahal, pasar karbon tidak akan pernah memiliki nilai apabila ekosistem yang menjadi sumbernya terus mengalami degradasi. Tanpa hutan yang sehat dan lahan gambut yang terjaga, tidak ada karbon yang dapat dipertahankan. Tanpa integritas ekologis, seluruh sistem perdagangan karbon kehilangan makna.

Di sinilah letak tantangan terbesar Indonesia. Negara ini memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, hamparan lahan gambut tropis yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah sangat besar, serta ekosistem mangrove terluas di dunia. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia sebagai aktor penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim global. Namun, pada saat yang sama, tekanan terhadap sumber daya alam juga tidak kecil. Alih fungsi lahan, kebakaran hutan, degradasi gambut, dan konflik pemanfaatan ruang masih menjadi persoalan yang dihadapi berbagai daerah.

Di antara daerah-daerah tersebut, terdapat satu provinsi yang mencerminkan hampir seluruh tantangan sekaligus peluang dalam tata kelola karbon nasional: Jambi.
Di mata banyak orang, Jambi lebih dikenal sebagai daerah penghasil komoditas perkebunan dan migas. Namun, dari perspektif ekologi, provinsi ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Bentang alamnya mencakup hutan dataran rendah, rawa gambut, kawasan konservasi, sungai-sungai besar, hingga warisan budaya yang telah berkembang sejak lebih dari seribu tahun lalu. Lanskap seperti ini semakin langka, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara.

Di bagian timur provinsi ini terbentang Taman Nasional Berbak, salah satu kawasan rawa gambut paling penting di Sumatra. Ekosistem ini berfungsi sebagai habitat berbagai satwa langka sekaligus penyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar. Di wilayah lain berdiri Kawasan Cagar Budaya Nasional Muaro Jambi, kompleks percandian yang menjadi bukti bahwa peradaban Melayu kuno berkembang di tengah lanskap yang kaya akan sumber daya air dan hutan.

Keberadaan dua kawasan tersebut menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam di Jambi telah terjalin selama berabad-abad. Kelestarian lingkungan bukan sekadar isu konservasi modern, melainkan bagian dari sejarah panjang yang membentuk kehidupan masyarakatnya.
Inilah yang membuat Jambi memiliki posisi strategis dalam pembahasan mengenai karbon. Provinsi ini bukan hanya menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar, tetapi juga memperlihatkan bagaimana keberhasilan atau kegagalan pengelolaan bentang alam akan menentukan efektivitas kebijakan karbon nasional.

Dengan kata lain, masa depan SRUK tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi di tingkat pusat. Ia juga akan diuji di daerah-daerah seperti Jambi, tempat kebijakan bertemu dengan realitas lapangan, tempat data bertemu dengan ekologi, dan tempat nilai ekonomi bertemu dengan kepentingan menjaga alam.

*praktisi lingkungan dan tinggal di Jakarta

PERGANTIAN kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) 2 Juni 2026 semestinya tidak dibaca sekadar sebagai peristiwa administratif atau rotasi kekuasaan birokrasi. Ia sesungguhnya menghadirkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar, ketika bangsa ini terus cemas terhadap rendahnya capaian akademik siswa, terutama hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 pada mata pelajaran Matematika, apakah negara sungguh telah menata fondasi paling dasar dari proses belajar itu sendiri?

Kita terlalu lama memandang pendidikan dari permukaan, nilai rendah segera direspons dengan evaluasi kurikulum, pelatihan guru, revisi metode pembelajaran, bahkan wacana peningkatan disiplin belajar. Semua tampak logis, namun sering kali kita lupa bahwa pendidikan bukan hanya urusan kepala, melainkan juga tubuh. Anak tidak belajar hanya dengan buku dan papan tulis, tetapi juga dengan energi, kesehatan, ketenangan batin, dan rasa aman.

Di titik inilah perubahan struktural di BGN menjadi relevan dan bahkan strategis. Sebagai lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 untuk menjalankan agenda pemenuhan gizi nasional, pergantian kepemimpinan seharusnya tidak berhenti pada perubahan figur atau tata kelola. Melainkan dipertaruhkan jauh lebih besar, arah moral kebijakan negara tentang bagaimana bangsa ini memandang anak-anaknya.

Sebab rendahnya nilai Matematika dalam TKA 2026 sesungguhnya menyimpan ironi yang menyakitkan. Kita menuntut kemampuan berpikir logis, konsentrasi, dan daya analitis tinggi dari siswa, tetapi pada saat yang sama masih ada anak-anak yang datang ke sekolah dengan sarapan seadanya, tubuh yang kurang bertenaga, atau bahkan tanpa makan sama sekali.

Kita ingin hasil belajar unggul, tetapi kadang abai pada syarat biologis yang memungkinkan proses belajar berlangsung. Bukankah ini kontradiksi yang selama ini terlalu normal untuk dipertanyakan? Hal ini menjadi pertanyaan yang menggelitik untuk diperhatikan.

Dalam banyak diskusi publik, program MBG terus diperdebatkan dan selalu menjadi pergunjingan publik. Ada yang memuji sebagai investasi masa depan bangsa, ada pula yang mencurigainya sebagai kebijakan populis penuh risiko pemborosan, kritik tentu penting, bahkan wajib. Maka program sebesar ini harus diawasi dengan ketat; transparansi anggaran, kualitas pangan, distribusi, keamanan makanan, hingga potensi politisasi harus menjadi perhatian serius, karena tidak ada kebijakan yang boleh kebal kritik.

Namun kritik yang sehat juga menuntut kejujuran berpikir, mengapa? tidak semua persoalan pendidikan dapat selesai hanya dengan memperbaiki kurikulum. Tidak semua kegagalan belajar dapat dibebankan kepada guru atau siswa. Ada realitas biologis yang sering kita abaikan, otak belajar membutuhkan tubuh yang ditopang dengan baik.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara terasa amat relevan bahwa, pendidikan adalah proses menuntun tumbuhnya manusia secara utuh. Kata “menuntun” penting digaris bawahi. Menuntun berarti menciptakan kondisi yang memungkinkan pertumbuhan, bukan sekadar menagih hasil. Dalam semangat Tut Wuri Handayani, negara seharusnya hadir bukan hanya saat mengukur capaian, tetapi juga ketika memastikan anak memiliki daya untuk bertumbuh.

Karena itu, pergantian kepemimpinan BGN seharusnya dibaca sebagai momentum refleksi besar. Pemimpin baru tidak cukup hanya memperbaiki sistem distribusi makanan atau meningkatkan target serapan program. Melainkan yang lebih mendesak adalah membangun paradigma baru; gizi bukan program tambahan pendidikan, melainkan fondasi pendidikan itu sendiri.

Di sinilah pemikiran Driyarkara menjadi sangat tajam. Pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia muda. Artinya, sekolah bukan pabrik nilai, dan anak bukan mesin akademik. Memanusiakan berarti terlebih dahulu mengakui kebutuhan paling mendasar manusia; makan, sehat, merasa diperhatikan, dan dihargai martabatnya.

Jika MBG hanya berhenti pada pembagian makanan, maka ia akan menjadi proyek logistik belaka. Tetapi bila dikelola dengan visi pendidikan, ia dapat berubah menjadi ruang pembentukan karakter. Anak belajar disiplin, hidup sehat, rasa syukur, solidaritas sosial, bahkan memahami rantai kehidupan yang menghadirkan makanan di meja mereka; dari petani, pedagang, pengolah pangan, hingga tenaga distribusi.

Mungkin selama ini kita terlalu cepat menyalahkan anak atas rendahnya hasil belajar, terlalu tergesa mengkritik guru, atau terlalu sibuk mengganti kebijakan akademik. Padahal pertanyaan yang lebih jujur justru sederhana, sudahkah kita memastikan anak-anak belajar sebagai manusia yang utuh?

Sebab pendidikan yang besar tidak lahir dari obsesi pada angka semata. Ia tumbuh dari keberanian negara melihat manusia secara utuh. Maka dari itu mungkin, perubahan kepemimpinan di BGN akan menemukan makna sejatinya bila bangsa ini mulai memahami satu kenyataan sederhana namun mendalam, tentang sulit meminta anak berpikir jernih ketika tubuhnya masih berjuang melawan lapar.

*Guru SMA Kolese De Britto Yogyakarta