LINGKUNGAN
Tambang Batu Bara Gusur Ruang Hidup SAD, Inspektur Tambang KESDM Jambi Didemo Masyarakat
DETAIL.ID, Jambi – Sampai kini permasalahan ruang hidup antara Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) dengan sejumlah perusahaan baik perkebunan atau pertambangan masih terus berlanjut.
Terbaru, Perkumpulan Hijau mendemo Kantor Inspektur Tambang KESDM Perwakilan Provinsi Jambi pada 1 April 2024. Terkait masalah SAD di Koto Boyo, Batanghari dengan PT Sawit Desa Makmur (SDM) yang di dalamnya terkandung 7 izin tambang yang dikeluarkan oleh KESDM.
“Itu dugaan kita ada mafia tanah yang juga terang-terangan menggusur lahan hidup Suku Anak Dalam,” kata Direktur Perkumpulan Hijau, Feri Irawan.
Modusnya dalam HGU PT SDM kepunyaan keluarga Senangsyah tersebut, Feri mengungkap bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mengusahakan HGU seluas 14.225 hektare itu. Ada lahan yang sengaja dikavlingkan untuk bancakan tambang batu bara.
Eskalasi konflik antara SAD dengan perusahaan pun semakin meningkat seiring dengan keluarnya 7 izin tambang yang dikeluarkan oleh KESDM di lokasi HGU PT SDM.
Dilihat dalam data Minerba One Map Indonesia, ketujuh perusahaan tersebut yakni PT Tambang Bukit Jambi (TBJ), PT Bumi Makmur Sejati (BMS), PT Batu Hitam Sukses (BHS), PT Batu Hitam Jaya (BHJ), PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM), PT Kurnia Alam Investama, dan PT Alam Semesta Sukses Batu Bara (ASSB).
Lima di antaranya dimiliki oleh Rizal Senangsyah, yang tak lain adalah saudara Andi Senangsyah, Direksi PT SDM. Data MOMI KESDM mencatatkan, Rizal Senangsyah merupakan pemegang 99% saham PT Batu Hitam Sukses (BHS), PT Batu Hitam Jaya (BHJ), PT Bumi Bara Makmur Mandiri (BBMM), PT Kurnia Alam Investama (KAI) dan PT Alam Semesta Sukses Batu Bara (ASSB).
“Maka hari ini kita nyatakan kantor Inspektorat ini tidak bermanfaat, maka kita tutup. Di Jambi kalau bisa bubarkan saja, tidak ada manfaatnya karena dia seperti preman saja. Datang melihat tambang pergi,” kata Feri Irawan.
Dibalik semua persoalan tambang batu bara di Provinsi Jambi, Inspektur Tambang dinilai tak berguna. Padahal posisinya sebagai polisi di sektor tambang dianggap sangat sentral.
“Tapi dia tidak pernah muncul. Jadi seperti siluman, titipan dari pusat,” ujarnya.
Terhadap segala persoalan lingkungan dan juga tergusurnya ruang hidup masyarakat. Feri menilai masalah ini tak lepas dari tanggung jawab Inspektur Tambang dalam melakukan pengawasan.
Namun karena mereka tidak pernah tampak menjalankan fungsinya. Direktur Perkumpulan Hijau itu menyampaikan sejumlah tuntutan langsung kepada Presiden Joko Widodo yang akan tiba di Jambi, Selasa 2 April besok.
“Pertama meminta Presiden yang besok datang untuk mencabut semua izin-izin (tambang) yang ada, terutama di wilayah Kotoboyo,” katanya.
Menurutnya sejumlah indikasi mengarahkan dugaan bahwasanya banyak sekali mafia tambang yang bermain di Koto Boyo. Dimulai dari izin yang awalnya HGU dan kemudian muncul IUP hingga persoalan perusahaan tambang tersebut yang hanya dimonopoli oleh 1 keluarga yakni keluarga Senangsyah.
“Maka kita fokuskan disana. Termasuk juga kerusakan-kerusakan dan penggusuran yang terjadi di situ,” ujarnya.
Sementara itu kantor Inspektur Tambang tampak tertutup, dari awal hingga akhir aksi unjuk rasa. Mereka seolah tidak peduli, mereka tidak ada berupaya menemui massa aksi.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Jambi – Sebanyak 436 perusahaan perkebunan sawit dinyatakan beroperasi dalam kawasan hutan. Di Provinsi Jambi, setidaknya terdapat 9 perusahaan sebagaimana tercantum dalam SK Menteri Kehutanan RI Nomor 36 tahun 2025.
Dalam lampiran subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan.
Perusahaan perkebunan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi yakni PT Indokebun Unggul, grup KPN Plantation tercatat mengajukan permohonan perizinan sebanyak 771 hektare, Seluas 765 hektare di antaranya sedang berproses, dan 6 hektare ditolak.
Kemudian PT Pratama Sawit Mandiri dengan permohonan 116 hektare, berproses 111 hektare, dan 5 hektare ditolak.
Di Kabupaten Muarojambi, ada PT Puri Hijau Lestari dengan permohonan 379 hektare, berproses 393 hektare, ditolak 4 hektare. Selanjutnya PT Muaro Kahuripan Indonesia permohonan 863 hektare, 698 hektare berproses, 165 hektare ditolak dan PT Ricky Kurniawan Kertapersada, permohonan 300 hektare, berproses 267 hektare dan 33 hektare ditolak.
Di wilayah Kabupaten Bungo dan Tebo ada PT Satya Kisma Usaha (Sinarmas Agro) dengan catatan permohonan 105 hektare, 7 hektare berproses dan 98 hektare ditolak.
Selanjutnya, PT Sukses Maju Abadi, group Incasi, permohonan 403 hektare, berproses 324 hektare, ditolak 79 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Barat PT Pradira Mahajana, permohonan 49 hektare dan berproses 49 hektare.
Kabupaten Tanjungjabung Timur juga tercatat 1 perusahaan yakni PT Ladang Sawit Sejahtera group PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk permohonan 51 hektare berproses 51 hektare.
“Penetapan daftar subjek hukum kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam amar kesatu sebagai bahan masukan Kementerian Kehutanan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan,” demikian bunyi putusan kedua, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2025.
Reporter: Juan Ambarita
DETAIL.ID, Merangin – Teka-teki hasil laboratorium terhadap sumur milik Sawal yang berada tak jauh dari kolam limbah milik PT Sumber Guna Nabati (SGN) sudah terjawab.
Dasar pengujian sampel air limbah sesuai dengan Permen LH Nomor 5 tahun 2004 pasal 16 ayat 3, dan dasar pengujian air sumur no p.68/MenLhk.setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, serta Permenkes No 32 tahun 2017.
Dari hasil pengujian sampel yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Merangin didapat hasil bahwa sumur milik Sawal dengan hasil PH 3,09 tidak layak konsumsi.
Hal ini berdasarkan hasil uji laboratorium, dengan mengunakan parameter fisika padatan tersuspensi total (TTS), temperatur dan padatan terlarut total dan juga mengunakan parameter kimia seperti PH, BOD, COD dan CL.
“Dari hasil uji laboratorium, dengan menggunakan parameter fisika dan kimia, untuk air sumur milik Sawal tidak layak konsumsi sebab PH airnya 3,09 atau lebih asam jika diminum maka berasa seperti asam air jeruk,” kata Kadis DLH Kabupaten Merangin, Syafrani pada Senin, 13 Januari 2025.
Sementara itu hasil laboratorium di outlet 13 milik PT SGN, terdapat PH air 9,05, BOD 39, COD 188, outlet parit warga diketahui PH airnya 9,7, BOD 24, COD 283. Sementara sampel air yang diambil di hulu Sungai Retih PH 5,36, BOD 2, COD 54, CL 1 dan sampel air di hilir Sungai Retih PH 6,52, BOD 2, COD 51, Cl 11.
“Dengan hasil yang kami rilis, ada beberapa titik sampel yang diambil mengalami peningkatan. Agar warga berhati-hati tidak mengonsumsi air yang tercemar dan jika terkonsumsi maka bisa saja ada reaksi pada tubuh,” ujarnya.
Terkait dengan hasil yang dirilis DLH Kabupaten Merangin, Feri Irawan Direktur Perkumpulan Hijau, mengatakan bahwa izin perusahaan PT SGN bisa saja direkomendasikan untuk dicabut, dan mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk meninjau ulang izin Amdal yang pernah dikeluarkan.
“Ada kejahatan lingkungan, pemerintah wajib meninjau ulang, jika tidak bisa saja aparat kepolisian menindaklanjuti agar kejadian ini tidak terulang,” kata Feri Irawan yang juga anggota forum WALHI.
Reporter: Daryanto
DETAIL.ID, Merangin – Hingga saat ini sampel air sumur milik Sawal yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, masih menunggu hasil uji laboratorium. Yang berwenang untuk mengumumkan hasilnya adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Merangin.
Kadis LH Merangin, Syafrani mengatakan, secara kasat mata sumber air sumur milik warga yang bernama Sawal sudah jelas tercemar.
“Dari warna dan bau air sumurnya saja sudah menjelaskan secara kasat mata bahwa umur tersebut tercemar,” katanya pada Sabtu, 21 Desember 2024.
Namun untuk kepastiannya, ia masih menunggu hasil dari Lakesda Merangin.
“Nanti hasilnya dari laboratorium kesehatan daerah, bakal kita umumkan ke masyarakat, sebab sampel yang diambil kemarin bukanlah berasal dari PT SGN tetapi dari sumur warga yang tinggalnya dekat dengan PT SGN,” ujarnya.
Ditegaskan Syafrani, dengan turunnya DLH dan juga laboratorium daerah menjadi fokus atas pengaduan masyarakat kepada DLH.
“Ini harus dibedakan, kita bukan dalam rangka pembinaan rutin kepada perusahaan, tetapi karena ada pengaduan dan jika terbukti mencemari lingkungan kita umumkan dan tentu ada sanksinya,” tuturnya.
Reporter: Daryanto
DPRD Pertanyakan Koperasi Tiga Serumpun
PT KDA Diminta Jangan Kucing-kucingan Soal CSR, Data Sudah Ada di Tangan APH
Gawat! Hampir 24 Jam Arus Listrik Tidak Stabil di Kamar Operasi RSUD Raden Mattaher
Wabup Merangin H Khafid Ambil Apel Perdana
Pantau Medsos Sepekan, BPOM Ungkap Perdagangan Kosmetik Ilegal Senilai Rp 31,7 Miliar
Dorong Wisata Kuliner Halal, Pemko Padang Benahi Pujasera Pantai Padang
Empat Kepala Daerah dari PDIP di Jabar Tunda Berangkat Retret
Taufik Zainal Abidin Mengikuti Retret Kepala Daerah di Magelang
M Syukur Bertemu Al Haris, Ikuti Retreat Hari Pertama
Sembilan Perusahaan Perkebunan di Provinsi Jambi Beroperasi di Kawasan Hutan
Dalam Selimut Konflik
Kasus Dugaan Korupsi Kredit Investasi dan Modal PT PAL di Bank BNI Senilai Rp 106 Miliar Masih Terus Bergulir
Ko Apek Disebut Hanya Menjalankan Perintah dari Haji Nanang, Begini Ceritanya
Nazli Tantang Adam Azis di Pengadilan
Forum Pemuda Batin IX Ilir Pertanyakan Dana CSR, Manajemen PT KDA Tak Bisa Ditemui
Genosida dan Jejak Para Leluhur Tano Batak
Temuan Kuatkan Dugaan RSP Rantau Rasau Tak Sesuai Spek, Beberapa Konsultan Diduga Digeser PT Belimbing Sriwijaya
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Asahan Terpilih Ikuti Gladi Kotor di Monas
Rugi Besar, Pihak PT MMJ Berharap Polda Jambi Serius Tangani Kasus Pendudukan Ilegal PKS PT PAL
