DETAIL.ID, Padang Panjang – Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang kembali menjadi pilihan para penimba ilmu dari luar negeri. Kali ini, seorang santri asal Patani, Thailand, bernama Muhammad Yaka, secara resmi bergabung dengan pesantren ini untuk menimba ilmu. Muhammad Yaka diantar langsung oleh kedua orang tuanya, Azmi, dan kakaknya, Ahmad, ke Pesantren Kauman pada hari Kamis, 24 Juli 2025.

Kedatangan Muhammad Yaka disambut hangat oleh jajaran pimpinan Pesantren Kauman. Rombongan dari Thailand diterima langsung oleh Wakil Mudir I Bidang Humas dan Sarpras, Ustadz Surya Bunawan, MA, yang mewakili Mudir Pesantren. Turut hadir pula Wakil Mudir II Bidang Unit Ekonomi Kreatif, Ustadz Amel Dahlan, Wakil Mudir III Bidang Pengasuhan, Ustadz Insan Adha Hasibuan, Sekretaris Mudir Pesantren, Kaur TU, serta Pamong Asrama Putra.

Dalam sambutannya, Ustadz Surya Bunawan, MA, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh keluarga dari Thailand kepada Pesantren KAUMAN.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh keluarga Bapak Azmi dari Patani, Thailand. Ini adalah sebuah kehormatan bagi kami untuk menjadi tempat bagi Muhammad Yaka dalam menimba ilmu agama dan pengetahuan umum,” ujarnya.

Ustadz Surya juga menambahkan, bahwa Pesantren KAUMAN berkomitmen penuh untuk memberikan pendidikan terbaik dan lingkungan yang kondusif bagi seluruh santri, termasuk santri internasional.

“Kami berharap Muhammad Yaka dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan baru ini dan meraih cita-citanya di sini. Kami akan selalu mendampingi dan mendukung perjalanan belajarnya,” katanya.

Sementara itu, Azmi, ayah dari Muhammad Yaka, mengungkapkan alasannya memilih Pesantren KAUMAN Muhammadiyah Padang Panjang sebagai tempat putranya menuntut ilmu.

“Kami sudah banyak mendengar tentang kualitas pendidikan dan akhlak yang diajarkan di Pesantren Kauman ini. Reputasi baik pesantren ini sudah sampai ke Patani,” kata Azmi dengan ramah.

Ia berharap, dengan menimba ilmu di Pesantren Kauman, Muhammad Yaka dapat menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi agama, keluarga, serta masyarakat.

“Kami titipkan Muhammad Yaka kepada Bapak dan Ibu guru di sini. Semoga ia bisa menjadi anak yang sholeh dan sukses,” tutup Azmi.

Bergabungnya Muhammad Yaka menambah daftar santri internasional di Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, menunjukkan semakin luasnya jangkauan dan kepercayaan masyarakat global terhadap institusi pendidikan Islam ini.

Reporter: Diona

DETAIL.ID, Jambi – Untuk kesekian kalinya, RSUD Raden Matthaer kembali jadi perbincangan. Bukan karena prestasi atau pelayanan prima, melainkan sikap jajaran direksi yang dinilai tidak beres.

Pernyataan keras dilontarkan oleh Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi M Nasir kepada Gubernur Jambi Al Haris saat Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Jambi pada Jumat malam, 25 Juli 2025. Nasir menyoroti manajemen RSUD Raden Mattaher yang tak kunjung menjalin MoU dengan PMI terkait penyediaan darah.

“Manajemen rumah sakit ini, Pak bukan hanya persoalan PMI saja, tetapi minta ketegasan Pak Gub, diganti Pak. Karena ini sudah tidak beres. Saya melihat itu sudah enggak beres lagi, Pak,” ujar Nasir saat interupsi.

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi tersebut mengaku bahwa dirinya sudah teramat sering dihubungi oleh berbagai kalangan masyarakat yang mengeluhkan soal pelayanan RSUD Raden Mattaher di bawah kepemimpinan direksi saat ini.

Ketua PMI Kota Jambi itu juga mempertanyakan sikap manajemen RSUD Raden Mattaher, mau atau tidak bikin kesepakatan dengan PMI? Lantaran saat ini PMI terhitung menangani 23 rumah sakit, termasuk yang berada di daerah Bayung Lencir, Sumatra Selatan.

