Connect with us
Advertisement

NASIONAL

Jokowi Klaim Daya Beli Masyarakat Merangkak Naik, Benarkah?

DETAIL.ID

Published

on

DKI Jakarta

DETAIL.ID, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kenaikan tingkat kemiskinan dan rasio ketimpangan (rasio gini) DKI Jakarta paling tinggi di Indonesia pada Maret 2020. Peningkatan terjadi di tengah pandemi virus corona (COVID-19).

Kepala BPS Suhariyanto mencatat tingkat kemiskinan DKI Jakarta meningkat 1,11 persen yaitu dari 3,42 persen pada September 2019 menjadi 4,53 persen pada Maret 2020.

“Jadi ada tambahan penduduk miskin di mulai dari DKI Jakarta, Jawa, dan menyebar ke sana,” ujar Suhariyanto saat konferensi pers virtual, Rabu (15/7/2020).

Sementara, rasio gini di ibu kota naik 0,008 poin dari 0,391 menjadi 0,3999 pada periode yang sama. Sebagai catatan, rasio gini menggambarkan tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk. Koefisien 0 berarti pemerataan sempurna. Sebaliknya, koefisien 1 dapat diartikan ketimpangan sempurna.

Menurutnya, kemiskinan dan ketimpangan terjadi karena tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona. Sebab, pandemi membuat pemerintah harus mengurangi aktivitas masyarakat, termasuk ekonomi yang kemudian mempengaruhi tingkat pendapatan.

[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”10″]

“Hasil survei pendapatan seluruh masyarakat menurun, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, di mana 7 dari 10 masyarakat pendapatan rendah di bawah Rp1,8 juta terpengaruh. Masyarakat pendapat tinggi di atas Rp2,7 juta juga turun pendapatannya,” katanya.

Selain itu, DKI Jakarta merupakan kawasan perkotaan yang memiliki aktivitas ekonomi lebih tinggi. Imbasnya, ketika mobilitas masyarakat harus berkurang, dampak ke tingkat kemiskinan langsung terasa. Data mencatat secara total jumlah penduduk miskin di perkotaan naik dari 6,56 persen menjadi 7,38 persen.

Sementara di desa naik dari 12,6 persen menjadi 12,82 persen. “Peningkatan kemiskinan di perkotaan jauh lebih tinggi dari desa,” ujarnya.

Di sisi lain, ia melihat hal ini juga tak lepas dari tingginya batas garis kemiskinan DKI Jakarta dibandingkan provinsi lain. Garis kemiskinan DKI Jakarta mencapai Rp680.401 per kapita per bulan dan Rp3,32 juta per rumah tangga miskin.

Sementara secara nasional, garis kemiskinan hanya berkisar Rp454.652 per kapita per bulan dan Rp2,11 juta per rumah tangga miskin.

Kendati begitu, DKI Jakarta bukan provinsi dengan tingkat kemiskinan dan rasio gini tertinggi di Indonesia. BPS mencatat tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Papua sebesar 26,64 persen pada Maret 2020.

Namun, tingkat kemiskinan hanya naik sedikit dari sebelumnya 26,55 persen pada September 2019. Sementara gini ratio tertinggi terjadi di Yogyakarta sebesar 0,434, namun kenaikannya masih lebih rendah dari DKI sebesar 0,06 dari 0,428 pada September 2019.

Beberapa provinsi dengan gini ratio yang juga tinggi, meski kenaikannya masih di bawah DKI Jakarta, yaitu Yogyakarta 0,434, Gorontalo 0,408, dan Jawa Barat 0,403.

Secara nasional, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,42 juta pada Maret 2020. Dengan jumlah tersebut, tingkat kemiskinan sebesar 9,78 persen dari total populasi nasional.

Jumlah tersebut meningkat dari 24,79 juta orang atau 9,22 persen dari total populasi pada September 2019. Lebih tinggi pula dari 25,14 juta orang atau 9,41 persen dari total populasi pada Maret 2019.

“Jumlah penduduk miskin naik 1,63 juta orang dari September 2019 dan naik 1,28 juta dari Maret 2019,” katanya.

NASIONAL

Gunung Api Aktif Terus Dipantau, 127 Gunung Berpotensi Erupsi

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta – Indonesia memiliki sekitar 500 gunung api, dengan 127 di antaranya berstatus sebagai gunung api aktif. Sejumlah gunung api bahkan masuk kategori paling aktif karena kerap mengalami erupsi atau peningkatan aktivitas vulkanik, sehingga memerlukan pemantauan ketat sepanjang 2025.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, hingga pertengahan Desember 2025 terdapat tiga gunung api berstatus Level III atau Siaga, yakni Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, serta Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sebanyak 24 gunung api berada pada status Level II atau Waspada.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi, Priatin Hadi Wijaya, mengatakan jumlah penduduk yang tinggal di sekitar gunung api berstatus Waspada dan Siaga diperkirakan mencapai 15 juta jiwa. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan kepatuhan terhadap rekomendasi menjadi hal penting untuk meminimalkan risiko bencana.

Badan Geologi saat ini mengoperasikan 74 pos pengamatan gunung api dan memantau secara real time 69 gunung api aktif di seluruh Indonesia. Pemantauan diperketat menjelang akhir tahun seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan bertepatan dengan puncak musim hujan.

Sejumlah gunung api tercatat memiliki tingkat aktivitas tinggi dan sejarah erupsi panjang, di antaranya Gunung Merapi, Semeru, Anak Krakatau, Kelud, dan Sinabung. Gunung-gunung tersebut dikenal sering mengalami erupsi dengan karakteristik berbeda, mulai dari lontaran abu, awan panas guguran, hingga aliran lahar.

Gunung Semeru, misalnya, beberapa kali mengalami erupsi pada awal Desember 2025. Pada Ahad, 7 Desember 2025, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu tercatat mengalami empat kali erupsi dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak. Hingga kini, status Gunung Semeru masih berada pada Level III atau Siaga.

PVMBG mengeluarkan sejumlah rekomendasi keselamatan, antara lain larangan beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak, serta pembatasan aktivitas dalam radius lima kilometer dari kawah karena potensi bahaya lontaran material pijar.

Selain erupsi, Badan Geologi juga mengingatkan potensi bahaya lanjutan seperti hujan abu dan aliran lahar, terutama saat intensitas hujan meningkat. Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung hingga akhir Januari 2026 dan berpotensi memperbesar dampak aktivitas gunung api di wilayah rawan.

Sebagai negara yang berada di jalur Cincin Api Pasifik, Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana geologi yang tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat di sekitar gunung api aktif untuk terus memantau informasi resmi dan mematuhi rekomendasi otoritas guna menghindari risiko bencana.

Continue Reading

NASIONAL

Pengumuman Penerimaan Siswa Baru SMA Kolese De Britto Tahun Ajaran 2026/2027: Miniatur Indonesia dalam Satu Kampus

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Yogyakarta – SMA Kolese De Britto Yogyakarta resmi mengumumkan hasil Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang akan disampaikan secara online pada Jumat, 19 Desember 2025 pukul 10.00 Wib lewat website https://debritto.sch.id dan WhatsApp. Proses PSB ini kembali menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap SMA Kolese De Britto sebagai lembaga pendidikan yang menekankan keunggulan akademik, pembentukan karakter, dan pendampingan personal khas pendidikan Jesuit.

Proses pendaftaran PSB telah dibuka sejak 2 September hingga 7 November 2025. Antusiasme calon peserta didik tampak sangat tinggi yaitu 779 siswa dan yang lolos administrasi 773 siswa, dari berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, hingga akhirnya lolos tes seleksi (kognitif, psikotes, wawancara, dan kebugaran) 323 siswa dinyatakan diterima sebagai siswa baru SMA Kolese De Britto Tahun Ajaran 2026/2027.

Pelaksanaan tes penerimaan siswa baru dilakukan di tiga lokasi strategis sebagai wujud keterbukaan dan jangkauan Nasional SMA Kolese De Britto. Tes dilaksanakan di Kampus SMA Kolese De Britto Yogyakarta pada 19-21 November 2025, kemudian di Paroki Santo Yoseph Palembang serta Seminari Menengah Santo Petrus Claver Makassar pada 26-27 November 2025. Penyelenggaraan tes di berbagai wilayah ini memudahkan akses bagi calon siswa dari Indonesia Barat hingga Indonesia Timur.

Data PSB tahun ini mencerminkan keberagaman yang sangat kaya. Para siswa yang mendaftar berasal dari 349 SMP/Sederajat, tersebar di 106 Kabupaten dan 27 Provinsi di seluruh Indonesia, selain itu latar belakang agamanya; katolik, Kristen, Islam, Hindhu, dan Budha. Keberagaman latar belakang geografis, budaya, sosial, suku dan agama ini semakin menegaskan bahwa SMA Kolese De Britto layak disebut sebagai “Indonesia Mini”, sebuah miniatur Indonesia yang hidup dalam satu komunitas pendidikan.

Setelah pengumuman hasil seleksi, para calon siswa yang diterima akan mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu daftar ulang 19 – 26 Desember 2025. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan semangat keberpihakan pada pengembangan potensi setiap siswa.

Melalui seluruh rangkaian PSB ini, SMA Kolese De Britto menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga membentuk pribadi muda yang berkarakter, berhati nurani benar, berbelarasa, dan siap menjadi pemimpin pengabdi bagi Gereja, bangsa, dan masyarakat Indonesia.

Continue Reading

NASIONAL

BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem, Pemerintah Daerah Diminta Respons Cepat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jakarta — Potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang masih membayangi sejumlah wilayah di Indonesia seiring meningkatnya dinamika cuaca ekstrem. Dalam kondisi tersebut, peringatan dini cuaca yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi instrumen penting untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi risiko sejak dini.

BMKG secara rutin memantau perkembangan sistem cuaca dan menyampaikan peringatan dini kepada pemangku kepentingan di pusat maupun daerah. Informasi tersebut mencakup potensi hujan lebat hingga ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, serta peningkatan risiko banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah.

Dalam konteks ini, tindak lanjut cepat terhadap peringatan dini menjadi faktor pembeda dalam menekan dampak bencana. Sejumlah pemerintah daerah menunjukkan bahwa kesiapsiagaan yang baik dapat meminimalkan risiko bagi masyarakat.

Salah satu contoh adalah Pemerintah Kota Tangerang, yang secara konsisten menjadikan peringatan dini BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui koordinasi lintas dinas, Pemkot Tangerang melakukan langkah antisipatif seperti pembersihan saluran air, kesiapan pompa pengendali banjir, penguatan sistem drainase, serta penyebaran informasi kewaspadaan kepada warga di wilayah rawan. Langkah tersebut dinilai efektif dalam mengurangi genangan dan mempercepat penanganan saat hujan ekstrem terjadi.

BMKG mencatat sejumlah bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipicu oleh curah hujan ekstrem akibat pengaruh sistem cuaca, termasuk Siklon Tropis Senyar. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan, potensi siklon tersebut sebenarnya telah diprediksi sejak delapan hari sebelum kejadian.

“Siklon Tropis Senyar sudah bisa kita prediksi sekitar delapan hari sebelum proses pembentukannya. Peringatan disampaikan delapan hari, empat hari, dan dua hari sebelum kejadian,” kata Teuku dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Senin, Desember 2025.

Menurut data/pantauan BMKG mengungkapkan, meskipun Indonesia bukan wilayah utama siklon tropis, anomali atmosfer dapat memicu cuaca ekstrem. Pada kasus Senyar, interaksi beberapa sistem cuaca menyebabkan hujan lebat berlangsung lebih dari dua hari. Di Pos Langsa, Aceh, BMKG mencatat curah hujan mencapai 380 milimeter dalam satu hari, setara dengan rata-rata curah hujan bulanan.

Selain peringatan dari pusat, Stasiun BMKG di daerah juga telah mengeluarkan peringatan dini. Pada 8 November 2025, BMKG Meulaboh, Nagan Raya mengimbau masyarakat pantai barat selatan Aceh untuk waspada terhadap bibit siklon di Samudra Hindia yang berpotensi memicu hujan lebat, angin kencang, gelombang tinggi, serta meningkatkan risiko banjir dan longsor.
Selanjutnya, pada 26 November 2025, BMKG menganalisis perkembangan Bibit Siklon Tropis 95B yang teridentifikasi sejak 21 November di perairan timur Aceh dan Selat Malaka. Analisis tersebut menunjukkan potensi hujan lebat hingga ekstrem serta angin kencang di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan sekitarnya.

Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies menilai perlunya penguatan mitigasi risiko bencana, terutama menghadapi potensi siklon tropis di wilayah utara Indonesia.

Board of Experts Prasasti, Arcandra Tahar, mengatakan bahwa berdasarkan data lintasan badai selama 150 tahun, wilayah Sumatera bagian utara hingga Selat Malaka memang pernah dilintasi siklon tropis. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian serupa dapat berulang dalam periode tertentu.

“Siklon tropis ini menjadi pengingat penting bagi Indonesia untuk memastikan ketangguhan infrastruktur, tata ruang, serta protokol tanggap darurat di semua tingkatan,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Prasasti, Nila Marita, menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi sistem peringatan dini yang kuat melalui BMKG. Tantangan ke depan adalah memastikan data ilmiah tersebut diikuti kebijakan tata ruang, kesiapsiagaan daerah, serta komunikasi krisis yang terintegrasi.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong peningkatan sistem peringatan dini bencana oleh kementerian dan lembaga terkait. Ia menekankan pentingnya pembaruan teknologi deteksi dini serta pemetaan kawasan permukiman yang berada di wilayah berisiko tinggi.

“Sinergi antarlembaga sangat menentukan kecepatan respons di lapangan. Tidak boleh hanya fokus pada penanganan pascabencana, tetapi juga pencegahan,” kata Lasarus.

Menjelang akhir tahun, BMKG kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau agar peringatan tersebut ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah guna meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs