TEMUAN
Dugaan Persekongkolan Tender di Jambi, CV Toga Jaya Ajukan Sanggah
detail.id/, Jambi – Tak terima dikalahkan dalam proses tender di Dinas PUPR Provinsi Jambi, membuat CV Toga Jaya mengirimkan sanggahan pada 26 Agustus 2020 kepada Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Provinsi Jambi lewat surat bernomor 020/TJ/JBI/SGH/VIII/2020.
Pepen selaku perwakilan CV Toga Jaya menyampaikan bahwa pihaknya dikalahkan dengan alasan yang terlalu mengada-ngada. Alasan yang ditampilkan dalam website bahwa CV Toga Jaya tidak melampirkan bukti kepemilikan peralatan/perjanjian sewa peralatan dump truk dua unit.
“Padahal kami ada melampirkan fotokopi STNK dump truk dalam file peralatan. Sebab sesuai Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020, evaluasi terhadap peralatan utama bersumber dari milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan (contoh STNK, BPKB dan invoice),” katanya kepada detail, Kamis, 27 Agustus 2020.
Sanggahan CV Toga Jaya dikirimkan setelah CV Sinar Abadi dinyatakan sebagai pemenang tender dalam pekerjaan pembangunan Turap Masjid Desa Teluk Melintang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Pagu anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 senilai Rp950 juta.
Pepen juga menemukan kejanggalan lain soal Sisa Kemampuan Paket (SKP) CV Sinar Abadi. Dalam isian pekerjaan yang sedang dilaksanakan, CV Sinar Abadi hanya memasukkan satu item pekerjaan yaitu Pembangunan RKB Ponpes SAD Lubuk Jering senilai Rp277.100.000. Perusahaan itu ditetapkan sebagai pemenang pada 30 Juni 2020.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical”]
Padahal dalam waktu yang nyaris bersamaan, CV Sinar Abadi memiliki 4 pekerjaan lain yaitu (1) Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi, (2) Belanja Konstruksi Pembangunan Pagar TK Pembina Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, (3) Pembangunan Box Culvert RT 27 Desa Payo Lebar, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, (4) Pembangunan Box Culvert RT 15, Desa Bukit Talang Mas.
SKP dalam syarat tender disebutkan maksimal lima paket pekerjaan. Sementara CV Sinar Abadi dengan demikian jumlah pekerjaannya telah mencapai enam paket pekerjaan. Sanksinya tak main-main. Perusahaan tersebut mesti digugurkan bahkan bisa dikenakan sanksi hitam.
Sementara proses awal upload dokumen penawaran dimulai sejak 14 Juli 2020. Alhasil, kelima pekerjaan tersebut dalam proses pengerjaan. Soalnya, proses pekerjaan kelima pekerjaan tersebut berkisar rata-rata selama 75 hari kalender. Artinya, diperkirakan kelima pekerjaan tersebut berakhir pada akhir Agustus 2020 atau awal September 2020.
Atas fakta tersebut, Pepen menduga adanya aroma persekongkolan antara CV Sinar Abadi dengan UKPBJ. “Masak UKPBJ tidak bisa mengecek SKP? Kami saja bisa kok, apalagi mereka. Lagi pula, Direktur CV Sinar Abadi kami duga “main mata” dengan UKPBJ. Ia diundang sebelum jadwal pembuktian klarifikasi,” ujarnya.
Dugaan Tindak Pidana
Tidak itu saja, Pepen menemukan jejak dugaan tindak pidana yang dilakukan CV Sinar Abadi yaitu terkait dugaan manipulasi pengalaman personil.
Personil tersebut atas nama Hardinum (K3) CV Sinar Abadi memasukkan pengalaman Pembangunan Pengendalian Daya Rusak Air Sungai Tembesi Desa Ladang Panjang, Kabupaten Sarolangun tahun 2019. Namun kenyataannya, pada proyek tersebut nama Hardinum tidak dicantumkan CV Sinar Abadi.
Pepen mengaku jika sanggah mereka tak diterima, ia akan menempuh jalan berikutnya yaitu sanggah banding. “Kita akan lanjut terus agar proses tender di Jambi dapat lebih transparan,” ucapnya.
Reporter: Jogi Sirait
TEMUAN
Diduga Ada Praktik Pungli Dalam Pengurusan Paspor di Kerinci, Kader HMI Desak Evaluasi Hingga Copot Pimpinan
DETAIL.ID, Kerinci – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan pembuatan paspor di wilayah Kerinci menuai sorotan keras dari kalangan mahasiswa. Ketidakadilan dalam pelayanan yang melibatkan peran calo dinilai sebagai bentuk kegagalan sistem yang harus segera ditindak tegas.
Paizal, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kerinci-Sungai Penuh mengunhkap bahwa keponakannya sempat mengurus paspor secara mandiri, namun ditolak dengan alasan tidak didampingi orang tua, meskipun telah membawa surat kuasa resmi.
”Yang jadi persoalan, ketika diurus sesuai prosedur ditolak, tetapi saat menggunakan calo dengan memberikan sejumlah uang justru paspornya bisa diproses. Ini jelas menimbulkan dugaan adanya praktik pungli dan permainan oknum di dalam,” ujar Paizal, pada Jumat, 10 April 2026.
Ia menegaskan bahwa alasan administratif tersebut tidak konsisten diterapkan. Jika memang pendampingan orang tua menjadi syarat mutlak, maka tidak boleh ada pengecualian dalam kondisi apapun.
”Kami melihat ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah mengarah pada rusaknya integritas pelayanan publik. Ada indikasi kuat pembiaran terhadap praktik calo,” ujarnya.
Atas dasar itu, Paizal mendesak Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut, khususnya yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
Paizal bahkan menegaskan, apabila terbukti adanya praktik pungli dan pembiaran oleh pimpinan, maka Kepala Kantor Wilayah harus bertanggung jawab secara moral dan administratif.
”Jika benar ada praktik seperti ini dan tidak ada tindakan tegas, maka kami menilai Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah gagal dalam melakukan pengawasan. Kami mendesak evaluasi total, dan tidak menutup kemungkinan Kepala Kantor Wilayah harus mundur dari jabatannya,” katanya.
Ia juga meminta agar pimpinan pusat Direktorat Jenderal Imigrasi turun langsung melakukan investigasi guna memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
”Kami tidak ingin pelayanan publik dikendalikan oleh calo. Negara harus hadir memberikan keadilan, bukan membuka ruang bagi praktik transaksional,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
TEMUAN
Realisasi Pekerjaan 2025 Tak Jelas, Proyek Jalan Rp 180 miliar di Jambi Garapan Sumber Swarnanusa Jadi Masalah
DETAIL.ID, Jambi – Pekerjaan preservasi jalan nasional di Provinsi Jambi dengan nilai mencapai Rp 180,8 miliar terus menuai sorotan. Proyek Multi Years Contract (MYC) Tahun Anggaran 2025 – 2027 dikerjakan oleh PT Sumber Swarnanusa (Asiang).
Sejumlah sumber anonim menilai terdapat indikasi ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya pada paket pekerjaan ruas jalan dalam kota yang berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi.
Menurut sumber, pada akhir tahun 2025 terdapat alokasi dana pemeliharaan rutin sekitar Rp 16 miliar dari total nilai proyek Rp 180,8 miliar yang diperuntukkan bagi kegiatan perbaikan jalan, termasuk penambalan lubang (patching). Namun, hasil pekerjaan di lapangan dinilai tidak optimal.
”Dari beberapa titik, hasil penambalan terlihat kasar, berlubang kembali, bahkan mengalami lendutan. Padahal anggaran yang digunakan cukup besar,” ujar sumber tersebut pada Senin, 6 April 2026.
Sorotan juga mengarah pada dugaan tumpang tindih pekerjaan di sejumlah titik. Salah satu contohnya berada di kawasan Lingkar Barat, tepatnya di simpang PLN menuju arah Kebun Kopi. Di lokasi tersebut, pekerjaan rigid pavement disebut baru saja dilakukan, sementara pada tahun sebelumnya telah dilakukan patching dalam paket pekerjaan yang sama.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pemborosan anggaran dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sumber juga mempertanyakan efektivitas perencanaan dan pengawasan proyek oleh BPJN IV Jambi, khususnya pada Satuan Kerja PJN Wilayah I.
Mereka menilai pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah pusat.
”Harapannya, pihak terkait bisa memberikan penjelasan terbuka. Jika perlu, Kepala Balai dipanggil oleh Dirjen Bina Marga untuk mengklarifikasi persoalan ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja PJN Wilayah I Jambi, Arief Tria dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, tampak enggan berkomentar. Hingga berita ini diturunkan, belum memberikan tanggapan.
Di tahun ini sendiri, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 30 milliar, dan terakhir pada 2027 sebesar Rp 134,4 milliar.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Paket pekerjaan preservasi jalan nasional di Provinsi Jambi senilai total Rp 180,8 miliar menuai sorotan. Pasalnya, realisasi pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2025 dinilai tidak jelas, meski anggaran telah dialokasikan.
Berdasarkan dokumen spesifikasi teknis yang ditandatangani oleh PPK 1.4 Provinsi Jambi, Fahmi Fajar Kurniawan, tertanggal 21 Oktober 2025, total nilai kegiatan untuk periode 2025–2027 mencapai Rp 180.812.257.000.
Khusus untuk TA 2025, besaran anggaran yang dialokasikan dalam paket pekerjaan yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT Sumber Swarnanusa tercatat sebesar Rp 16.357.455.000.
Namun, hingga saat ini belum terlihat secara jelas bentuk pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan besarnya anggaran yang telah digelontorkan. Sejumlah ruas jalan yang masuk dalam paket kegiatan itu masih tampak belum mengalami perubahan signifikan.
Paket preservasi ini mencakup sejumlah ruas strategis, mulai dari batas Provinsi Sumatera Selatan–Tempino hingga Kota Jambi (Pal 10), termasuk Lingkar Timur, Simpang Gado-Gado, Simpang Sijenjang, Pelabuhan Talang Duku, Jalan Raden Pamuk hingga Jalan Yos Sudarso. Secara teknis, lingkup pekerjaan meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi minor dan mayor, hingga rekonstruksi jalan pada beberapa titik.
Proyek ini sendiri merupakan bagian dari program strategis nasional untuk meningkatkan konektivitas dan kapasitas jalan, serta didanai melalui skema kontrak tahun jamak (multi years contract).
Meski demikian, lemahnya visibilitas progres pekerjaan di lapangan memunculkan tanda tanya terkait pelaksanaan kegiatan, khususnya pada tahun pertama anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai progres fisik pekerjaan TA 2025 tersebut. Kasatker PJN Wilayah 1, Arief dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp pada Kamis, 2 April 2026 belum merespons hingga berita ini terbit.
Reporter: Juan Ambarita
Bupati M. Syukur Terima Kunjungan Silaturahmi Kepala KPPN Bangko
Sejarah Baru Kesehatan Jember! Gus Fawait Hapus Sekat Profesi dan Buka Karier Perawat
Gus Fawait Pastikan Wajah Baru Jalan Kartini Rampung Akhir Tahun, Siap Jadi Magnet Ekonomi Jember
Gaya Kepemimpinan Terbuka, Gus Fawait Uji Publik Program Unggulan Lewat Livestreaming di Wadul Guse
Kemenkumham Jatim Kawal Perda Jember, Jamin Aturan Tetap Utuh Hingga ke Tangan Dewan
Biadab, Pak RT Cabuli Ponakan Sendiri Sejak Kelas 4 SD
Emas dan Alat Berat Rampasan Kajari Bangko Terjual Lewat KPKNL Jamb
Bupati M. Syukur Jadi Saksi, Ahli Waris M. Yani Terima Santunan BPJS Rp 311,5 Juta
LKPJ Bupati T.A 2025 Diwarnai Catatan, Bupati M. Syukur: Ini Bahan Evaluasi Pembangunan
Gus Fawait Berharap Estafet Kepemimpinan Fatmawati Bawa Perubahan Positif di DPRD Jember
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
