ADVERTORIAL
Al Haris: Pangan Murah Wujud Nyata Kehadiran Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyampaikan bahwa pangan murah merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2025 dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdakaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Jambi, bertempat di Halaman Kantor TVRI Jambi, Minggu kemarin, 3 Agustus 2025 pagi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPP TVRI Jambi serta pihak terkait yang telah menginiasi adanya kegiatan ini. Gerakan Pangan Murah ini merupakan sebuah inisiatif yang sangat penting dan strategis dalam upaya kita bersama menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Jambi,” ucap Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengatakan, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, ditengah dinamika global saat ini dari krisis iklim, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas akses terhadap pangan yang layak menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan rendah.
“Gerakan Pangan Murah ini adalah wujud nyata kita bersama untuk melindungi daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan menjamin ketersediaan bahan pokok penting lainnya,” kata Gubernur Al Haris.
“Kegiatan yang diadakan hari ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan Nasional. Tentunya Gerakan Pangan Murah seperti ini merupakan bentuk dukungan kita bersama terhadap program tersebut, yang sangat efektif dalam menekan gejolak harga, mendorong stabilitas pasar, dan mendukung daya beli masyarakat,” katanya.
Selain itu kata Gubernur Al Haris,Gerakan Pangan Murah hari ini juga menjadi langkah konkret dalam menekan inflasi Provinsi Jambi.
“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan dapat memicu penurunan laju inflasi Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung program-program seperti ini melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, fasilitasi distribusi bahan pokok, serta pemberdayaan petani dan UMKM pangan lokal. Sebagaimana program prioritas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yakni Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah dalam rangka Mewujudkan Visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT,” ujar Gubernur Al Haris.
“Kegiatan hari ini sekaligus menunjukkan bagaimana media publik, khususnya TVRI, tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial. Ketika media tidak hanya melaporkan, tetapi juga terlibat langsung dalam aksi nyata seperti Gerakan Pangan Murah ini, maka fungsi pelayanan publiknya benar-benar terasa dan berdampak,” tuturnya.
Gubernur Al Haris berharap kegiatan Gerakan Pangan Murah menjadi sinergi yang bisa ditiru oleh berbagai pihak lainnya baik di sektor swasta maupun media-media lokal.
“Pemerintah Provinsi Jambi sangat terbuka untuk terus bersinergi dengan TVRI Jambi maupun lembaga lainnya dalam memperluas jangkauan kegiatan serupa. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa gotong royong dan solidaritas sosial adalah kekuatan kita dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan pangan,” kata Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Direktur utama LPP TVRI Iman Brotoseno menyampaikan, pangan murah adalah bentuk kerja sama LPP TVRI dengan badan pangan, dan pemerintah daerah dengan tujuan bahwa kegiatan bazar ini merupakan langkah strategis untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
“Saat ini, sembako dengan harga terjangkau sangat dibutuhkan dan diharapkan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya mewujudkan harapan itu,” ujar Iman.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Wali Kota Jambi, dr. Maulana, Wakil Bupati Sarolangun, Wakil Bupati Kerinci, Asisten II Sekda Provinsi Jambi Johansyah, Para OPD terkait Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan para pelaku UMKM, serta para undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Bupati Jember Larang ASN Pakai Mobil Dinas untuk Mudik
DETAIL.ID, Jember – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik Lebaran.
Penegasan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Bupati Jember tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mencegah penyalahgunaan fasilitas negara.
Gus Fawait menyebut, kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat serta imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya.
“Sudah ada pelarangan, termasuk dari KPK. Karena ini sudah jelas dari pemerintah pusat, otomatis kita harus mengikuti,” ujarnya saat ditemui dalam kegiatan sahur bersama, Senin, 16 Maret 2026)m.
Ia menekankan bahwa kendaraan dinas hanya diperuntukkan bagi kepentingan kedinasan dan pelayanan publik, bukan untuk kebutuhan pribadi ASN.
“Fasilitas negara harus digunakan secara tepat guna. Kendaraan dinas bukan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk mudik Lebaran,” katanya.
Untuk memastikan kebijakan berjalan optimal, Bupati telah menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) agar segera menyosialisasikan surat edaran tersebut kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jember.
Selain itu, Pemkab Jember juga mulai menerapkan langkah efisiensi penggunaan kendaraan operasional.
Dalam beberapa agenda dinas, pejabat daerah terlihat menggunakan satu kendaraan secara bersama sebagai bentuk penghematan bahan bakar minyak (BBM) dan pengendalian belanja operasional.
“Kita ingin memberi contoh bahwa penggunaan fasilitas negara harus benar-benar efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
ADVERTORIAL
Dekopinda Jember Resmi Dilantik, Siap Dorong Koperasi Lebih Modern dan Diminati Generasi Muda
DETAIL.ID, Jember – Gerakan koperasi di Kabupaten Jember memasuki fase baru setelah jajaran pimpinan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Jember masa bakti 2026–2030 resmi dilantik di Pendopo Wahyawibawagraha, Jumat, 13 Maret 2026.
Pelantikan tersebut dihadiri Ketua Umum Dekopin, pemerintah daerah, serta para pegiat koperasi dari berbagai sektor.
Pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi bagi gerakan koperasi di Jember sekaligus memperkuat peran Dekopinda sebagai wadah tunggal gerakan koperasi di daerah.
Dengan kepengurusan baru, koperasi diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjadi pilar penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
Ketua Umum Dekopin, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa Dekopin merupakan organisasi yang menaungi seluruh gerakan koperasi di Indonesia.
Ia mengajak seluruh koperasi di daerah untuk bersinergi dan berjalan selaras dengan program pembangunan pemerintah.
Ia juga menyoroti perlunya memperluas pemahaman masyarakat mengenai peran koperasi yang tidak hanya sebatas simpan pinjam.
Menurutnya, koperasi memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi rakyat apabila dikelola secara kolaboratif.
“Pekerjaan rumah kita bersama adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Selama ini masih banyak stigma bahwa koperasi hanya identik dengan simpan pinjam. Padahal koperasi memiliki potensi besar sebagai mesin penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menegaskan dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat koperasi sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
Ia menyebut koperasi sangat selaras dengan semangat gotong royong yang menjadi nilai dasar masyarakat Indonesia.
“Pemerataan ekonomi salah satunya melalui koperasi. Karena itu kami sepakat bahwa koperasi di Jember ke depan tidak hanya berkembang di kalangan generasi lama, tetapi juga harus menjadi ruang ekonomi bagi generasi milenial dan generasi Z,” ujarnya.
Gus Fawait juga mendorong pengenalan koperasi sejak dini di lingkungan pendidikan agar generasi muda memahami nilai dan jati diri koperasi.
Pemerintah Kabupaten Jember, katanya, akan terus bersinergi dengan Dekopinda dan Dinas Koperasi untuk memperkuat ekosistem koperasi di daerah.
“Kami ingin koperasi benar-benar menjadi kekuatan ekonomi di Jember. Jika koperasi bisa dikonsolidasikan dengan baik, maka dampaknya akan besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gus Fawait.
Ketua Dekopinda Kabupaten Jember periode 2026–2030, Ardi Pujo Prabowo, menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah menetapkan sejumlah prioritas kerja untuk lima tahun ke depan.
Salah satunya adalah memperkenalkan kembali Dekopinda kepada masyarakat luas agar keberadaannya semakin dikenal.
Selain itu, pihaknya juga akan fokus pada penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi melalui pelatihan, pendidikan, dan pendampingan manajemen.
Langkah tersebut dilakukan agar koperasi dapat dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Dekopinda juga berkomitmen memperluas kolaborasi antar koperasi serta membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna membuka akses pasar dan permodalan yang lebih luas.
Di tengah perkembangan teknologi, digitalisasi koperasi juga menjadi agenda strategis yang akan terus didorong. Menurut Ardi, pemanfaatan teknologi menjadi kunci agar koperasi tetap relevan dan mampu bersaing.
“Kami ingin koperasi di Kabupaten Jember mampu beradaptasi dengan era digitalisasi. Dengan teknologi, koperasi bisa meningkatkan pelayanan kepada anggota sekaligus memperkuat daya saing di pasar,” tuturnya.
ADVERTORIAL
Aktivitas Warga Melonjak Saat Ramadan, Dishub Jember Berlakukan Sistem Satu Arah di Kawasan Kampus
DETAIL.ID, Jember – Lonjakan aktivitas masyarakat selama Ramadan membuat arus lalu lintas di kawasan kampus Jember mengalami kepadatan signifikan, terutama menjelang waktu berbuka puasa.
Untuk mengurai kemacetan tersebut, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Jember menerapkan rekayasa lalu lintas berupa Sistem Satu Arah (SSA) mulai 13 Maret hingga 19 Maret 2026.
Rekayasa lalu lintas tersebut diberlakukan setiap hari pada pukul 15.30 hingga 18.00 WIB, waktu yang selama ini dikenal sebagai jam rawan kemacetan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, mengatakan penerapan SSA merupakan langkah yang diambil setelah pihaknya mengevaluasi kondisi lalu lintas selama Ramadan yang dinilai semakin padat.
“Selama bulan Ramadan ini, kondisi arus lalu lintas di wilayah kampus terpantau sangat padat dan macet. Kami menilai penempatan personel saja kurang optimal, sehingga diperlukan rekayasa lalu lintas berupa SSA untuk meningkatkan kelancaran,” ujar Gatot saat ditemui di lokasi, Jumat, 13 Maret 2026.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Dishub Jember bersama Satlantas Polres Jember menurunkan personel gabungan guna melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis.
Total terdapat 36 petugas yang diterjunkan, terdiri dari 24 personel Dishub dan 12 personel dari Satlantas Polres Jember.
Selain melakukan pengaturan arus kendaraan, tim gabungan juga melaksanakan operasi penertiban parkir di kawasan Segitiga Emas.
Penertiban difokuskan pada kendaraan yang parkir tidak sesuai tempatnya serta keberadaan juru parkir liar yang masih beroperasi.
“Kami menyisir kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya serta menindak juru parkir liar yang masih nekat beroperasi. Ini adalah bagian dari upaya menyeluruh agar akses jalan tetap lancar bagi masyarakat yang beraktivitas di sore hari,” katanya.
Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, Dishub Jember juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak Kamis malam melalui media sosial resmi serta koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT dan RW di sekitar kawasan kampus.


