DETAIL.ID, Jambi – Terdakwa perkara korupsi penyaluran pupuk subsidi tahun 2020–2022 Herianto bin Jabak, mengakui dan menyesali perbuatannya dalam sidang pemeriksaan terdakwa yang berlangsung pada Rabu, 20 Agustus 2025 di Pengadilan Tipikor Jambi.

Awalnya saat dicecar oleh penuntut umum, pengecer pupuk subsidi yang merupakan pemilik Toko Auliya Tani sebagaimana didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.445.472.492 itu banyak berkelit, dengan menyampaikan sejumlah klaim pembelaannya.

Berdasarkan keterangan Herianto, ketika ditanya soal prosedur penyaluran pupuk subsidi yang ia lakukan. Pada tahun 2020 kelompok tani biasanya langsung menghubungi dirinya. Dia pun menyampaikan bahwa kelompok tani harus menyiapkan surat permohonan dan dokumen RDKK. Selanjutnya pengajuan tersebut ia teruskan pada distributor.

“Jadi sebelum petani memesan pupuk, saya koordinasi dulu dengan PPL-nya. Nanti PPL menyusun RDKK, mereka koordinasi sama kelompok tani,” ujar Herianto.

Dia juga mengungkap soal borok penyaluran oleh distributor yakni CV Celsi Yance hingga pihak ekspedisi. Dimana, CV Yance juga memberlakukan harga pupuk subsidi diatas HET. Kemudian terdapat biaya-biaya yang harus digelontorkan oleh pengecer terhadap ekspedisi.

“Jadi tidak sesuai dengan SPJB yang tertera, belum lagi kami mengeluarkan biaya untuk injak gas sopir (ekspedisi),” katanya.

Lebih lanjut, dia juga mengakui soal sejumlah blanko atau nota penebusan oleh petani yang diisinya sendiri. Atau tak sesuai antara volume pada nota penebusan dengan nominal sebenarnya. Soal ini Herianto mengaku bahwa dirinya sudah menyerahkan dan meminta kelompok tani untuk mengisi nota penebusan, namun tak semua petani menindaklanjutinya.

“Saya yang tulis. Karna tanpa ini mereka tidak bisa dapat pupuk. Sudah saya serahkan berulangkali, tapi ini nama pun tidak mereka isi,” katanya.

Penuntut Umum lalu kembali mencecar soal penyaluran tidak sesuai SPJB pada distributor. Disini Herianto kembali menyebut bahwa CV Chelsi tidak menjual sebagaimana kesepakatan. Sementara 2 distributor lainnya yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Pertani menjual pupuk sebagaimana SPJB.

“Bahasa mereka, kalau kalian sanggup silahkan. Kalau tidak, ya tidak usah. Itu kata Darul (CV Celsi),” ucapnya.

Penuntut Umum lantas menekankan terdakwa, apakah memahami betul kewajibannya sebagai pengecer pupuk subsidi dan juga SPJB dengan para distributor? Herianto mengaku paham. Namun menurutnya kalkulasi bisnis pupuk subsidi tidak akan masuk jika mengacu pada HET yang ditentukan pemerintah.

Alasan dia, harga rata-rata yang dipatok pemerintah berkisar Rp 3000/sak. Sementara biaya bongkar muat saja sudah menelan biaya serupa. Belum lagi menurutnya, petani banyak melakukan pembelian pupuk dengan cara berjenjang atau nyicil. Hal itu juga diklaim olehnya sehingga penyaluran pupuk kepada petani dilakukan lewat perantara yakni Ketua Kelompok Tani.

Jaksa Penuntut Umum pun lanjut menekankan soal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, yang pada salah satu poin menyebutkan: pengecer bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani di lokasi kios pengecer. Bukan kepada Ketua Kelompok Tani sebagaimana yang diterapkan olehnya.

Herianto kembali berdalih soal pembayaran oleh banyak petani yang berjenjang atau nyicil, sehingga menyerahkan pada kelompok tani agar ada penanggungjawab. Hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakannya hingga tidak dapat turun menemui langsung kelompok tani.

Ketika dicecar soal kerugian keuangan negara atas mark up dari harga HET, dan dipergunakan untuk apa duit-duit yang ia peroleh dari tindakan tersebut. Herianto ngaku lupa. Sementara Herianto ngaku lupa, JPU membacakan BAP-nya saat penyidikan. Dimana pada intinya terhadap dana kelebihan pembayaran yang ia terima, juga kembali berputar dalam pusaran bisnis pupuk subsidi tersebut.

Di antaranya, biaya bongkar pupuk (dari ekspedisi) sebesar Rp 200/sak, biaya injak gas supir sebesar Rp 100 ribu – 150 ribu, hingga biaya uang terima kasih pada Tim Verval sebesar Rp 250 ribu/penebusan pupuk subsidi.

“Sisanya ke mana? Selisih per sak Rp 30 – 35 ribu itu mana lagi sisanya, digunakan untuk apa?” ujar JPU.

“Sewa gudang, terus (untuk bisnis) ini kan saya pinjam di bank Pak, kan harus saya bayar. Sedangkan petani beli pupuk nyicil,” ujar Herianto menjawab.

Herianto pun menegaskan terkait penjualan pupuk diatas HET olehnya sebagaimana dakwaan penuntut umum. Menurutnya semua pengecer di Kabupaten Batanghari, melakukan hal yang serupa yakni menjual pupuk subsidi di atas HET.

Sementara itu Penasehat Hukum terdakwa, Aripari Notonegoro menyinggung soal legalitas gudang penyimpanan pupuk milik terdakwa. Hingga tim audit dari instansi lintas sektoral macam Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) hingga BPKP. Soal ini Herianto bilang bahwa proses audit berjenjang selalu berlangsung dan tokonya tidak pernah bermasalah.

“Pemeriksaan dari KP3 yang terdiri dari asisten 2 di kabupaten terus, dinas pertanian, perdagangan, kejaksaan, kepolisian. Itu pemeriksaan per 1 bulan 1 kali kalau enggak salah. Provinsi 3 bulan sekali, BPKP 6 bulan sekali dan BPK 1 tahun sekali. Selalu turun ke lapangan,” katanya.

Hakim Alfrety Marjohan Butar Butar kemudian menyoroti sifat terdakwa yang terkesan berbelit, serta menitik beratkan pada klaim pribadi soal untung rugi sehingga melakukan penjualan subsidi diatas HET, hingga penyaluran tidak sesuai peruntukan.

Hakim Alfrety pun menekankan kembali soal hak dan kewajibannya sebagai penyalur sebagaimana telah ditandatangani dalam surat perjanjian dan juga ketentuan yang terdapat dalam penyaluran pupuk subsidi.

Herianto pun akhirnya mengaku bersalah dan menyesal. Ia tak dapat berkelit lagi. “Saya mengaku menyesal yang mulia.Saya menyesal melakukan kesalahan sebagai pengecer, menjual diatas harga HET,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita