ADVERTORIAL
Wakil Bupati Asahan Sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024
DETAIL.ID, Asahan – Melalui Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.AP menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Asahan bertempat di Aula Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Asahan pada Selasa, 25 Maret 2025.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para Asisten Setdakab Asahan, beberapa OPD dan para Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan dan Anggota serta tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Wabup Asahan menyampaikan beberapa poin penting capaian kinerja pembangunan yang disampaikan diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Kabupaten Asahan pada tahun 2024 mencapai Rp 57,45 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 12,03%, Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Asahan pada tahun 2024 sebesar 5,94%, Angka kemiskinan di Kabupaten Asahan pada tahun 2024 sebesar 8,12%, tentang Pendidikan dijelaskan Bupati Asahan telah memberikan beasiswa pendidikan bagi pelajar/mahasiswa miskin dan berprestasi sebanyak 132 orang dan tentang Kesehatan dalam hal ini Bupati Asahan telah memberikan bantuan berobat gratis bagi masyarakat miskin sebanyak 53.245 jiwa.
Selanjutnya tentang program prioritas diantaranya adalah Digitalisasi Birokrasi dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Asahan telah menerbitkan kartu tanda penduduk tangguh sebanyak 61.693 buah, SDM Tangguh telah melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan wirausaha sebanyak 225 pelaku usaha, Ekonomi Mandiri Pemerintah Kabupaten Asahan telah menyediakan bantuan modal wirausaha tangguh sebanyak 20 unit usaha dan Asahan Sehat Pemerintah Kabupaten Asahan telah memulai membangun rumah sakit modern berstandar nasional serta Asahan Cerdas.

Lebih lanjut Wabup menyampaikan, terkait kondisi Keuangan Daerah dijelaskan Pendapatan Daerah dengan target pendapatan daerah Kabupaten Asahan tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.869.469.327.495,97. Dan yang terealisasi sebesar Rp.1.830.259.891.739,95 atau sebesar 97,90% dari target pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan Transfer dan pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
Di akhir, Wabup Asahan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Dewan yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Asahan atas kerjasama dan partisipasinya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Asahan selama ini.
“Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melindungi dan meridhoi upaya kita dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memajukan Kabupaten Asahan yang lebih baik di masa yang akan datang,” tuturnya.
Reporter: Fitriyani Harahap
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa
DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.
Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.
Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.
Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.
“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.
Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.
DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.
Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.
“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.
Reporter: Dyah Kusuma
ADVERTORIAL
DPRD Provinsi Jambi Siapkan Pansus Percepatan Jalan Khusus Batu Bara
Jambi – DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian pembangunan jalan khusus atau hauling batu bara di Provinsi Jambi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif sekaligus mengatasi persoalan kemacetan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Muhammad Hafiz Fattah, menyampaikan hal tersebut usai menerima audiensi dan surat resmi dari Keluarga Besar Pemuda Pancasila yang turut memberikan perhatian terhadap persoalan angkutan batu bara.
Menurut Hafiz, kemacetan akibat aktivitas kendaraan batu bara sudah menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat. Ia menegaskan pembangunan jalan khusus batu bara merupakan solusi jangka panjang yang tidak bisa lagi ditunda.
Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan rampung pada 2024, namun hingga memasuki 2026 belum juga selesai. Sejumlah kendala di lapangan seperti penolakan, persoalan ganti rugi lahan, hingga izin pemakaian kawasan hutan produksi menjadi hambatan dalam proses pembangunan.
Untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana, DPRD berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) percepatan jalan batu bara sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proyek strategis tersebut.
Berdasarkan rapat terakhir di rumah dinas gubernur, proyek ini diharapkan dapat diselesaikan pada Agustus atau September 2026.
ADVERTORIAL
Perkuat Sinergi TNI dengan Legislatif, Ketua DPRD Provinsi Jambi Terima Kunjungan Danrem 042/Gapu
Jambi – Komandan Korem 042/Gapu, Kolonel Inf Nyamin, melaksanakan kunjungan ke Kantor DPRD Provinsi Jambi pada Jumat, 27 Februari 2026. Silaturahmi ini merupakan bagian dari rangkaian perkenalan sebagai pejabat baru sekaligus mempererat sinergi antara TNI dan lembaga legislatif di daerah.
Danrem 042/Gapu didampingi para Perwira Jajaran Utama (PJU) Korem 042/Gapu dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah di ruang kerja pimpinan dewan.
Kolonel Inf Nyamin menyampaikan silaturahmi bertujuan membangun komunikasi yang harmonis dan kolaboratif dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan di wilayah Provinsi Jambi.
“Kami berharap terjalin kerja sama dan komunikasi yang baik antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi, sehingga setiap program pembangunan dan kebijakan strategis daerah dapat berjalan dengan aman dan kondusif,” tutur Danrem.
Pihak DPRD Provinsi Jambi menyambut hangat kunjungan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan TNI dalam menjaga stabilitas daerah serta mendukung kepentingan masyarakat. Dan diharapkan hubungan kelembagaan antara Korem 042/Gapu dan DPRD Provinsi Jambi semakin solid dalam mewujudkan Jambi yang aman, maju dan sejahtera.


