PERISTIWA
Dewan Pers Minta Penjelasan Soal Surat Telegram, Kapolri Minta Maaf

DETAIL.ID, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sempat mengeluarkan surat telegram soal peraturan media dalam meliput aksi kekerasan aparat kepolisian. Menanggapi hal itu, Dewan Pers pun meminta penjelasan apakah aturan itu ditujukan untuk media massa atau untuk internal kepolisian.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Arif Zulkifli, mengatakan Jenderal Listyo Sigit itu perlu menjelaskan lebih detail soal telegram tersebut yang diteken oleh Kadiv Humas Polri (selaku atas nama Kapolri) tersebut. Arif menyatakan perlu ada penjelasan lanjutan mengenai apakah telegram tersebut ditujukan kepada humas di lingkungan kepolisian atau tertuju kepada media massa.
“Kapolri dan Humas Mabes Polri harus menjelaskan lebih jauh tentang yang dimaksud dengan telegram ini,” ujar Arif mengutip detik.com
Tidak hanya di kalangan jurnalis, hal ini pun ramai dibicarakan masyarakat umum dan memancing beragam pertanyaan. Gelombang protes dan pemberitaan pun segera ditanggapi oleh Kapolri yang mengakui adanya kesalahan penafsiran dan meminta maaf serta siap menerima masukan dari eksternal.
Sigit menerangkan, melalui telegram itu, sebenarnya dia hendak mengarahkan jajaran Polri agar tak pamerkan wewenang sebagai penegak hukum dengan tindakan yang berlebihan. Karena tindakan-tindakan tersebut malah membuat polisi terlihat arogan.
“Jangan suka pamer tindakan yang kebablasan dan malah jadi terlihat arogan. Masih sering terlihat anggota tampil arogan dalam siaran liputan di media. Hal-hal seperti itu agar diperbaiki sehingga tampilan anggota semakin terlihat baik, tegas namun humanis,” tutur Sigit.
“Mungkin di penjabaran STR (surat telegram) tersebut anggota salah menuliskan sehingga menimbulkan beda penafsiran, di mana STR yang dibuat tersebut keliru, sehingga malah media yang dilarang merekam anggota yang berbuat arogan di lapangan. Jadi dalam kesempatan ini saya luruskan, anggota (polisi) yang saya minta untuk memperbaiki diri,” terang Sigit.
Setelah mendapat masukan dari publik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mencabut aturan tersebut. Pencabutan ini termuat dalam Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021. Surat tersebut dikeluarkan pada hari ini, Selasa, 6 April 2021, dan ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono.
“Polri juga butuh masukan dan koreksi dari eksternal untuk bisa memperbaiki kekurangan kami. Oleh karena itu saya sudah perintahkan Kadiv Humas untuk mencabut STR tersebut dan sekali lagi mohon maaf atas terjadinya salah penafsiran yang membuat ketidaknyamanan teman-teman media,” tandas Sigit.
PERISTIWA
Polda Jambi Ringkus 32 Preman Sepanjang Operasi Pekat II Siginjai

DETAIL.ID, Jambi – Polda Jambi menggelar ungkap kasus hasil Operasi Pekat II Siginjai yang menargetkan kasus premanisme yang berlangsung sepanjang 1 Mei hingga 15 Mei 2025.
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar yang memimpin langsung jumpa pers menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 14 hari ini pihaknya telah berhasil menindak sejumlah kasus premanisme.
“Yang kami jadikan laporan polisi itu 10, dan 32 tersangka dari semua TKP di wilayah hukum Polda Jambi,” kata Kapolda Jambi, Irjen Pol Krisno H Siregar.
Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari Polres Jajaran Polda Jambi. Menurut Kapolda operasi ini merupakan perintah langsung dari pimpinan, karena sudah sangat meresahkan.
“Investasi yang dibutuhkan akan terganggu dengan aksi premanisme. Oleh karena itu saya sudah memerintahkan kepada seluruh untuk memberikan respon cepat. Kalau ada masyarakat melaporkan aksi premanisme,” ujarnya.
Kapolda Jambi juga menegaskan bahwa pihaknya bakal memberikan asistensi tergantung daripada situasi dilapangan.
“Jadi itu adalah bentuk komitmen kami untuk memberantas, meniadakan premanisme di wilayah hukum Polda Jambi,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
PERISTIWA
PWS Silahturahmi Bersama Ketua DPRD Sarolangun, Ini Pesan Ahmad Jani

DETAIL.ID, Sarolangun – Ketua DPRD Sarolangun, Ahmad Jani bersilaturahmi dengan Persatuan Wartawan Sarolangun (PWS). Pertemuan itu berjalan santai bersama wartawan dari berbagai media di rumah dinas DPRD Sarolangun pada Senin, 12 Mei 2025.
Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi terbuka mengenai peran media dalam pembangunan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Jani menyampaikan, media memiliki posisi strategis dalam menyuarakan perkembangan daerah sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Baginya, insan pers tak hanya berperan sebagai penyampai berita, namun juga mitra dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.
“Media bukan sekadar peliput. Dalam konteks membangun daerah, mereka adalah mitra strategis yang menyampaikan informasi, menyuarakan kritik, dan juga memberi masukan untuk kemajuan bersama,” ujarnya.
Acara yang dihadiri anggota PWS ini juga menjadi refleksi terhadap perkembangan dunia jurnalistik saat ini. Ahmad Jani mengakui bahwa dinamika media digital berkembang sangat cepat, dan hal itu menjadi kekuatan dalam memperluas jangkauan informasi.
“Transformasi dari media cetak ke media online membawa dampak besar. Kita perlu mengikuti perubahan itu dengan membangun kolaborasi yang lebih kuat. Yalang jelas tolong bantu untuk mewujudkan misi Sarolangun Maju,” katanya.
Lebih lanjut, Ahmad Jani mengajak media untuk tetap menjaga profesionalisme dan keseimbangan dalam pemberitaan. Kritik yang membangun, menurutnya, justru menjadi bahan evaluasi untuk semua pihak.
“Pers boleh dan harus kritis, tapi jangan lupa bahwa tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan. Kita ingin Kabupaten Sarolangun berkembang lewat peran semua elemen, termasuk media,” tuturnya.
Pertemuan ini menjadi komitmen awal untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan pers. DPRD Sarolangun membuka ruang seluas-luasnya bagi media untuk berdiskusi, menyampaikan pandangan, serta bersama-sama merancang langkah pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Reporter: Daryanto
PERISTIWA
Tongkang Batu Bara Tabrak Jembatan Gentala Arasy, Walhi Jambi Desak Moratorium dan Tindak Tegas Perusahaan

DETAIL.ID, Jambi – Sebuah tongkang pengangkut batu bara terekam kamera menabrak Jembatan Gentala Arasy, Kota Jambi pada Kamis, 8 Mei 2025. Rekaman video amatir warga memperlihatkan detik-detik benturan antara kapal tongkang dengan struktur jembatan.
Dir Polairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri, membenarkan kejadian itu. “Ya, betul. Anggota lagi ke TKP dan kejar tongkang,” ujarnya, Kamis sore.
Namun hingga kini belum diperoleh informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian atas peristiwa tongkang yang menabrak jembatan yang merupakan salah satu ikon kota Jambi tersebut.
Peristiwa ini menambah daftar panjang insiden serupa. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi mencatat, sejak Desember 2023 setidaknya terjadi 6 kecelakaan yang melibatkan tongkang batu bara di Sungai Batanghari.
Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Oscar Anugrah, menilai insiden ini sebagai bukti bahwa Instruksi Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur agar perusahaan pemegang izin tambang dan transportir batu bara mengoptimalkan pengangkutan melalui sungai sembari menunggu rampungnya pembangunan jalan khusus angkutan batu bara, tak efektif dijalankan.
“Melihat situasi ini, para pengusaha batu bara benar-benar telah merajalela dan berlindung dibalik Ingub Nomor 1 tahun 2024,” ujar Oscar.
Walhi Jambi pun mendesak Gubernur Jambi untuk mencabut Ingub Nomor 1 Tahun 2024 serta memberlakukan moratorium total terhadap seluruh aktivitas angkutan batu bara, baik di jalur sungai maupun darat.
Sebab menurut Walhi, selain merusak infrastruktur dan mencemari lingkungan, jalur darat pun juga menyumbang rata-rata 25 hingga 27 korban jiwa setiap tahun sejak 2020.
Oscar pun mendesak Polda Jambi untuk menindak tegas perusahaan atau pemilik tongkang batu bara yang telah menabrak landmark kota Jambi tersebut.
Reporter: Juan Ambarita