DAERAH
Bupati MFA Mengunjungi Bulian Jaya, Petani Swadaya Gembira Dapat Program SMile
DETAIL.ID, Batanghari – Petani swadaya Desa Bulian Jaya, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi beruntung mendapat SMallholder Inclusion for better Livelihood & Empowerment Program atau Program SMile.
Program SMile gagasan tiga perusahaan terkemuka di industri kelapa sawit Kao Corporation, Apical Group dan Asian Agri menyasar 151 petani swadaya desa ini. Petani-petani kelapa sawit sangat gembira program SMile menghampiri mereka.
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) didampingi Asisten II Setda dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut langsung program SMile atau inklusi petani untuk kesejahteraan dan pemberdayaan yang lebih baik.
MFA turut menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Inti Indosawit Subur, unit bisnis di bawah naungan Asian Agri dan Perkumpulan Putra Tunggal Bukit Sangkilan, Senin 11 Januari 2022.
Program SMile bertujuan untuk membantu petani swadaya dalam meningkatkan produktivitas, sertifikasi internasional dan mendapatkan premi penjualan dari minyak sawit bersertifikat.
Tidak seperti petani plasma yang didukung secara teknis dan finansial oleh perusahaan perkebunan, petani swadaya berdiri sendiri secara finansial.
Mereka seringkali tidak memiliki keahlian yang cukup serta sumber daya terbatas untuk mengelola kebun sawitnya dan memproduksi minyak sawit secara produktif dan berkelanjutan.
Program SMile tidak hanya berupaya meningkatkan pendapatan petani swadaya melalui peningkatan kapasitas dalam pengetahuan teknis, tetapi juga membantu membuka jalan untuk mencapai sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).
Sejak diluncurkan pada Oktober 2020, program ini telah memberikan manfaat bagi sekitar 697 petani swadaya yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Jambi.
Sustainability Manager Apical, Fitria Kurniawan mengatakan, petani swadaya menyumbang sekitar 30% dari produksi minyak sawit di Indonesia.
“Oleh karena itu sangat penting bagi Apical untuk membantu memfasilitasi inklusi mereka ke dalam rantai pasokan global yang berkelanjutan,” ucapnya.
Melalui kolaborasi serta dukungan mitra seperti Asian Agri yang memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam bekerja sama dengan petani, kata dia, Apical berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan petani swadaya.
“Guna meningkatkan kesejahteraan petani, kami juga membangun rantai pasokan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial,” ujarnya.
Regional Head Asian Agri Wilayah Jambi, Ramli Simamarta mengatakan bahwa selama lebih dari 34 tahun, Asian Agri telah membangun kapasitas petani melalui bimbingan berkelanjutan mengenai praktik perkebunan sawit terbaik.
“Melalui program SMile, kami ingin menjangkau lebih luas petani swadaya untuk memperoleh sertifikasi serta memberi pengetahuan bagaimana mengoptimalkan hasil dan produksi tanpa membuka lahan baru dengan pemilihan bibit sawit yang tepat serta bantuan infrastruktur, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka,” ujarnya.
Ketua Perkumpulan Putra Tunggal Bukit Sangkilan, Sabki Saputra mengatakan bahwa program SMile memberikan dampak positif bagi para petani swadaya. Ia mewakili asosiasi mengucapkan terima kasih kepada Apical, Asian Agri dan Kao.
“Melalui program ini, kami mendapatkan bimbingan serta pelatihan tentang budidaya kelapa sawit berkelanjutan untuk mendapatkan sertifikasi RSPO, serta pemberian premi setelah memperoleh sertifikat RSPO,” katanya.
Ia berharap kerja sama ini dapat berlangsung terus menerus dan semoga semakin banyak petani swadaya yang dapat mengikuti program SMile.
Sejak awal diluncurkan, SMile telah membuat langkah besar dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menjembatani kesenjangan pengetahuan.
Kegiatan yang sedang berlangsung pada fase pertama (2020-2025) antara lain; pengembangan dan dukungan yang diperlukan untuk pemenuhan sertifikasi RSPO, lokakarya dan pelatihan untuk berbagai kelompok petani.
Selanjutnya adalah penyelesaian pemetaan poligon untuk kebun sawit petani swadaya, analisis kesenjangan persyaratan/kriteria sertifikasi RSPO oleh konsultan dan melakukan pelatihan kepada para petani mengenai penerapan safety atau keamanan yang sesuai standar di kebun sawit petani swadaya.
Editor: Ardian Faisal
DAERAH
Kantah Merangin Ikuti Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2026
DETAIL.ID, Merangin – Pada Kamis, 24 September 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin mengikuti pelaksanakan Upacara Bendera dalam rangka Memperingati 66 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) Tahun 2026 di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi.
Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi dan diikuti oleh seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
Peringatan ini menjadi momentum bagi jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk merefleksikan peran dan tanggung jawab dalam menghadirkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang semakin berkualitas. Pelaksanaan upacara juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat kebersamaan serta menyelaraskan komitmen seluruh jajaran dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.
Keterlibatan seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mencerminkan pentingnya sinergi dan kesatuan langkah dalam mendukung agenda pertanahan dan tata ruang. Dengan koordinasi yang kuat, pelaksanaan program strategis nasional dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas, kepastian, maupun akuntabilitas.
Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa tugas pertanahan dan tata ruang tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan data, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan kepastian hukum, pemanfaatan ruang, serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, integritas, profesionalisme, dan orientasi pelayanan perlu terus menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas setiap jajaran. (*)
DAERAH
Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kantah Merangin Gelar Rakor Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026
DETAIL.ID, Merangin – Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin gelar Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Merangin pada Senin,, 22 September 2026.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng. Selanjutnya, rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, Zulhifni, S.T., M.E.
Rapat tersebut dihadiri oleh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Merangin, instansi vertikal, perangkat daerah terkait, serta para pejabat yang mewakili berbagai lembaga dan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Merangin.
Pertemuan ini menjadi ruang awal untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, serta membangun langkah kerja bersama dalam pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2026. Reforma Agraria pada dasarnya tidak hanya berbicara mengenai tanah dan sertipikat, tetapi merupakan agenda yang memiliki dimensi lebih luas, yaitu bagaimana penataan aset dapat berjalan beriringan dengan penataan akses sehingga tanah dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang mengatur bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dilakukan melalui strategi antara lain legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria, penguatan kelembagaan Reforma Agraria, serta partisipasi masyarakat.
Tantangan utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria adalah memastikan bahwa koordinasi yang telah dibangun dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, tindak lanjut dari rapat koordinasi ini dapat diarahkan pada beberapa langkah penting, yaitu sinkronisasi dan pemutakhiran data antarinstansi, verifikasi subjek dan objek Reforma Agraria, pemetaan sosial masyarakat, penguatan program pemberdayaan ekonomi, serta identifikasi dan penanganan permasalahan atau Konflik Agraria sesuai kewenangan masing-masing pihak. (*)
DAERAH
Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Sambut Peserta Program Pemagangan Nasional MagangHub Batch 2 Angkatan II Tahun 2026
DETAIL.ID, Merangin – Pada Senin, 22 September 2026, ertempat di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Nur Adi Kusno, S.T., M.Eng., didampingi jajaran, menyambut kedatangan peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 2 Angkatan II Tahun 2026 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dengan penugasan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin.
Kegiatan penyambutan tersebut menjadi langkah awal bagi para peserta untuk mengenal lebih dekat lingkungan kerja pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan sekaligus memperoleh pengalaman praktis mengenai dunia kerja di lingkungan instansi pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta Program Pemagangan Nasional.
“Selamat datang kepada seluruh peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Batch 2 Angkatan II Tahun 2026 di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin,” ucapnya.
Kehadiran peserta MagangHub diharapkan dapat turut mendukung dan mengoptimalkan pelayanan, khususnya pada Seksi Survei dan Pemetaan serta Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, sejalan dengan berbagai perkembangan dan transformasi pelayanan yang terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, kehadiran peserta MagangHub juga menjadi bagian dari semangat untuk membangun lingkungan kerja yang terbuka terhadap proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi generasi muda.
Sementara bagi para peserta, masa pemagangan merupakan kesempatan untuk tidak hanya belajar tentang pekerjaan, tetapi juga memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, integritas, komunikasi, kerja sama, serta orientasi pelayanan dalam menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan. (*)



