Connect with us
Advertisement

ADVERTORIAL

Wakil Bupati Bakhtiar Teken Kesepakatan Bersama DPRD Batanghari

Published

on

Muara Bulian – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari dalam rangka penandatanganan persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 dilaksanakan di ruang aula Kantor DPRD Batanghari pada Selasa, 11 Juli 2023.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh dan dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, SE.

Tampak hadir Wakil Ketua II DPRD Batanghari Ilhamudin, Sekwan M. Ali, SE dan para Anggota DPRD Batanghari. Hadir juga Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar, SP dan Forkopimda, Asisten Setda Batanghari, Kepala OPD, Kabag, Camat dan undangan lainnya.

Anita Yasmin dalam pidatonya mengatakan, agenda rapat paripurna kali ini adalah dalam rangka persetujuan bersama Kepala Daerah dan DPRD tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022.

Pertama penyampaian laporan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 dan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas LKPD tahun anggaran 2022. Dalam hal ini disampaikan oleh Anggota Banggar DPRD Batanghari, Marjani.

Sementara Sekwan DPRD Batanghari, M. Ali, SE pada kesempatan itu membacakan keputusan DPRD Batanghari tentang persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022.

Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar, SP mengatakan pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Batanghari yang telah secara seksama dan penuh kesabaran membahas dan mengkaji LKPD tahun anggaran 2022.

LKPD ini disampaikan dalam rangka memenuhi amanat dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Batanghari menyusun LKPD tahun anggaran 2022 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama yang baik kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, dari mulai proses penyerahan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 hingga dilakukan pembahasan dan persetujuan bersama atas rancangan tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, dikatakannya bahwa secara subtansi masukan dan saran ini harus kami tindaklanjuti agar menjadi kontribusi nyata perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan itu, Bupati menegaskan kepada seluruh OPD untuk merespon, menyikapi dan menjadikan masukan dan saran tersebut sebagai bahan masukan introspeksi dan untuk membenahi kekurangan kekurangan yang ada serta berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Advertisement Advertisement

ADVERTORIAL

Dari Mekkah, Gus Fawait Tegaskan Standar Layanan SPPG Jember

DETAIL.ID

Published

on

Rapat Koordinasi SPPG Jember, Senin (2/3/2026). (Foto: DETAIL/Dyah Kusuma)

DETAIL.ID, Jember – Bupati Jember, Muhammad Fawait, memberi arahan kepada Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Jember melalui Zoom dari Tanah Suci Mekkah, dalam rapat koordinasi yang digelar Satgas di Pendapa Wahyawibawagraha pada Senin malam, 2 Maret 2026.

Perwakilan masing-masing SPPG hadir langsung di pendapa untuk mengikuti rapat tersebut.

Gus Fawait mengikuti jalannya koordinasi meski sedang menjalani ibadah umrah.

Dalam arahannya, ia menyampaikan hasil evaluasi Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program di Jember.

Ia menyebut BGN menjatuhkan sanksi kepada dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan.

“Bagi dapur yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka akan ada sanksi tegas dari BGN,” katanya saat memberikan arahan via zoom, Senin, 2 Maret 2026.

Gus Fawait juga mengungkapkan adanya tiga dapur di Jember yang terkena sanksi suspend akibat ketidaksesuaian menu selama Ramadan.

“Kemarin saya dapat kabar, ada 3 dapur yang di suspend oleh BGN, karena dinilai memberikan menu yang tidak sesuai selama Ramadan ini,” ujarnya.

Ia menyatakan Pemerintah Kabupaten Jember mendukung langkah BGN dalam menjaga mutu layanan program gizi.

“Saya sebagai kepala daerah tentu mendukung keputusan dari BGN,” ucapnya.

Gus Fawait meminta seluruh pengelola SPPG fokus memperbaiki layanan agar tidak ada lagi dapur yang menerima sanksi.

“Saya berharap tidak ada lagi dapur yang di suspend oleh BGN. Ayo berikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan pada akhir tahun bagi SPPG dengan kinerja terbaik.

“Nanti kita akan berikan awarding di akhir tahun, bagi SPPG di Jember yang memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pemkab Jember Dorong Pj Kades Patemon Terbitkan Perkades APBDes demi Pulihkan Layanan Desa

DETAIL.ID

Published

on

Kepala DPMD Jember, Adi Wijaya. (Foto: Dok/Diskominfo Jember)

DETAIL.ID, Jember – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, Adi Wijaya, menyarankan Penjabat (Pj) Kepala Desa Patemon segera menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang APBDes di Desa Patemon.

Hal tersebut sebagai langkah mengatasi kelumpuhan layanan pemerintahan akibat mandeknya pembahasan Perdes APBDes bersama BPD.

Langkah ini menjadi solusi darurat agar operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran gaji perangkat desa, tetap berjalan meski belum ada persetujuan bersama terkait Perdes APBDes.

Adi Wijaya merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dan Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur penggunaan Perkades dalam kondisi tertentu.

“Dalam hal Perdes APBDes belum ada proses pembahasan atau persetujuan bersama, maka teman-teman bisa menggunakan Perkades APBDes untuk mencairkan belanja operasionalnya. Jadi, gaji dan lain sebagainya itu bisa dibayarkan,” ujar Adi Wijaya, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Adi, opsi Perkades APBDes menjadi langkah jangka pendek paling realistis guna memastikan kebutuhan dasar organisasi pemerintahan desa tetap berjalan demi pelayanan kepada masyarakat.

DPMD Jember juga melakukan koordinasi gabungan bersama unsur Forkopimda serta melibatkan Muspika Pakusari untuk mengawal proses tersebut.

Selain itu, DPMD siap menurunkan sumber daya manusia guna memberikan bimbingan teknis apabila dibutuhkan oleh pihak desa maupun kecamatan.

“DPMD siap untuk memfasilitasi. Jika memang masih membutuhkan panduan, kami akan turunkan sumber daya kami maupun bisa langsung berkonsultasi di kantor kami,” kata Adi Wijaya.

Reporter: Dyah Kusuma

Continue Reading

ADVERTORIAL

Pererat Silaturahmi, Sekda Budhi Hartono Sapa Warga Mestong dalam Agenda Safari Ramadan

DETAIL.ID

Published

on

Muarojambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muarojambi, Budhi Hartono, S.Sos.,MT memimpin agenda Tim Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Muarojambi di Masjid Darussaadah, Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, pada Jumat, 27 Februari 2026.

Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda Safari Ramadhan 1447 Hijriah Pemerintah Kabupaten Muarojambi untuk memperkuat silaturahmi antara pemerintah dan warga.

Mengawali sambutannya, Sekda Budhi Hartono mengajak seluruh jamaah untuk memperkuat rasa syukur atas kesempatan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Ia menekankan bahwa kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bertujuan untuk menjalin kedekatan emosional sekaligus memastikan kondisi sosial di tingkat desa tetap kondusif.

Ia menambahkan safari ramadan ini merupakan komitmen Pemkab Muarojambi dalam membangun kedekatan yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus memastikan program keagamaan dan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran.

Dalam rangkaian Safari Ramadhan tersebut, turut diserahkan bantuan uang tunai Rp. 10.000.000 yang berasal dari Baznas sebesar Rp 5.000.000 dan Csr Bank Jambi Rp 5.000.000

Di penghujung sambutan, Sekda Budhi berharap supaya kita semua dapat memaknai bulan suci ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan memperkuat tali silaturahmi.

“Karena bulan suci ramadhan merupakan bulan penuh rahmat dengan berbagai kelebihan dan keutamaan yang besar, dan merupakan bulan pengampunan dan bulan berkah bagi umat islam,” tutur Sekda.

Continue Reading
Advertisement Seedbacklink

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs