PERKARA
Komite Kredit Bersaksi di Sidang PT PAL: Dua Kali Pengajuan Kredit, yang Kedua Langsung Cair Selang Sehari
DETAIL.ID, Jambi – Dua orang Komite Kredit yang juga menjabat Relationship Manager pada Sentra Kredit Menengah (SKM) Bank BNI KC Palembang menjadi saksi di PN Jambi dalam perkara Korupsi Kredit Investasi dan Modal yang membelit Bank BNI dengan PT PAL.
Namun kedua saksi yakni Adhitya Summa Wardani dan Ade Yusriansyah tampak menghadiri persidangan tanpa membawa selembar pun dokumen yang berkaitan dengan pengajuan kredit investasi dan modal Bank BNI dengan PT PAL. JPU hingga Majelis Hakim PN Tipikor Jambi pun sempat menegur mereka namun sidang tetap berlanjut.
Di muka persidangan, saksi Adhitya Summa Wardani membenarkan bahwa tersapat pengajuan Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 90 miliar dan Kredit Modal Kerja (KMK) sejumlah Rp 15 miliar oleh PT PAL melalui Direktur saat itu yakni Wendy Haryanto pada Juli 2018. Kala itu menurut Adhitya, pengajuan dilakukan oleh Wendy lewat SRM yakni terdakwa Rais Gunawan.
Saksi yang juga berada dalam Komite Kredit SKM Bank BNI KC Palembang bersama 6 rekannya kala itu, pun mengaku bahwa pemeriksaan terhadap segala dokumen kelengkapan untuk pengajuan kredit hingga survei, telah dilakukan sebagaimana kriteria yang ditetapkan BNI.
“Ada 7 orang (Komite Kredit), termasuk terdakwa. Ada tim bisnis dan risiko. Yang disetujui oleh Komite, (nilai) maksimal Rp 80 miliar untuk Kredit Investasi dan Rp 15 miliar untuk KMK,” ujar Aditya, di persidangan pada Kamis, 11 September 2025.
Penuntut Umum lantas bertanya, bagaimana proses dari Komite Kredit sehingga pengajuan dapat persetujuan. Saksi mengklaim, pihaknya melakukan analisis terhadap objek agunan yakni pabrik PT PAL, 5 sertifikat tanah PT PAL, hingga 3 apartemen yang berlokasi di Jakarta.
“Kita lakukan analisis kapasitas perusahaannya, kapasitas produksi, penjualan. Kemudian ada kondisi usaha. Sehingga PT PAL, cukup prospektif kami nilai,” katanya.
Terungkap juga bahwa ternyata PT PAL tidak hanya melakukan 1 kali pengajuan. Beberapa bulan setelah permohonan pegajuan pertama, tepatnya pada 12 November 2018, PT PAL lewat Viktor Gunawan kembali mengajukan pengajuan.
Viktor kala itu disebut-sebut berurusan dengan Rais Gunawan untuk meloloskan pinjaman yang diajukan. Selang sehari, tepatnya pada 13 November 2018 pinjaman kredit berhasil dicairkan lewat Bank BNI KCU Jambi.
“Permohonan 12 November, kontrak hari di hari yang sama, dicairkan di 13 November,” katanya.
Majelis Hakim kemudian menanyakan apakah pihak Komite Kredit saat itu sudah mengetahui bahwa PT PAL masih punya hutang di Bank CIMB Niaga Medan senilai Rp 55 miliar dengan SHGB dan SHM PT PAL sebagai agunan.
Saksi membenarkan hal tersebut, menurutnya kredit juga diberikan demi keperluan take over atau refinancing atas aset dan tambahan modal untuk operasional PT PAL atau sederhananya membayar kredit macet PT PAL pada Bank CIMB Niaga.
“Boleh seperti itu?” ujar Hakim bertanya. “Boleh,” ujar saksi mengklaim.
Majelis Hakim juga kembali mempertanyakan, apakah komite kredit melakukan pengecekan atau BI Checking sebelum persetujuan kredit, hal itu sebagaimana terungkap bahwa sebelum mengajukan kredit pada Bank BNI. Pengajuan kredit PT PAL sudah ditolak oleh berbagai Bank macam Bank Mandiri, Danamon, HSBC.
Saksi terdiam beberapa saat. Hakim pun lanjut mencecar, ada hubungan apa Komite Kredit SKM BNI Palembang dengan Bengawan Kamto selaku pembeli PT PAL. Mengapa prosesnya pengajuan bisa begitu walaupun objek untuk kredit (PT PAL) diyakini tidak sehat keuangannya.
“Kenapa, karena dia nasabah?” ujar Hakim. Saksi hanya membenarkan bahwa Bengawan Kamto merupakan salah satu nasabah tanpa menjawab lebih jauh.
Lantaran keterangan para saksi tidak didasarkan pada dokumen resmi pengajuan kredit. Majelis Hakim lantas meminta kepada JPU agar kembali menghadirkan para saksi di agenda sidang selanjutnya lengkap dengan pimpinan dan anggota Komite Kredit lainnya pada SKM Bank BNI Palembang.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Korupsi Samsat Bungo: PTT Divonis Paling Berat, Mantan Kepala Divonis 2 Tahun Penjara
DETAIL.ID, Jambi – Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Bungo tahun 2019, Hasanul Fahmi, divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam perkara korupsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada Senin, 22 Desember 2025.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasanul Fahmi dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp 50 juta,” ujar Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan.
Selain Hasanul Fahmi, majelis hakim juga membacakan putusan terhadap enam terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama. Kasi Pelayanan Samsat Bungo tahun 2019, Irniyanti divonis pidana penjara 2 tahun dan denda Rp 50 juta. Vonis serupa juga dijatuhkan kepada Bendahara Penerimaan Samsat Bungo, Muhammad Sabirin yang dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta.
Sementara itu, hukuman lebih berat dijatuhkan kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Keuangan Daerah Samsat Bungo, Asep Hadi Suganda. Ia divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar.
“Apabila tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa atau diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” kata hakim.
Terdakwa lainnya, pekerja harian lepas UPT Samsat Bungo, Riki Saputra dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 309.397.300, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harta benda disita atau diganti pidana penjara selama 6 bulan.
Petugas keamanan Jasa Raharja Samsat Bungo, Muhammad Suhari divonis pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta.
Sementara kasir Bank Jambi yang ditempatkan di Samsat Bungo, Marwanto dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun 4 bulan dan denda Rp 100 juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 309.337.300 dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya disita atau diganti pidana penjara selama 6 bulan.
Adapun kasus korupsi Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Samsat Bungo tahun 2019 yang melibatkan tujuh terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp 1,9 miliar.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Lima Bulan Usai Lahan Terbakar, Pemilik Lahan 189 Hektare di Gambut Jaya Ini Ditetapkan Tersangka
DETAIL.ID, Jambi – Pemilik lahan sawit terdampak karhutla berinisial E di Desa Gambut Jaya, Kec Sungai Gelam, Kab Muarojambi akhirnya resmi berstatus tersangka setelah 5 bulan kasusnya bergulir di tangan polisi.
Sebelumnya tim gabungan berjibaku melakukan operasi pemadaman selama berhari-hari di lahan gambut yang baru ditanami sawit tersebut pada akhir Juli lalu.
Kini, Dir Krimsus Polda Jambi Kombes Pol Taufik Nurmandia mengungkap bahwa penyidik Sub Dit Tipidter Polda Jambi telah memeriksa sejumlah 23 saksi dan 4 ahli.
Penyidik, kata dia, juga telah melakukan gelar perkara berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, ahli dan sejumlah barang bukti di TKP.
“Berdasarkan hasil gelar perkara, kita menetapkan tersangka pemilih lahan berinisial E,” ujar Kombes Pol Taufik Nurmandia pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.
Berdasarkan perhitungan BPN, karhutla tersebut terjadi pada areal lahan dengan total luas mencapai 189 hektare. Perluasan lahan untuk perkebunan sawit dengan cara membakar diduga sebagai pemicu dari insiden karhutla.
Sosok pemilik lahan berinisial E, yang berasal dari daerah Medan, Sumatera Utara tersebut kini terancam dengan sanksi berat dari UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yakni ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 3 miliar.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Tangkap 2 Bandar Jaringan Medan, BNNP Jambi Musnahkan 61,785 Gram Sabu-sabu
DETAIL.ID, Jambi – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 61,785 gram di Kantor BNN Provinsi Jambi pada Senin kemarin, 22 Desember 2025.
Sebelum dimusnahkan, petugas melakukan uji keaslian terhadap barang bukti. Hasil pemeriksaan memastikan sabu tersebut merupakan narkotika golongan I.
Kepala BNN Provinsi Jambi Kombes Pol Rachmad Resnova mengatakan, barang bukti sabu-sabu itu berasal dari dua laporan kasus model (LKM) yakni LKM 012 dan LKM 018.
“Hari ini kita lakukan pemusnahan sabu-sabu sebanyak 61,785 gram,” kata Kombes Pol Rachmad.
Dalam pengungkapan kasus tersebut, BNN Jambi mengamankan dua tersangka yakni Eko Listiono dan Zainal Arifin. Keduanya ditangkap di wilayah Mestong, Kabupaten Muaro Jambi.
Rachmad menyebut, kedua tersangka merupakan bandar narkotika yang berperan melakukan pengeceran sabu-sabu sebelum diedarkan.
“Mereka bandar, karena melakukan pengenceran,” ujarnya.
Lebih lanjut, kedua tersangka diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika asal Medan, Sumatera Utara. Saat ini BNN Jambi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan lainnya.
“Kita akan terus kejar jaringannya,” katanya.
Dalam pemberantasan narkoba, BNN Jambi juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta melibatkan elemen masyarakat. Sebab menurut Kepala BNNP Jambi, masalah narkoba ini tidak bisa diselesaikan sendiri, melainkan harus melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita

