LINGKUNGAN
Jalan Putus Akibat PETI, Lubuk Bumbun Terancam Terendam
DETAIL.ID, Merangin – Putusnya jalan dari Dusun Satu ke Dusun Dua di Desa Lubuk Bumbun, Kecamatan Margo Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi akibat aliran Sungai Batang Tabir yang berubah. Perubahan aliran sungai itu, akibat maraknya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Hal tersebut ditegaskan Plt Bupati Merangin H Mashuri ketika memantau kondisi jalan yang putus dan menyaksikan sendiri maraknya aktivitas PETI di sepanjang aliran Sungai Batang Tabir di Desa Lubuk Bumbun tersebut, Selasa, 24 Agustus 2021.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Saya akan berkoordinasi dengan Pak Kapolres dan Pak Dandim 0420 Sarko guna melakukan penertiban gabungan. Menurut laporan Pak Camat, lebih dari 20 dompeng yang beraktivitas,” kata Mashuri.
Dampak dari aktivitas PETI itu jelas H Mashuri, mengakibatkan terjadinya pendangkalan sungai, sehingga merusak aliran sungai yang terus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”6″ include_category=”4,3″]
“Kondisi inilah yang mengakibatkan terjadinya banjir, karena kondisi sungai sudah tidak menentu. Jika semua aktivitas PETI itu dihentikan oleh tim gabungan nanti, kita akan lakukan normalisasi sungai,” ujar H Mashuri.
Mashuri mengatakan, yang menanggung dampak maraknya aktivitas PETI itu jelas warga Desa Lubuk Bumbun dan sekitarnya, padahal pelaku PETI itu warga dari desa lain.
“Kalau maraknya aktivitas PETI ini dibiarkan, saya yakin lama-lama Desa Lubuk Bumbun ini akan tenggelam dan seluruh sarana infrastruktur yang telah dengan susah payah kita bangun, akan hancur,” ucapnya.
Apakah selama ini belum pernah dilakukan penertiban PETI di desa tersebut? Mashuri menjelaskan, sudah berulang kali PETI ditertibkan. Bahkan, baru-baru ini tim dari dua kecamatan: Margo Tabir dan Tabir sudah melakukan penertiban lagi.
“Ketika dilakukan penertiban itu memang semua aktivitas PETI terhenti, tapi dua tiga hari kemudian aktivitas PETI itu marak lagi. Ini artinya, penertiban PETI yang dilakukan tidak dihiraukan, untuk itu perlu tindakan tegas,” kata Mashuri.
Reporter: Daryanto
[jnews_element_newsticker newsticker_title=”Baca Juga” newsticker_icon=”empty” enable_autoplay=”true” autoplay_delay=”2500″ newsticker_animation=”vertical” number_post=”6″ include_category=”4,3″]
LINGKUNGAN
Ketua DPRD Kota Jambi: DPRD Solid, Takkan Mengubah Tata Ruang Demi Stockpile Batu Bara PT SAS
DETAIL.ID, Jambi – Meski perizinannya belum lengkap, PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) sudah mulai mengguyur menempatkan sejumlah alat berat lengkap dengan tiang pancang paku buminya di kawasan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi.
Issu soal bakal dilanjutkannya pembangunan stockpile batu bara PT SAS pun terus mencuat, sekalipun Pemerintah Kota Jambi menegaskan bahwa belum ada memberikan perizinan.
Terkait aktivitas PT SAS tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly pun kembali mempertegas bahwa DPRD Kota Jambi bersepakat untuk menolak keras rencana stockpile baru bara di kawasan Aur Kenali tersebut.
“Kalau kami sepakat ya. Kemarin waktu reses bersama Pak Cek Endra selaku Komisi 12 DPR RI, kami menolak keras terkait dengan usulan perizinan yang diusulkan oleh PT SAS,” kata Kemas Faried pada Rabu kemarin, 26 Februari 2025.
Ketua DPRD Kota Jambi tersebut menegaskan bahwa Perda Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Jambi sudah jelas, bahwa areal lahan PT SAS di Aur Kenali diperuntukkan bagi permukiman dan pertanian, tidak ada diperuntukkan bagi pertambangan batu bara.
Dia pun memastikan bahwa DPRD Kota Jambi solid, tidak akan ada perubahan RT RW demi meloloskan perizinan stockpile batu bara di kawasan Aur Kenali. Sebab selain mempertimbangkan negatif yang bakal timbul bagi masyarakat sekitar.
Lokasi stockpile PT SAS dinilai berdekatan dengan intake PDAM Aur Duri yang merupakan aset vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Lalu bagaimana menghentikan operasional PT SAS yang seolah terus berupaya mewujudkan stockpilenya itu? Soal ini Kemas menyikapi begini.
“Sekarang persoalannya kalau mereka berjalan terus berarti mereka ilegal. Kita kan punya perangka penegak peraturan ada Satpol PP. Nanti kita kolaborasi, harus kolaborasilah dengan pemerintah pusat juga,” ujarnya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit dinyatakan beroperasi dalam kawasan hutan. Di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat 9 perusahaan sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor 36 tahun 2025.
Dalam lampiran subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yakni PT Indokebun Unggul, grup KPN Plantation tercatat mengajukan permohonan perizinan sebanyak 771 hektare, Seluas 765 hektare di antaranya sedang berproses, dan 6 hektare ditolak.
Kemudian PT Pratama Sawit Mandiri dengan permohonan 116 hektare, berproses 111 hektare, dan 5 hektare ditolak.
Di Kabupaten Muarojambi, ada PT Puri Hijau Lestari dengan permohonan 379 hektare, berproses 393 hektare, ditolak 4 hektare. Selanjutnya PT Muaro Kahuripan Indonesia permohonan 863 hektare, 698 hektare berproses, 165 hektare ditolak dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada, permohonan 300 hektare, berproses 267 hektare dan 33 hektare ditolak.
Di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo ada PT Satya Kisma Usaha (Sinarmas Agro) dengan catatan permohonan 105 hektare, 7 hektare berproses dan 98 hektare ditolak.
Selanjutnya, PT Sukses Maju Abadi, group Incasi, permohonan 403 hektare, berproses 324 hektare, ditolak 79 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Barat PT Pradira Mahajana, permohonan 49 hektare dan berproses 49 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Timur juga tercatat 1 perusahaan yakni PT Ladang Sawit Sejahtera group PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk permohonan 51 hektare berproses 51 hektare.
“Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” demikian bunyi putusan kedua, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2025.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Teka-teki hasil laboratorium terhadap sumur milik Sawal yang berada tak jauh dari kolam limbah milik PT Sumber Guna Nabati (SGN) sudah terjawab.
Dasar pengujian sampel air limbah sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2004 pasal 16 ayat 3, dan dasar pengujian air sumur no p.68/MenLhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Permenkes No 32 tahun 2017.
Dari hasil pengujian sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin didapat hasil bahwa sumur milik Sawal dengan hasil PH 3,09 tidak layak konsumsi.
Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium, dengan mengunakan parameter fisika padatan tersuspensi total (TTS), temperatur dan padatan terlarut total dan juga mengunakan parameter kimia seperti PH, BOD, COD dan CL.
“Dari hasil uji laboratorium, dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, untuk air sumur milik Sawal tidak layak konsumsi sebab PH airnya 3,09 atau lebih asam jika diminum maka berasa seperti asam air jeruk,” kata Kadis DLH Kabupaten Merangin, Syafrani pada Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu hasil laboratorium di outlet 13 milik PT SGN, terdapat PH air 9,05, BOD 39, COD 188, outlet parit warga diketahui PH airnya 9,7, BOD 24, COD 283. Sementara sampel air yang diambil di hulu Sungai Retih PH 5,36, BOD 2, COD 54, CL 1 dan sampel air di hilir Sungai Retih PH 6,52, BOD 2, COD 51, Cl 11.
“Dengan hasil yang kami rilis, ada beberapa titik sampel yang diambil mengalami peningkatan. Agar warga berhati-hati tidak mengonsumsi air yang tercemar dan jika terkonsumsi maka bisa saja ada reaksi pada tubuh,” ujarnya.
Terkait dengan hasil yang dirilis DLH Kabupaten Merangin, Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, mengatakan bahwa izin perusahaan PT SGN bisa saja direkomendasikan untuk dicabut, dan mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang izin Amdal yang pernah dikeluarkan.
“Ada kejahatan lingkungan, pemerintah wajib meninjau ulang, jika tidak bisa saja aparat kepolisian menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang,” kata Feri Irawan yang juga anggota forum WALHI.
Reporter: Daryanto
Surga Tersembunyi di Ujung Utara Indonesia! Pulau Setanau Bikin Netizen Terpukau
Pendaki Gunung Ranai Cedera, Tim SAR Natuna Lakukan Evakuasi pada Malam Hari
Ribuan Warga Ikuti Blue Ocean Minang Run 2025, Bagikan Hadiah Umroh dan Hadiah Menarik Lainnya
Kasat Lantas dan Kapolsek Pelabuhan Talang Duku Polresta Jambi Berganti
Wawako Maigus Nasir Hadiri Pembukaan Bimbingan Manasik Haji 1446 H Tingkat Kota Padang
Fadly Amran Tutup Turnamen Bulu Tangkis se-Kota Padang
Penuh Keakraban, Bupati Asahan Hadiri Malam Penyambutan Komandan Korem 022/Pantai Timur
Bupati Taufik ZA Apresiasi Program Pembinaan Kesehatan Bagi Calon Jamaah Haji di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
Diduga Tak Sesuai Prosedur, Mutasi Sekdes Pengadah Tuai Sorotan, Warga Desak Peninjauan Ulang
Anggota Komisi XIII DPR RI, Shadiq Pasadigoe Sambut Ketua Umum Gebu Minang di Tanah Datar: Menguatkan Identitas, Membangun Masa Depan
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Dalam Selimut Konflik
DETAIL.ID Gelar Pelatihan Jurnalis Dasar di Tebo
Macam-macam Suku di Indonesia Berdasarkan Pulaunya
Pilkades Serentak di Merangin Selesai, Ini Daftar Nama Kades Terpilih
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Ini Dia Profil Rayyan Kontestan Cilik Hafiz Indonesia 2021 Asal Tebo
Pekerja Gudang BBM Ilegal Berma Ginting Divonis 2,5 Tahun Penjara, Namun Bosnya Tak Tersentuh Hukum
