Connect with us
Advertisement

DAERAH

Ini Dugaan Modus Pemotongan Dana Milik Guru di KGPN Medan Marelan yang Diadukan ke Ombudsman

DETAIL.ID

Published

on

KGPN Medan Marelan

DETAIL.ID, Medan – Para guru di Kecamatan Medan Marelan telah menyampaikan pengaduan secara resmi ke Ombudsman Perwakilan Sumatera beberapa waktu yang lalu.

Pengaduan itu terkait dengan dugaan pemotongan dana milik para guru yang dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pengurus KGPN Medan Marelan.

Para guru merasa semakin resah ketika mendengar kabar dari para pengurus KGPN Medan Marelan kalau koperasi dinyatakan kolaps.

Tentu saja para guru panik karena dana simpanan para guru yang mencapai puluhan juta Rupiah tidak dikembalikan.

Dari informasi yang diperoleh para wartawan di Medan, Jumat, 13 Januari 2023, para guru yang mengeluhkan hal itu mencapai puluhan orang.

Adapun perwakilan para guru yang menyampaikan keluhan para guru terkait olah para pengurus KGPN Medan Marelan itu sekitar 10 orang.

Mereka antara lain Ade Fitriani, Nurmina Harahap, Dian Sihotang, Lambok Sinaga.

Lalu Lasmidah Br Nadek, Asmiah Pasaribu, Yusmala, Benny S, dan Mazrial.

Kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar, mereka mengaku mulai curiga adanya ketidakberesan pengelolaan KGPN sejak akhir tahun 2021 lalu.

Pasalnya pada RAT (rapat tahunan anggota). Sebab, jumlah kekayaan koperasi beberapa tahun terakhir terus menurun.

Pada tahun 2016, dalam RAT koperasi ini dilaporkan memiliki kekayaan Rp 5,07 miliar, tapi pada RAT tahun 2021 lalu, kekayaannya anjlok hingga tinggal Rp 1,9 miliar.

“Ini sangat aneh. Padahal setiap bulan gaji kami langsung dipotong Bendahara Subdis Dinas Pendidikan,” kata seorang guru.

Nilai potongannya sebesar Rp 200.000  untuk iuran koperasi guru, Rp 100.000 iuran KGPN Kota Medan, dan Rp 100.000 iuran KGPN Medan Marelan.

“Belum lagi uang pangkal dan sumbangan sukarela yang kami berikan, dalam laporan pengurus semuanya tak jelas,” ujar guru tersebut.

Para guru ini curiga ada oknum-oknum pengurus koperasi yang terdiri dari kepala-kepala sekolah SD di Kecamatan Medan Marelan yang menyelewengkan dana koperasi yang bersumber dari para anggota itu.

Indikasinya, sebut salah seorang guru, dalam setiap RAT, dilaporkan ada dana keluar untuk biaya kantor dan keperluan kantor yang jumlahnya cukup besar.

Tetapi hingga kini mereka tak tahu di mana kantor koperasinya, padahal koperasi ini sudah berusia 22 tahun.

“Selama ini, kalau mau berurusan dengan koperasi, misal mau minjam uang, ya kami menghubungi atau menjumpai pengurus secara langsung ke sekolahnya atau ke rumahnya,” kata guru lainnya.

Atau, sambung guru lainnya, meminjam dana melalui kepala sekolah tempat mereka mengajar.

Kalau untuk pembayaran iuran bulanan yang Rp 100 ribu itu serta membayar cicilan jika guru ada meminjam uang koperasi.

“Itu langsung dipotong oleh bendahara dari gaji setiap bulan,” ucap guru lainnya.

Ketidaktransparanan pengurus juga dalam hal pengelolaan dana sumbangan sukarela anggota yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Dana sumbangan sukarela ini peruntukkannya adalah untuk dana tolong-menolong anggota.

Misal untuk bantuan biaya pendidikan anak-anak anggota yang kurang mampu, bantuan biaya kemalangan dan lainnya.

“Tetapi laporan penggunaan dana sumbangan sukarela itu juga tak jelas,” kata guru tersebut.

Yang paling parah sejak setahun belakangan ini, para anggota tak lagi diperkenankan untuk meminjam dana koperasi dan pembagian SHU yang sangat minim.

“Pengurus bilang, koperasi sudah hampir kolaps. Alasannya karena banyak kredit macet,” ujar guru lainnya.

Terus, kata mereka, ada beberapa anggota yang tak lagi bisa bayar cicilan karena sudah meninggal.

Tapi setelah mereka telusuri, itu hanya alasan pengurus.

Sebab, kata mereka, bagaimana mungkin ada kredit macet padahal iuran dan cicilan pinjaman langsung dipotong dari gaji.

“Terus anggota yang telah meninggal, pihak ahli warisnya telah melunasi cicilan di koperasi dari uang asuransi kematian yang didapat,” kata guru lainnya.

“Jadi dugaan kami, ini hanya akal-akalan pengurus. Karenanya kami minta agar ada audit,” papar guru lainnya.

Dalam rapat bulan Agustus 2022 lalu di sebuah sekolah swasta, yang dihadiri pengurus, seratusan anggota dan perwakilan Dinas Koperasi Kota Medan, telah ada kesepakatan agar audit itu dilakukan paling lama 3 bulan setelah pertemuan itu.

Namun, hingga kini para pengurus koperasi terus membuat alasan, sehingga audit itu tak kunjung dilakukan.

 

Reporter: Heno

DAERAH

Lantik 190 Pejabat, Pemkab Jember Tata Struktur Organisasi di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

DETAIL.ID

Published

on

Prosesi pelantikan 190 pejabat eselon III dan IV di Pendapa Wahyawibawagraha, Jumat, 23 Januari 2026. (DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melantik 190 pejabat Eselon III dan IV bidang Administrator dan Pengawas.

Pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan struktur birokrasi daerah yang dilakukan bersamaan dengan tekanan fiskal akibat pengurangan transfer pusat dan kebutuhan penguatan kinerja layanan pemerintahan daerah.

Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, menyatakan bahwa kerja pemerintahan tidak dapat dijalankan secara individual, melainkan membutuhkan peran seluruh perangkat daerah.

“Saya titip bantu saya. Saya tidak bisa kerja sendiri tanpa dibantu semua perangkat yang ada di Kabupaten Jember,” katanya tegas.

Dalam kebijakan kepegawaian, Pemkab Jember tetap mempertahankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN meskipun APBD daerah mengalami tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.

“Saya yakin kalau ASN bahagia, pasti memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Jember sebaik mungkin,” katanya.

Di sektor pelayanan publik, Pemkab Jember menjalankan program PETA CINTA berupa layanan administrasi kependudukan (Adminduk) langsung di tingkat kecamatan.

“Jember jadi kabupaten pertama di ujung timur pulau jawa yang memberikan Adminduk di masing-masing kecamatan,” ucap Gus Fawait.

Ia meminta jajaran kecamatan mengawal pelaksanaan layanan tersebut agar tidak menyimpang dari ketentuan.

“Saya titip kepada Pak Camat dan perangkatnya, kalau ada kebijakan bagus ini, tolong dikawal. Jangan sampai ada pungli,” ujarnya.

Dalam aspek kepegawaian, Pemkab Jember juga menyatakan tidak menurunkan pejabat eselon II dan III karena faktor politik maupun transisi kepemimpinan.

“Ini sejarah baru di Kabupaten Jember,” katanya.

Terkait pergeseran jabatan, evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan sebagai mekanisme penilaian internal birokrasi.

Pada arah kebijakan pembangunan daerah, Pemkab Jember mengarahkan pembangunan ke sektor pariwisata, konektivitas penerbangan, dan penguatan keuangan daerah.

“Kita menuju kemandirian dengan fiskal kita. Progresnya di tahun 2025 sudah ada kenaikan, ada progres yang tidak kecil, sebesar 32 persen PAD naik dengan tidak menaikkan pajak,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut tidak berasal dari kebijakan menaikkan pajak masyarakat.

“Pemkab Jember bisa naikkan PAD tanpa kenaikan pajak kepada rakyat kecil,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

DAERAH

Tugu Biduk Resmi Jadi Aset Pemkab Sarolangun

DETAIL.ID

Published

on

Bupati Sarolangun, Hurmin saat menerima penyerahan aset Tugu Biduk yang dibangun dari dana CSR 23 perusahaan.(DETAIL/Daryanto)

DETAIL.ID, Sarolangun – Pembangunan Tugu Biduk Sarolangun saat ini telah selesai dikerjakan oleh pihak kontraktor pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya, dengan sumber dana pembangunan melalui Corporate Responsibility Social (CSR) dari 23 perusahaan di Wilayah Kabupaten Sarolangun.

Tugu Biduk ini sebagai ikon baru kota Sarolangun, telah berdiri kokoh dan indah kawasan tepian Cik Minah, seberang Rumah Dinas Bupati Sarolangun, Kelurahan Sarkam, Kecamatan Sarolangun.

Serah terima aset Tugu Biduk ini diserahkan oleh kontraktor pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya. Ar H Ibnu Ziyadi MZ, ST, MH, IAI, kepada Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan, S.E, dan kemudian diserahkan oleh Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan kepada Bupati Sarolangun, H Hurmin pada Jumat, 23 Januari 2026 di Rumah Dinas Bupati Sarolangun.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani, Sekda Sarolangun Ir Muhammad Arief, RH, MUM, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Sarolangun, Kepala DPMPTSP Sarolangun Sahrudin Muis, SE, MM, Kadis PUPR Sarolangun Arif Hamdani, ST, Kasatpol PP Sarolangun Drs Muhammad Idrus, Kadis Perkim Sarolangun Drs Tarmizi, Pihak perwakilan 23 perusahaan pembangunan tugu biduk, Kabid Penanaman Modal Desi Oktawati, SE, MM, Camat Sarolangun Bustra Desman, SE, MM, Lurah Sarkam Aripin Siregar, serta tim Gentala Inspirasi Mahakarya.

Ibnu Ziyadi selaku Kontraktor Pelaksana PT Gentala Inspirasi Mahakarya, mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan Forum CSR Kabupaten Sarolangun yang telah memberikan amanah kepada pihaknya, untuk mengumpulkan pembiayaan yang besar menciptakan sebuah ikon baru yang sudah lama direncanakan, namun baru bisa terealisasi saat sekarang ini.

“Kalau merunut ke belakang dari dua tahun yang lalu, kami difasilitasi dibantu oleh Pak Sarudin bertemu dengan Pj Bupati Sarolangun berdiskusi kemudian juga disupport penuh dengan Pak Dedi, beliau Pj Sekda waktu itu memfasilitasi beberapa kali pertemuan rapat baik di kantor bupati kemudian di !ank 9 Jambi, dan diskusi secara intensif sampai beberapa tempat,” ucapnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya menjadi komitmen bersama untuk membuat satu ikon yang jadi kebanggaan Sarolangun.

“Dan alhamdulillah pada era Bupati yang sekarang, Bapak H Hurmin harapan itu terwujud, ini suatu kebanggaan bagi kami diberi kesempatan diberi amanah untuk mengawal proses itu mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan,” ujarnya menambahkan.

Kata Ibnu Ziyadi, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Tugu Biduk ini, banyak hal yang ditemui berkaitan dengan permasalahan teknis dan non teknis, namun pihaknya tetap berkomitmen apapun yang terjadi ini harus dapat diselesaikan dengan baik karena pembangunan Tugu Biduk ini merupakan sebuah amanah yang harus diwujudkan.

“Seperti yang sama-sama kita saksikan, kami menyadari apa yang sudah kami perbuat ini memang belum sempurna, masih banyak yang hal-hal yang sebenarnya belum sesuai dengan perencanaan, cuma demikian kami akan berusaha minimal antara konsep desain yang sudah dipaparkan dengan realita ini sudah mendekati,” katanya

Selain itu, pihaknya juga telah menerima saran maupun masukan dari berbagai pihak, selama pembangunan tugu biduk ini, apalagi di media sosial banyak pendapat yang diutarakan masyarakat. Namun, menurutnya itulah dinamika pembangunan yang tidak menyurutkan semangat pihaknya, untuk melaksanakan pembangunan tugu biduk tersebut.

“Ini sebuah tantangan dan kita harus berusaha bagaimana mewujudkan itu dan insyaallah menjadi harapan Kita semua ke depan. Sarolangun sudah memiliki ikon yang betul-betul berasal dari adat budaya kita kita tidak lagi terus mengelus-ngelus peninggalan kolonial dari dulu background acara-acara kita selalu jembatan Beatrix, dan kita berharap UMKM makin tumbuh selain itu akan muncul komunitas masyarakat yang peduli Sarolangun,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Forum CSR Kabupaten Sarolangun M Ridwan, mengatakan dalam pembangunan Tugu Biduk ini ada sebanyak 23 perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam suka dan duka selama pembangunanTugu Biduk ini yang terasa sangat luar biasa.

“Dinamika terus terjadi tetapi alhamdulillah berkat perjuangan sama-sama, berkat doa dan iktikad baik bahwa pada pagi hari ini tanggal 23 Januari 2026 kita bisa merealisasikan, kita bisa mewujudkan impian dan cita-cita kita semua bahwa tugu biduk itu harus selesai,” ujar Ridwan.

Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan, bahwa pembangunanTugu Biduk hari ini bukan hanya sebuah proyek terus melainkan simbol-simbol kearifan lokal, identitas budaya dan kebanggaan masyarakat yang harus dijaga dan di wariskan kepada generasi yang akan datang.

“Tugu Biduk ini sebagai kebanggaan bersama sebagai simbol persatuan dan sebagai warisan berharga bagi anak cucu kita ke depan,” katanya.

Hurmin menyebutkan bahwa Tugu Biduk ini hadir sebagai ikon baru Kabupaten Sarolangun, dimana bukan sekedar berbagai bangunan visual tetapi sebagai rangkuman sejarah budaya dan identitas masyarakat Sarolangun yang hidup dan terus bergerak.

“Pucuk paku dipetik pagi dan sore namun selalu tumbuh kembali dan berbagai simbol lainnya seperti tulang batik atau pengayuh biduk dan simbol biduk yang filosofinya menggambarkan masyarakat Sarolangun adalah pribadi tangguh, pantang menyerah dan selalu bangkit meski berkali-kali diuji jaman,” ujarnya.

Selain itu, tentunya Tugu Biduk bukan hanya ikon baru tapi dibangun dari sejarah yang digerakkan oleh kebersamaan dan diarahkan menuju masa depan tanpa melupakan akar budayanya. Kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat tugu biduk ini.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh perusahaan yang tergabung dalam forum CSR serta kepada kontraktor pelaksana atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan tugu biduk ini.

“Sinergi seperti inilah yang sangat kita harapkan terus menerus dan ditingkatkan di masa yang akan datang, kami sampaikan dalam kesempatan ini seluruh OPD, pak Sekda, hadirnya perusahaan memberi manfaat bagi daerah. Alhamdulillah dengan doa dan semangat bersama, pembangunan tugu biduk ini terlaksana juga. Kita doakan kawan-kawan perusahaan yang ikut membantu diberikan kemudahan untuk berusaha di wilayah Kabupaten Sarolangun,” tuturnya.

Reporter: Daryanto

Continue Reading

DAERAH

Wujud Empati Sumut, Pj Sekda ‘Ulosi’ Bupati M Syukur

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Medan – Hubungan emosional dan solidaritas antara Pemkab Merangin dengan Pemprov Sumatera Utara (Sumut), ditunjukan dalam pertemuan yang berlangsung cukup hangat baru-baru ini di Medan.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap secara khusus memberikan prosesi adat ‘mengulosi’ kepada Bupati Merangin, H M Syukur.

“Prosesi pemakaian Kain Ulos ini sebagai simbol kasih sayang dan apresiasi mendalam kami, kepada Pak Bupati H M Syukur atas empati dan bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam di wilayah Sumut,” ujar Pj Sekda Sulaiman Harahap.

Dukungan dari Pemkab Merangin lanjut Pj Sekda, memiliki makna besar bagi masyarakat Sumut, yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan akibat dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumut.

“Terima kasih, bantuan dari Merangin ini menjadi suntikan semangat kami mempercepat proses pemulihan. Saat ini kami masuk tahap transisi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Bantuan tersebut membuat kami lebih semangat lagi,” kata Pj Sekda.

Pemberian Kain Ulos kepada Bupati H M Syukur lanjut Pj Sekda, menjadi tanda bahwa Merangin bukan sekadar tetangga bagi Sumut, melainkan saudara yang hadir di masa sulit.

Langkah Bupati Merangin ini diharapkan Pj Sekda, dapat mempererat kerja sama antar kedua daerah dimasa depan, terutama kerjasama dalam hal mitigasi dan penanganan bencana.

Terpisah, bupati Merangin H M Syukur sangat berterima kasih atas pemasangan Ulos yang telah dilakukan Pemprov Sumut kepada dirinya.

“Sekarang ini saya sudah menjadi bagian dari masyarakat Sumut. Terima kasih Pak Pj Sekda Sumut,” ujar Bupati.

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs