DAERAH
BKKBN Provinsi Jambi Menargetkan Capaian Stunting 18 Persen di Tahun 2022
detail.id/, Jambi – Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim, S.Kp M.PH menyebutkan bahwa program stunting adalah program prioritas nasional.
“Harus lebih cepat dan lebih baik serta lebih meningkat, mengingat target Provinsi Jambi pada tahun ini 18 persen capaian stunting,” ujar Munawar Ibrahim pada Minggu, 24 April 2022.
Kondisi stunting nasional pada tahun 2021 tercatat pada posisi 27 persen, dengan kondisi di Provinsi Jambi berada di bawah rata-rata nasional yakni pada 22 persen.
Hal tersebut pernah pula disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman usai mewakili Pemerintah Provinsi Jambi dalam Forum Nasional Stunting 2021 pada 14 Desember 2021 lalu. “Kita ingin terus menekan posisi tersebut hingga tahun 2024, serta mudah-mudahan dapat mencapai target nasional pada di posisi 14%,” kata Sudirman.
Melihat kondisi nasional tersebut, Munawar menyampaikan demi mewujudkan target nasional tersebut hingga 2024, tahun ini capaian stunting mesti berada di posisi 18 persen. “Kita berharap percepatan realisasi serapan anggaran,” ujarnya.
Sementara itu, terkait permasalahan alur dana BOKB yang baru-baru ini ramai dibahas, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Munawar Ibrahim mengatakan bahwa Anggaran DAK Non Fisik Sub Bidang KB ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik pemerintah daerah.
“Jadi sebenarnya pengelolaan anggaran langsung ke kabupaten dan kota. Kami itu hanya bertindak sebagai fasilitator. Kami juga hanya bisa mengingatkan atau mengawasi apakah kabupaten dan kota sudah mencapai target stunting atau tidak Realisasi serapan anggarannya sudah berapa,” ujarnya.
Munawar menegaskan, anggaran DAK non fisik (BOKB) tidak dianggarkan di DIPA satuan kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Sesuai Perpres 113 tahun 2020 tentang rincian APBN tahun anggaran 2021, pasal 5 ayat 1 menyatakan Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari Anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan PMK 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik, serta Perban BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Juknis DAK Non Fisik TA 2021.
“Dana BO KB tahun 2021 tidaklah digunakan untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi kondom seperti yang dipermasalahkan baru-baru ini,” ucap Munawar.
Ia menyebut ada lima kriteria peruntukkannya yakni (1) Operasional Balai penyuluhan yang di dalamnya terdapat belanja daya dan jasa seperti listrik, air dan internet, (2) operasional pelayanan KB dari gudang Alokon kab/kota seperti transportasi dan BBM petugas, visitasi dan registrasi Faskes dan operasional pergerakan pelayanan KB, yang di dalamnya diperuntukkan APD Nakes, Biaya Pengganti Hidup Akseptor, dan lain sebagainya.
(3) Operasional program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) di kampung KB yang diperuntukkan bagi pertemuan kelompok kerja, pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan, operasional ketahanan keluarga berbasis Poktan, (4) Operasional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh akder PPKBD dan Sub PPKBD., (5) Dukungan media dan KIE dan Manajemen BO KB.
Munawar juga berharap, pada tahun 2022 setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dapat lebih meningkatkan proses percepatan realisasi serapan anggaran agar target stunting dapat tercapai sesuai target.
“Kita berharap tahun 2022 ini, realisasi serapan anggaran lebih meningkat lagi agar target stunting dapat tercapai sesuai target,” ucapnya.
DAERAH
Target Serapan Bulog 2026 Dibahas di Pendopo, Pemkab Jember Siapkan Dukungan Dryer Panen Raya
DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten Jember membahas dukungan terhadap target penyerapan gabah, beras, dan jagung Perum Bulog Kancab Jember tahun 2026 dalam audiensi yang berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis, 8 Januari 2026.
Pertemuan tersebut memuat evaluasi penyerapan gabah dan beras sepanjang 2025 sekaligus pembahasan strategi teknis penyerapan komoditas pangan pada 2026 menuju swasembada pangan.
Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menerima jajaran Bulog Jember bersama organisasi perangkat daerah terkait, meliputi Dinas Pertanian, DKPP, Dinas Sosial, TP3D, serta unsur akademisi.
Dalam audiensi itu, Bupati Jember menyampaikan apresiasi atas capaian Bulog Jember yang meraih predikat kantor cabang terbaik pertama di Provinsi Jawa Timur.
Pemkab Jember kemudian menyiapkan dukungan lanjutan melalui kolaborasi dengan mitra penggilingan swasta dan KDMP, khususnya dalam penyediaan fasilitas pengering gabah bagi petani saat panen raya.
“Kami akan segera menerbitkan surat edaran kepada seluruh mitra penggilingan swasta dan KDMP di Kabupaten Jember untuk bisa berkolaborasi dan bekerja sama dalam hal penyediaan dryer (pengering) untuk memfasilitasi para petani pada saat panen raya,” kata Gus Fawait.
Kepala Bulog Jember Muhammad Ade Saputra menjelaskan target penyerapan nasional 2026 sesuai arahan Menteri Pertanian/Kepala Bapanas, yakni 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung.
Bulog Jember juga menyampaikan hasil evaluasi penyerapan gabah 2025 sebagai dasar penyusunan kebijakan serapan pada tahun berikutnya.
Bulog Jember menyiapkan sejumlah ketentuan teknis, antara lain panen pada tingkat kematangan tanaman padi yang memenuhi syarat untuk menjaga rendemen giling, penggunaan timbangan gapoktan atau poktan yang telah terkalibrasi, harga pembelian gabah Rp6.500 per kilogram, serta pengaturan waktu panen di atas pukul 09.00 guna mengurangi kadar air akibat penguapan dan kondensasi.
Untuk komoditas jagung, Bulog Jember menetapkan harga serapan jagung pipilan kering tingkat petani Rp5.500 per kilogram pada kadar air 18–20 persen dengan kandungan aflatoksin maksimal 50 ppb.
Sementara harga serapan jagung hingga gudang Bulog ditetapkan Rp6.400 per kilogram dengan kadar air 14 persen dan kandungan aflatoksin maksimal 50 ppb.
Ade menyampaikan target serapan 2026 memerlukan dukungan bersama dari berbagai pihak.
“Harapan kami dalam mengejar capaian target tahun 2026 ini agar bisa terwujud dan segala sesuatu untuk mendukung program swasembada pangan ini tidak terlepas dari dukungan, kolaborasi dan sinergi dari semua pihak, baik Pemkab, TNI/POLRI, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta stakeholder lainnya yang memiliki peran serta visi maupun misi yang sama,” kata Ade.
Penulis: Dyah Kusuma
DAERAH
Pemkab Merangin Resmi Tetapkan Lokasi Pasar Bedug dan Bazar Ramadhan 1447 Hijriah
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin secara resmi menetapkan lokasi pelaksanaan Pasar Bedug dan Bazar Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Melalui rapat koordinasi lintas sektoral pada Selasa, 10 Februari 2026, pemerintah memutuskan untuk memusatkan seluruh kegiatan niaga musiman tersebut di kawasan Pasar Bawah, Bangko.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kolonel H.M. Syukur, Kantor Bupati Merangin ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kadis DKUKMPP Andrie Fransusman, Kadis Perhubungan Shobraini, Kasat Pol PP M. Sayuti, serta jajaran kepala dinas terkait lainnya.
Berdasarkan hasil kesepakatan, operasional Pasar Bedug akan menempati jalur eks pedagang yang baru saja direlokasi. Sementara itu, Bazar Ramadhan akan membentang di sepanjang jalan depan Bank Jambi hingga ke ujung Tanjung.
Untuk mengantisipasi kesemrawutan lalu lintas, pemerintah telah menetapkan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan Masjid Agung Al-Istiqomah sebagai titik sentral parkir kendaraan pengunjung.
Sekretaris Daerah Merangin, Zulhifni, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tahun ini adalah menciptakan kenyamanan baik bagi pedagang maupun pembeli. Ia menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk mengawal ketat tata letak di lapangan.
“Kami akan menata lokasi ini serapi mungkin. Tujuannya jelas, agar tidak ada penumpukan kendaraan yang memicu kemacetan. Semuanya harus tertib sesuai plot yang sudah ditentukan,” ujar Zulhifni usai memimpin rapat.
Selain masalah kemacetan, Sekda juga memberikan peringatan keras terkait pengelolaan sampah selama bulan suci Ramadhan. Ia meminta para pedagang, terutama yang menempati lapak Bazar, untuk proaktif menjaga sanitasi di lingkungan tempat mereka berjualan.
“Kami memprioritaskan pedagang lokal untuk mengisi stan yang ada. Namun, kami minta komitmennya. Tolong jaga kebersihan. Jangan sampai setelah berjualan, sampah dibiarkan berserakan. Mari kita jaga wajah kota kita agar tetap asri meskipun aktivitas ekonomi meningkat,” tuturnya.
DAERAH
Pasar Rakyat Merangin Bakal Dipercantik
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan penataan besar-besaran terhadap infrastruktur publik, termasuk Pasar Rakyat.
Bupati Merangin, M. Syukur, berencana mempercantik wajah Pasar Rakyat agar terlihat lebih representatif dan nyaman bagi pedagang maupun pembeli.
Rencana renovasi tersebut disampaikan langsung oleh Bupati saat meninjau kondisi pasar pada Selasa, 10 Februari 2025.
Dalam tinjauan tersebut, Bupati M. Syukur menegaskan bahwa revitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi lisan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini, Pemkab Merangin akan membangun akses jalan menuju kios dibelakang Pasar Rakyat guna mempermudah akses kendaraan dan pengunjung menuju blok kios yang berada di bagian belakang pasar.
Seluruh kios dibelakang Pasar Rakyat juga tak luput dari perhatian. Kata Bupati M. Syukur, atap kios yang sudah usang akan diganti menggunakan genteng.
Pemilihan material ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo saat Rakor.
“Kita ingin menghidupkan kembali ekonomi di bagian belakang pasar dengan membuka akses jalan. Selain itu, penggunaan genteng tanah liat adalah wujud dukungan kita terhadap produk lokal sesuai arahan Bapak Presiden,” ujar Bupati M. Syukur.
Selain fokus pada pembangunan fisik, Bupati M. Syukur menitipkan pesan mendalam bagi seluruh warga Merangin, khususnya para pengguna pasar. Pembangunan yang megah tidak akan berarti tanpa kesadaran kolektif untuk merawatnya.
“Pemerintah membangun, namun masyarakatlah yang menjaga. Saya berharap jika pasar ini sudah cantik, tolong kebersihan lingkungannya dijaga ketat. Jangan buang sampah sembarangan,” katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya ketertiban pasar. Ia meminta para pedagang dan pengunjung untuk tetap mengikuti aturan tata ruang yang ada agar pasar tidak terlihat semrawut.
Dengan pasar yang bersih dan tertata, diharapkan indeks kebahagiaan warga meningkat dan roda ekonomi berputar lebih cepat.


