Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Al Haris Dorong Akselerasi Program Unggulan Presiden Prabowo di Bungo

DETAIL.ID

Published

on

Muara Bungo  – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan berbasis kerakyatan di Provinsi Jambi.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bungo, Gubernur Al Haris secara tegas mendorong percepatan pelaksanaan sejumlah program Unggulan Presiden Prabowo seperti Program MBG (Makan Bergizi Gratis), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta program Ketahanan Pangan.

Hal tersebut disampaikannya pada Pertemuan Gubernur Jambi beserta Bupati Bungo dengan Seluruh Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Bungo, bertempat di Kantor Bupati Bungo, Selasa, 5 Agustus 2025.

“Prioritas utama kita adalah membangun sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Bungo, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat. Hal ini krusial mengingat visi dan misi Presiden, yang dikenal sebagai Asta Cita, harus didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo. Oleh karena itu, sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, dan RPJMD Kabupaten menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara signifikan,” ujar Gubernur Al Haris.

“Dengan demikian, program-program prioritas Presiden, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Ketahanan Pangan, dapat dilaksanakan secara efektif dan bersama-sama. Percepatan implementasi program-program ini sangat krusial agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. Kami berharap Kabupaten Bungo, sebagai daerah yang memiliki potensi luar biasa, dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, harapan Presiden terhadap kita semua dapat segera dieksekusi di tingkat daerah,” katanya.

Gubernur Al Haris mengatakan, kebijakan Pemerintah terkait penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Kebijakan ini sangat krusial, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Keterlambatan dalam implementasi program ini akan merugikan, khususnya bagi anak-anak di lingkungan yang rentan.

“Sehubungan dengan arahan Bapak Presiden, kami mohon percepatan realisasi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Program MBG terbukti memberikan dampak positif signifikan, khususnya bagi daerah dengan tingkat anak tidak mampu yang tinggi. Selain itu, program ini juga menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal, sejalan dengan tujuan Bapak Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami mengundang usulan untuk pengembangan dapur umum sebagai bagian dari program ini,” katanya.

Selanjutnya, Gubernur Al Haris juga mendorong Kabupaten Bungo untuk menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan mempertimbangkan posisi strategis wilayah tersebut dan kesiapan infrastruktur yang memadai.

“Mengenai hal ini, kami mengamati bahwa Kota Jambi dan Bungo memiliki kesamaan dalam hal fasilitas. Kota Jambi memiliki rumah sakit tipe B, demikian pula Bungo. Kota Jambi memiliki bandara, dan Bungo juga memiliki bandara yang sudah beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi telah mengajukan permohonan kepada menteri Bappenas agar Kabupaten Bungo juga dipertimbangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), seperti halnya Kota Jambi yang telah memiliki SK,” ucapnya.

“Dengan status PKN, diharapkan kegiatan berskala nasional, termasuk pengembangan industri, dapat ditingkatkan di Bungo. Kami juga telah berkoordinasi dengan Bapak Danrem dan Bapak Kapolda untuk membahas hal ini. Ke depannya, kami akan mengupayakan agar Bungo juga ditetapkan sebagai daerah PKN, yang akan berdampak pada peningkatan status jabatan Kapolres menjadi Kombes dan Dandim menjadi Kolonel. Kami berharap Bungo dapat berkembang sebagai etalase wilayah barat,” katanya.

“Untuk mewujudkan PKN, kami dari Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten fokus mengembangkan apron bandara, termasuk merencanakan penambahan panjang landasan pacu (runway),” katanya.

Sementara itu, Bupati Bungo Deddy Putra sangat menyambut baik atas arahan dan dukungan dari Gubernur Jambi Al Haris. Dirinya berharap koordinasi ini dapat membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan khususnya di Kabupaten Bungo.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Pak Gubernur, kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyukseskan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Bungo,” ucap Deddy Putra.

Dikatakan Deddy Putra, Kabupaten Bungo merupakan pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di wilayah Barat Provinsi Jambi yang berbatasan dan bersinggungan langsung dengan sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

“Saya berharap pengembangan apron bisa segera direalisasikan agar pesawat berukuran besar seperti Airbus dapat mendarat, sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju Kabupaten Bungo,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Deddy Putra juga mengungkapkan mengenai posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai daerah penyangga bagi kurang lebih 2,9 juta jiwa masyarakat yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di tiga provinsi, menjadi sinyal kuat betapa pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya sektor transportasi udara di wilayah ini. Bungo bukan hanya menjadi titik temu wilayah administratif, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi, distribusi barang, dan layanan antarwilayah.

“Berdasarkan data, Kabupaten Bungo bersinggungan langsung dengan beberapa daerah di Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, konektivitas Bungo juga mencakup wilayah Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung, dan Kota Sawahlunto, serta Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Jarak geografis yang saling berdekatan ini menjadikan Bungo sebagai titik simpul penting dalam jaringan logistik antardaerah,” ujarnya.

“Dalam konteks ini, percepatan pengembangan Bandara Muara Bungo, termasuk perluasan apron dan peningkatan kapasitas landasan pacu, menjadi kebutuhan mendesak. Kehadiran bandara yang mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Airbus akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas dan efisiensi distribusi logistik regional. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap arus barang dan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Jambi dan sekitarnya,” tuturnya.

Advertisement

ADVERTORIAL

Kukuhkan Pengurus Baru, Pemkab Jember dan MUI Garap Sektor Sosial-Kesehatan

DETAIL.ID

Published

on

Pengukuhan pengurus MUI Jember Periode 2026-2031 di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (23/8/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember periode 2026–2031 menjadi pijakan awal penguatan kerja sama antara ulama dan pemerintah daerah.

Berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu, 23 Agustus 2026, sebanyak 23 pengurus resmi dilantik dengan KH. Abdul Haris, sebagai Ketua MUI Kabupaten Jember.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengungkapkan bahwa tata kelola daerah memerlukan integrasi antara program birokrasi dan peran sentral lembaga keagamaan.

Pendekatan kultural ulama dinilai sangat krusial, terutama dalam menembus persoalan penerimaan program kesehatan, edukasi imunisasi anak, hingga penanganan warga miskin ekstrem dan disabilitas melalui skema home care.

“Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember. Kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas, salah satunya untuk menjawab persoalan imunisasi sebagai upaya menyiapkan generasi-generasi Indonesia yang berkualitas,” tutur Gus Fawait.

Di sisi lain, Ketua MUI Kabupaten Jember, KH. Abdul Haris, menegaskan komitmennya untuk memosisikan MUI sebagai mitra strategis yang tetap objektif dan kritis.

Pembagian peran antara pembangunan material oleh pemerintah dan pembinaan spiritual oleh ulama diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dalam pembangunan daerah.

“Saya sangat setuju bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas. Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata KH. Abdul Haris. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Hadiri IISMEX 2026 di Jakarta, Fadhil Arief Tegaskan Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif terhadap Perkembangan Teknologi

DETAIL.ID

Published

on

Batanghari – Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief menghadiri Indonesia International Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Ajang yang berlangsung pada 11-13 Agustus 2026 tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari untuk memperluas wawasan dan membangun jejaring kemitraan dalam pengembangan smart city.

Partisipasi Pemkab Batanghari difokuskan pada pengembangan konsep kota cerdas, transformasi digital, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Batanghari.

Melalui forum internasional tersebut, Pemkab Batanghari menegaskan komitmennya mendorong tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Percepatan digitalisasi diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat.

Selain itu, Pemkab Batanghari berkomitmen terus menghadirkan inovasi berbasis teknologi sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (*)

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan

DETAIL.ID

Published

on

Pemkab Jember saat berkunjung Kemendes PDT, Jumat (21/8/2026). (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga terus digenjot melalui pendekatan kolaboratif bersama pemerintah pusat.

Komitmen ini mengemuka saat Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memaparkan berbagai program strategis daerah di hadapan jajaran kementerian di Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, Pemkab Jember tidak hanya membawa daftar usulan, melainkan memaparkan data faktual, sistem pendukung digital, serta rekam jejak pelaksanaan program di lapangan guna memastikan sinkronisasi kebijakan berjalan efektif.

“Kami datang bukan hanya membawa usulan. Kami ingin menunjukkan apa yang sudah dikerjakan di Jember, lengkap dengan data dan sistemnya, kemudian mencari peluang untuk menyinergikannya dengan program pemerintah pusat,” kata Gus Fawait.

Sinergi lintas sektoral ini difokuskan untuk mendukung target besar pemerintah pusat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen, serta menurunkan angka kemiskinan nasional secara berkelanjutan.

Di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Pemkab Jember memaparkan efektivitas program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) serta layanan kesehatan jemput bola Homecare.

Melalui program Bunga Desaku, pemerintah kabupaten mendekatkan berbagai jenis pelayanan publik, menyerap aspirasi warga secara langsung, hingga mengoptimalkan pengendalian inflasi di tingkat lokal.

Sementara itu, layanan Homecare hadir memberikan akses kesehatan gratis langsung ke rumah warga miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Selain sektor pemberdayaan desa dan pelayanan kesehatan, Pemkab Jember juga memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) melalui percepatan program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Berkat kesiapan data dan kecepatan administratif, Pemkab Jember berhasil memenuhi seluruh tahapan program sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pusat.

Gus Fawait menegaskan bahwa penanganan masalah sosial dan ekonomi tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan integrasi lintas sektor yang komprehensif.

“Kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu program. Kesehatan, rumah layak, pendidikan, pelayanan publik, infrastruktur dan ekonomi keluarga saling berkaitan. Karena itu penanganannya juga harus dilakukan bersama dan terintegrasi,” tutur Gus Fawait.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs