DAERAH
Usai Paripurna DPR RI, M. Shadiq Pasadigoe Tekankan Penguatan Ekonomi Daerah, Hukum, dan Infrastruktur Sumbar
DETAIL.ID, Jakarta – Usai pelaksanaan Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Ir. M. Shadiq Pasadigoe, SH., MM, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, menyampaikan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daerah pasca-reses.
Dalam rapat yang disiarkan secara daring melalui tautan resmi s.id/RAPURKe-7, Shadiq menegaskan bahwa pembangunan nasional harus sejalan dengan kebutuhan nyata di daerah, terutama dalam bidang ekonomi rakyat, penegakan hukum, dan perbaikan infrastruktur dasar.
“Paripurna bukan sekadar agenda seremonial, tetapi tanggung jawab politik dan moral untuk membawa suara rakyat dari daerah ke pusat. Sumatera Barat memerlukan perhatian serius, terutama di sektor ekonomi dan penegakan hukum,” ujar Shadiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Ekonomi Sumbar Tumbuh, Tapi Perlu Dorongan Pemerintah Pusat
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dalam publikasi Sumatera Barat Dalam Angka 2024, ekonomi Sumbar pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,36 persen (c-to-c) dengan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 367,45 triliun.
Pertumbuhan tertinggi tercatat di sektor pertanian, perdagangan, dan penyediaan akomodasi, sedangkan sektor konstruksi dan industri pengolahan masih tumbuh lambat.
“Angka pertumbuhan itu cukup baik, namun belum mencerminkan kesejahteraan rakyat secara merata. Pemerintah pusat harus memperkuat dukungan untuk UMKM dan koperasi, karena di situlah denyut ekonomi rakyat sesungguhnya,” ujar Shadiq.
Data BPS menunjukkan terdapat lebih dari 600 ribu pelaku UMKM di Sumbar, tetapi baru sekitar 18 persen yang terhubung ke ekosistem digital. Karena itu, ia mendorong perluasan pembiayaan mikro berbasis syariah melalui Koperasi Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT), BTM agar masyarakat nagari memiliki akses permodalan yang berkeadilan, dan sekarang telah mulai hadir Koperasi Merah Putih.
Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah
Berdasarkan publikasi Statistik Daerah Sumatera Barat 2024, sekitar 27 persen jalan kabupaten dan kota di provinsi ini masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
“Infrastruktur adalah kunci pemerataan. Kita butuh percepatan program perbaikan jalan dan jembatan di daerah pedalaman. Termasuk digitalisasi nagari agar anak-anak muda punya peluang yang sama dalam pendidikan dan ekonomi,” kata Shadiq.
Ia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur, serta program padat karya yang melibatkan masyarakat lokal.
Soroti Penegakan Hukum dan Kondisi Lapas di Sumbar
Sebagai anggota Komisi XIII DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, Shadiq juga menyoroti persoalan klasik lembaga pemasyarakatan di Sumatera Barat. Beberapa Lapas lama di Padang, Batusangkar dan Bukittinggi masih mengalami kelebihan kapasitas hingga 180 persen serta minim fasilitas pembinaan.
“Lapas bukan tempat membuang orang, tetapi ruang membina manusia. Pemerintah harus mempercepat modernisasi sistem pemasyarakatan dan memperluas program pembinaan berbasis agama dan kemandirian,” ujarnya.
Ia juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, PERTI, dan pesantren dalam pembinaan moral warga binaan.
Pendidikan dan Penguatan SDM
Di bidang pendidikan, Shadiq menilai pemerataan akses pendidikan tinggi di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan. Menurut Sumbar Dalam Angka 2024, angka partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 23,1 persen, di bawah rata-rata nasional 28 persen.
“Banyak anak nagari cerdas tetapi terkendala biaya dan jarak. Perguruan tinggi daerah seperti Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Unidha Padang dll nya, harus terus diperkuat perannya untuk melahirkan generasi unggul dan berakhlak,” katanya.
Shadiq juga mengusulkan agar pendidikan vokasi dan wirausaha lokal dimasukkan ke dalam program strategis pemerintah untuk mengurangi pengangguran.
Komitmen Restorasi dan Pembangunan Berkeadilan
Menutup pernyataannya, Shadiq menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan restorasi dan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Sumatera Barat.
“Politik bagi kami di NasDem adalah jalan pengabdian. Kami akan terus menyuarakan kebutuhan rakyat, memperkuat hukum yang berkeadilan, dan memastikan pembangunan berpihak kepada yang lemah,” tuturnya.
Reporter: Diona
DAERAH
Modal Rp 35 Juta Jadi Rp 700 Juta, Bupati M. Syukur Dorong Desa Durian Rambun Raih Penghargaan Nasional
DETAIL.ID, Jambi – Prestasi gemilang yang ditunjukkan Desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, menuai apresiasi tinggi dari Pemerintah Kabupaten Merangin.
Betapa tidak, lewat pengelolaan dana ketahanan pangan yang efisien sebesar Rp 35 juta, desa Durian Rambun mampu memanen padi ladang dengan nilai ekonomi mencapai Rp 700 juta.
Keberhasilan fantastis ini disampaikan langsung oleh Bupati Merangin, M. Syukur, di hadapan ratusan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Merangin.
Menurut Bupati, capaian ini merupakan bukti bahwa kreativitas dalam mengelola anggaran desa dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan warga.
Atas dedikasi tersebut, Desa Durian Rambun kini menjadi satu-satunya desa di Kabupaten Merangin yang dipercaya menerima bantuan dari pemerintah pusat dalam program penyelamatan kelestarian hutan.
Bupati M. Syukur pun menegaskan komitmennya untuk membawa prestasi ini ke tingkat nasional.
“Keberhasilan ini akan segera saya laporkan kepada Menteri Pertanian. Saya ingin Desa Durian Rambun mendapatkan penghargaan resmi dari Kementerian atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mendukung program ketahanan pangan nasional secara mandiri,” ujar M. Syukur dengan nada bangga.
Bupati juga meminta seluruh kepala desa di Merangin menjadikan Durian Rambun sebagai motivasi dan tolak ukur dalam pemanfaatan anggaran desa. Ia menekankan bahwa dana desa tidak hanya sekadar dihabiskan, tetapi harus mampu diputar menjadi motor penggerak ekonomi.
“Yang pemerintah butuh saat ini adalah kreativitas dalam memanfaatkan peluang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Desa Durian Rambun ini adalah contoh yang baik. Potensinya sangat besar, apalagi jika nanti dikolaborasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fokus pemerintah,” tuturnya. (*)
DAERAH
Perputaran Uang MBG Capai Rp 57 Miliar, Bupati M. Syukur Dorong Desa Tangkap Peluang Ekonomi
DETAIL.ID, Merangin – Bupati Merangin, M. Syukur mengungkapkan potensi ekonomi luar biasa dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Diperkirakan, perputaran uang dari program ini di Kabupaten Merangin mampu menembus angka Rp 57 miliar setiap bulan.
Hal tersebut ditegaskan Bupati saat memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama ratusan Kepala Desa (Kades), anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Pendopo Rumah Dinas Bupati pada Selasa, 17 Maret 2026.
Bupati memaparkan bahwa program MBG bukan sekadar pemenuhan gizi bagi siswa, melainkan motor penggerak ekonomi yang masif di tingkat akar rumput. Ia merinci bahwa sebagian besar anggaran tersebut akan mengalir langsung ke masyarakat melalui rantai pasok bahan pangan.
“Satu unit MBG itu per bulannya sekitar satu miliar rupiah. Jika di Merangin ada 57 titik MBG, maka duit yang masuk ke daerah kita mencapai Rp 57 miliar setiap bulan. Hampir 63 persen dari jumlah itu adalah uang yang dibelanjakan langsung kepada masyarakat,” ujar Bupati M. Syukur.
Untuk memastikan dampak ekonomi terasa maksimal di tingkat lokal, Bupati menekankan agar seluruh kebutuhan pangan — mulai dari telur, daging, ikan, sayuran, hingga buah-buahan — wajib disuplai oleh petani dan peternak setempat.
Ia menegaskan agar bahan pangan tidak didatangkan dari luar daerah. Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat Merangin menjadi aktor utama dan tidak menjadi penonton dalam program MBG.
“Kalau desa membangun peternakan ayam potong, ayam petelur, ikan dan sayuran, maka kebutuhan MBG dapat disuplai oleh desa. Artinya, ada perputaran ekonomi di desa dan Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret untuk mengorganisir potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin kini tengah mendorong penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama untuk mengambil peran sebagai pengelola suplai kebutuhan pangan.
“Program ini adalah peluang bisnis bagi masyarakat desa. Kita ingin BUMDes Bersama yang mengelola, sehingga ekonomi desa bergerak serentak dan mandiri,” kata Bupati. (*)
DAERAH
Operasi Ketupat Semeru 2026 Digelar, Polres Pasuruan Kota Siapkan Pos dan Layanan Maksimal Agar Mudik Aman
DETAIL.ID, Pasuruan – Dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, Polres Pasuruan Kota menggelar Operasi Terpusat Ketupat Semeru 2026 yang berlangsung mulai 13 hingga 25 Maret 2026. Operasi ini bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, dan lancar bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
Sejumlah titik strategis telah disiapkan sebagai pusat pelayanan dan pengamanan, di antaranya Pos Pengamanan Ngopak, Pos Rest Area 792A, Pos Pelayanan, serta Pos Terpadu di Alun-Alun Kota Pasuruan. Pos-pos ini difungsikan sebagai tempat istirahat pemudik, pusat informasi, serta layanan cepat kepolisian dan instansi terkait.
Kapolres Pasuruan Kota, AKBP Titus Yudho Uly, S.I.K., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya telah mengoptimalkan seluruh personel dan sarana pendukung guna memastikan kelancaran arus mudik tahun ini.
“Operasi Ketupat Semeru 2026 kami laksanakan secara terpadu bersama instansi terkait. Fokus kami adalah memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal agar masyarakat dapat mudik dengan aman dan nyaman,” ujarnya.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Pasuruan Kota, AKP Amrullah Setiawan, S.T.K., S.I.K., menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas serta pengawasan di titik rawan telah dipersiapkan secara matang.
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas serta memperhatikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan,” tuturnya.
Dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas, diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Beberapa kendaraan yang dibatasi meliputi: mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih; mobil barang dengan kereta tempelan maupun gandengan; kendaraan pengangkut hasil tambang, galian (tanah, pasir, batu), serta bahan bangunan.
Namun, terdapat pengecualian untuk kendaraan yang mengangkut kebutuhan penting seperti BBM/BBG, bahan pokok, pupuk, hewan ternak, serta penanganan bencana alam.
Selama pelaksanaan operasi, pelayanan SIM dan Samsat diliburkan mulai 18 hingga 24 Maret 2026, dan akan kembali beroperasi pada 25 Maret 2026.
Polres Pasuruan Kota juga membagikan sejumlah tips bagi pemudik, khususnya dalam kondisi cuaca hujan:
- Pastikan kendaraan dalam kondisi prima (rem, ban, lampu)
- Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman
- Hindari berkendara saat mengantuk, manfaatkan pos istirahat
- Gunakan jas hujan atau perlengkapan keselamatan
- Waspadai jalan licin dan genangan air
Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu menghubungi Layanan Polisi 110 apabila membutuhkan bantuan selama perjalanan.
Sejumlah warga mengaku terbantu dengan kehadiran pos pengamanan dan pelayanan yang disediakan. Salah satu pemudik, Andi (34), menyampaikan apresiasinya. “Dengan adanya pos polisi, kami merasa lebih aman. Bisa istirahat dan mendapat bantuan jika dibutuhkan. Sangat membantu perjalanan kami,” ujarnya.
Polres Pasuruan Kota turut mengucapkan: “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Selamat berkumpul bersama keluarga. Mudik Aman, Keluarga Bahagia.” (Tina)


