Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Bupati dan Wakil Bupati Asahan Ikuti Rakor Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara Bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Asahan – Bupati Asahan bersama Wakil Bupati Asahan ikuti Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia yang diselenggarakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan pada Selasa, 21 Januari 2025.

Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, DR. Zulkifli Hasan bersama beberapa Menteri Bidang Pangan Kabinet Merah Putih, Bank Indonesia, Himbara, Badan Gizi Nasional, dan diikuti oleh Pj Gubernur Sumatera Utara Dr. Agus Fathoni, M.Si dan jajaran Forkopimda Sumatera Utara, dan para Bupati/Walikota, Pj Bupati/Walikota, serta Bupati terpilih se-Sumatera Utara.

Dalam rapat tersebut, Bupati Asahan H. Surya, B.Sc berkesempatan menyampaikan dukungan untuk program Pemerintah Pusat baik itu tentang sistem penyaluran pupuk, tentang irigasi maupun yang lainnya.

Lebih lanjut, Bupati Asahan mengatakan dihadapan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bahwasanya di Kabupaten Asahan ada irigasi bendungan untuk peningkatan Air Sungai Bunut yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Pusat namun sudah dihentikan dan juga jalur irigasi nya tidak dibuat, sehingga air yang diperkirakan yang akan mengaliri air ke sawah sekitar lebih kurang 6000 H tidak bisa dapat dialiri.

“Untuk itu kiranya pembangunan aliran irigasi tersebut mohon dapat diteruskan,” ujar Bupati Asahan mengakhiri penyampaiannya.

Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni optimis pertanian Sumut bisa maksimal bila kendala yang ada saat ini teratasi. Kendala-kendala tersebut menurutnya bisa teratasi lewat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.

Ada beberapa kendala yang dihadapi Sumut saat ini untuk memaksimalkan pertanian antara lain distribusi pupuk, kurangnya jumlah penyuluh pertanian dan yang cukup penting yaitu irigasi. Saat ini, Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) masih perlu perbaikan signifikan.

Terkait distribusi pupuk, beberapa kendala yang dihadapi petani menurut Fatoni yaitu masalah keuangan petani, waktu sampai nya ke petani tidak tepat, petani kesulitan saat menggunakan sistem digital dan administrasi. Terkait penyuluh, saat ini menurut Fatoni Sumut masih kekurangan penyuluh sebanyak 3.142 orang (mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

“Penyelesaian kendala-kendala ini perlu kolaborasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah hingga ke perangkat desa, misalnya irigasi ada sistem irigasi, ada irigasi kewenangan pusat, provinsi dan daerah, begitu juga terkait distribusi pupuk,” kata Fatoni saat Rakor Bidang Pangan Provinsi Sumut.

Target tanam padi Sumut tahun 2025 seluas 1.465.944 Ha, tanaman reguler seluas 814.638 Ha dan lahan kering juga kegiatan oplah 651.306 Ha. Sumut saat ini menurut Fatoni membutuhkan benih unggul bersertifikat dan penguatan Kelembagaan penangkar dan lantai jemur. Kebutuhan benih sebanyak 20.365,9 ton untuk tanam reguler dan 16.282,6 ton tanam lahan kering dan oplah.

“Kita cukup bersyukur karena hasil pertanian kita untuk bahan pangan baik, padi, jagung, bawang merah, cabai merah, cabai rawit sering surplus, dan saat surplus yang kita butuhkan hasil tani tersebut masih bisa terserap sehingga tidak merugikan petani,” ucap Fatoni.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan permasalahan irigasi akan selesai tahun depan secara keseluruhan, dan tahun ini beberapa irigasi akan selesai direvitalisasi Oktober. Sedangkan untuk kendala lainnya seperti pupuk dan benih dilakukan sesegera mungkin.

“Tahun ini September, Oktober mungkin sudah selesai beberapa permasalah irigasi kita, karena kita juga mengerjakan di 8 provinsi penghasil pangan Indonesia, kalau untuk distribusi pupuk Kementan sudah memangkas rantai distribusi nya, jadi langsung ke pengecer atau ke petani, benih saya rasa itu bisa kita atasi,” kata Zulkifli Hasan.

Rakor ini dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wamendagri Bima Arya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Kementerian terkait lainnya. Hadir juga Kapolda Sumut Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Ferdianto. Hadir juga Pj Sekda Pemprov Sumut M. Armand Effendy Pohan, seluruh Kepala Daerah se-Sumut dan unsur Forkopimda.

Reporter: Fitriyani Harahap

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

104 Rumah Terindikasi Langgar Bantaran Sungai, Satgas Tata Ruang Jember Siapkan Penertiban

DETAIL.ID

Published

on

Audiensi antara Satgas Tata Ruang Pemkab Jember dan warga Villa Indah Tegal Besar, Sabtu (21/2/2026) malam. (Foto: DETAIL/Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Jember mengidentifikasi 104 rumah di Villa Indah Tegal Besar yang berpotensi melanggar aturan bantaran sungai dan memicu banjir di wilayah ini.

Satgas menyampaikan langkah ini usai menerima aspirasi warga Villa Indah Tegal Besar di Aula Prajamukti Pemkab Jember, Sabtu malam, 21 Februari 2026.

Anggota Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Edi Budi Susilo, menyebut penanganan tersebut berjalan atas arahan langsung Bupati Jember untuk membenahi tata kelola ruang.

“Bencana banjir ini ternyata tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga faktor manusia. Ketua Satgas telah menyampaikan ada 104 perumahan yang berpotensi melanggar dan memicu banjir,” katanya.

Satgas mencatat, dari total 104 rumah, 13 rumah telah menjalani identifikasi mendalam, sementara 91 lainnya akan segera disurvei untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

“Nanti akan kita putuskan apakah posisinya memang melanggar atau tidak. Ke depan, hal-hal yang menyangkut pelanggaran di bantaran sungai akan kita tertibkan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan arahan pimpinan daerah terkait penertiban tersebut.

“Kita mencoba di eranya Gus Bupati, beliau memberikan arahan kepada kita Satgas untuk menertibkan hal-hal yang selama ini tidak tertangani dengan baik,” ucapnya.

Perwakilan warga Villa Indah Tegal Besar, Udin, menyambut langkah Satgas dan berharap tuntutan warga segera mendapat tindak lanjut.

“Ini kabar baik bagi kami. Kami berterima kasih karena Satgas dan Bupati Gus Fawait yang mengutamakan korban di atas hal lainnya. Kami berharap agar tuntutan kami segera direalisasikan melalui penegakan hukum yang ada,” tuturnya.

Warga Villa Indah Tegal Besar mengajukan sembilan tuntutan sebagai berikut:

  1. Bahwa kami menginginkan mempunyai hunian perumahan yang aman dan nyaman;
  2. Atas peristiwa banjir yang terjadi dalam beberapa waktu sebelumnya, kami menilai perlu adanya normalisasi sungai bedadung;
  3. Menuntut pihak pengembang PT. S8L untuk Membangun tanggul yang kokoh sebagai penahanan air Sungai Bedadung;
  4. Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk membangun pagar pengaman;
  5. Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk melakukan rekayasa drainase yang bisa mencegah air Sungai masuk melatui saluran pembuangan rumah tangga;
  6. Menuntut pihak pengembang PT. SBL untuk merelokasi warga terdampak, tanpa biaya apapun yang dikeluarkan warga;
  7. Kami meminta adanya keringanan angsuran, baik potongan bunga dan kelonggaran angsuran (retaksasi);
  8. Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk segera melakukan pengukuran batas sepadan atau bantaran sungai;
  9. Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember untuk meninjau ulang semua.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Mendikdasmen RI Resmikan 124 Sekolah Hasil Revitalisasi APBN 2025 di Jember, Gus Fawait Kembali Ajukan 300 Sekolah Tahun Ini

DETAIL.ID

Published

on

Peresmian 124 sekolah di SMPN 1 Balung, Sabtu (21/2/2026). (Foto: Istimewa)

DETAIL.ID, Jember – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, meresmikan 124 sekolah hasil program revitalisasi APBN 2025 di SMP Negeri 1 Balung, Sabtu sore, 21 Februari 2026.

Program tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp4 miliar dan mencakup perbaikan ruang kelas, toilet, laboratorium, serta sarana penunjang pembelajaran.

Abdul Mu’ti hadir bersama Bupati Jember Muhammad Fawait dan melakukan peresmian secara simbolis.

Selain pembenahan fisik, sekolah penerima juga memperoleh perangkat interactive flat panel untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Secara nasional, Kemendikdasmen menjalankan program revitalisasi 2025 dengan anggaran Rp16,9 triliun dan menjangkau sekitar 16 ribu sekolah.

Pada 2026, pemerintah pusat menyiapkan Rp14 triliun untuk melanjutkan program tersebut.

“Revitalisasi ini, tahun depan Insya Allah akan tetap kita laksanakan dengan sistem swakelola. Harapan kami, secara bertahap sebelum tahun 2029, seluruh sekolah di Indonesia sudah selesai direvitalisasi,” ucapnya.

Bupati Muhammad Fawait menyampaikan saat awal menjabat, lebih dari 1.500 gedung sekolah di Jember berada dalam kondisi rusak berat.

Pemkab Jember mengajukan perbaikan ke Kemendikdasmen RI hingga 124 sekolah memperoleh program revitalisasi pada 2025.

“Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, Kabupaten Jember menerima program revitalisasi sekolah terbesar di Indonesia,” kata Bupati Fawait dalam sambutannya.

Tahun ini, Pemkab Jember kembali mengajukan lebih dari 300 sekolah untuk memperoleh bantuan serupa.

Pemerintah daerah berharap program tersebut meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mencetak generasi unggul di Jember.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Setahun Gebrakan Gus Fawait: Membedah Transformasi Jember dari Pusaran Utang Menuju Kebangkitan Ekonomi

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Tepat pada 20 Februari 2026, Kabupaten Jember memperingati satu tahun kepemimpinan Bupati Mohammad Fawait, atau yang akrab disapa Gus Fawait.

Gus Fawait pertama kali dilantik oleh Presiden setahun silam, di mana ia harus menghadapi realitas pahit berupa angka kemiskinan yang stagnan dan beban utang daerah yang menumpuk.

Saat pertama menjabat, Gus Fawait langsung melihat kemiskinan absolut Jember yang menduduki peringkat nomor dua di Jawa Timur, dengan angka kemiskinan ekstrem yang termasuk tertinggi selama sepuluh tahun terakhir tanpa penurunan signifikan di bawah angka 200 ribu jiwa.

Dampak dari kondisi ekonomi ini merembet ke segala lini, mulai dari tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB), hingga ribuan gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat.

Salah satu tantangan terberat yang dihadapi Gus Fawait di awal masa jabatannya adalah kondisi sektor kesehatan yang berada di ambang kolaps.

Fakta saat ia dilantik, terdapat beban utang sekitar Rp214 miliar dari tiga rumah sakit daerah (RSD), bahkan ketersediaan oksigen medis saat itu hanya cukup untuk bertahan selama 15 hari.

Menanggapi situasi darurat tersebut, Gus Fawait langsung membuat kebijakan dengan membatalkan pengadaan mobil dinas dan memangkas belanja birokrasi yang tidak berdampak langsung pada rakyat demi menyelamatkan pelayanan dasar.

Prioritas utama dialihkan pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yang kini telah menjamin 96,5 persen warga Jember dalam akses kesehatan.

Hasil dari lobi intensif Gus Fawait ke pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan tersebut mulai terasa sejak 1 April, di mana masyarakat Jember kini bisa berobat gratis tanpa perlu lagi mengurus surat keterangan miskin.

Luar biasanya, kebijakan ini justru menyehatkan keuangan rumah sakit, seperti RSD dr. Soebandi yang pendapatannya melonjak dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar pada Januari 2026.

Transformasi Jember dalam setahun terakhir juga menyentuh sektor transportasi dan pariwisata yang sempat mati suri.

Gus Fawait berhasil menghidupkan kembali Bandara Notohadinegoro dengan melayani rute penerbangan langsung Jember-Jakarta dan Jember-Bali sebagai upaya membuka gerbang investasi seluas-luasnya.

Di sektor pariwisata, mulai 2 Januari 2026, ikon wisata Watu Ulo dan Papuma resmi diintegrasikan dalam satu pintu masuk dengan tarif tiket yang sangat terjangkau, yakni Rp12.500 per orang, demi memudahkan akses wisatawan dan mengoptimalisasi pengelolaan kawasan.

Komitmen religius juga menjadi pilar utama, di mana lebih dari 22.000 guru ngaji kini mendapatkan insentif Rp1,5 juta per tahun yang disalurkan secara langsung tanpa potongan, tanpa antre, dan tanpa perantara sebagai bentuk penghormatan terhadap pendidik karakter generasi muda.

Di bidang administrasi dan pendidikan, Gus Fawait melakukan revolusi melalui program Peta Cinta yang memungkinkan pencetakan KTP cukup di tingkat kecamatan, menyelesaikan masalah kekosongan blanko yang terjadi sejak tahun 2019.

Di sektor pendidikan, ia menghapus stigma dengan mengganti istilah “beasiswa miskin” menjadi afirmasi ekonomi, termasuk memberikan beasiswa khusus santri yang telah menjangkau hampir 8.000 anak untuk melanjutkan kuliah.

Menariknya, di tengah penurunan dana transfer dari pusat, Gus Fawait justru berani membebaskan biaya parkir dan menurunkan retribusi pasar demi menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui program Mlijo Cinta.

Meski memberikan banyak kelonggaran fiskal bagi rakyat kecil, ia mampu membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru naik sekitar 32 persen berkat keberhasilan menekan kebocoran anggaran.

“Ke depan, saya ingin perizinan makin cepat. Targetnya kalau bisa satu hari selesai. Kita siapkan pengembangan mal pelayanan publik di beberapa titik. Saya ingin investasi masuk lebih cepat supaya lapangan kerja terbuka dan kemiskinan bisa ditekan,” kata Gus Fawait sembari menatap masa depan penuh optimistis.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs