ADVERTORIAL
Gubernur Al Haris Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD: Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Kesejahteraan Masyarakat
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus memperkuat tata kelola keuangan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat penyelesaian berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Al Haris saat memberikan jawaban resmi atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Selasa, 14 Juli 2026.
Dalam penyampaiannya, Al Haris mengawali dengan mengapresiasi raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Pemprov Jambi untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah bersama DPRD. Semoga menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), meningkatkan manajemen risiko, memperbaiki administrasi keuangan, serta memastikan seluruh perangkat daerah patuh terhadap aturan yang berlaku.
Terkait pendapatan daerah, Al Haris menjelaskan realisasi pendapatan tahun 2025 mencapai Rp4,30 triliun atau 96,99 persen dari target Rp4,44 triliun.
Menurutnya, belum tercapainya target dipengaruhi kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor, relaksasi PKB, serta belum tersalurkannya Dana Bagi Hasil Pajak sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Ia juga menjelaskan, sejak diberlakukannya skema opsen PKB dan BBNKB pada Januari 2025, bagian penerimaan kabupaten dan kota langsung masuk ke rekening daerah masing-masing. Kondisi itu membuat penerimaan Provinsi Jambi berkurang sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Pemprov terus mencari sumber pendapatan baru melalui Pajak Alat Berat, Opsen MBLB, optimalisasi aset daerah, hingga penguatan basis data pendapatan.
Di sisi belanja daerah, Al Haris menyebut anggaran tetap difokuskan untuk kepentingan masyarakat. Realisasi belanja pendidikan mencapai 95,33 persen, kesehatan 91,72 persen, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat 94,55 persen.
Ia mengklaim berbagai program PRO JAMBI memberikan dampak nyata. Angka kemiskinan Jambi pada September 2025 turun menjadi 6,89 persen, terendah sepanjang sejarah dan lebih rendah dari rata-rata nasional. Rasio gini juga membaik menjadi 0,291, sementara tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 turun menjadi 3,99 persen.
Al Haris juga menjelaskan turunnya belanja modal dari Rp993 miliar pada 2024 menjadi Rp466 miliar pada 2025 disebabkan kebijakan efisiensi APBN dan APBD sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada berkurangnya DAK Fisik dan DAU Infrastruktur.
Meski begitu, Pemprov tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah proyek irigasi pada 2026 dan mengusulkan pembangunan infrastruktur melalui skema Inpres dengan nilai lebih dari Rp94 miliar.
Dalam sektor energi, Al Haris menyampaikan proses negosiasi Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja Jabung masih berjalan antara PT JII Perseroda dan PetroChina. Sementara untuk Wilayah Kerja Lemang, Jadestone Energy telah menyatakan komitmen memberikan PI sebesar 10 persen tanpa signature bonus.
Ia juga mengungkapkan PT Jambi Indoguna Internasional kembali mencatat keuntungan pada 2025 setelah mengalami kerugian pada tahun sebelumnya. Sementara penyertaan modal Pemprov ke Bank Jambi sebesar Rp256,59 miliar telah menghasilkan dividen Rp41,69 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bidang lain, Pemprov Jambi telah membentuk 81 Pos Terpadu Karhutla sebagai langkah antisipasi musim kemarau dan El Nino, serta melakukan Operasi Modifikasi Cuaca bersama PT WKS.
Pada sektor kesehatan, pemerintah terus memperkuat penanganan stunting, peningkatan fasilitas rumah sakit, dan pemenuhan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Sedangkan di bidang pertanian, produksi padi tahun 2025 meningkat 30,88 persen menjadi 367,79 ribu ton gabah kering giling.
Isu Rp1,5 Triliun Dijelaskan
Dalam sesi wawancara usai rapat paripurna, Al Haris juga meluruskan isu yang menyebut adanya uang rakyat Rp1,5 triliun yang hilang.
Menurutnya, angka tersebut bukan berarti seluruhnya merupakan dana yang harus dikembalikan sekaligus, melainkan terdiri dari berbagai komponen temuan yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Ia menjelaskan, sekitar Rp500 miliar lebih merupakan tunggakan pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya yang tercatat sejak era 1970-an. Selain itu, terdapat sekitar Rp50 miliar berupa aset daerah yang dikuasai pihak lain sehingga penyelesaiannya tidak mudah.
Pemprov Jambi, kata Al Haris, akan meminta BPK RI melakukan telaah kembali terhadap temuan-temuan lama untuk menentukan mana yang masih memungkinkan ditindaklanjuti dan mana yang sudah tidak dapat diselesaikan.
“Seluruh jawaban terhadap pandangan fraksi telah kami sampaikan secara objektif dan rinci. Pemerintah berkomitmen terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah,” kata Al Haris. (*)
ADVERTORIAL
Jember Perkuat Hilirisasi Tembakau dan Bidik Pasar Ekspor Cerutu Global
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menggenjot hilirisasi komoditas tembakau lokal demi mendongkrak nilai tambah serta daya saing ekspor kawasan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menegaskan langkah strategis tersebut sewaktu meninjau pabrik cerutu PT Bin Cigar pada Sabtu, 19 September 2026.
Saat ini, Kabupaten Jember menaungi sedikitnya enam pabrikan cerutu dengan porsi produksi mencapai 90 persen yang ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar mancanegara.
“Jember kini mengukuhkan diri sebagai daerah pengisi pasar ekspor cerutu terbesar di Indonesia. Produk kita sudah menembus hampir 45 negara, termasuk pengiriman terbaru ke Amerika Serikat, Timur Tengah, Eropa seperti Yunani dan Jerman hingga Tiongkok serta kawasan ASEAN,” kata Gus Fawait.
Kehadiran produk cerutu asal Jember juga merambah toko bebas bea di sekitar 10 negara.
Pencapaian rantai pasok global ini menjadi bukti nyata bahwa proses pengolahan di tingkat daerah sanggup mengalihkan komoditas mentah menjadi barang jadi bernilai tinggi.
Di sisi lain, Pemkab Jember memprioritaskan perlindungan bagi para petani tembakau yang kerap terdampak fluktuasi harga pasar dunia.
Bentuk dukungan yang disalurkan mencakup jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga rencana penyediaan bantuan sarana pendukung pertanian.
Langkah perlindungan sosial ini berjalan seiring dengan upaya menjaga kestabilan ekonomi masyarakat di kawasan penghasil tembakau.
Pengembangan sektor komoditas ekspor daerah tidak hanya bertumpu pada tembakau dan cerutu semata.
Pemkab Jember turut memfasilitasi pelbagai komoditas penyumbang devisa lainnya seperti kopi, edamame, cokelat, hingga produk kerajinan UMKM agar mampu memperluas jangkauan pasar internasional secara berkelanjutan. (*)
ADVERTORIAL
Peringatan Hari Jadi Pasuruan ke-1.097, Bupati Rusdi Tejo Ingatkan Kerja Sama Lintas Sektor
DETAIL.ID, Pasuruan – Pemerintah Kabupaten Pasuruan merayakan hari jadi Pasuruan yang ke-1.097 tahun yang jatuh pada Jumat, 18 September 2026. Upacara peringatan hari jadi yang digelar di depan halaman kantor Dinas Pendidikan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo dan dihadiri sejumlah pejabat mulai Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, Kepala kejaksaan Pasuruan serta Kapolres Pasuruan dan anggota Forpimda, Ketua TP PKK Mela Rusdi Sutejo dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Bupati Pasuruan menegaskan, setelah melewati berbagai tantangan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, dirinya percaya dengan sinergi dan melalui kerja sama lintas sektor, atau yang biasa disebut sebagai pendekatan kolaboratif penthahelix.
Ia berharap seluruh pihak, mulai dari seluruh instansi pemerintah dan negeri sipil harus semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat juga bersinergi dan transparan untuk merumuskan solusi merancang inovasi dan mengeksekusi kebijakan secara inklusif dan partisipatif. Utamanya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan investasi di Kabupaten Pasuruan.
“Saya mengimbau agar program yang ada di Kabupaten Pasuruan bangkit dan melaju menuju kemajuan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa momentum penting peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1.097 harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. “Hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1.097 memiliki cerita sejarah yang panjang kita bisa mengetahui sejarah terbentuknya Pasuruan,” katanya.
Di akhir upacara, Bupati Rusdi Pasuruan menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada pejabat hingga staf yang telah bekerja selama 10 tahun lebih.
Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah dengan tidak melakukan flexing dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menginginkan ketidaknyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
“Kita ciptakan Pasuruan nyaman aman dan damai agar investasi dan kemajuan perekonomian masyarakat berjalan dengan baik. Kita semua punya peran, kita semua punya tanggung jawab. Pasuruan bangkit bukan karena satu orang, tapi karena kita semua bergerak bersama. Bersama, kita pasti bisa,” katanya.
Reporter: Tina
ADVERTORIAL
Pemkab Jember Rotasi 36 Pejabat Administrator dan Pengawas, Ini Daftarnya!
DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menggelar prosesi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator dan Pengawas, serta Penyerahan SK Penugasan Kepala Puskesmas di Pendopo Wahyawibawagraha, Rabu, 16 September 2026 malam.
Langkah penyegaran struktur birokrasi ini dipimpin langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, sebagai bentuk percepatan pelaksanaan program daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama pengentasan kemiskinan dan optimalisasi layanan dasar.
Pergeseran posisi di lingkungan pemerintahan daerah dilakukan guna mendorong efektivitas kinerja organisasi.
Penataan kali ini berfokus pada penempatan figur-figur muda untuk memimpin kawasan wilayah, sementara para pejabat senior dipercayakan memperkuat jajaran pimpinan pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
“Perombakan ini hal biasa. Kinerja pejabat sebelumnya sudah bagus, namun kita membutuhkan percepatan. Oleh karena itu, banyak pejabat muda yang kita tempatkan di wilayah seperti camat, sementara para senior kami posisikan di organisasi perangkat daerah (OPD),” kata Gus Fawait.
Pada bidang pelayanan kesehatan, penugasan Kepala Puskesmas yang baru diarahkan untuk memperluas jangkauan program strategis daerah, termasuk pengobatan gratis dan program homecare.
Target penerima manfaat dari layanan kesehatan gratis tersebut diarahkan agar meningkat dari 25 ribu sasaran menjadi 50 ribu sasaran, hingga dapat mencapai 100 ribu sasaran pada tahun mendatang.
“Jangkauan program homecare dan pengobatan gratis harus diperluas secara masif. Dari yang sebelumnya menjangkau sekitar 25 ribu sasaran, kami targetkan naik menjadi 50 ribu, hingga menembus 100 ribu sasaran pada tahun depan,” ujar Gus Fawait.
Mengenai pengisian formasi jabatan di lingkungan Pemkab Jember, penataan posisi terus berlanjut secara bertahap.
Untuk posisi kepala dinas yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), pimpinan daerah mengagendakan proses seleksi terbuka (open bidding) pada rentang bulan November atau Desember mendatang.
“Bulan November atau Desember mendatang, kami rencanakan menggelar open bidding untuk mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong atau diisi oleh Plt,” tutur Gus Fawait.
Berikut daftar 36 ASN yang resmi menempati posisi baru di lingkungan Pemkab Jember:
1. Nurul Aini Dwi Kusumawati, S.E., M.M. – Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD
2. Lia Dani Sapitri, A.St., M.Si. – Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
3. David Yanuar Menertja, S.E., M.M. – Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
4. Sandi Cahyono, S.P., M.T. – Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Arif Riyantono, S.T. – Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6. Dany Alqolin, A.Md. L.L.A.J., S.T., M.Si. – Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Dwi Sunu Arinugroho, S.Sos. – Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Bagas Wahyudi Wicaksono, S.E., M.Si. – Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9. Farikul Masudi, S.Sos. – Sekretaris Dinas Perhubungan
10. Wahyu Setyo Handayani, S.K.M., M.Si. – Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan
11. Didi Eko Pramono, S.E., M.Si. – Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
12. Nuryadi, S.STP., M.M. – Camat Balung
13. Choirul Dwi Cahyanto, S.T. – Camat Gumukmas
14. Agus Sujahyo, S.Sos. – Camat Jenggawah
15. Alfi Fauzi, S.Sos., M.Si. – Camat Jombang
16. Farisa Jamal Taslim, S.STP., M.M. – Camat Kaliwates
17. Jono Wasinudin, S.Kep., M.Si. – Camat Kalisat
18. Leon Ambar Lazuardi, A.Md. L.L.A.J., S.T. – Camat Kencong
19. Ervan Setiawan, S.STP. – Camat Silo
20. Drs. Rusdiyanto, M.Si. – Camat Sukowono
21. Sucipto, S.P. – Camat Sumberejo
22. Haroni Arfianto, S.E. – Camat Sumberbaru
23. Mochamad Farid Wazdi, S.Sos. – Camat Tanggul
24. Kukuh Hidayat, S.Kep. – Kepala Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah
25. Arif Guguh Prasetyo, S.T. – Kepala Bidang Keselamatan, Dinas Perhubungan
26. Arif Yoni Setiawan, S.K.M., M.P.H. – Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27. Kurnia Widyastuti, S.T., M.Si. – Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
28. Arif Rahman Noya, S.T. – Kepala Bidang Kebersihan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
29. Ratna Sari Wulan, S.Pd., M.Pd. – Kepala Bidang Layanan Media dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika
30. Rizky Nur Wijaya, S.T. – Kepala Bidang Jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31. Neni Suhartini Putri, S.T. – Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja
32. Erni Rahmawati, S.E. – Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
33. Madonna Malik Kumbara, S.T. – Sekretaris Kecamatan Wuluhan
34. Febri Ardyansons Ginting, S.S.T.P. – Sekretaris Kecamatan Puger
35. Sri Andayani Margiatining, S.E. – Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, Kecamatan Jelbuk
36. Gatut Purnomo, S.T. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. (*)



