DAERAH
Generasi Milenial di Pesantren Tua: Bagaimana Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Tetap Relevan?
Oleh: Taufikkurahman
DI LERENG Bukit Barisan, di kota yang dikenal dengan udara sejuk dan tradisi intelektual Islamnya, sebuah pesantren yang telah berdiri sejak era kolonial Belanda menghadapi pertanyaan zaman yang menarik: bagaimana menyelaraskan nilai-nilai kelimuan klasik dengan dinamika generasi milenial yang hidup dalam gempuran digital, individualistik, dan menginginkan relevansi langsung?
Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang bukanlah monumen mati. Ia adalah organisme hidup yang beradaptasi. Jawabannya terhadap tantangan itu tidak dengan menolak modernitas, tetapi dengan menjadi “platform” atau wadah di mana tradisi dan modernitas berdialog secara produktif.
Generasi milenial dan Gen Z yang menghuni asrama Pesantren Kauman saat ini adalah generasi digital native. Mereka terbiasa dengan akses informasi instan, komunikasi horizontal di media sosial, dan menuntut transparansi serta partisipasi. Sementara, pesantren tradisional dibangun di atas fondasi hierarki keilmuan yang jelas, penghormatan mutlak pada guru (ta’dzim), dan kurikulum yang berorientasi pada teks-teks klasik.
Kauman Muhammadiyah memahami jurang generasi ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai medan dakwah baru. Kuncinya adalah translasi, bukan penghapusan.
Kitab Kuning dalam Bahasa Metaforis: Pengajian kitab seperti Ta’lim Muta’allim (etika menuntut ilmu) tidak hanya dibaca secara harfiah, tetapi didiskusikan konteksnya dalam dunia modern: “Bagaimana adab kepada guru dalam era pembelajaran online?” “Apa makna ‘ikhlas belajar’ di tengah budaya pencarian likes dan followers?”
Smartphone sebagai Wasilah, bukan Musuh: Dr. Derliana, MA Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, “Kami larang smartphone jika mengganggu proses belajar dan ibadah. Tapi kami wajibkan penggunaannya untuk riset, mengakses situs keislaman terpercaya, dan membuat konten dakwah positif. Mereka kami latih membuat video infografis tentang fikih, podcast kajian, dan mengelola media sosial pesantren.”
Ada “Tiga Strategi Utama Pesantren Kauman” agar relevansi ini tetap terjaga, diantaranya:
a. Kurikulum “Dual-Citizenship” Ilmuan:Santri dididik untuk menguasai dua “kewarganegaraan” keilmuan: dunia klasik dan kontemporer. Di pagi hari, mereka belajar ilmu agama dengan pendalaman kitab. Di siang dan sore, mereka terjun ke ilmu umum, kewirausahaan, dan literasi digital. Sebuah proyek kewirausahaan, misalnya, harus disertai analisis hukum Islam (fiqh muamalah) terkait transaksi jual-beli online. Di sini, ilmu tidak dikotomi, tetapi diintegrasikan dalam kasus nyata.
b. Metode Pembelajaran “Dialektis”, bukan Indoktrinatif: Ustadz tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran (sole authority), tetapi menjadi moderator diskusi. Forum bahtsul masail (membahas masalah kontemporer) dihidupkan dengan topik-topik yang dekat dengan generasi muda: “Hukum investasi crypto dalam Islam”, “Mengelola stres ala Rasulullah bagi generasi sandwich”, atau “Etika bermedia sosial berdasarkan konsep ghibah dan fitnah”. Santri didorong untuk mengemukakan pendapat dengan dasar dalil, diajarkan berpikir sistematis (manhaji), bukan sekadar menghafal.
c. Ruang Ekspresi dan Kreativitas Terstruktur: Pesantren Kauman memahami bahwa energi milenial perlu disalurkan. Mereka tidak mematikan kreativitas, tapi mengarahkannya. Lahirlah berbagai unit kegiatan:
Kauman Creative Hub: Tempat santri belajar desain grafis, editing video, dan menulis konten untuk dakwah.
Entrepreneurship Cell: Pelatihan bisnis online yang sesuai syariah, mulai dari pengolahan produk lokal, hingga jasa digital.
Komunitas Literasi: Tidak hanya baca kitab, tapi juga bedah novel, buat blog, dan resensi buku-buku pemikiran Islam modern.
Bagi generasi milenial, pertanyaan kritis adalah: “Apa relevansi ilmu ini untuk hidup saya sekarang dan masa depan?”
Pesantren Kauman menjawabnya dengan dua cara:
Link-and-Match dengan Dunia Nyata: Pembelajaran bahasa Arab tidak hanya untuk membaca kitab, tetapi juga untuk peluang karir di era pasar global dan diplomasi. Tahfizh Al-Qur’an dikembangkan dengan metode yang lebih variatif (seperti tahsin dengan teknologi audio) dan dikaitkan dengan penguatan mental health. Nilai-nilai pesantren seperti disiplin, kemandirian, dan integritas “dijual” sebagai soft skills premium di dunia kerja dan kewirausahaan.
Aksi Sosial sebagai Praktik Iman: Jiwa sosial milenial disalurkan melalui program-program nyata: bekerjasama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), mengajar anak-anak marginal di learning center, atau kampanye lingkungan. Iman tidak hanya abstrak, tetapi terbukti memberi solusi pada masalah masyarakat.
Proses adaptasi ini tidak mulus. Beberapa tantangan tetap ada, diantaranya:
Digital Divide: Tidak semua ustadz senior nyaman dengan teknologi, menciptakan kesenjangan digital dengan santri.
Tekanan Ekonomi: Banyak santri dari keluarga kurang mampu, yang membuat akses terhadap perangkat dan kuota internet menjadi beban tambahan.
Pergulatan Identitas: Menjaga keseimbangan antara menjadi “cukup modern” untuk relevan, namun “cukup tradisional” untuk tidak kehilangan ruh dan keunikan sebagai pesantren.
Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang tetap relevan karena ia memahami suatu prinsip mendasar: Yang tua bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk diberi napas baru. Yang baru bukan untuk ditakuti, tetapi untuk disaring dan diislamkan.
Mereka tidak sekadar “menampung” generasi milenial, tetapi secara aktif membentuk mereka menjadi “milenial Muslim yang berakar” – generasi yang akidahnya kokoh berdasarkan pemahaman ulama salaf, namun metodologi dan pendekatannya segar, kontekstual, dan solutif.
Di tangan merekalah, kitab kuning tidak berdebu, tetapi terbuka di satu layar, sementara di layar lainnya terbuka peluang dan permasalahan dunia kontemporer. Kauman membuktikan bahwa pesantren tua bisa menjadi inkubator paling strategis untuk melahirkan pemimpin masa depan: yang paham tradisi, tapi tidak gagap zaman; yang melek digital, tapi tidak kehilangan adab; yang hidup di dunia, tetapi punya pijakan yang kuat untuk akhirat. Inilah relevansi sejati yang mereka tawarkan.
DETAIL.ID, Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengikuti Rapat Kerja bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI), di Gedung Nusantara I, Jakarta pada Selasa, 1 September 2026. Rapat ini membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria sekaligus menghimpun masukan dari lembaga lintas sektor untuk memperkuat muatan substansinya.
“Kami berharap RUU Pengaturan Reforma Agraria ini tidak sekadar menjadi aturan administrasi biasa, melainkan bertransformasi menjadi instrumen keadilan sosial yang mengikat secara hukum bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan, serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujar Wamen Ossy.
Pembahasan yang dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, ini berlangsung dengan melibatkan Kementerian Kehutanan serta pimpinan Komisi II dan Komisi IV DPR RI. Pertemuan kali ini jadi langkah untuk menggali perspektif seluruh pihak mengenai persoalan agraria. Mulai dari yang berkaitan dengan kawasan hutan, soal penguasaan tanah oleh masyarakat, dan soal kewenangan antarlembaga.
Di hadapan peserta rapat, Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan sejumlah usulan untuk penguatan materi RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria. Beberapa di antaranya, penguatan di poin tujuan Reforma Agraria, pengaturan cakupan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), kategori dan prioritas subjek penerima TORA, serta poin penataan aset dan penataan akses.
Sehubungan dengan penataan aset, Wamen Ossy menekankan bahwa pelaksanaannya perlu berjalan beriringan dengan penataan akses. Dengan begitu, tanah yang diterima masyarakat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan.
“Artinya masyarakat tidak kemudian menerima tanah tersebut dari negara, kemudian mereka jual kepada pengusaha dan akhirnya mereka kembali terjebak dalam roda kemiskinan. Ini hal-hal yang perlu kita hindari,” kata Wamen Ossy yang hadir dalam rapat dengan didampingi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
Wamen Ossy juga menginginkan kebijakan mengenai penyelesaian konflik agraria diatur secara lebih jelas di dalam RUU Pengaturan Reforma Agraria. Aturan tersebut lengkap, termasuk detail topologi dan mekanisme penyelesaian konfliknya.
Penguatan materi RUU Pengaturan Reforma Agraria tersebut selanjutnya mencakup aspek kelembagaan. Wamen Ossy menilai, perlu ada kejelasan mengenai hubungan dan pembagian kewenangan apabila RUU tersebut mengamanatkan pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria. Selain itu, pemantauan, pengendalian, pelaporan, sanksi, pendanaan, serta alokasi anggaran menurutnya juga perlu diatur agar pelaksanaan Reforma Agraria memiliki landasan dan mekanisme yang jelas.
Kejelasan aspek kelembagaan dan kewenangan tersebut ia nilai penting karena pelaksanaan Reforma Agraria memang melibatkan berbagai sektor dan tidak terlepas dari persoalan penguasaan serta pemanfaatan tanah, termasuk yang berkaitan dengan kawasan hutan. Oleh karena itu, pembahasan RUU harus memperhatikan pentingnya sinergi antara kebijakan pertanahan dan kehutanan untuk menyelaraskan kewenangan serta mencegah potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Dalam pertemuan ini, Wakil Menteri Kehutanan, Ketua Komisi II DPR RI, serta para Anggota Baleg DPR RI turut menyampaikan pandangan terkait muatan RUU. Masukan dari berbagai pihak jadi cara untuk melihat persoalan agraria secara lebih menyeluruh, sekaligus memastikan pengaturan Reforma Agraria dapat diterapkan lintas sektor.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menilai masukan dari kementerian dan komisi penting untuk menyempurnakan naskah akademik sekaligus memastikan RUU mampu mengintegrasikan kebijakan pertanahan dan kehutanan.
“Persoalan agraria saat ini bersifat struktural dan tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan administratif sektoral semata. Sinergi kelembagaan diharapkan dapat menghasilkan desain Reforma Agraria yang terintegrasi,” tuturnya. (*)
DAERAH
Tekan Stunting hingga Perbaiki Infrastruktur, Bupati M. Syukur Berkeliling dan Berkantor di Muara Siau
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur, melakukan kunjungan kerja dalam rangka program berkantor di Kecamatan Muara Siau, 5-6 September 2026.
Agenda kunker diawali dengan penyerahan bantuan program Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting (Genting) kepada delapan warga penerima sasaran di Kantor Camat Muara Siau.
Delapan penerima bantuan Genting tersebut meliputi Aisyah Humaira (Desa Muara Siau), Aretha Khanza dan Mala Pranida (Desa Rantau Macang), Haiza Nur Hafizah (Desa Pasar Muara Siau), Chaira Nadifa (Desa Sungai Ulas), Alifa Zea Ananda (Desa Rantau Bidaro), Ahmad Paharudin (Desa Perdun Temeras), serta Aqila Nayla (Desa Teluk Sikumbang).
Dalam sambutannya, Bupati M. Syukur menekankan pentingnya keberlanjutan program pencegahan stunting. Ia mengapresiasi capaian Kabupaten Merangin yang baru saja meraih penghargaan dari media nasional atas keberhasilan menekan angka stunting di tingkat regional Sumatra.
“Program orang tua asuh ini akan terus kita perkuat untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat terpenuhi,” ujar M. Syukur di hadapan jajaran OPD, Camat Muara Siau, serta para tokoh masyarakat setempat.
Selain fokus pada penanganan gizi dan stunting, Bupati juga menyoroti perbaikan sarana pelayanan publik dan fasilitas infrastruktur di wilayah Muara Siau. Seperti renovasi Kantor Camat yang kondisi dinilai kurang layak dan telah diusulkan dalam APBD Perubahan agar segera mendapatkan perbaikan fisik.
Bupati M. Syukur juga melakukan perbaikan sejumlah titik infrastruktur jalan seperti di Desa Durian Rambun, Rantau Macang, dan Muara Siau dipastikan masuk dalam prioritas penanganan bertahap.
Disisi lain, Bupati M. Syukur juga menyiagakan alat berat jenis grader di tiap daerah pemilihan (dapil) untuk mengantisipasi kendala mobilitas warga agar perekonomian, akses pendidikan, dan layanan kesehatan tetap berjalan lancar.
Pada kesempatan yang sama, Bupati M. Syukur menginstruksikan Sekda dan Inspektorat untuk menindak tegas kedisiplinan ASN di lingkungan Kantor Camat Muara Siau, khususnya pegawai yang tidak menjalankan tugas pascapelantikan.
Usai menyapa warga dan menyalurkan bantuan di kantor camat, Bupati beserta rombongan melanjutkan agenda utama kunjungan kerja menuju Desa Durian Rambun. (*)
DETAIL.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Dermawan, mengajak jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyatukan visi dan misi dalam mendukung agenda transformasi layanan yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN. Ajakan itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal yang berlangsung di Jakarta pada Selasa, 1 September 2026.
“Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” kata Dalu Agung Darmawan kepada seluruh jajaran yang hadir secara luring dan daring.
Kementerian ATR/BPN saat ini tengah mentransformasi sejumlah layanan untuk mempermudah, mempercepat, dan memberikan kepastian lebih bagi masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui tiga transformasi yang diluncurkan pada hari Kemerdekaan RI yang ke-81 lalu, yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, dan Organisasi Berbasis Wilayah.
Transformasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ini menyentuh seluruh sendi organisasi. Dalu Agung Darmawan menegaskan, agar transformasi bisa berjalan dengan lancar, seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal harus berkontribusi sesuai perannya.
“Rekan-rekan sekalian, kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Sekjen ATR/BPN meyakini bahwa keberhasilan transformasi akan menjadi penentu tingkat kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Dengan memberikan layanan yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, maka persepsi akan layanan pertanahan dan instansi bisa terus membaik sejalan dengan pembenahan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN.
Rapat evaluasi dan peningkatan kinerja ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memastikan kinerja Sekretariat Jenderal berjalan sesuai target rencana kerja, termasuk dalam konteks transformasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan Organisasi Berbasis Wilayah. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Pusdatin dan seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN. (*)
Jenazah PMI Asal Arjasa Tiba di Jember Setelah Dipulangkan dari Malaysia
SAD Sialang Pungguk Adukan Konflik PT IKU ke DPR RI, Rocky Candra: “Saya Akan Kawal!”
Cara Cek Status Kepesertaan JKN dengan Mudah lewat Mobile JKN dan PANDAWA
Wamen Ossy Rapat Kerja Bersama Baleg DPR RI Bahas Penyusunan RUU Reforma Agraria
Gelombang Tajemtra 2026: Rekor 25 Ribu Peserta Membludak Hingga Diangkut Kereta Api Gratis
Dulu Dikira Ribet, Ternyata Urus JKN Cukup dari HP
Tekan Stunting hingga Perbaiki Infrastruktur, Bupati M. Syukur Berkeliling dan Berkantor di Muara Siau
Hampir 30 Tahun Tak Tuntas, Masyarakat Adat SAD Sialang Pungguk Adukan Konflik PT IKU ke Komnas HAM
Kades Benteng Rendah Sah Dipecat
GERAM Demo Guarantor Batu Bara Jambi AE dan NA Hingga ke KPK, Minta KPK Monitoring dan Supervisi
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
