PERISTIWA
Laporan ASBS tentang Dugaan Pembelian Damkar Mini akan Segera Diperiksa Kejari, Ini Penjelasannya

DETAIL.ID, Bengkulu Selatan – Terkait dengan adanya laporan Ketua Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS) dengan Kejari Bengkulu Selatan beberapa minggu yang lalu, perihal tentang adanya dugaan Pemerintah Desa (Pemdes) melakukan pembelian Damkar mini dengan menggunakan Dana Desa.
Sehingga dengan laporan tersebut, Ketua ASBS Bengkulu Selatan Herman, Lufti secara langsung datang untuk mempertanyakan perihal laporan yang dimasukkan beberapa minggu lalu yang mana terkait akan pembelian Damkar mini tersebut yang diduga adanya tindakan mark up pada Jumat, 31 Januari 2025.
Saat di konfirmasi dari media ini, Kasi Intel Kejari Hendra Catur mengatakan bahwa sejauh saat laporan dimasukan beberapa waktu yang lalu, pihak Kejari Bengkulu Selatan sudah mengumpul data sekitar 60 Desa yang berada di daerah Bengkulu Selatan termasuk di beberapa Kecamatan diantaranya Kecamatan Kedurang, Kecamatan Seginim, dan Kecamatan Air Nipis.
Pihak Kejari belum menyampaikan data yang mereka input di beberapa Desa tersebut dan juga sekarang ini belum dilimpahkan ke pihak Inspektorat, karena mereka belum melakukan pemeriksaan kepada beberapa Pemerintah Desa yang melakukan pembelian Damkar mini tersebut.
“Seandainya nanti ada kejanggalan tentang pembelian Damkar mini yang diduga mark up, maka kami akan segera melimpahkan berkas itu dengan pihak Inspektorat, supaya nantinya pihak Inspektorat yang akan mengaudit Pemerintah Desa dulu yang telah diduga mark up tentang harga pembelian Damkar mini,” ujar Hendra Catur selaku Kasat Intel Kejari Bengkulu Selatan.
Lebih lanjut Hendra mengatakan, untuk rencana pemanggilan dan pemeriksaan, diperkirakan awal bulan Februari akan segera dilakukan, karena jumlah Desa yang melakukan pengadaan Damkar mini ini lumayan banyak.
“Masalah laporan Ketua ASBS sudah selesai dan sudah kami terima. Tapi doakan saja biar cepat selesai dibawah bulan puasa ini, kami pastikan selesai dalam melakukan pemeriksa di lapangan sekaligus dilimpahkan dengan Inspektorat karena dalam laporan Ketua ASBS hanya memberikan foto, dan laporan secara tertulis. Jadi kita harus mencari data yang betul-betul valid dulu,” kata Hendra.
Disisi lain, Ketua ASBS Herman Lufti menyampaikan, “Harapan kami agar masalah pembelian Damkar mini segera diproses dan ditindak lanjuti secepatnya kepada Kejari Bengkulu Selatan, supaya bisa cepat terungkap siapa sebenarnya dalang semua ini. Karena hampir semua Pemerintah Desa di Bengkulu Selatan mengadakan Anggaran Damkar mini alat pemadam kebakaran ini secara masal,” tuturnya.
Reporter: Dewi
PERISTIWA
Kantor Kejaksaan Negeri Tebo Digeruduk Massa, Walillah: Panggil dan Periksa Kadis Disbunnakan Tebo!

DETAIL.ID, Tebo – Gerakan Mahasiswa Tebo Wilayah Bungo (GMTWB) menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo pada Jumat, 28 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB.
Koordinator aksi, Muhammad Walillah dalam orasinya meminta Kejaksaan Negeri Tebo mengaudit dana PSR Tahun 2022 senilai Rp 7 miliar yang diduga ada penyelewengan dalam proses pelaksanaan.
“Kami meminta Kejaksaan Negeri Tebo melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Disbunnakan Tebo,” kata Walillah.
Sementara Ketua GMTWB Tebo, Firmansyah menyampaikan, akan melakukan aksi lanjutan apabila Kadis Disbunnakan Tebo tidak segera dipanggil dan diperiksa.
“Aksi kami hari ini adalah bentuk kekecewaan terhadap Kadis Disbunnakan Tebo Saudara Rafiq. Kalau Kadis Disbunnakan Tebo tidak segera dipanggil, maka kami akan datang kembali membawa massa yang lebih banyak lagi,” ujarnya.
Adapun beberapa poin yang dituntut:
- Meminta Kejaksaan Negeri Tebo Mengaudit dana PSR Tahun 2022 senilai Rp 7 miliar
- Berdasarkan informasi yang kami peroleh dilapangan bahwa dana tersebut masuk ke rekening koperasi dan dikerjakan oleh koperasi dengan teknis petani mendapatkan Rp 30 juta hektare, projek tersebut diduga telah selesai dikerjakan namun belum diserah terimakan kepada petani yang tergabung dalam Koperasi Sumay Makmur
- Berdasarkan informasi yang kami peroleh Sertifikat Hak Milik (SHM) asli masih dipegang oleh koperasi karena masih ada utang terhadap petani
- Meminta Kejaksaan Negeri Tebo untuk memanggil dan memeriksa oknum Kadis Bunnakan Tebo atas perkara proses penerbitan PKKPR PT APN
- Meminta kejaksaan Negeri Tebo mengusut tuntas dugaan perkara gratifikasi dalam proses penerbitan PKKPR PT APN.
Reporter: Hary Irawan
PERISTIWA
Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Silaturahmi dengan Bapas Jambi, Pembimbingan Klien Bapas Jadi Fokus

DETAIL.ID, Jambi – Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Djokas Siburian, melakukan kunjungan silaturahmi ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi pada Selasa kemarin, 25 Februari 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan serta membahas rencana program pembimbingan kemandirian dan kepribadian bagi klien Bapas.
Dalam pertemuan tersebut, Djokas Siburian disambut langsung oleh Kepala Bapas Kelas I Jambi beserta jajaran. Diskusi berlangsung mengenai berbagai program pembimbingan yang dapat membantu klien Bapas dalam meningkatkan keterampilan serta kesiapan mereka untuk kembali ke masyarakat.
“Kami di DPRD Kota Jambi, khususnya di Komisi II, siap mendukung program pembinaan yang dapat memberikan manfaat nyata bagi para klien Bapas. Kami berharap ada sinergi yang baik antara Bapas dan pihak terkait untuk menciptakan pembinaan yang efektif,” ujar Djokas Siburian.
Selain itu, dalam kesempatan ini juga dibahas potensi kerja sama dengan berbagai sektor, baik dari pemerintah maupun swasta, guna membuka peluang bagi klien Bapas agar dapat memiliki keterampilan yang dapat menunjang kehidupan mereka ke depan.
Kunjungan ini pu diharapkan menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat dalam menciptakan program pembimbingan yang berkelanjutan, sehingga klien Bapas Kelas I Jambi dapat lebih siap dan mandiri saat kembali ke tengah masyarakat. (*)
PERISTIWA
Gawat! Hampir 24 Jam Arus Listrik Tidak Stabil di Kamar Operasi RSUD Raden Mattaher

DETAIL.ID, Jambi – RSUD Raden Mattaher lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini arus listrik pada kamar operasi jantung tidak stabil alias padam selama berjam-jam. Tindakan medis terhadap para pasien pun tak dapat dilakukan.
Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Mattaher, Dr. Anton Trihartanto, SpB., FINACS, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya pihak PLN kini tengah melakukan upaya perbaikan kelistrikan.
“Lampu itu nyala sebagian. Tapi itu harus stabil. Di kamar operasi itu kita enggak bisa sembarangan kan,” kata Anton pada Senin, 24 Februari 2025.
Anton juga mengungkap kelistrikan pada kamar operasi IBS dan PCI Jantung tidak stabil sedari Minggu sore, 23 Februari 2025. Terhitung belasan jam hingga saat ini.
“Tadi sebenarnya udah bisa jalan cuma untuk safety (keamanan) besok aja untuk pemasangan kateter jantung. Untuk yang di kamar IBS ini saya masih pantau, mudah-mudahan ntar lagi jalan. Untuk pasien kita pindahkan ke emergency dulu,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan Anton, kondisi kelistrikan yang tidak stabil tersebut telah menyebabkan satu pasien dengan penyakit serangan jantung dirujuk ke RS lain untuk segera mendapat pertolongan medis.
Sementara Manager PLN Jambi, Ediwan mengaku pihaknya kini masih terus berjibaku untuk memulihkan kondisi kelistrikan di RSUD Mattaher.
“Benar, Pak, ada gangguan di Cubicle incoming 20 kV Gardu Hubung RSUD Mattaher. Dari tadi malam. Saat ini sedang proses penggantian,” kata Ediwan.
Manager PLN UP3 Jambi tersebut pun membenarkan jika sementara kelistrikan RSUD dilayani dengan genset RSUD. Namun meski begitu dia mengklaim bahwa pelayanan terhadap pasien tidak ada terganggu.
“Proses penggantian Cable dan Cubicle sedang dilakukan diusahakan selesai hari ini. Teman-teman masih bekerja di lapangan,” ujarnya.
Sementara Waka DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata menekankan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan bagi pihak PLN dan RSUD Raden Mattaher terkait kondisi sarana prasarana rumah sakit. Karena menyangkut keselamatan nyawa pasien rumah sakit sehingga diperlukan pengecekan berkala terhadap kondisi item-itemnya.
“Kita berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepan. Karna ini kan menyangkut keselamatan nyawa pasien. Kalau memang sarana prasarana rumah sakit yang sekarang tidak memadai lagi, saya rasa bisa juga nanti dibicarakan dengan Komisi IV,” katanya.
Senada dengan Ivan Wirata, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Juanda pun turut berkomentar. Juanda mengaku belum mendapatkan laporan secara utuh soal masalah kelistrikan PLN yang terjadi pada RSUD Mattaher dan backup listrik yang hanya mengandalkan 2 genset terhadap kamar-kamar operasi tersebut.
Namun ia menekankan bahwa peristiwa ini harus jadi pelajaran dan dibenahi ke depan demi pelayanan prima terhadap kesehatan masyarakat.
“Kalau memang kurang memadai, harus memadailah ke depan. Berarti ke depan, masalah peralatan harus jadi perhatian,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita