Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Tandatangani Pinjaman Daerah, Bupati Batanghari: Rp 200 Miliar untuk Akselerasi Pembangunan

Published

on

detail.id/, Batanghari – Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari sudah melakukan penandatangan akad kredit sindikasi pinjaman daerah dengan Bank Jambi, Bank Sumsel dan Bank Babel.

Penandatangan tersebut dihadiri Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, Sekretaris Daerah Batanghari Muhammad Azan dan sejumlah pimpinan OPD di Kantor Mahligai BPD 9 Jambi.

Pemberian pinjaman tersebut diwujudkan melalui Penandatanganan Perjanjian Akad Kredit Pemerintah Daerah antara Bank Jambi, Bank Sumsel Babel dengan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Penandatangan itu dilakukan Direktur Utama Bank Jambi, H. Yunsak El Halcon dan Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel, Antonius Prabowo Argo sebagai bank dalam pembiayaan pinjaman tersebut bersama Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief pada Senin 18 Juli 2022.

H. Yunsak El Halcon mengatakan berkat kolaborasi, sinergi dari Pemda Batanghari serta sindikasi Bank Sumsel-Babel proses pinjaman daerah berjalan dengan baik.

“Allah meridhoi hari ini melakukan penandatanganan. InsyaAllah perlu dijaga pelaksanaanya. Ini tugas Bapak Bupati, mudah-mudahan sesuai rencana,” katanya kepada wartawan usai melakukan penandatanganan.

Meski sudah ditandatangani pihaknya masih membuka ruang kalau nanti dalam perjalanannya ada itung-itungan yang memang turun.

“Ya kami bisa tambah. Kabupaten/kota se-provinsi Jambi yang pertama kali melakukan pinjaman yaitu Pemerintah Batanghari,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan pinjaman daerah ini merupakan penyelesaian yang lebih cepat atau akselerasi dari masalah yang dihadapi masyarakat Batanghari.

“Batanghari ini kita ketahui sektor utamanya adalah pertanian. Bagaimana saat eksekusi barang dan jasa yang ada di Batanghari berjalan dengan baik,” ucap Bupati.

Orang nomor satu di Batanghari ini sangat menyakini dampak ekonomi dari kegiatan yang dilaksanakan dengan dana pinjaman ini akan lebih cepat dirasakan masyarakat dibanding dua atau tiga tahun ke depan. Dan akan jauh berbeda dampak ekonomi yang dihasilkan.

“Makanya Pemerintah Batanghari melakukan kesepakatan dengan Bank Jambi untuk melakukan pinjaman. Kita juga ada itung-itungan biaya infrastruktur pada tahun depan itu akan naik, jadi beban bunga sudah tertutupi dengan selisih pembiayaan dari tahun ke tahun,” kata Fadhil.

Demikian juga Bank Jambi menurutnya merupakan Bank Pemerintah jadi sama-sama membesarkan diri. Bagaimana kabupaten dan kota di Jambi ini dapat manfaat dari Bank Jambi. Diharapkan Bank Jambi bisa lebih baik ke depan dalam membantu Pemda untuk memberikan pelayanan ke masyarakat.

Ketika ditanya besaran pinjaman dari yang yang disetujui dan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Batanghari sebesar Rp300 Miliar, Fadhil bilang maksimal Rp200 Miliar yang didapatkan.

“Iya, itu yang kita laksanakan. Kita awasi sama-sama. Mudah-mudahan cukup untuk pembiayaan pembangunan. Bagaimana azas efektif dan efesien tetap kita jaga,” ujarnya.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

BPJS Kesehatan Jember Jamin Akses Layanan JKN Tetap Terbuka Selama Libur Lebaran

DETAIL.ID

Published

on

Konferensi Pers Mudik 2026 di Aula Lantai 3 BPJS Kesehatan Cabang Jember, Senin (9/3/2026). (Foto: Dok/BPJS Kesehatan Cabang Jember)

DETAIL.ID, Jember – BPJS Kesehatan memastikan layanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat diakses selama masa libur Lebaran 2026.

Layanan administrasi kepesertaan hingga pelayanan kesehatan disiapkan melalui sejumlah mekanisme agar peserta tetap memperoleh akses layanan meski berada di luar daerah asal.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yessy Novita, menyampaikan bahwa berbagai kanal layanan tetap dibuka untuk mengakomodasi kebutuhan peserta selama periode libur panjang tersebut.

“Peserta masih dapat memanfaatkan berbagai layanan, mulai dari layanan informasi, administrasi, hingga pengaduan. Selain itu, peserta juga dapat mengakses layanan digital melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, maupun website resmi BPJS Kesehatan,” kata Yessy, Senin, 9 Maret 2026.

Selain layanan digital, BPJS Kesehatan juga menyiapkan layanan piket di kantor cabang pada 18, 19, 23, dan 24 Maret 2026.

Layanan tersebut dibuka mulai pukul 08.00 hingga 12.00 waktu setempat untuk memberikan kemudahan bagi peserta yang membutuhkan pelayanan langsung.

Peserta juga dapat memanfaatkan layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA di nomor 08118-165-165 yang tersedia selama 24 jam setiap hari.

Yessy menjelaskan bahwa Program JKN memiliki prinsip portabilitas yang memungkinkan peserta tetap mendapatkan pelayanan kesehatan meski berada di luar wilayah fasilitas kesehatan tempat mereka terdaftar.

“Selama libur Lebaran, peserta yang berada di luar daerah asal tetap dapat mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar. Dalam kondisi kegawatdaruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan juga wajib memberikan pelayanan kepada peserta,” katanya.

Menurutnya, pelayanan bagi peserta dalam kondisi gawat darurat tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Jika peserta mengalami kendala dalam memperoleh layanan kesehatan, mereka dapat menghubungi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP).

Di sejumlah rumah sakit, BPJS Kesehatan juga menyiagakan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk memberikan informasi serta membantu peserta yang membutuhkan pendampingan saat mengakses layanan kesehatan.

Yessy turut mengingatkan peserta agar memastikan kepesertaan JKN tetap aktif agar tidak mengalami hambatan saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Peserta perlu memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif. Apabila kepesertaan tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan segera melunasinya. Jika peserta merasa kesulitan melunasi tunggakan sekaligus, dapat memanfaatkan Program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang tersedia di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan lebih dari satu juta kanal pembayaran untuk memudahkan peserta dalam membayar iuran JKN,” ucapnya.

Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik, BPJS Kesehatan juga menyiapkan Posko Mudik di sejumlah titik strategis yang banyak dilalui pemudik. Posko tersebut memberikan layanan kepesertaan JKN sekaligus disiapkan untuk membantu penanganan kondisi darurat dengan dukungan obat-obatan serta rujukan medis.

Beberapa titik posko tersebut berada di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, serta Rest Area Tol Cipali Km 166A Majalengka.

Sementara untuk arus balik, posko disiagakan di Rest Area Tol Cipali Km 164B Majalengka.

“Kami berharap komitmen BPJS Kesehatan dalam memastikan akses layanan selama libur Lebaran ini juga didukung oleh seluruh mitra fasilitas kesehatan. Dengan terbukanya akses layanan bagi peserta, fasilitas kesehatan diharapkan tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh peserta JKN, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani mudik Lebaran,” tutur Yessy.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Safari Ramadan di Kalisat, Bupati Jember Sosialisasikan Program UHC dan Peta Cinta

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember berpidato dalam acara safari ramadan di Kecamatan Kalisat. (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyosialisasikan program pemerintah daerah kepada kader Posyandu se-Kecamatan Kalisat saat kegiatan Gus Fawait Menyapa di Kantor Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Senin, 9 Maret 2026 siang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah Pemerintah Kabupaten Jember.

Forum ini juga dimanfaatkan untuk berdialog langsung dengan para relawan kesehatan desa sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah, kami bikin acara Gus Fawait Menyapa periode Ramadan. Agendanya hampir sama, cuma ada nuansa Ramadannya. Kami mensosialisasikan program pemerintah seperti UHC, Peta Cinta dan lain sebagainya,” kata Fawait.

Ia menyebut sosialisasi secara langsung masih diperlukan karena tidak semua masyarakat mengakses informasi melalui media sosial maupun platform digital.

“Karena masyarakat Jember ini ada yang di kota, ada yang di desa. Ada yang pakai medsos, ada yang enggak. Maka kita perlu turun ke bawah untuk sosialisasi,” kata Gus Fawait.

Dalam pertemuan tersebut, Fawait juga mengulas kerja satuan tugas yang menangani stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).

Ia meminta kader Posyandu membantu pendataan ibu hamil serta anak-anak yang terindikasi stunting.

“Kita sudah bikin satgas stunting, AKI dan AKB. Nanti para kader ini akan membantu satgas untuk mengidentifikasi ibu hamil dan anak-anak yang terindikasi stunting,” ujar Gus Fawait.

Data hasil pendataan kader selanjutnya diteruskan kepada tenaga kesehatan di puskesmas untuk menentukan langkah penanganan terhadap ibu hamil maupun anak yang terindikasi stunting.

Continue Reading

ADVERTORIAL

Musrenbang RKPD 2027, Pemkab Jember Fokus Entaskan Kemiskinan Lewat Satgas Khusus

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Jember dan stakeholder terkait foto bersama usai Musrenbang RKPD Tahun 2027. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendapa Wahyawibawagraha, Senin, 9 Maret 2026.

Forum yang berlangsung secara daring dan luring tersebut melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat untuk membahas arah pembangunan daerah.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, memaparkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional.

“Pembangunan itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Apa yang dicapai di daerah juga menjadi bagian dari keberhasilan provinsi dan nasional. Semua harus saling mendukung dan saling terkait,” ujarnya.

Ia juga memaparkan perkembangan indikator makro Kabupaten Jember yang menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi Jember tercatat mencapai 5,47 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen serta berada di atas rata-rata nasional.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember berada di angka 3,07 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran Jawa Timur sebesar 3,71 persen dan rata-rata nasional sebesar 4,74 persen.

“Ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan yang dijalankan sudah mulai berdampak pada peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Imam.

Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jember yang berada pada angka 71,57 serta persoalan stunting.

“Stunting tidak hanya soal gizi, tetapi juga pola asuh dan kesiapan orang tua. Jika pasangan belum siap membangun keluarga, dampaknya bisa berpengaruh pada tumbuh kembang anak,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan melalui program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan).

“Kita akan bertanya langsung kepada masyarakat apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan hanya melalui perwakilan, tetapi masyarakat sendiri yang menyampaikan usulan pembangunan,” kata Gus Fawait.

Dalam Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai fokus pembangunan periode 2026 hingga 2027.

Pemerintah daerah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja berdasarkan data terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat desil satu hingga desil empat.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs