PERKARA
Sama-sama Tertangkap Tangan, Kenapa Perlakuan Hukum Berbeda?

DETAIL.ID, Sungaipenuh – Satu kasus yang melibatkan dua orang dari instansi berbeda ternyata mendapat perlakuan hukum yang berbeda. Oknum Jaksa Kejari Sungai Penuh berinisial AJ yang ditangkap Tim Saber Pungli di kawasan Bukit Sentiong, Sungai Penuh, pada 29 Desember 2017 lalu diserahkan ke Kejati Jambi untuk diproses. Sementara oknum pejabat PDAM Tirta Kerinci yang ikut ditangkap diserahkan ke Polda Jambi.
Perlakuan yang berbeda itu menuai kritik dari salah seorang praktisi hukum, Fikri Riza, SH MH. Fikri Riza berkata semestinya semua orang tanpa sama di mata hukum.
“Kenapa ada perlakuan yang berbeda terhadap oknum jaksa dan oknum pejabat PDAM? Semestinya mereka berdua sama-sama diproses oleh Tim Saber Pungli,” kata Fikri kepada detail, Sabtu (6/1/2018).
Di Indonesia, kata Fikri, hak manusia tentang kesamaan kedudukan di hadapan hukum diatur dalam pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya mengutip Undang Undang.
Menurut dia, jika ada persoalan etik yang harus diproses terhadap jaksa tersebut oleh kejaksaan, seharusnya diproses dulu tindak pidana suap yang dituduhkan kepada dirinya.
“Keduanya harus diproses sama-sama oleh Saber Pungli. Tidak boleh diambil alih atau diserahkan kepada kejaksaan. Ini apa? Jangan karena dia jaksa, kemudian diproses oleh Kejati. Semua orang itu harus sama di mata hukum. Itu amanat Undang Indang,” Fikri menegaskan.
Dikatakan Fikri, pihaknya akan melakukan aksi menuntut penjelasan pihak Kejati Jambi dalam waktu dekat ini.
“Kami akan aksi di Kejati Jambi untuk mempertanyakan kasus ini,” ucap anggota Dewan Etik Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Jambi ini.
Seperti yang diberitakan kedua oknum tersebut ditangkap Tim Saber Pungli pada 29 Desember 2017 lalu di Sungaipenuh, Kerinci. Dari tangan mereka, barang bukti uang didapat sebanyak Rp 350 juta. (DE 01/DE 04)
PERKARA
Saksi di Perkara TPPU Narkoba Tek Min Mengaku Tak Kenal dengan Terdakwa

DETAIL.ID, Jambi – Terdakwa perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil bisnis narkotika jaringan Helen Dian Krisnawati, yakni Tek Min alias Ameng Kumis masih terus berproses dengan agenda pembuktian di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis, 14 Agustus 2025.
Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Syafrizal Fakhmi, 2 orang narapidana perkara narkotika dari Lapas Kelas IIA Jambi dihadirkan oleh penuntut umum sebagai saksi di atas perkara Tek Min, yakni Yuriansyah dan Andi Purnomo.
Namun di persidangan baik Andi Purnomo maupun Yuriansyah mengaku tidak kenal dengan terdakwa. Namun mereka mengaku kenal dengan kakak terdakwa yakni Tek Hui atau Dedi Susanto, yang baru divonis 9 tahun penjara atas perkara TPPU Narkotika.
Keduanya juga mengaku baru mengetahui bahwa Helen, Tek Hui dan Tek Min adalah saudara alias kakak beradik.
“Saya tahunya dari media dan dari penyidik kalau mereka ternyata kakak beradik,” ujar Yuri.
Yuri mengaku bahwa dirinya merupakan pengedar yang memperjualbelikan narkoba jenis sabu terutama di kawasan Pulau Pandan Kota Jambi. Namun dia mengklaim bahwa narkotika tersebut bukan berasal dari Tek Min, melainkan dari Tek Hui.
“Saya ikut jaringan narkoba yang ada di Pulau Pandan. Jadi kurir Tek Hui sekitar tahun 2022,” katanya.
Saksi lainnya juga mengaku hal senada, Andi Purnomo yang juga mengaku sebagai pengedar narkotika di wilayah Pulau Pandan mengaku tidak kenal dengan Tek Min. Dia hanya berhubungan dengan jejaring Tek Hui.
“(Dengan terdakwa) tidak kenal. (Dengan Tek Hui) Kenal. Siapa yang tidak kenal, dia (bandar) terkenal di Jambi,” katanya.
Sama seperti Tek Hui, Tek Min dalam kurun waktu 2014 – 2024 didakwa telah melakukan serangkaian bentuk pencucian uang yang patut diduga bersumber dari tindak pidana narkotika.
Sidang pembuktian bakal kembali berlanjut pada pekan depan.
Reporter: Juan Ambarita
PERKARA
Polres Merangin Tindak PETI di Kawasan Geopark Merangin

DETAIL.ID, Merangin – Sat Reskrim Polres Merangin bersama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, perwakilan UNESCO Global Geopark (UGGp) Merangin Jambi, serta BPBD Kabupaten Merangin melakukan pengecekan lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Geopark Merangin, pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Kegiatan ini menindaklanjuti Surat UNESCO Global Geopark Nomor 095/MJUGGp/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 tentang pemberitahuan aktivitas PETI di Kawasan Fosil Flora Jambi Merangin Jambi UGGp
Dua lokasi menjadi fokus pengecekan, yaitu Glanitoid Tantan Air Batu dan Air Terjun Muara Karing, yang keduanya berada di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin.
Dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Merangin, AKP Mulyono, S.H, tim gabungan mendapati di lokasi Glanitoid Tantan Air Batu adanya pekerja yang sedang beraktivitas melakukan PETI di seberang Sungai Batang Merangin. Mengingat arus sungai cukup deras, tim menyeberang menggunakan perahu speedboat milik BPBD. Namun, setibanya di lokasi, para pekerja sudah melarikan diri.
Di lokasi tersebut, tim menemukan tujuh rakit kayu dan satu rakit kayu dengan mesin jet yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI. Tujuh rakit kayu dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan satu unit mesin jet diamankan sebagai barang bukti.
Selanjutnya, tim bergerak menuju Air Terjun Muara Karing. Berdasarkan hasil pengecekan, tidak ditemukan aktivitas PETI di lokasi tersebut.
Kasat Reskrim Polres Merangin, AKP Mulyono, S.H menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk melindungi kelestarian Geopark Merangin yang telah diakui UNESCO sebagai warisan geologi dunia.
“PETI tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan warisan alam yang bernilai edukasi dan wisata,” ujarnya.
Disampaikan Mulyono, Polres Merangin berkomitmen untuk terus melakukan penindakan tegas terhadap aktivitas PETI di wilayah hukum Polres Merangin.
“Polres Merangin akan tindak tegas pelaku PETI, khususnya di kawasan yang memiliki nilai strategis bagi pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata daerah,” katanya.
Reporter: Daryanto
PERKARA
Polisi Tangkap DPO Kasus Korupsi Disdik Provinsi Jambi di Bandung

DETAIL.ID, Jambi – Tim Unit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jambi berhasil menangkap WS, buronan kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi. Penangkapan dilakukan di Bandung, Jawa Barat pada Rabu, 13 Agustus 2025.
WS diketahui merupakan pemilik PT Indotec Lestari Prima (ILP) yang berperan sebagai sub penyedia dalam paket pengadaan tersebut. Informasi ini disampaikan Kasubbid Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol M Amin Nasution saat dikonfirmasi.
“Penyidik Tipikor Ditreskrimsus berhasil mengamankan WS, pemilik PT Indotec Lestari Prima, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus korupsi Dinas Pendidikan,” ujar Amin pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Saat ini, tersangka sedang dibawa menuju Provinsi Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.
Sebelumnya, WS telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya, yakni RWS, ES, dan ZH, yang lebih dahulu ditangkap. Dalam pelaksanaan proyek, WS menggunakan akun e-katalog milik PT TDI untuk masuk sebagai penyedia, praktik yang dikenal dengan istilah numpang klik. Kesepakatannya, WS memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak kepada ES.
WS dinyatakan buron setelah berulang kali mangkir dari panggilan penyidik, sementara tiga tersangka lainnya telah diamankan.
Reporter: Juan Ambarita