ADVERTORIAL
Al Haris: Pangan Murah Wujud Nyata Kehadiran Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Jambi – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyampaikan bahwa pangan murah merupakan salah satu wujud nyata kehadiran Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat pembukaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) Tahun 2025 dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdakaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Jambi, bertempat di Halaman Kantor TVRI Jambi, Minggu kemarin, 3 Agustus 2025 pagi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPP TVRI Jambi serta pihak terkait yang telah menginiasi adanya kegiatan ini. Gerakan Pangan Murah ini merupakan sebuah inisiatif yang sangat penting dan strategis dalam upaya kita bersama menjaga ketahanan pangan dan stabilitas sosial ekonomi bagi masyarakat di Provinsi Jambi,” ucap Gubernur Al Haris.
Gubernur Al Haris mengatakan, ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, ditengah dinamika global saat ini dari krisis iklim, ketegangan geopolitik, hingga fluktuasi harga komoditas akses terhadap pangan yang layak menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan rendah.
“Gerakan Pangan Murah ini adalah wujud nyata kita bersama untuk melindungi daya beli masyarakat, menstabilkan harga, dan menjamin ketersediaan bahan pokok penting lainnya,” kata Gubernur Al Haris.
“Kegiatan yang diadakan hari ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan Swasembada Pangan Nasional. Tentunya Gerakan Pangan Murah seperti ini merupakan bentuk dukungan kita bersama terhadap program tersebut, yang sangat efektif dalam menekan gejolak harga, mendorong stabilitas pasar, dan mendukung daya beli masyarakat,” katanya.
Selain itu kata Gubernur Al Haris,Gerakan Pangan Murah hari ini juga menjadi langkah konkret dalam menekan inflasi Provinsi Jambi.
“Dengan adanya Gerakan Pangan Murah ini, diharapkan dapat memicu penurunan laju inflasi Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk mendukung program-program seperti ini melalui kebijakan yang berpihak pada rakyat, fasilitasi distribusi bahan pokok, serta pemberdayaan petani dan UMKM pangan lokal. Sebagaimana program prioritas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, yakni Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah dalam rangka Mewujudkan Visi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT,” ujar Gubernur Al Haris.
“Kegiatan hari ini sekaligus menunjukkan bagaimana media publik, khususnya TVRI, tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial. Ketika media tidak hanya melaporkan, tetapi juga terlibat langsung dalam aksi nyata seperti Gerakan Pangan Murah ini, maka fungsi pelayanan publiknya benar-benar terasa dan berdampak,” tuturnya.
Gubernur Al Haris berharap kegiatan Gerakan Pangan Murah menjadi sinergi yang bisa ditiru oleh berbagai pihak lainnya baik di sektor swasta maupun media-media lokal.
“Pemerintah Provinsi Jambi sangat terbuka untuk terus bersinergi dengan TVRI Jambi maupun lembaga lainnya dalam memperluas jangkauan kegiatan serupa. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa gotong royong dan solidaritas sosial adalah kekuatan kita dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan pangan,” kata Gubernur Al Haris.
Sementara itu, Direktur utama LPP TVRI Iman Brotoseno menyampaikan, pangan murah adalah bentuk kerja sama LPP TVRI dengan badan pangan, dan pemerintah daerah dengan tujuan bahwa kegiatan bazar ini merupakan langkah strategis untuk memperlancar distribusi kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
“Saat ini, sembako dengan harga terjangkau sangat dibutuhkan dan diharapkan masyarakat. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya mewujudkan harapan itu,” ujar Iman.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata, Wali Kota Jambi, dr. Maulana, Wakil Bupati Sarolangun, Wakil Bupati Kerinci, Asisten II Sekda Provinsi Jambi Johansyah, Para OPD terkait Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan para pelaku UMKM, serta para undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Hesti Haris: IBI Adalah Mitra TP-PKK Dalam Layani Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jambi

Jambi – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris) mengatakan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) adalaha mitra strategis TP-PKK dalam melayani kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Hal tersebut dikatakannya saat memberi sambutan dalam Pengukuhan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin, 4 Agustus 2025 pagi.
“Alhamdulillah, pengukuhan Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi telah dilaksanakan, dengan diketuai oleh Ibu Dewi Novista lilis selaku ketua dan jajaran pengurus lainnya. Kami berharap, para bidan yang telah berjasa dan menjadi idola ditengah masyarakat ini dapat terus meningkatkan peran mereka. Kami berharap mereka dapat lebih mengedukasi masyarakat selain memberikan pelayanan, sehingga kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat. Hal ini sangat mungkin terwujud mengingat suara bidan sangat didengar oleh masyarakat, terutama didaerah pedesaan,” ujar Hj. Hesti Haris.
“Bidan merupakan entitas yang signifikan. Dengan demikian, organisasi ini menjadi mitra strategis bagi Tim Penggerak PKK dan pemerintah, khususnya dalam upaya preventif. Contohnya, pencegahan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, pencegahan pernikahan dini, serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, edukasi mengenai zat kimia berbahaya bagi generasi muda juga sangat krusial. Bidan memiliki peran sentral dalam masyarakat, bahkan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para bidan Provinsi Jambi atas dedikasi dan pengabdiannya dalam melayani serta mengayomi masyarakat. Kami, sebagai TP-PKK, sangat merasakan manfaatnya,” katanya.
Dalam sambutannya tersebut Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesti Haris juga menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai wadah organisasi bidan se-Provinsi Jambi. “Dengan keyakinan penuh, kami percaya bahwa IBI memiliki peran krusial dalam memajukan organisasi bidan se-Provinsi Jambi. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh anggota organisasi atas pengukuhan ini.
Pemberdayaan organisasi ini sangatlah luar biasa. Kami berharap, dengan pengukuhan ini, Provinsi Jambi akan mampu mengembangkan dan menggerakkan organisasi dibawahnya, sehingga memiliki visi dan misi yang selaras, terutama dalam mendukung program Jambi Mantap,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut Hj. Hesti Haris juga memberikan apresiasi kepada PD IBI Provinsi Jambi, para ahli dan bidan senior yang masih terus diberdayakan dalam pelayanan kesehatan. Meskipun kemajuan teknologi telah mempermudah akses informasi, pengalaman para senior dinilai tetap memiliki nilai yang tidak tergantikan, khususnya dalam proses persalinan dan persiapan kelahiran.
“Diharapkan, para bidan yang selama ini dikenal dan dihormati masyarakat dapat terus memberikan kontribusi besar dalam memajukan sektor kesehatan di lingkungan mereka,” ujarnya.
Selain itu, Hj. Hesti Haris mengajak PD IBI Provinsi Jambi mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini, pencegahan perilaku seksual pranikah dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
“Sebagai bagian dari upaya preventif, kami menginisiasi kampanye yang berfokus pada pencegahan pernikahan dini, pencegahan perilaku seksual pranikah, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kami akan menyampaikan informasi mengenai usia ideal untuk menikah. Meskipun tugas utama ibu-ibu dilapangan seringkali berfokus pada pendampingan ibu hamil hingga proses persalinan yang aman, pencapaian tujuan tersebut memerlukan pendekatan yang komprehensif. Perlu diakui bahwa angka pernikahan dini di Provinsi Jambi masih tergolong tinggi. Bahkan, berdasarkan laporan, terdapat kasus pernikahan pada usia 13 tahun, yang menunjukkan urgensi penanganan masalah ini,” katanya.
“Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada para bidan atas dukungan luar biasa yang telah diberikan. Kami berharap dapat terus bekerja sama, khususnya dalam mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, kami juga melibatkan PLKB dan tim penggerak PKK untuk berkolaborasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk mengenai pengaturan jarak kehamilan,” katanya.
Sebelumnya, Ketua PD IBI Bidan Dewi Novista Lilis mengatakan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) didirikan pada tanggal 24 Juni 1951 di Jakarta. Sebagai organisasi profesi, IBI telah menunjukkan pengalaman dan keberhasilan dalam melayani serta mengayomi bidan di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, selama 74 tahun.
“IBI berperan aktif dalam mendukung transformasi sektor kesehatan, membangun sinergi dengan pemerintah, melakukan konsolidasi internal, dan melakukan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait,” ujar Bidan Dewi Novista Lilis.
Bidan Dewi Novista Lilis juga mengungkapkan bahwa saat ini Provinsi Jambi telah menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya 11 pengurus cabang dan tiket kabupaten yang beranggotakan 8.055 bidan, dengan 565 tempat praktik mandiri, 115 bidan delima, dan 450 bidan yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi. “Para bidan ini berperan sebagai tenaga kesehatan profesional strategis dan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, yang memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan esensial pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, serta kesehatan reproduksi,” ujarnya.
Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jambi ini dikukuhkan Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH., MH. Pengukuhan ini turut dihadiri juga Kepala BKKBN Provinsi Jambi Drs. Putut Riyatno, M.Kes, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Drs. Saprimail Harahap, M.Kes, Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi Dr. dr. Herlambang, Sp.OG, KFM, Ketua DWP Provinsi Jambi Hj. Iin Kurniasih Sudirman, para Kepala OPD terkait dan undangan lainnya.
ADVERTORIAL
Sudirman Kukuhkan Pengurus PD IBI Provinsi Jambi

Jambi – Gubernur Jambi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH mengukuhkan Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI) Provinsi Jambi Periode 2023-2028, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin, 4 Agustus 2025 pagi.
Turut hadir pada pengukuhan ini Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, SE, Kepala BKKBN Provinsi Jambi, Ketua DWP Provinsi Jambi, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Direktur RSUD Raden Mattaher dan instansi terkait lainnya.
“Atas nama gubernur, saya mengukuhkan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) daerah Provinsi Jambi periode 2023-2028, sesuai dengan arahan gubernur, yang mengamanatkan IBI sebagai mitra strategis pemerintah provinsi dalam upaya penurunan stunting, menjaga kesehatan ibu dan anak, serta mengurangi angka kematian ibu dan anak, dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan secara keseluruhan,” ujar Sekda Sudirman.
Sekda Sudirman mengatakan bahwa Ikatan Bidan Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam sejarah perjalanan sistem kesehatan nasional. Dalam konteks daerah, keberadaan IBI tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi telah menjadi pilar utama dalam layanan kesehatan dasar, khususnya di lini terdepan pelayanan ibu dan anak. “Kita tahu bahwa bidan adalah figur penting dalam siklus kehidupan manusia dari kehamilan, persalinan, pasca persalinan, masa menyusui, hingga tumbuh kembang anak. Bahkan, di banyak daerah terpencil, bidan menjadi satu-satunya tenaga kesehatan yang bisa diandalkan oleh Masyarakat,” katanya.
Sekda Sudirman menuturkan, dengan tantangan dunia kebidanan dan kesehatan saat ini yang semakin kompleks, seperti masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, ancaman stunting, keterbatasan akses layanan di wilayah pinggiran, dan tantangan literasi kesehatan masyarakat adalah beberapa persoalan nyata yang harus dihadapi bersama.
“Dalam hal inilah, kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan organisasi profesi seperti IBI menjadi sangat krusial. Peran IBI sebagai penggerak, pelindung, sekaligus penyambung aspirasi para bidan di lapangan, sangat libutuhkan,” tuturnya.
Selain itu Sekda Sudirman juga mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi memandang IBI sebagai mitra strategis dalam mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen melalui salah satu program prioritas yaitu, Penguatan Sistem Kesehatan Primer dan Kualitas Pendidikan serta Program Jaringan Majukan Jambi (PRO- AMBI) melalui menu PRO-JAMBI SEHAT berupa Jaminan Kesehatan melalui BPJS bagi Keluarga Miskin, Bantuan Gizi bagi lbu Hamil, Balita dan Remaja, dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat guna peningkatan pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat.
“Dapat saya sampaikan juga, Prevalensi Stunting Provinsi Jambi tahun 2024 sebesar 17,1 persen lebih tinggi dibanding dengan tahun 2023 sebesar 13,5 persen. Penanggulangan stunting ini menjadi perhatian bersama, saya berharap 1BI dapat bersinergi dan berkontribusi bersama Pemerintah Provinsi Jambi antuk menurunkan angka Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi,” ujarnya.
“Saya percaya bahwa para pengurus yang baru saja dikukuhkan memiliki kapasitas dan semangat untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bangunlah organisasi yang kuat, profesional, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kembangkan budaya kerja yang kolaboratif dan inklusif, serta jadikan IBI sebagai sarana membesarkan nama profesi yang inovatif dan nemberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Terlebih, di era digital saat ini, penting bagi IBI untuk mulai merancang strategi komunikasi dan edukasi yang menjangkau generasi muda, keluarga muda, dan komunitas secara lebih luas. Jadikan profesi bidan sebagai ujung tombak pelayanan yang tidak hanya menyentuh fisik, tetapi juga menyentuh hati dan memberikan rasa aman bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, SE dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus PD IBI yang telah dilantik dengan harapan IBI Provinsi Jambi akan mampu mengembangkan dan menggerakkan organisasi dibawahnya, sehingga memiliki visi dan misi yang selaras, terutama dalam mendukung program Jambi Mantap.
“Dengan keyakinan penuh, kami percaya bahwa para ibu memiliki peran krusial dalam memajukan organisasi bidan se-Provinsi Jambi. Kami mengucapkan selamat kepada seluruh anggota organisasi atas pengukuhan ini. Pemberdayaan organisasi ini sangatlah luar biasa. Kami berharap, dengan pengukuhan ini, IBI Provinsi Jambi akan mampu mengembangkan dan menggerakkan organisasi dibawahnya, sehingga memiliki visi dan misi yang selaras, terutama dalam mendukung program Jambi Mantap,” ucap Hj. Hesnidar Haris.
Sebelumnya, Ketua PD IBI Provinsi Jambi Bidan Dewi Novista Lilis mengatakan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) didirikan pada tanggal 24 Juni 1951 di Jakarta. Sebagai organisasi profesi, IBI telah menunjukkan pengalaman dan keberhasilan dalam melayani serta mengayomi bidan di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi, selama 74 tahun.
“IBI berperan aktif dalam mendukung transformasi sektor kesehatan, membangun sinergi dengan pemerintah, melakukan konsolidasi internal, dan melakukan advokasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait,” kata Bidan Dewi Novista Lilis.
PEMPROV
Sekda Sudirman: Pemprov Akan Kejar 380 Titik Program MBG

Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Dr. H. Sudirman, SH, MH meresmikan dan melaunching SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) Pasir Putih yang berlokasi di Jln. H. Badar No. 36 Rt. 23 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jum’at, 1 Agustus 2025.
Hadir dalam kesempatan ini Wakil Wali Kota Jambi Diza Harza Aljosha, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko, Perwakilan Kemenko Polkam RI Kharisma Chandra, Kepala Yayasan Olivia Aliniasi bagi Pendidikan Pratiwi Anisa.
Dalam wawancaranya Sekda Sudirman mengapresiasi bagi para mitra yang bekerjasama dengan Pemerintah untuk mewujudkan Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi.
“Selamat kami ucapkan khusus bagi Yayasan Olivia yang dikomandoi oleh bu Tiwi beserta jajaran yang sudah menginisiasi untuk terbentuknya SPPG ini. Kita menyadari betul bahwa target yang akan kita wujudkan 380 titik dan MBG ini harus segera kita wujudkan dalam rangka untuk membantu anak-anak kita, ibu hamil, termasuk balita, terpenuhi gizinya,” ucap Sekda Sudirman.
Dikatakan Sekda Sudirman, dengan terpenuhinya makanan yang sehat bagi anak-anak dan ibu hamil akan meningkatkan SDM Indonesia.
“Terima kasih dan apresiasi juga kepada semua pihak yang sudah ikut membantu menyukseskan program MBG yang menjadi Asta Citanya pak Presiden, kolaborasi dan sinergi dari seluruh komponen insya Allah akan bisa merealisasikan tumbuh kembangnya anak, tumbuh kembangnya ibu dan balita itu menjadi sehat dan memiliki energi yang baik,” katanya.
Dijelaskan Sekda Sudirman, di Jambi masih harus mengejar untuk tersedianya penyediaan MBG.
“Di Jambi masih jauh, 251 dari 380. Ya, kita harus kejar lagi terutama untuk di kabupaten, kalau di Kota Jambi sudah sangat luar biasa. Semua intervensinya luar biasa untuk dapur bergizi gratis ini di kabupaten kota selain Kota Jambi, harus dipacu lagi,” katanya.
Sekda Sudirman juga mengungkapkan bahwa mitra dari pelaksana MBG harus terus didorong dan diyakinkan bahwa program ini juga memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
“Para pemodal ini harus memiliki pemahaman yang tersosialisasikan dengan baik.Ini kan ada kekhawatiran kalau bangun dengan uang sendiri, tapi nanti kalau pelunasannya seperti apa, masih ada kecemasan, keraguan, karena memang dapur ini didominasi oleh pihak yang bisa kita katakan pihak rekan yang memiliki modal awal untuk bisa membangun. Jadi kita harus perlu mendorong para pemodal untuk ikut bersama-sama dengan Pemerintah untuk bisa membantu berdirinya dapur bergizi gratis,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 Sujatmiko meyatakan bahwa Badan Gizi Nasional mengeluarkan suatu kebijakan dalam mendukung program makan bergizi gratis secara nasional.
“Sinergi kolaborasi dan kerjasama dengan unsur-unsur Kementerian, Lembaga TNI/Polri, termasuk pemerintah daerah dan kelembagaan-kelembagaan yang lain ini jumlahnya juga cukup signifikan dan perkembangannya cukup bagus sampai sekarang ini. Yang paling utama bahwa pemerintah atau Badan Gizi Nasional juga sangat menghormati dan menghargai kemitraan dari unsur mandiri. Baik itu perorangan, kelompok masyarakat maupun yayasan,” kata Sujatmiko.
Dijelaskan Sujatmiko, kondisi yang ada sekarang seluruh wilayah Indonesia sekarang ini berjumlah 2501 satuan pelayanan gizi.
“Jadi baru 2501 satuan pelayanan gizi, ini nanti tumpengnya sudah dipotong berarti menjadi 2502. Tetapi kita cukup bangga karena itu kontribusi adalah dari Provinsi Jambi dan ada juga yang agak cukup memprihatinkan karena Provinsi Jambi ini mendapat ranking 2 dari bawah. Jadi diantara 10 provinsi di Sumatera ini Provinsi Jambi. Keberadaan SPPG berkaitan dengan kuantitas atau jumlah ini adalah 2 dari bawah kita ada kita, ada Provinsi Bangka Belitung,” katanya.
Sujatmiko juga menerangkan bahwa hal ini tidak membuat berkecil hati karena perkembangan di Jambi cukup tinggi juga.
“Ini yang menyusul dalam proses ini sejumlah 156, ya mudah-mudahan nanti bisa menyalip provinsi yang lain. Bapak ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan bahwa mengapa hal tersebut atau pertumbuhan mungkin di luar wilayah Jawa relatif lebih lambat ya. Barangkali kita supaya tidak ragu-ragu, khususnya untuk calon mitra yang dari jalur mandiri. Kekhawatiran mitra khususnya mandiri ini hal yang terjadi sebelumnya yaitu pada bulan bulan Januari dan Februari dimana memang kondisi pada waktu itu anggaran yang ada belum bisa diturunkan untuk melaksanakan operasional satuan pelayanan pembangunan gizi. Pada awal operasional itu terdapat mitra yang harus menanggung dana talangan. Artinya menangani terlebih dahulu. Ini suatu hal yang sangat menakutkan,” katanya.