Connect with us
Advertisement

DAERAH

Fachrori Berharap Sinergitas Pemerintah dan Komite Ekonomi Kreatif Mampu Membangun Jambi

Published

on

Komite Ekonomi Kreatif

detail.id/, Jambi – Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengharapkan sinergitas antara pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Komite Ekonomi Kreatif untuk membangun Provinsi Jambi. Pernyataan ini disampaikannya pada acara Coffe Morning dengan BUMN, Selasa, 2 Februari 2021 bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua Forum BUMN Provinsi Jambi Reflizal, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Berlian Santosa, Kepala OJK Jambi, Kepala OPD dan perwakilan BUMN di Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi melalui OPD terkait telah melakukan pembinaan terhadap ekonomi kreatif, yakni melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“Pembinaan ekonomi kreatif ini sangat penting, karena ekonomi kreatif sangat bermanfaat, bisa menciptakan dan membuka berbagai lapangan kerja sektor informal, yang selanjutnya akan menghasilkan efek berlipat ganda (multiplier effect) bagi perekonomian, juga dampak positif sosial dan keamanan, yakni bisa mengurangi kriminalitas. Perekonomian nasional dan daerah tidak hanya ditopang oleh belanja pemerintah, korporasi besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan usaha Milik Daerah (BUMD), namun juga oleh ekonomi kreatif. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam krisis ekonomi 1998, dalam kondisi sulit sekalipun, UMKM bisa bertahan di tengah terpaan krisis ekonomi,” ujar Gubernur.

Mengingat sangat pentingnya manfaat ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 230/KEP-GUB/PSDA-1.1/2020 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Komite Ekonomi Kreatif di Provinsi Jambi. Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi supaya pembinaan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi lebih terkoordinir, yang selanjutnya diharapkan dapat membantu tumbuh kembang ekonomi kreatif.

“Saya optimis Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi bisa melaksanakan fungsi pembinaan ekonomi kreatif dengan baik, dengan memadukan segala sumber daya yang ada di Provinsi Jambi, baik produk-produk dari sumber daya alam maupun produk unggulan dalam budaya dan pariwisata, guna membantu ekonomi kreatif bisa bertahan dan berkembang, yakni dengan melakukan pembinaan dalam peningkatan kualitas produk, pengemasan/penyajian, promosi, maupun pemasaran,” katanya.

Gubernur mengungkapkan keyakinannya bahwa BUMN di Provisi Jambi juga telah mengadakan pembinaan ekonomi kreatif, yakni pembinaan terhadap UMKM di Provinsi Jambi.

“Saya sangat mengapresiasi pembinaan ekonomi kreatif oleh BUMN tersebut, baik yang terintegrasi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun dalam program-program lainnya, sebagai wujud kepedulian terhadap Provinsi Jambi. Untuk diketahui, ada 22 BUMN di Provinsi Jambi,” ucapnya.

Ia sangat berharap agar dengan kehadiran Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jambi, pembinaan ekonomi kreatif sinergis antara Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, Forum BUMN Provinsi Jambi, dan Komite Ekonomi Kreatif, guna mendorong bertahan dan berkembangnya ekonomi kreatif di Provinsi Jambi.

“Saya yakin sinergitas tersebut bisa menghasilkan manfaat besar terhadap perekonomian Provinsi Jambi, terutama di masa pandemi COVID-19, ekonomi kreatif diharapkan bisa bertahan, bertumbuh, dan berkembang, sebagai salah satu penopang perekonomian Provinsi Jambi,” katanya.

Ketua Komite Ekonomi Kreatif, Berlian Santosa menyatakan pengertian ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi.

“Konsep dari ekonomi kreatif ini mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Intinya ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas dan ide dari manusia sebagai aset untuk membuat perekonomian bergerak maju. Konsep ini sudah terbukti dapat mengembangkan sektor perekonomian daerah karena bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja baru, membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, menurunkan angka pengangguran, meningkatkan inovasi di berbagai bidang menciptakan, dan kompetisi bisnis yang lebih sehat,” ujar Berlian.

Dijelaskan Berlian kembali tentang pembentukan tim pengembangan ekonomi kreatif dan komite ekonomi kreatif di provinsi Jambi bertujuan agar pembinaan ekonomi kreatif di provinsi Jambi lebih terkoordinir yang selanjutnya diharapkan dapat membantu tumbuh kembangnya ekonomi yang meliputi 16 subsektor kreatif.

“Komite ekonomi kreatif orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang sudah berkompeten ada dosen, ada arsitek, desainer kemudian juga ada penulis ada entrepreneur, juga ada digital marketer dan sebagainya. Kemarin, sekitar 5 hari, kita melakukan pendataan untuk pelaku ekonomi kreatif dan UMKM provinsi juga kami mendapatkan data sekitar 500 UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif siap bergabung dan berkolaborasi,” ujarnya.

Menurutnya, komite ini berkomitmen untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan segala lingkungan dan sebagainya. “Jadi kami bukan untuk merasa lebih hebat, lebih baik dan sebagainya, kami akan menjadi jembatan dari teman-teman yang ada dan mudah-mudahan kami bisa menyatukan visi misi kami ke depan untuk mengangkat Jambi, pelaku ekonomi kreatif ini sama-sama bersama pemerintah untuk kesejahteraan teman-teman,” ucapnya. (***)

DAERAH

Imigrasi Jember Pangkas Alur Pengurusan Paspor dengan Inovasi PINTAR

DETAIL.ID

Published

on

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menggandeng Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bondowoso, serta PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Utama Jember dalam peluncuran Inovasi PINTAR (Pelayanan Integrasi Paspor untuk Rakyat).

Kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Kamis, 19 November 2026 ini menyederhanakan proses pengurusan paspor bagi calon jemaah haji maupun pemohon umum di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

Selama ini, pengurusan paspor menuntut kehadiran pemohon sebanyak dua kali di kantor imigrasi, yakni tahap pengajuan permohonan dan tahap pengambilan dokumen paspor.

Aturan tersebut membebani waktu, tenaga, serta ongkos perjalanan calon jemaah yang tinggal jauh dari kantor imigrasi, khususnya jemaah lanjut usia.

Melalui Inovasi PINTAR, ketiga instansi menyatukan alur layanan pengurusan paspor.

Kantor Kementerian Haji dan Umrah memperoleh akses mendaftarkan calon jemaah haji secara kolektif lewat Dashboard PINTAR milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, kemudian proses pelayanan berjalan langsung di lokasi pemohon melalui layanan Eazy Passport.

Adapun PT Pos Indonesia menangani pembayaran serta pengiriman paspor bagi pemohon kolektif maupun pemohon reguler, sehingga pemohon yang memakai jasa pengiriman cukup mendatangi kantor imigrasi satu kali.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, Eko Julianto Rachmad, menuturkan bahwa PKS dengan Kementerian Haji dan Umrah menjadi pijakan pendaftaran kolektif paspor calon jemaah haji pada Dashboard PINTAR, sementara PKS bersama PT Pos Indonesia menjadi dasar layanan pembayaran dan pengiriman dokumen paspor.

“Kami berharap kerja sama ini mengurangi kedatangan pemohon ke kantor dan memastikan calon jemaah memperoleh paspor sebelum jadwal keberangkatan ibadah haji dan umrah,” kata Eko.

Acara peluncuran diawali sambutan dari PPOH Executive General Manager PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Jember, Kurnia Ahyadi Dwi Cahyono.

Kurnia menyampaikan harapan agar sinergi melalui Inovasi PINTAR senantiasa menjaga mutu pelayanan yang optimal dan dirasakan manfaatnya oleh warga.

“Kami siap memberikan layanan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengiriman paspor yang telah selesai kepada pemohon. Pengiriman dilakukan secara aman dan dapat dilacak melalui nomor resi pada web tracking PT Pos,” ucap Kurnia.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Kepala Kemenhaj Bondowoso yang juga hadir mewakili Kemenhaj Lumajang, Yeni Dwi Wulandari, S.E., M.E., menyambut baik sekaligus mengapresiasi hadirnya Inovasi PINTAR.

Dalam penerapannya, Kemenhaj melakukan pencocokan data jemaah dengan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) untuk menekan risiko selisih data.

Inovasi PINTAR merupakan rancangan aksi perubahan dari Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VIII.

Langkah ini turut memperkuat komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Masyarakat yang membutuhkan penjelasan mengenai layanan PINTAR dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember maupun Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang dan Bondowoso.

Continue Reading

DAERAH

Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran untuk Utamakan Integritas

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Sorong – Penguatan integritas aparatur menjadi kunci untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bebas dari penyimpangan sehingga masyarakat memperoleh layanan yang adil dan dapat dipercaya. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, meminta jajarannya untuk menjalankan pelayanan dan kegiatan administratif lainnya lengkap sesuai aturan yang berlaku.

“Sebelum bekerja atau bertindak itu hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu lihat aturan hukumnya, lalu lihat bisnis prosesnya atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang benar seperti apa. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu, 18 November 2026.

Di hadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat, Irjen ATR/BPN menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup diukur dari pemenuhan dokumen, indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja. Keberhasilannya harus tercermin dari pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui kemudahan akses layanan, transparansi biaya, serta penanganan pengaduan.

“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” kata Irjen ATR/BPN.

Bukan hanya memastikan layanan berjalan sesuai aturan, jajaran ATR/BPN juga perlu memperhatikan pengelolaan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dan dipantau penyelesaiannya hingga tuntas, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

“Lalu juga tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” ucap Irjen ATR/BPN.

Sesi pembinaan ini dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Turut hadir menyampaikan pengarahan bersama Irjen ATR/BPN, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. (*)

Continue Reading

DAERAH

Kementerian ATR/BPN Dampingi Masyarakat Hukum Adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya dalam Pendaftaran Tanah Ulayat

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Sorong – Dalam proses pengadministrasian tanah ulayat terdapat tiga langkah administrasi tanah yang terbagi ke dalam inventarisasi dan identifikasi; pengukuran dan pemetaan; serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat. Langkah itu ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Agar proses bisa berjalan baik, masyarakat hukum adat (MHA) perlu mendapatkan pendampingan sebelum identifikasi subjek dan objek tanah ulayat dilakukan.

“MHA butuh kegiatan pra-partisipatif bagaimana dia bisa memahami program ini. Didampingi sampai mereka mengerti betul bagaimana hak dan kewajibannya sebagai MHA. Karena, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa, 17 November 2026.

Pra-identifikasi dimulai dengan bagaimana MHA dapat melakukan musyawarah dan dipandu dalam mengidentifikasi wilayah adatnya, mengidentifikasi tanah ulayatnya serta mengidentifikasi objeknya. Deni Santo menjelaskan, suatu MHA diakui keberadaan dan eksistensinya jika memenuhi subjeknya, memenuhi objeknya dan ada hubungan hukumnya. Selain itu, pra-identifikasi berfungsi sebagai waktu berdialog jika ada permasalahan terkait tanah adat sehingga dapat diidentifikasi lebih awal. Pendampingan tersebut diperlukan agar masyarakat memahami tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, termasuk proses pencatatan terhadap hak adat ataupun nilai-nilai adat yang telah ada di wilayah adat mereka.

“Harus diyakinin mereka itu sampai mereka menyatakan ada kesepakatan, ada keputusan bagi MHA mengikuti kegiatannya sehingga nanti pada kegiatan tahap pertama ada kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi karena MHA sudah sepakat dan mereka sudah punya peta indikasi untuk nilai adatnya, untuk tanah ulayatnya,” kata Deni Santo.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyebut bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengelolaan tanah dan tata ruang. Ia ingin hal tersebut berjalan berkeadilan dan berkelanjutan, seperti halnya pengadministrasian tanah ulayat ini.

“Tentunya kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini tentunya butuh kerja bersama, butuh dialog dalam menyamakan persepsi dan juga bagaimana kita melakukannya di lapangan,” ujar Rezka Oktoberia.

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, turut menyampaikan sambutan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat; serta perwakilan pemerintah daerah dan NGO dari Landesa.

Kegiatan ini juga menyediakan sesi diskusi panel dengan menghadirkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak. Diskusi panel ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. (*)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs