DAERAH
Jambi Peringkat Kedua Konflik Agraria Terbesar di Indonesia, Petani Masih Harus Berjuang
detail.id/, Jambi – Sudah tiga tahun Provinsi Jambi konsisten bertengger di peringkat ke-2 dengan konflik agraria terbesar se-nasional membayang-bayangi peringkat pertama, provinsi Riau.
“Kabar itu memang betul dan itu diakui juga oleh ATR/BPN. Mereka juga ngomong seperti itu (Jambi peringkat ke-2 konflik agraria terbesar se-Indonesia) dan di Pansus Konflik Lahan DPRD kemarin juga begitu datanya. Nyata memang bahwa Provinsi Jambi itu ramelah konflik agraria,” kata Ketua DPW Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi, Sarwadi pada Selasa, 19 Juli 2022.
Bahkan menurut Sarwadi jika diakumulasikan, terdapat lebih dari 30 titik konflik agraria yang tersebar di berbagai kabupaten, Provinsi Jambi. SPI Jambi sendiri mencatat beberapa konflik yang sudah masuk dalam skala prioritas di 5 titik tak kurang dari 101.000 hektare.
Sarwadi merinci, Kabupaten Tebo menjadi daerah dengan eskalasi konflik terbesar. Anggota SPI di 4 kecamatan yang berkonflik dengan PT LAJ pada 2020 lalu mencatat total luasan lahan yang jadi konflik sebesar 69.292 hektare. Disusul Merangin dengan luasan lahan konflik tak kurang dari 30.000 hektare.
“Konflik terbesar dalam 3 tahun terakhir. Di Tebo, tragedi Junawal,” katanya.
Selanjutnya terdapat 15.000 hektare di Kabupaten Batanghari dan Muarojambi yang berkonflik dengan PT REKI. Kemudian, di Tanjungjabung Timur petani yang berkonflik dengan PT WKS dan PT MAJI dijumlahkan sekitar 6.005 hektare.
Dengan konflik agraria yang mencakup lahan puluhan ribu hektare itu, Sarwadi menyampaikan, di daerah Merangin sudah mendapat SK Pelepasan Kawasan meski baru di angka sekitar 11.000 hektare.
Sementara di Tanjungjabung Timur, konflik agraria yang timbul antara petani dengan anak usaha Sinarmas dan juga anak usaha PTPN VI sudah masuk ke skala prioritas untuk reforma agraria.
“Di Tebo, yang berkonflik dengan PT LAJ dengan total 69.000 hektare lebih. Kita dapat izin pelepasan dari Kementerian untuk diproses menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” katanya.
Meski diakui oleh Sarwadi putusannya belum final. Namun, ia memastikan pihaknya akan tetap mendesak sampai TORA tersebut sampai kepada para petani yang layak mendapatkannya. Tak ada tawar-menawar.
“Ini kan karena target tertinggi kita Reforma Agraria. Tanah dibagikan kepada masyarakat, kepada petani secara adil,” katanya.
Jika hasil perjuangan kaum tani SPI sejauh ini bisa dikatakan sudah mulai memberikan secercah harapan. Ternyata masih ada banyak juga yang belum masuk ke skala prioritas ataupun belum tampak progres yang cukup.
“Yang belum banyak, misalnya yang ditangani oleh kementerian atau lembaga tersendiri bukan tim. Itu salah satunya di PT Kaswari Unggul, itu sekitar 3.470 hektare. Di Muarojambi yang langsung ke ATR/BPN PT Borneo Karya Cipta itu sekitar 900 hektare kurang lebih. Masih banyak lagi datanya yang belum masuk. Kalau di Pematang Bedarah, Teluk Raya itu ada sekitar 1.500-an hektare itu. Sakean itu, sekitar 2.000-an hektare,” ujarnya.
Namun yang namanya perjuangan sudah barang pasti jika terdapat suka dukanya. Dalam 3 tahun terakhir konflik terbesar, kata Sarwadi, merupakan saat dimana SPI di Tebo berkonflik dengan perusahaan yang bergerak di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) yakni PT Lestari Asri Jaya (LAJ) yang bekerja sama dengan produsen ban asal Prancis, Michelin.
Selain berhadapan dengan sektor usaha seperti, HTI, HPH, kemudian juga korporasi yang bergerak di bidang konservasi macam REKI dengan bisnis perdagangan karbonnya (carbon trading), di Merangin para petani juga terpaksa berhadapan dengan TNKS.
“Rata-rata untuk konflik agraria di kita itu saat ini sektor kehutanan, bukan berarti di sektor ATR/BPN itu tidak ada. Karna belum muncul saja, sekarang baru muncul di sektor perkebunan dengan HGU ya tapi masih kecil,” ujarnya.
Diungkap oleh Ketua DPW SPI Jambi itu bahwa pihak SPI kini mengategorikan konflik agraria yang di Jambi dalam tiga bentuk penanganan.
Pertama, ditangani oleh Tim Percepatan Penyelesaian Konflik yang di-SK-kan oleh KSP Moeldoko atas perintah Presiden yang saat ini sedang berjalan.
Kedua, tidak ditangani oleh tim penyelesaian konflik, akan tetapi langsung Kementerian atau lembaga tersendiri.
Misalnya, kata Sarwadi, ada yang langsung ke ATR/BPN dan ada juga yang ke Kementerian KLHK. Kemudian yang ketiga, konflik agraria yang memang belum ada ditangani secara spesifik.
“Seperti misalnya ini mau dikerjakan dimana belum ketahuan tapi ini artinya masih jadi data yang mungkin kita sampaikan ke Pemerintah Provinsi. Ke depan, kita juga akan segera audiensi ke ATR/BPN, KLHK, dan juga Dinas Perkebunan terkait konflik agraria di Jambi. Ini jumlahnya memang sangat luas,” ujarnya.
Aturan pun, kata Sarwadi, belum sepenuhnya dibuat dengan baik. Padahal menurut dia, zaman dulu sebetulnya sudah sampai pada tahapan panitia landreform, tahapannya sampai terbentuk panitia. Ketika terbentuk, rezim tumbang. Pada akhirnya, setelah ganti rezim ganti pula regulasinya.
“Kalau reforma agraria yang kita maksud, masih jauh. Bukan pemerintah tidak tahu, tapi hari ini ada banyak yang dilencengkan. Tapi perubahan sudah sangat banyak, kalau dulu kita bicara soal tanah. Kita seolah-olah organisasi terlarang dianggap radikal,” katanya.
Memang pemerintah mengklaim reforma agraria sudah berjalan. Namun Sarwadi menilai klaim tersebut merupakan PTSL, dan sertifikasi lahan. Bukan reforma agraria. Hal itu menurut Sarwadi merupakan kerja rutin biasa. Bahkan setelah dibelokkan pun masih belum terimplementasi sepenuhnya untuk PTSL maupun sertifikasi lahan.
“Ini yang harus kita luruskan lagi penyelewengan yang dilakukan pemerintah. Reforma agraria itu makna utamanya adalah pengaturan soal hak atas tanah. Secara hak milik atau izin perizinan, pengaturan. Pembatasan maksimal kepemilikan tanah, baik itu dimiliki oleh orang per orang maupun perusahaan. Kalau enggak dibatasi, dunia ini kurang untuk orang-orang serakah, tapi kalau untuk keadilan dunia ini semuanya sudah cukup,” katanya.
Sarwadi pun menegaskan jika baik pemerintah pusat maupun daerah perlu mendukung agar konflik agraria di Provinsi Jambi tiba pada resolusi konflik sehingga kesejahteraan petani dapat benar-benar terwujud.
“Berapa orang Indonesia yang hanya menjadi buruh tani, tidak mempunyai tanah? Itu dulu didata. Setelah didata, baru distribusi sesuai standar kecukupan,” katanya.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Pasuruan – Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Kapolres Pasuruan, AKBP Harto Agung Cahyono mengeluarkan seruan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
AKBP Harto Agung Cahyono menekankan bahwa gangguan suara seperti menyalakan petasan serta aksi balap liar dan juga keselamatan menjadi perhatian utama kepolisian kita harus mengimbau warga untuk meninggalkan aktivitas yang merugikan kepentingan umum
“Masyarakat harus menghindari penggunaan petasan atau kembang api berbahaya yang berisiko memicu kebakaran dan keresahan warga. Masyarakat diminta tertib berlalu lintas,” kata AKBP Harto Agung Cahyono pada Jumat, 20 Februari 2026.
Ia menegaskan akan menindak tegas aksi balap liar serta penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi (brong) yang kerap meningkat di waktu menjelang berbuka maupun sahur.
“Tertiblah dalam berlalu lintas. Jangan biarkan momentum ibadah terganggu oleh kebisingan knalpot atau aksi balap liar yang membahayakan nyawa,” ujarnya.
Salah satu fenomena remaja yang menjadi perhatian serius kepolisian adalah tawuran berkedok “perang sarung”. Kapolres meminta peran aktif orang tua untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pergaulan anak remaja mereka, terutama pada malam hari hingga subuh.
Guna mengantisipasi tindak kriminalitas seperti pencurian (Curat/Curanmor), Kapolres memberikan panduan keamanan bagi warga memastikan pintu dan jendela terkunci sewaktu ke masjid serta upayakan mematikan kompor juga mencabut selang gas, dan matikan aliran listrik yang tidak diperlukan sebelum meninggalkan rumah.
Lalu, masyarakat diimbau menggunakan kunci ganda pada kendaraan bermotor dan jangan mengenakan perhiasan mencolok saat berada di tempat umum.
Polres Pasuruan memastikan kehadiran pihak kepolisian di tengah masyarakat dengan menyiagakan layanan Call Center 110. Layanan ini tersedia gratis selama 24 jam untuk menerima laporan pengaduan atau informasi terkait gangguan keamanan.
“Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat persaudaraan. Dengan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, kita wujudkan Kabupaten Pasuruan yang aman, tertib, dan damai,” tuturnya. (Tina)
DETAIL.ID, Pasuruan – Bupati Rusdi Sutejo membuka Forum Konsultasi Publik 2026 dan Forum Perangkat Daerah RKPD 2027 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan pada Jumat, 19 Februari 2026 di Hotel Dalwa Syariah Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Dalam acara Forum konsultasi publik 2026 dihadiri Asisten Administrasi Umum, Diana Lukita Rahayu juga Kepala Bapperida, Bakti Jati Permana serta dalam forum tersebut juga sebagai penanda purnatugas dari Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri.
Bupati Rusdi Sutejo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bapenda atas pengabdian selama ini dan juga kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tidak terkecuali juga ucapan terima kasih kepada seluruh staf dan jajaran.
Bupati Rusdi mengatakan, Bapenda merupakan sektor yang diharapkan dapat mensubstitusi ketika dana transfer daerah berkurang, karena tanpa Bapenda apa yang telah direncanakan juga tidak dapat terlaksana.
“Bapenda ini adalah sektor yang kita harapkan sebagai instansi yang bisa mensubstitusi ketika transfer ke daerah berkurang maka penguatannya di Bapenda. Bapperida juga tidak akan bisa merencanakan jika tidak ada anggaran kas daerah,” katanya.
Selain itu juga seluruh staf yang ada di Bapenda juga diminta untuk dapat bekerja secara cerdas sekaligus cermat. Hal terpenting adalah dengan seluruh target yang ada dapat berbanding lurus dengan target yang telah ditetapkan oleh kementerian.
“Sehingga jika terdapat kekurangan hal tersebut akan menjadi koreksi agar target bisa sesuai. Karena saat ini beberapa daerah mengalami keterbatasan fiskal akibat pemotongan dari pusat maka diharapkan dapat menyesuaikan serta semakin mempercepat pelayanan terutama kepada masyarakat Pasuruan,” kata Bupati Rusdi.
Birokrasi saat ini Bupati Rusdi harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak ketinggalan dengan daerah lain harus menyesuaikan zaman kalau tidak mengikuti maka akan ketinggalan zaman.
“Kita harus bisa lebih baik dari yang lain. Dan karena keterbatasan fiskal kita harus kerja lebih cerdas serta pelayanan kepada masyarakat harus maksimal serta kondusif,” ujarnya. (Tina)
DETAIL.ID, Pasuruan – Sebagai institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, RSUD Grati terus berbenah dan berlari dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Di antaranya dilakukan dengan melengkapi fasilitas Ruang Operasi Smart Operating Theatre.
Direktur RSUD Grati, drg. Dyah Retno Lestari memaparkan, penambahan fasilitas tersebut bagian dari inovasi terbarukan dengan Targetnya mampu menjawab tantangan kesehatan modern yang semakin kompleks.
“Saya bersyukur. Alhamdulillah tim kami terus berupaya mengoptimalkan layanan dengan menghadirkan Ruang Operasi Smart Operating Theatre. Tentunya dengan kelebihan yang berbeda dari ruang operasi biasa nya Jadi produk modul alatnya sangat canggih, bisa untuk menyetting tekanan negatif positif yang berfungsi melindungi pasien dan Nakesnya serta lebih meminimalkan infeksius,” katanya.
Dengan kedatangan Wakil Bupati Shobih Asroni bersama Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko dan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi di Aula Gedung Graha Sayyid Sulaiman RSUD Grati meresmikan alat sarana prasarana medis yang baru dinilai lebih canggih dan efektif.
“Sekaligus mempermudah operator ruang operasi dalam melakukan tindakan dengan tampilan data-data rekam medis terbaru pasien yang langsung dapat diakses ke ruang operasinya bisa langsung terintegrasi dengan SIM RS kita,” ujarnya.
“Jadi semua data rekam mediknya real time yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Seperti radiologi, pemeriksaan laborat dan sebagian di situ langsung bisa melihat data-data pasien dan terintegrasi, terhubung dengan layanan penunjang lainnya,” kata Direktur RSUD Grati.
Sementara itu, Wakil Bupati Gus Shobih mengapresiasi Ruang Operasi Smart Operating Theatre. Menurutnya, layanan medis yang baru menjadi bagian dari tugas dan peran RSUD Grati dalam memberikan perawatan terbaiknya kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur. Tidak terkecuali dalam mendukung keselamatan dan efisiensi kerja tenaga medis.
“Alhamdulillah RSUD Grati terus melakukan pengembangan-pengembangan layanan. Seperti yang hari ini kita meresmikan bersama sama serta penambahan ruang operasi Smart Operating Theater. Saya mengapresiasi penambahan fasilitas dan inovasi yang terus diupayakan bersama,” tutur Gus Shobih sapaannya pada Rabu, 18 Februari 2026.
Di sisi lain, Wabup Gus Shobih meminta kepada seluruh jajaran hospitalia RSUD Grati untuk terus meningkatkan kualitas. Baik SDM, fasilitas sarana dan prasarana maupun perencanaan yang tepat sesuai kebutuhan dan prioritas. Berikut, pengembangan serta pelayanan dan inovasi agar tidak tertinggal khususnya di Kabupaten Pasuruan.
“Saya berharap, seluruh tenaga kesehatan di RSUD Grati memberikan pelayanan maksimal. Semoga ke depannya, RSUD Grati terus maju berkembang, kaya inovasi dan semakin bagus dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan profesional,” katanya. (Tina)
Mendikdasmen RI Resmikan 124 Sekolah Hasil Revitalisasi APBN 2025 di Jember, Gus Fawait Kembali Ajukan 300 Sekolah Tahun Ini
Setahun Gebrakan Gus Fawait: Membedah Transformasi Jember dari Pusaran Utang Menuju Kebangkitan Ekonomi
Bakteri Jadi Pemicu Keracunan Makanan, Nasib Dapur SPPG Sengeti Ini Berada di Tangan BGN
Sambut Ramadan, Kapolres Pasuruan Mengajak Masyarakat Jaga Kamtibmas
Bupati Pasuruan Buka Buka Forum Konsultasi Publik 2026, Ini Pesannya
Jember Raih Opini Kualitas Tertinggi Ombudsman, Gus Fawait Siapkan MPP hingga Pelosok Desa
RSUD Grati Terus Berbenah, Lengkapi Fasilitas Ruang Operasi Smart Operating Theatre
Para Pihak Bungkam, Sengketa Lahan 96,5 Hektare Warga Transmigrasi Rantau Karya Tak Kunjung Jelas
Konflik Lahan Berlarut Tanpa Penyelesaian, Pihak Tertentu Diduga Lindungi PT Kaswari Unggul
Wakil Bupati Merangin Kecewa, Minta OPD Turunkan Ego
Aplikasi RisetCar Diduga Investasi Bodong, Pengguna Keluhkan Gagal Tarik Dana
Risetcar Terbukti Penipuan, Ratusan Ribu Anggota Alami Kerugian Puluhan Miliar Rupiah
Suami yang Bunuh Istrinya di Pondok, Akhirnya Meregang Nyawa di RSUD Bangko
Jaksa Tak Tutup Kemungkinan Untuk Tersangka Baru di Kasus Korupsi PJU Kerinci
Demi Mempersiapkan Pemimpin Pelayan Masa Depan, SMA Kolese De Britto Yogyakarta Resmi Buka Pendaftaran Siswa Baru
Panca Wijaya Akbar Lantik 8 Eselon II Pemkab Ogan Ilir
Datang dan Bergabung! SMA Kolese De Britto Bakal Gelar Open House 2025
Sumbar dan Jambi Siap Bersinergi Jadi Tuan Rumah PON 2032
Pembangunan Stockpile Batu Bara dan Penolakan Warga: Ujian Serius Bagi Pemerintah
Tutorial Perampasan Aset Ditutorialkan Rakyat di Rumah Uya Kuya
