PERISTIWA
Sebanyak 30 Calon Paskibraka Batanghari Gagal Tampil HUT Kemerdekaan RI ke-75
DETAIL.ID, Batanghari – Pandemi COVID-19 bakal mengubur mimpi 30 calon pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Kabupaten Batanghari, Jambi. Sejatinya mereka mengikuti rangkaian upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 pada 17 Agustus 2020.
Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, K.M Isa dikonfirmasi awak media mengatakan, hasil seleksi calon Paskibraka berjumlah 30 orang sepertinya akan gagal tampil. Dia akan bermusyawarah dengan Purna Paskibraka Indonesia (PPI) sebagai induk organisasi.
“Rencananya 30 calon Paskibraka tahun ini akan dipakai pada 2021,” ujar Isa, Kamis 6 Agustus 2020.
Isa berujar apabila keuangan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari memungkinkan, seperti di tempat lain ada dua pasukan pengibar bendera. Pasukan pengibar bendera pagi 30 orang dan pasukan penurunan bendera sore 30 orang.
“Kalau ini bisa. Tahun depan tetap dilakukan seleksi, tapi kita tetap memakai 30 orang yang telah mengikuti seleksi tahun ini. Namun tergantung dengan anggaran yang ada di pemerintahan kita,” ucapnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”baca juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” include_category=”3″]
Jika hal tersebut memang tidak bisa karena keterbatasan anggaran, kata Isa, maka 30 calon Paskibraka tahun ini yang akan menjalani prosesi pengibaran bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 nanti.
“Kecuali anaknya hari ini sudah kelas 3, insyaallah tidak ada itu. Kalau kelas 3 artinya tahun depan dia sudah kuliah, dimana mana begitu. Kalau ada, kita akan seleksi ulang untuk tambahan, misal ada lima orang yang kelas 3. Kalau tidak ada, kita akan tetap pakai yang 30 ini,” ucapnya.
Upacara bendera HUT Kemerdekaan RI ke-75 tahun ini akan mematuhi protokol kesehatan. Isa berkata ada tiga Paskibraka pengibar bendera dan satu orang cadangan. Mereka merupakan purna Paskibraka tahun 2019.
“Kalau kita pakai ada untungnya dari segi pembiayaan dan latihan. Mereka akan tetap latihan, tapi tidak terlalu seperti pemula, karena mereka sudah melaksanakan pengibaran bendera tahun kemarin, seperti itu,” ujarnya.
Ketua PPI Kabupaten Batanghari, Rami tidak menampik pengibar bendera HUT Kemerdekaan RI cuma tiga orang dari Paskibraka 2019. Dia juga telah dipanggil pihak Dinas Porapar Batanghari guna persiapan tiga pengibar bendera.
“Sesuai Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara, setahu saya upacara cuma pakai 3 petugas dari Paskibraka 2019. Baru tadi saya dipanggil untuk persiapkan 3 pengibar dan 1 cadangan,” ucap Rami.
Rami telah menyampaikan secara langsung kepada 30 calon Paskibraka 2020 ketika latihan perihal Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Pratikno, Nomor: B-492/M.Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 perihal Pedoman Peringatan Hari UIang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020, pasukan Paskibraka sebanyak 3 orang berasal dari cadangan Paskibraka tahun 2019.
“Pasti ada rasa kecewa. Kami pun merasa sedih, biasanya kami lagi sibuk-sibuknya pembinaan, cuma pandemi ini ya mau gimana pak,” ujarnya.
Rami belum menyampaikan usulan nama tiga pengibar bendera ke Dinas Porapar Batanghari. Dia dan pelatih masih memilih yang terbaik. Sedangkan nama-nama 30 calon Paskibraka 2020 telah diumumkan sebelum adanya Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara RI.
“Kalau seleksi dari bulan Februari, mulai proses setiap sekolah, Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Lalu sempat stop karna COVID-19. Kemudian lanjut lagi pada Juni, latihan dua kali dan stop lagi karena menunggu hasil dari pusat. Hasilnya ini pakai Paskibraka 2019 hanya 3 orang,” katanya.
PERISTIWA
Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas
Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.
Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.
“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan, Kamis 25 Desember 2025.
Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.
Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.
“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.
Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.
Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)
PERISTIWA
Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.
Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.
Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.
“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.
Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.
“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026
Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.
Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.
Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.
Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.
“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.
Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.
“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita

