DETAIL.ID, Jambi – Sidang perkara korupsi DAK SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi TA 2022 kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jambi pada Rabu, 25 Februari 2026. Kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 3 saksi yang merupakan pejabat Dinas Pendidikan Provinsu Jambi saat kasus bergulir serta 1 broker.
‎
‎Mereka di antaranya, Riri Sutrisno selaku Kasubbag Keuangan dan Aset sekaligus PPTK, Rahmatul Dani selaku Kasubbag Program, dan Bukri selaku Kabid SMK yang berperan sebagai KPA.
‎
‎Bukri yang kini berstatus tersangka oleh Sub Dit Tipikor Polda Jambi, di persidangan mengaku tidak pernah menerima apa-apa dari terdakwa Rudi Wage Suparman. Dia juga mengungkap bahwa Varial Adhi Putra selaku PA lebih intens berhubungan dengan PPK.
‎
‎Hanya saja, dia mengaku pernah meminjam uang senilai Rp 200 juta dari Rudi Wage Suparman. Dalam perjalanannya Bukri juga mengaku bahwa terdapat item yang dibatalkan oleh PPK berdasarkan kesepakatan bersama dengan dalih, barang berupa komputer yang sampai tidak sesuai pesanan.
‎
‎”Setelah barang datang ke kantor, kita cek. Setelah kita cek, di situ ada Suryadi (Kasi Sarpras) Misriandi, dan lain-lain. Ternyata barang itu ada yang tidak hidup sama sekali. Ada yang hidup tapi mengeluarkan suara,” kata Bukri.
‎
‎Adapun barang tersebut merupakan item yang dibeli lewat e-Katalog dengan perantara Rudi Wage. Pemasalahan ini pun berlanjut, pada suatu waktu di Jakarta terdapat pertemuan antara Bukri, Zainul Hafis. Kala itu Gubernur juga disebut-sebut sedang ada perjalanan dinas di Jakarta.
‎
‎Dalam BAP yang dibacakan oleh JPU, Bukri disebut meminta Zainul Hafis agar menghubungi Rudi Wage dengan tujuan untuk menemui Gubernur dan membicarakan persoalan DAK. Namun di sini Bukri mengaku hal tersebut tak terealisasi.
‎
‎Meski mengaku tak dilibatkan secara penuh sebagaimana kewenangannya selalu KPA, BAP yang ada pada penuntut umum mengungkap bahwa Bukri aktif dalam berbagai pertemuan dengan penyedia hingga broker dalam membahas DAK.
‎
‎Ada juga hal yang cukup mencengangkan, dimana terungkap ada pertemuan antara Adi Varial selaku PA, Bukri, hingga Suryadi di rumah pribadi Varial. Topiknya tetap seputaran paket pengadaan alat peraga.
‎
‎”Diundang ke rumah (Varial). Ada yang nanya, kalau ada permasalahan bagaimana? Pak Kadis menyampaikan, kalau ada masalah dia tanggung jawab,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

DETAIL.ID, Probolinggo – Polres Probolinggo Polda Jatim akhirnya berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang menimpa seorang warga negara asing (WNA) di kawasan wisata Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Korban diketahui bernama MKJ (54), seorang WNA asal Thailand, yang kehilangan tiga tas dan tiga koper saat berwisata di Bromo pada Minggu, 15 Februari 2026. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian Rp 108.368.200.

Kapolres Probolinggo, AKBP. M. Wahyudin Latif, menjelaskan bahwa peristiwa pencurian terjadi di area parkir pintu masuk Desa Wonotoro perbatasan dengan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

“Modus operandi yang digunakan komplotan pelaku adalah dengan merusak kunci pintu mobil Hiace yang digunakan korban, kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalam kendaraan tersebut,” kata AKBP Latif, saat konferensi pers di lobi Mapolres Probolinggo pada Selasa, 24 Februari 2026.

AKBP Latif menerangkan, korban bersama rombongan tiba di Surabaya pada 14 Februari 2026 untuk berwisata. Setelah mengunjungi sejumlah destinasi, korban menginap di Probolinggo kemudian dini harinya menuju Bromo menggunakan kendaraan Hiace.

Setibanya di Pendopo Agung Ngadisari, korban dan rombongan berganti kendaraan dari Hiace ke Jeep untuk menuju kawasan Bromo, sementara tas dan koper milik korban tetap di dalam mobil Hiace.

Sekitar pukul 11.30 WIB, setelah kembali dari Bromo, korban mendapati kunci pintu depan sebelah kanan mobil telah rusak dan pintu dalam kondisi tidak terkunci.

“Setelah diperiksa, tiga tas dan tiga koper milik korban beserta isinya telah hilang. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Probolinggo,” ujar AKBP Latif.

Dari hasil penyelidikan, Satreskrim Polres Probolinggo Polda Jatim berhasil mengamankan tiga tersangka, yakni AR (34), sebagai eksekutor; ES (46), yang berperan sebagai otak atau dalang pencurian; dan NF (45) yang turut serta mengetahui perencanaan dan membantu menghilangkan barang bukti.

Tersangka AR diamankan pada 21 Februari 2026 di wilayah Kedopok, Probolinggo. Dari hasil interogasi, ia mengaku melakukan pencurian atas perintah ES. Petugas kemudian mengamankan ES beserta istrinya, NF, di rumahnya di Perumahan Pesona Graha Kencana, Kota Probolinggo.

“Dari pengungkapan ini, kami juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil Toyota Avanza Veloz yang digunakan saat beraksi, pakaian yang digunakan pelaku, serta koper milik korban yang sempat dibuang di sungai,” ujar AKBP Latif.

Kapolres Probolinggo juga menegaskan, pengungkapan kasus ini menjadi komitmen Polres Probolinggo Polda Jatim dalam menjaga keamanan kawasan wisata, khususnya destinasi internasional seperti Gunung Bromo.

“Kami pastikan setiap laporan akan kami tindak lanjuti secara profesional. Keamanan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menjadi prioritas kami,” ucap AKBP Latif.

Akibat perbuatannya, AR dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Sementara ES dan NF dipersangkakan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena turut serta melakukan tindak pidana. (Tina)

DETAIL.ID, Jambi – Sepuluh terdakwa korupsi proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Kerinci TA 2023 menerima tuntutan berbeda dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan paling berat jatuh pada eks Kadishub Kerinci sekaligus PPK yakni Heri Cipta dengan tuntutan 2 tahun dan 4 bulan pidana penjara.
‎
‎Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair. Namun para terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider, Pasal 3 junto Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 21 tahun 2000.
‎
‎Di samping Heri Cipta, terdakwa Nael Edwin selaku PPTK Dishub dituntut penjara 1 tahun dan 6 bulan. Tuntutan serupa dengan Direktur PT Wellfa Tehnika Mandiri, Fahmi, kemudian Jefron selaku Direktur CV Anugrah Karya, dan terdakwa Yuses Alkadira selaku ASN pada UKPBJ Kerinci.
‎
‎Sementara Sarpano Markis selaku Direktur CV Giat Aipa Wijaya, Gunawan Direktur CV Bulan Sabit, Amril Nurman Direktur CV Terta Amel Putri, Helpi Apriandi, dan Reki Eka Fictoni selaku pelaksana dituntut 1 tahun 8 bulan.
‎
‎”Terhadap 10 orang terdakwa itu kami tuntut berbeda-beda, namun tetap kami tuntut dengan Pasal Subsider dari dakwaan kami, Pasal 3,” ujar JPU Kejari Kerinci, Tomi Ferdian, usai sidang pada Selasa, 24 Februari 2026.
‎
‎Menurut Tomi, nilai pengembalian kerugian dari masing-masing terdakwa jadi salah satu pertimbangan perbedaan tuntutan Pidana pada 10 terdakwa. Sejauh ini Tomi bilang, nilai total pengembalian kerugian keuangan negara dari perkara ini mencapai Rp 1,8 miliar dari nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp 2,7 miliar.
‎
‎Disinggung terkait sejumlah anggota DPRD Kerinci periode 2019-2024 yang namanya disebut-sebut sepanjang persidangan. JPU Kejari Kerinci itu menekankan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam fakta persidangan dan diuraikan dalam tuntutan.
‎
‎”Terkait dengan aliran dana pada anggota dewan, ya mereka pada intinya menyangkal. Namun tidak menutup kemungkinan apabila ada bukti lebih lanjut. Dan (keterangan itu) juga sudah kami masukkan juga ke dalam tuntutan kami,” ujarnya.
‎
‎Atas semua tuntutan, seluruh terdakwa menyatakan bakal mengajukan pembelaan pada sidang yang bakal berlangsung pekan depan, 3 Maret 2026.

Reporter: Juan Ambarita‎