Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

RUPS Bank Jambi Bahas Kinerja Tahunan dan Insiden Siber, Laba Tembus Rp330 Miliar

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Bank Jambi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas laporan kinerja 2025 sekaligus perkembangan insiden serangan siber yang terjadi beberapa hari lalu. Rapat berlangsung di Lantai 2 Gedung Mahligai, Rabu, 25 Februari 2026 malam.

RUPS tersebut dihadiri langsung oleh Al Haris selaku Gubernur Jambi, para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi sebagai pemegang saham, serta jajaran komisaris dan direksi Bank Jambi.

Dalam keterangannya usai rapat, Al Haris menyampaikan bahwa agenda utama RUPS adalah membahas laporan akhir tahun terhadap kinerja Bank 9 Jambi sepanjang 2025.

“Pertama, rapat malam hari ini kami membahas laporan akhir tahun terhadap kinerja tahun buku 2025 Bank 9 Jambi. Alhamdulillah, kinerja Bank Jambi di tahun 2025 cukup baik, sehingga laba kita juga cukup baik di tahun ini, yakni sebesar Rp330 miliar,” ujar Al Haris.

Menurutnya, capaian laba tersebut menjadi indikator positif atas kinerja manajemen dan kepercayaan masyarakat terhadap bank kebanggaan daerah itu.

Namun demikian, RUPS juga membahas insiden serangan siber yang sempat mengganggu layanan perbankan Bank Jambi dalam dua hari terakhir.

“Kedua, tentu kita tahu bahwa dua hari kemarin telah terjadi insiden siber yang menyerang Bank Jambi. Karena ini berkaitan dengan pemegang saham, para bupati dan wali kota, maka Bank Jambi wajib melaporkan persoalan itu kepada para pemegang saham,” katanya.

Al Haris menegaskan, insiden tersebut kini dalam penanganan serius berbagai otoritas terkait. Ia menyebut, proses audit forensik tengah dilakukan guna menelusuri sumber serangan dan alur transaksi yang terdampak.

“Karena ini insiden siber, Bank Indonesia langsung mengambil alih, bersama OJK, PPATK, dan kepolisian. Saat ini sedang dilakukan audit forensik untuk melihat pihak luar yang melakukan serangan serta ke mana arah keuangannya,” katanya.

Gubernur memastikan, hingga saat ini tidak transaksi di kantor cabang tetap berjalan normal, meski untuk sementara layanan ATM dan mobile banking belum dapat digunakan.

“Transaksi berikutnya tidak ada masalah. Masyarakat masih bisa mengambil uang di Bank Jambi, hanya saja tidak melalui ATM. Untuk sementara, ATM dan mobile banking diblokir karena proses audit forensik masih berjalan,” ucapnya.

Al Haris menambahkan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Bank Indonesia agar layanan digital tersebut dapat segera diaktifkan kembali setelah proses pemeriksaan dinyatakan aman.

“Kami sedang berkomunikasi supaya secepatnya bisa dibuka. Ini yang sedang dikomunikasikan, tentu dengan tetap mengutamakan keamanan sistem,” ujarnya.

Gubernur mengajak masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak benar, seraya memastikan bahwa dana nasabah dalam kondisi aman dan menjadi prioritas perlindungan.

“Intinya Bank Jambi tanggung jawab sepenuhnya dan kami pemegang saham ini juga akan tanggung jawab ya terhadap nasabah-nasabah yang ada di Bank Jambi,” tuturnya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Buka Pendaftaran Pemasangan Listrik Gratis Bagi Warga Kurang Mampu

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember, Muhammad Fawait. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membuka pendaftaran program pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu mulai awal Maret 2026.

Pendaftaran bisa melalui nomor narahubung Wadul Gus’e 0811-3031-1188 dan tautan https://s.id/DaftarListrikGratisJember⁠.

Program ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam membantu warga kurang mampu untuk memperoleh pemasangan listrik tanpa biaya.

Pemkab Jember mengarahkan masyarakat yang memenuhi kriteria segera menghubungi nomor yang telah disediakan atau mengisi formulir secara daring melalui tautan resmi tersebut agar proses pengajuan bisa segera diproses.

Untuk mengikuti program ini, warga wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Surat Kartu Keluarga (KK)
  3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Terdaftar DTKS
  4. Mengisi Formulir Pendaftaran

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, memastikan program ini tidak memungut biaya dalam bentuk apa pun.

Ia memastikan pemasangan listrik dilakukan secara gratis bagi warga yang lolos verifikasi.

“Gratis! Daftarnya ke nomor ini (0811-3031-1188). Semua karena cinta,” kata Gus Fawait dari tanah suci Mekkah, Selasa, 3 Maret 2026.

Terkait waktu realisasi, Gus Fawait menyampaikan pemasangan listrik gratis menyesuaikan jumlah pendaftar dan proses lanjutan yang berjalan.

“Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan (pemasangan listrik gratis, red). Nanti kalau jumlahnya banyak bisa multiyears (tahun jamak, red),” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan program ini berjalan berkat dukungan dua anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi dan Kawendra Lukistian, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait untuk warga Jember.

Pemkab Jember memproses setiap pendaftar yang masuk melalui nomor telepon maupun tautan resmi sesuai prosedur.

Program ini membuka akses bagi warga kurang mampu di Jember untuk memperoleh sambungan listrik gratis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pihak terkait.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs