ADVERTORIAL
Gubernur Jambi Buka Sosialisasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan 5 Pilar
Jambi – Gubernur Jambi, Al Haris membuka Sosialisasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2025-2050, bertempat di Shang Ratu Hotel Jambi, Rabu, 7 Maret 2024.
Pada kesempatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H. Sudirman, S.H,M.H, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya.
Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris mengatakan bahwa berdasarkan data dalam Provinsi Jambi Dalam Angka 2024 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jambi, jumlah penduduk Provinsi Jambi sebesar 3.724,3 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu jiwa).
“Menurut data hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050, jumlah penduduk Provinsi Jambi juga terus mengalami kenaikan hingga 176 ribu jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,33 persen per tahun. Berdasarkan sumber yang sama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi Tahun 2023 berada di urutan 19 dengan indeks sebesar 72,77,” kata Al Haris.
Gubernur Al Haris menjelaskan, BPS Provinsi Jambi juga mencatat Angka Perceraian di Provinsi Jambi sebesar 5.465 kasus (lima ribu empat ratus enam puluh lima kasus) yang merupakan jumlah total dari Cerai Talak maupun Cerai Gugat.
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi pada Tahun 2023 sebanyak 49 kasus, dan terkait masalah Ekonomi sebanyak 157 kasus.
“Terkait dengan Kemiskinan, pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi sebesar 280,68 ribu jiwa turun sebesar 1,11 persen dari tahun 2022 di bulan September yaitu sebesar 283,82 ribu jiwa,” kata Al Haris.
Selanjutnya juga Gubernur Al Haris mengatakan kondisi Stunting di Provinsi Jambi dimana berdasarkan hasil SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022, Provinsi Jambi mengalami penurunan masalah gizi pada balita yaitu untuk prevalensi balita gizi pendek (stunting) turun sebesar 4,4% dari tahun 2021, yaitu dari 22,4% pada tahun 2021 menjadi 18% pada tahun 2022.
“Mengenai Isu Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, BPS Provinsi Jambi mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi kurun waktu 2019-2023 terus mengalami kenaikan jumlah kasus, yaitu 119 pada tahun 2019, 122 tahun 2020, 130 tahun 2021, 179 tahun 2022 dan meningkat menjadi 239 kasus di tahun 2023,” kata Al Haris.
Gubernur Al Haris menyatakan bahwa situasi kependudukan di Indonesia begitupun di Provinsi Jambi sedemikian kompleks.
“Berbagai sumber masalah yang menjadi isu dalam pembangunan kependudukan membutuhkan rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya di bidang kependudukan,” ucap Gubernur Al Haris.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan dan mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tingkat Provinsi Jambi agar setiap tingkatan wilayah di Provinsi Jambi dapat menyusun suatu rancangan induk (Grand Design) Pembangunan Kependudukan untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerah masing-masing, sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 153 Tahun 2014.
Al Haris berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan isu penting kependudukan, kondisi kependudukan yang diinginkan, program kependudukan dan road map (peta jalan) pembangunan kependudukan Provinsi Jambi.
“Pertemuan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dioptimalkan untuk mewujudkan kebersamaan pemahaman serta persepsi dalam penyusunan GDPK di tingkat Provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jambi,” kata Gubernur Al Haris.
Merangin
Tingkatkan PAD, Bupati Merangin Teken MoU dengan PLN soal PBJT dan PJU
DETAIL.ID, Merangin – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, Unit Pelayanan Pelanggan Muaro Bungo, resmi menandatangani kesepakatan bersama (MoU) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik.
Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Merangin, M. Syukur, bersama perwakilan PLN pada Sabtu, 29 November 2025, di Rumah Dinas Bupati Merangin.
Kesepakatan ini menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak untuk bersinergi dalam pemungutan dan penyetoran PBJT tenaga listrik, pembayaran rekening listrik Pemkab Merangin, serta pengawasan dan penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Harapan kita, kesepakatan ini akan berdampak pada meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan meningkatnya pendapatan asli daerah di bidang Pajak Barang dan Jasa Tertentu,” ujar Bupati M. Syukur usai penandatanganan.
Dalam kesepakatan ini, ruang lingkup kerja sama meliputi mekanisme perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik, Pembayaran atas penggunaan tenaga listrik Pemkab Merangin, sosialisasi, edukasi pembayaran listrik tepat waktu, serta pengawasan dan penertiban atas pelanggan PJU.
Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemkab Merangin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Di samping aspek administrasi dan perpajakan, Bupati M. Syukur juga menyampaikan harapan agar PLN dapat memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat yang belum tersentuh listrik.
Ia secara khusus menyoroti sekitar 50 Kepala Keluarga di Desa Jelatang dan warga Suku Anak Dalam di Kecamatan Pamenang yang masih mendambakan aliran listrik.
“Mungkin PLN akan berpikir secara hitung-hitungan bisnis. Namun, negara juga sudah menjamin bahwa setiap warga mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan masyarakat,” katanya.
Pada penandatanganan kesepakatan tersebut, Bupati M. Syukur didampingi oleh Pj. Sekda Merangin serta sejumlah pejabat tinggi Pemkab, di antaranya Asisten I dan III Sekda, Plt. Inspektur Inspektorat, Kepala BAPEDA, Kepala SPKAD, Kepala BPRD, Kepala Dinas Perhubungan, Kadis Kominfo, Kabag Hukum, Kerjasama, SDA, Ekonomi, dan Prokompim.
Natuna
Bupati Natuna Paparkan Strategi Revitalisasi PLBN Serasan pada Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI
DETAIL.ID, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI dalam rangka Pembahasan Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Pertemuan dilaksanakan di Ballroom Adiwana Jelita Sejuba, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua Tim, Zulfikar Arse Sadikin, beserta seluruh anggota Panja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara pada Rabu, 26 November 2025.
Turut hadir Wakil Bupati Natuna, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Natuna, unsur Forkopimda, Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada I, perwakilan BNPP RI, serta perwakilan Kantor Wilayah BPN Kepri.
Dalam sambutannya, Bupati Natuna, Cen Sui Lan menyampaikan ucapan selamat datang kepada jajaran Komisi II DPR RI beserta seluruh tim yang hadir. Bupati menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah perbatasan, khususnya Natuna yang merupakan garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bupati menjelaskan bahwa permasalahan batas wilayah negara, pengawasan, serta penguatan kapasitas keamanan di kawasan perbatasan merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan kolaborasi seluruh komponen negara. Natuna sebagai wilayah terluar memerlukan perhatian berlapis baik pada aspek pertahanan, kesejahteraan masyarakat, hingga pengelolaan tata ruang dan pertanahan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati memaparkan materi bertajuk “Membangun Wilayah Perbatasan Melalui Revitalisasi PLBN Serasan”. Beliau menekankan bahwa PLBN Serasan bukan hanya fasilitas lintas batas, tetapi simbol kehadiran negara yang berfungsi strategis dalam tiga pilar utama:
- Fungsi Pertahanan
- Fungsi Politik–Kedaulatan
- Fungsi Sosial–Ekonomi
Bupati Natuna merinci sejumlah persoalan yang saat ini menghambat optimalisasi PLBN Serasan.
Dalam paparannya, Bupati Cen Sui Lan memaparkan langkah strategis sebagai upaya menyeluruh membangun PLBN Serasan sebagai pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan, yaitu:
- Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan
- Peningkatan Keamanan Maritim di Laut Natuna Utara
- Pengembangan Infrastruktur Logistik–Ekonomi
- Revisi Batas Transaksi Perdagangan
- Penetapan PLBN sebagai Kawasan Perdagangan Perbatasan
- Penetapan PLBN sebagai Exit–Entry Point
- Penetapan Pelabuhan Serasan sebagai “Pelabuhan Internasional”
Dalam sambutannya, Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan apresiasi atas penerimaan Pemerintah Kabupaten Natuna dan menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari kerja Panja Pengawasan Pengelolaan Perbatasan.
Zulfikar menjelaskan bahwa Panja dibentuk untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai kondisi nyata perbatasan Indonesia, termasuk aspek pengelolaan pertanahan, keamanan, serta efektivitas pembangunan PLBN. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa pembangunan PLBN tidak hanya berdiri sebagai infrastruktur fisik, tetapi berfungsi optimal untuk masyarakat perbatasan.
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ini memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan siap mendukung penuh langkah-langkah strategis yang diambil guna menjadikan PLBN Serasan sebagai simpul pertahanan, pusat ekonomi, serta simbol kedaulatan Indonesia di wilayah terluar.
Reporter: Saipul Bahari
ADVERTORIAL
Tiga Pilar Muhammadiyah: Pesan Dikdasmen PP Gema di Hari Guru Kauman Padang Panjang
DETAIL.ID, Padang Panjang – Hujan deras yang mengguyur Kota Padang Panjang tidak menyurutkan semangat dan keceriaan dalam perayaan Hari Guru Nasional 2025 di Pesantren Kauman Muhammadiyah pada Selasa, 25 November 2025.
Acara yang berlangsung di Aula AR St Mansur ini justru diwarnai dengan gelora kebersamaan dan penghargaan yang mendalam kepada para pendidik.
Suasana hangat dan penuh syukur terpancar dari seluruh peserta yang hadir, mulai dari mudir, dewan guru, hingga para santri. Meskipun cuaca di luar kurang bersahabat, semangat di dalam aula justru semakin membara.
Dalam sambutannya, Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, Dr. Derliana, MA., menyampaikan pesan strategis dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Fokus pesan tahun ini adalah pada peningkatan mutu guru melalui tiga pilar utama: penajaman integritas, penguatan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan.
“Guru bukan hanya pengajar, tetapi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Mari kita semua mendukung para guru dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan transformatif untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat,” demikian kutipan pesan yang disampaikan oleh Ummi Mudir, mengingatkan semua pihak akan peran sentral guru dalam peradaban.
Acara kemudian bergulir ke sesi hiburan yang menampilkan bakat tersembunyi para guru. Penampilan diawali dengan pembacaan puisi penuh penghayatan oleh Ustadz Januar Efendi, yang berhasil menyentuh hati para hadirin. Dilanjutkan dengan puisi yang tak kalah memukau dari Ustadz Yuhaldi.
Gemuruh tepuk tangan menyambut penampilan band yang diisi langsung oleh para ustadz, membawakan lagu-lagu yang memompa semangat. Puncak dari rangkaian hiburan adalah penampilan solo Ustadz Teguh yang melantunkan lagu tentang ibu dengan penuh perasaan. Suara merdunya sukses membawa semua santri dan hadirin larut dalam keharuan dan kenangan.
Puncak acara yang paling dinanti adalah lomba kreasi Teh Telur, minuman khas Sumatera Barat. Para guru yang sehari-hari mengajar dengan serius, tampak antusias dan cekatan dalam berkompetisi membuat minuman tradisional ini. Lomba ini tidak hanya menambah semarak acara, tetapi juga memperkuat budaya lokal di lingkungan pesantren.
Sebagai penutup rangkaian acara yang berkesan ini, dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan. Tumpeng tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh guru sebagai bentuk apresiasi atas segala dedikasi dan pengabdian mereka. Acara pun ditutup dengan sesi foto bersama yang riuh dan penuh tawa, mengabadikan momen kebersamaan dan semangat kekeluargaan yang terjalin erat di antara keluarga besar Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang.
Secara keseluruhan, perayaan Hari Guru Nasional ini berhasil menegaskan bahwa apapun tantangannya, penghargaan untuk jasa dan dedikasi seorang guru tidak pernah padam. Acara yang penuh dengan edukasi, hiburan, dan kekeluargaan ini menjadi bukti nyata komitmen pesantren dalam menghargai setiap peran guru sebagai pilar pembentuk peradaban.
Reporter: Diona

