LINGKUNGAN
“Sebenarnya Ini Tanggung Jawab BWS Sumut, tapi …”
DETAIL.ID, Sei Rampah – Urusan penanganan normalisasi Sungai Belutu yang melintasi Kabupaten Serdang bedagai (Sergai) sebenarnya adalah pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara yang merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
“Perlu diketahui bahwa normalisasi Sungai Belutu itu tanggung jawab BWS Sumut. Tapi, karena yang mendiami di sekitar sungai adalah masyarakat Sergai sendiri, ya kita harus bisa menciptakan beragam terobosan agar persoalan banjir yang muncul akibat meluapnya Sungai Belutu bisa kita atasi,” kata Bupati Sergai H Darma Wijaya.
Kader PDI Perjuangan Provinsi Sumatra Utara yang akrab disapa Bang Wiwiek ini mengatakan hal itu kepada para wartawan di Sei Rampah, Rabu, 28 September 2022.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Sergai akhirnya membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (FTJSLP) guna menampung semua dana CSR untuk menangani banjir dari Sungai Belutu.
Dana itu dikelola secara transparan, dan pihak perusahaan yang beroperasi di Sergai dan tergabung dalam FTJSLP pun diajak melihat dan ikut rapat koordinasi dan monitoring.
“Untuk terus memastikan penanganan banjir berjalan dengan baik, Pemkab Sergai rutin menggelar rapat koordinasi dan monitoring bersama TJSLP, tepatnya di Dusun I Desa Sei Rejo Kecamatan Sei Rampah, 18 Juli 2022, kemarin,” kata Wiwiek.
Wiwiek mengakui kehadiran perusahaan-perusahaan melalui FTJSLP yang telah menyalurkan CSR sangat membantu pihaknya dalam menuntaskan permasalahan banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.
“Kini masyarakat tak perlu khawatir, sebab sungai-sungai yang sering meluap kala musim hujan dan membanjiri rumah serta sawah warga, kini telah dinormalisasi. Alhamdulillah bebas dari bencana banjir,” ujar Bupati.
Ia pun mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang berperan serta membatu Pemkab Sergai dalam pengentasan masalah banjir. Tersemat pula rasa bangga dengan kepedulian seluruh perusahaan yang ada di Sergai dalam mendukung inovasinya.
Wiwiek mengungkapkan, rapat koordinasi dan monitoring yang kedua pun telah dilakukan bersama FTJSLP, Selasa, 27 September 2022, guna membahas kelanjutan program normalisasi Sungai Belutu Kecamatan di Sei Rampah.
Sementara itu Wakil Bupati Adlin Tambunan mengakui telah meninjau pengerjaan normalisasi Sungai Belutu yang menggunakan dana CSR di FTJSLP, Kamis, 22 September 2022.
Tak lupa, pihaknya pun tetap menyertakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Sumatra Utara dalam urusan normalisasi Sungai Belutu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sergai, Johan Sinaga SE MAP, bilang dengan dilakukannya normalisasi Sungai Belutu, maka Pemkab Sergai mengajak masyarakat Tanah Bertuah Negeri Beradat untuk turut menjaga fasilitas normalisasi yang telah dibangun ini.
Koordinator FTJSLP, H. Indra Wijaya, bilang pihaknya justru merasa telah dipersatukan oleh Bupati Darwa Wijaya melalui FTJSLP.
Ia pun berterima kasih kepada seluruh masyarakat di sekitar desa dilakukan normalisasi karena tanpa ganti rugi dan tujuannya untuk masyarakat juga.
Tetapi ia mengingatkan kalau proses normalisasi Sungai Belutu belum tuntas. Sebab, kata dia, normalisasi yang dilakukan harus mencapai sekitar 15 kilometer.
Indra juga optimis yang dilakukan ini akan menjadi contoh dan trigger bagi perusahaan lainnya. Sebuah perusahaan, kata dia, punya tanggung jawab sosial (CSR) terhadap lingkungan sekitarnya.
Ini akan menjadi semangat baru bagi seluruh perusahaan yang terlibat dalam program normalisasi ini. Ke depannya normalisasi tahap II akan dilakukan sepanjang 8 kilometer, setelah sebelumnya menyelesaikan sepanjang 7 kilometer.
Reporter: Heno
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit dinyatakan beroperasi dalam kawasan hutan. Di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat 9 perusahaan sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor 36 tahun 2025.
Dalam lampiran subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yakni PT Indokebun Unggul, grup KPN Plantation tercatat mengajukan permohonan perizinan sebanyak 771 hektare, Seluas 765 hektare di antaranya sedang berproses, dan 6 hektare ditolak.
Kemudian PT Pratama Sawit Mandiri dengan permohonan 116 hektare, berproses 111 hektare, dan 5 hektare ditolak.
Di Kabupaten Muarojambi, ada PT Puri Hijau Lestari dengan permohonan 379 hektare, berproses 393 hektare, ditolak 4 hektare. Selanjutnya PT Muaro Kahuripan Indonesia permohonan 863 hektare, 698 hektare berproses, 165 hektare ditolak dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada, permohonan 300 hektare, berproses 267 hektare dan 33 hektare ditolak.
Di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo ada PT Satya Kisma Usaha (Sinarmas Agro) dengan catatan permohonan 105 hektare, 7 hektare berproses dan 98 hektare ditolak.
Selanjutnya, PT Sukses Maju Abadi, group Incasi, permohonan 403 hektare, berproses 324 hektare, ditolak 79 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Barat PT Pradira Mahajana, permohonan 49 hektare dan berproses 49 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Timur juga tercatat 1 perusahaan yakni PT Ladang Sawit Sejahtera group PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk permohonan 51 hektare berproses 51 hektare.
“Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” demikian bunyi putusan kedua, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2025.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Teka-teki hasil laboratorium terhadap sumur milik Sawal yang berada tak jauh dari kolam limbah milik PT Sumber Guna Nabati (SGN) sudah terjawab.
Dasar pengujian sampel air limbah sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2004 pasal 16 ayat 3, dan dasar pengujian air sumur no p.68/MenLhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Permenkes No 32 tahun 2017.
Dari hasil pengujian sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin didapat hasil bahwa sumur milik Sawal dengan hasil PH 3,09 tidak layak konsumsi.
Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium, dengan mengunakan parameter fisika padatan tersuspensi total (TTS), temperatur dan padatan terlarut total dan juga mengunakan parameter kimia seperti PH, BOD, COD dan CL.
“Dari hasil uji laboratorium, dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, untuk air sumur milik Sawal tidak layak konsumsi sebab PH airnya 3,09 atau lebih asam jika diminum maka berasa seperti asam air jeruk,” kata Kadis DLH Kabupaten Merangin, Syafrani pada Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu hasil laboratorium di outlet 13 milik PT SGN, terdapat PH air 9,05, BOD 39, COD 188, outlet parit warga diketahui PH airnya 9,7, BOD 24, COD 283. Sementara sampel air yang diambil di hulu Sungai Retih PH 5,36, BOD 2, COD 54, CL 1 dan sampel air di hilir Sungai Retih PH 6,52, BOD 2, COD 51, Cl 11.
“Dengan hasil yang kami rilis, ada beberapa titik sampel yang diambil mengalami peningkatan. Agar warga berhati-hati tidak mengonsumsi air yang tercemar dan jika terkonsumsi maka bisa saja ada reaksi pada tubuh,” ujarnya.
Terkait dengan hasil yang dirilis DLH Kabupaten Merangin, Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, mengatakan bahwa izin perusahaan PT SGN bisa saja direkomendasikan untuk dicabut, dan mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang izin Amdal yang pernah dikeluarkan.
“Ada kejahatan lingkungan, pemerintah wajib meninjau ulang, jika tidak bisa saja aparat kepolisian menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang,” kata Feri Irawan yang juga anggota forum WALHI.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Merangin – Hingga saat ini sampel air sumur milik Sawal yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, masih menunggu hasil uji laboratorium. Yang berwenang untuk mengumumkan hasilnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin.
Kadis LH Merangin, Syafrani mengatakan, secara kasat mata sumber air sumur milik warga yang bernama Sawal sudah jelas tercemar.
“Dari warna dan bau air sumurnya saja sudah menjelaskan secara kasat mata bahwa umur tersebut tercemar,” katanya pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Namun untuk kepastiannya, ia masih menunggu hasil dari Lakesda Merangin.
“Nanti hasilnya dari laboratorium kesehatan daerah, bakal kita umumkan ke masyarakat, sebab sampel yang diambil kemarin bukanlah berasal dari PT SGN tetapi dari sumur warga yang tinggalnya dekat dengan PT SGN,” ujarnya.
Ditegaskan Syafrani, dengan turunnya DLH dan juga laboratorium daerah menjadi fokus atas pengaduan masyarakat kepada DLH.
“Ini harus dibedakan, kita bukan dalam rangka pembinaan rutin kepada perusahaan, tetapi karena ada pengaduan dan jika terbukti mencemari lingkungan kita umumkan dan tentu ada sanksinya,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
Wabup Merangin H Khafid Ambil Apel Perdana
Pantau Medsos Sepekan, BPOM Ungkap Perdagangan Kosmetik Ilegal Senilai Rp 31,7 Miliar
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Jajaran Polres Bengkulu Selatan Gelar Aksi Bersih-bersih di Mako Polres
Sosialisasikan Protein Ikan, Regal Springs Indonesia dan Ditjen PDSPKP KKP Lakukan Ini
Pemkab Solok Monitoring Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok
Dalam Selimut Konflik
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya
UNJA Gelar Tes Urine Untuk Satpam Guna Tingkatkan Lingkungan Kampus yang Aman, Bersih, dan Bebas Narkoba
Rugi Besar, Pihak PT MMJ Berharap Polda Jambi Serius Tangani Kasus Pendudukan Ilegal PKS PT PAL
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas
