Connect with us
Advertisement

PERISTIWA

Tengoklahkan! Pinto Mangkir dari Sidang Etik Pertama BK DPRD Provinsi Jambi, Kuasa Hukum Juga Ungkap 2 Laporan Polisinya

DETAIL.ID

Published

on

DETAIL.ID, Jambi – Perjuangan Rahma Asifa untuk beroleh keadilan atas masalahnya dengan mantan bosnya yakni Wakil Ketua II DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara tampak masih menapaki jalan terjal.

Setelah dirinya menyampaikan keterangan dan sejumlah bukti dalam sidang Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jambi, Senin 12 Agustus 2024. Giliran teradu yakni Pinto sendiri yang tidak menghadiri sidang BK.

Ketua BK DPRD Provinsi Jambi Evi Suherman dikonfirmasi menyampaikan Pinto tidak menghadiri agenda pemeriksaan oleh BK. Soal ini tak diketahui jelas alasannya.

“Pinto mangkir tidak hadir pada sidang 1. Kita panggil lagi sidang kedua Kamis Jam 3 sore,” kata Evi Suherman, Senin malam 12 Agustus 2024.

Padahal berdasarkan penjelasan Ketua BK tersebut, pihaknya sebelumnya sudah menyampaikan surat panggilan kepada Waka II DPRD Provinsi Jambi itu. Dia juga sudah ditunggu-tunggu untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu klarifikasi kepada BK DPRD Provinsi Jambi.

“Hari ini kita menunggu saudara Pinto, sebentar lagi katanya akan datang ke sidang untuk menjelaskan apa-apa saja yang perlu kami minta keterangan dari saudara Pinto,” ujar Evi, usai agenda mendengarkan keterangan pengadu Rahma Syifa, sebelumnya.

Sementara itu Ilham Kurniawan, Kuasa Hukum Rahma Syifa juga menyoroti soal sikap pemberhentian sepihak dari Pinto Jayanegara terhadap sosok kliennya. Menurutnya Waka II DPRD Provinsi Jambi tersebut sama sekali tidak punya kewenangan memberhentikan kliennya.

Pinto pun dinilai telah melakukan maladministrasi. Sebab secara regulasi hanya Sekwan DPRD Provisi Jambi yang dapat melakukan pemberhentian terhadap klienya.

“Siapa yang menerbitkan SK itu dialah yang berwenang untuk mencabutnya. Bukan Waka II yang mencabutnya karna tidak ada kewenangan dari Waka II untuk mencabut seorang pegawai non ASN.
Nah kita ada surat dari Waka II ini yang memberhentikan beliau ini, menurut kami ini sudah pelanggaran administrasi,” katanya.

Selain persoalan etik, Ilham juga lanjut mengungkap soal 2 laporan polisi yakni dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Waka II tersebut dalam hal SPPD fiktif dan SPJ fiktif yang sedang bergulir di Sub Dit Tipikor Polda Jambi serta laporan Syifa soal dugaan penggelapan uang perjalanan dinas dan uang reses yang tidak dibayarkan di Sub Dit 1 Krimum Polda Jambi.

Kata Ilham, lebih kurang sudah 7 saksi dari pihaknya yang sudah diperiksa Polisi. Terlapor Pinto sendiri disebut-sebut sudah seharusnya diperiksa akan tetapi dia belum memenuhinya alias mangkir.

“Dari kawan-kasan masyarakat sipil lah yang mengawal ini, supaya keadilan bagi Syifa ini bisa tercapai,” katanya.

Reporter: Juan Ambarita

Advertisement Advertisement

PERISTIWA

Remisi Natal, Satu WBP di Jambi Langsung Bebas

DETAIL.ID

Published

on

Jambi — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi memberikan Remisi Khusus Natal Tahun 2025 kepada 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) beragama Nasrani di wilayah Jambi.

Dari jumlah tersebut, satu orang WBP langsung bebas setelah menerima remisi.
Pemberian remisi dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Raya Natal pada 25 Desember 2025 dan diberikan kepada WBP yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, mengatakan bahwa remisi merupakan hak bersyarat bagi warga binaan yang beragama Nasrani dan rutin diberikan setiap perayaan Natal.

“Ini adalah hak bersyarat yang kami berikan kepada warga binaan Nasrani pada setiap perayaan Natal,” ujar Irwan,  Kamis 25 Desember 2025.

Ia menjelaskan, dari 105 WBP penerima remisi, sebanyak 104 orang memperoleh Remisi Khusus I (RK I) berupa pengurangan sebagian masa pidana sehingga masih harus menjalani sisa hukuman.

Sementara satu orang lainnya memperoleh Remisi Khusus II (RK II) dan langsung bebas setelah remisi diberikan.
Menurut Irwan, pemberian remisi merupakan bentuk komitmen negara dalam menjunjung prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

“Remisi diberikan secara selektif, objektif, dan akuntabel, setelah warga binaan memenuhi persyaratan administratif dan substantif serta aktif mengikuti program pembinaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai penghargaan atas perubahan perilaku dan kesungguhan warga binaan dalam menjalani proses pembinaan.

Melalui pemberian Remisi Khusus Natal 2025 ini, Kanwil Ditjenpas Jambi berharap warga binaan dapat memperkuat nilai keimanan, menyadari kesalahan serta siap kembali dan berperan positif di tengah masyarakat.

Kanwil Ditjenpas Jambi, lanjut Irwan, terus berkomitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berdampak bagi masyarakat sesuai dengan semangat reformasi pemasyarakatan. (*)

Continue Reading

PERISTIWA

Arus Lalu Lintas Jelang Natal di Jambi Kondusif, Polisi Waspadai Bencana Hidrometeorologi

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi mencatat kondisi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Jambi menjelang perayaan malam Natal, 25 Desember 2025 masih terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan.

Hal tersebut disampaikan Dirlantas Polda Jambi, Kombes Pol Adi Benny Cahyono pada Rabu sore 24 Desember 2025. Ia mengatakan situasi lalu lintas secara umum masih berjalan normal dan terkendali.

Meski demikian, pihak kepolisian tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Beberapa wilayah di Provinsi Jambi dilaporkan telah mengalami bencana alam, seperti tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kerinci.

“Untuk mengantisipasi dampak bencana, Ditlantas Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN serta Dinas PUPR guna menempatkan alat berat di sejumlah titik rawan bencana,” ujar Kombes Pol Adi Benny.

Selain pengamanan jalur lalu lintas, Ditlantas Polda Jambi juga telah menyiagakan pos pelayanan di sejumlah gereja yang menggelar ibadah Natal. Penempatan pos tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melaksanakan ibadah.

“Dalam pengamanan ini, kami juga melibatkan sejumlah stakeholder terkait untuk mendukung kelancaran dan keamanan perayaan Natal,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading

PERISTIWA

Syaiful Kipli dan Ali Abdullah Pimpin KSPSI AGN Provinsi Jambi, AGN Tekankan Dewan Pengupahan Perjuangkan Kenaikan UMP 2026

DETAIL.ID

Published

on

Jambi – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN, DPD Provinsi Jambi kembali dipimpin oleh Syaiful Kipli dan Ali Abdulah. Keduanya terpilih secara aklamasi dalam forum Konferda DPD KSPSI Provinsi Jambi yang digelar di Grand Hotel, Minggu 21 Desember 2025.

Ketua DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi, Syaiful Kipli menyampaikan rasa terimakasih atas amanah dari para anggota untuk kembali memimpin KSPSI Jambi. Menurutnya, kedepan KSPSI AGN Jambi akan fokus pada pendampingan hak-hak buruh secara masif di seluruh DPC Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

“Terimakasih, pada Konferda ini telah terjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Terimakasih juga pada Presiden KSPSI AGN, pak Andi Gandi Nena Wea yang telah jauh-jauh dari Jakarta ke Jambi untuk memantau Konferda kita sekaligus melantik pengurus baru periode 2025-2030,” ujar Syaiful Kipli, Minggu 21 Desember 2025.

Di depan para anggota, Syaiful Kipli kembali menekankan bahwa kedepan pihaknya bakal berfokus pada konsolidasi internal dan eksternal untuk mengembangkan organisasi demi pemenuhan hak-hak kaum pekerja.

Konferda DPD KSPSI AGN Provinsi Jambi juga turut dihadiri oleh DPD KSPSI AGN Provinsi Sumatera Barat. Presiden KSPSI AGN, Andi Gani Nena Wea, pun langsung melantik secara resmi ke-2 pengurusan KSPSI tingkat Provinsi tersebut.

“Kami berharap organisasi KSPSI bisa profesional, modern dan juga mandiri. Ini harus diikuti oleh teman-teman pengurus daerah,” ujar Andi Gani.

Diainggung soal sikap terkait UMP tahun 2026, Presiden KSPSI tersebut menekankan agar seluruh Dewan Pengupahan mulai dari tingkat nasional hingga ke daerah memaksimalkan perjuangan bagi kenaikan UMP dengan kisaran 6,5 persen hingga 8 persen.

“KSPSI mengintruksikan agar seluruh Dewan Pengupahan di tingkat daerah, nasional untuk maksimal memperjuangkan persentase yang tinggi, atau paling tidak sama dengan tahun 2025,” ujarnya.

Reporter: Juan Ambarita

Continue Reading
Advertisement Advertisement
Advertisement ads

Dilarang menyalin atau mengambil artikel dan property pada situs