“Masalahnya kantong (darah) itu siapa yang mengganti? Sampai detik ini Pemerintah Provinsi ataupun Kota belum menganggarkan atau memberikan kantong itu kepada PMI,” katanya.

Merespons hal tersebut, Gubernur Jambi Al Haris dalam paripurna mempertanyakan kehadiran pihak Direksi Rumah Sakit. Karena tidak ada yang hadir, dia pun menginstruksikan Sekda Provinsi untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Direktur mana, ndak nampak saya. Wadir tidak ada juga. Sudah nanti Pak Sekda ambil alih. Ini kan soal kemanusiaan soalnya,” ujar Al Haris.

Lebih lanjut, menurut Al Haris, pihaknya juga akan mengevaluasi jajaran Direksi RSUD Raden Mattaher. Orang nomor satu di Provinsi Jambi itu pun mengakui sudah capek dengan keluhan masyarakat soal rumah sakit milik Pemprov Jambi tersebut.

“Mudah-mudahan di akhir bulan ini atau Agustus sudah kita tempatkan orang yang kita anggap mampu. Saya juga sudah cape dengan WA-WA masyarakat terkait rumah sakit itu,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Jambi — Sebanyak 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi diberhentikan dari jabatannya melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 496/KEP.GUB/BKD-3.3/2025 tertanggal 12 Juni 2025. Pemberhentian tersebut menuai keberatan dari 8 ASN yang dinonjobkan.

Yoggy E Sikumbang, pendamping masyarakat transmigrasi yang sedang berkonflik dengan sala satu perusahaan di Tanjungjabung Timur, Jambi menilai kejadian ini sangat janggal dan terkesan arogan.

“Rezim Jambi hari ini agak lain, pemecatan dengan alasan yang tidak jelas seperti ini merupakan kejahatan yang tersistematis, bisa dibayangkan sekelas Abdi Negara saja bisa dibuat seperti ini oleh penguasa apalagi rakyat kecil,” ujar Yogi pada Kamis, 24 Juli 2025.

Yoggy menyoroti salah satu ASN yang terkena pemberhentian jabatan yakni eks Kabid di Disnakertrans Jambi yang selama ini menurutnya aktif membela dan memperjuangkan hak masyarakat.

“Bang Dedi salah satu ASN dan Kabid di Disnakertrans Jambi yang terkena pemberhentian tidak berdasar ini merupakan orang yang memperdulikan nasib rakyat kecil dan sangat terbuka ketika diajak diskusi, tentu ini membuat hati ribuan masyarakat kecewa dengan putusan Gubernur Jambi ini,” katanya.

Sebelumnya Afriansyah, kuasa hukum dari 8 ASN menyebutkan bahwa kliennya tidak pernah menerima secara resmi salinan SK pemberhentian. Para ASN tersebut justru mengetahui kabar tersebut dari informasi yang beredar di media. Mereka juga menilai SK Gubernur tidak mencantumkan dasar hukum dan alasan yang memadai terkait pemberhentian dari jabatan.

“Kami menilai telah terjadi tindakan sewenang-wenang yang melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Tidak ada kesalahan kinerja, pelanggaran disiplin, maupun pemeriksaan atau evaluasi yang dilakukan terhadap klien kami,” kata Afriansyah.

Kuasa hukum juga membantah pernyataan yang menyebut ASN tersebut mengundurkan diri dari jabatan. Dalam surat pengunduran diri salah satu ASN berinisial SF bahkan disebut mengundurkan diri karena ingin mengurus orang tuanya, padahal orang tua yang bersangkutan telah lama meninggal dunia.

“Ini jelas mengada-ada dan kami mencurigai adanya pemalsuan surat pengunduran diri. Kami akan menempuh langkah hukum dengan melaporkan hal ini ke polisi atas dugaan pelanggaran Pasal 263 dan Pasal 421 KUHP tentang pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Sebagai bentuk keberatan, Yoggy Sikumbang mengaku bakal segera mengkonsolidasikan terkait peristiwa ini kepada masyarakat yang selama ini terbantukan oleh Kabid Transmigrasi tersebut.

“Saya akan menyampaikan berita ini kepada teman teman di basis, kami akan mengawal kasus ini, kapan perlu kami akan datang bersama-sama ke Jambi sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kami,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita