DETAIL.ID, Medan – Maraknya usaha pegadaian ilegal di Medan selaku ibukota Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akhir-akhir ini ternyata mendapatkan atensi dari Senator DPD RI, M. Nuh.
Karena itu tidak heran kalau mantan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menanggapi hal tersebut dan melakukan kunjungan kerja ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut di Jalan Gatot Subroto, Medan
Dalam kunjungan yang dilakukan hari Senin, 6 Januari 2025 tersebut, M. Nuh diterima secara langsung oleh Kepala OJK Sumut, Khoirul Muttaqien.
Dalam pertemuan itu, M. Nuh menyampaikan keluhan masyarakat terkait praktik pegadaian ilegal yang dinilai merugikan dan melanggar aturan.
Pegadaian ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi ini, ungkap M. Nih, diketahui sering menerapkan suku bunga tinggi, kurang transparan, hingga menggunakan ancaman dalam proses penagihan.
Kondisi seperti ini, menurut M. Nuh, malah dinilai berpotensi memperburuk situasi ekonomi masyarakat yang sudah rentan.
“Pegadaian ilegal ini tidak hanya merugikan masyarakat secara finansial, tetapi juga melanggar hukum. Kami meminta OJK mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik-praktik ini dan melindungi masyarakat,” ujar M. Nuh.
Menanggapi hal ini, Khoirul Muttaqien menjelaskan bahwa pihaknya telah memperketat pengawasan terhadap lembaga keuangan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih lembaga yang berizin.
Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak pelaku pegadaian ilegal, serta mempromosikan lembaga pegadaian resmi yang terdaftar di OJK.
“Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” ucap Khoirul Muttaqien.
Menanggapi hal itu, M. Nuh selaku Senator DPD RI menyatakan dukungannya terhadap upaya yang telah dilakukan OJK Sumut dan mendorong percepatan langkah-langkah tersebut.
M. Nuh juga mengusulkan agar sosialisasi bahaya pegadaian ilegal yang dilakukan oleh OJK Sumut harus diperluas, khususnya di pedesaan.
“Dengan demikian masyarakat lebih memahami pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi,” kata M. Nuh lagi.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar masyarakat Sumut mendapatkan perlindungan maksimal dari praktik-praktik keuangan yang tidak sah,” tutur M. Nuh.
Kata dia, kunjungan dirinya diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara DPD RI dan OJK demi menciptakan ekosistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan inklusif di Sumatera Utara.
Reporter: Heno
